Pilihan sederhana itu terus dikenang oleh keturunannya hingga sebelas generasi kemudian, dan menjadi warisan nilai bagi keluarga besar Tongkonan Kalolok Pong Sampun di Sangalla Utara, Tana Toraja.

Sayembara Puang Buntu Kaero

Kisah ini dituturkan turun-temurun dalam keluarga, antara lain oleh Ne’ Sattu (Ne’ Pala’), anak Ne’ Boro’, dan Sitti Mina, cucu Ne’ Boro’.

Dahulu, hiduplah seorang bernama Lua’ Lindo, yang berarti “muka lebar”. Konon, jarak antara mata kiri dan mata kanannya mencapai tiga jengkal. Suatu hari, Lua’ Lindo ma’ sumpi’ (meniup sumpit) ke arah Buntu Kaero. Sumpitnya mengenai anak Puang Buntu Kaero.

Puang Buntu Kaero lalu mengadakan sayembara: siapa pun yang dapat mengalahkan Lua’ Lindo dan membawa bukti ke hadapannya akan diberi kekayaan sesuai keinginannya. Pong Sampun menyambut tantangan itu.

Dengan siasat yang matang, ia menghadapi Lua’ Lindo dan berhasil memenangkan sayembara.
Mengapa Memilih Gendang?

Sebagai hadiah, Pong Sampun ditawari emas, sawah, dan berbagai harta lainnya. Ia menolak semuanya dan hanya mengambil sebuah gandang (gendang).

Secara materi, gendang tidak bernilai besar. Namun, dalam budaya Toraja, gandang bukan sekadar alat musik.

Gendang memiliki makna sosial, adat, dan spiritual karena berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat, identitas komunitas, serta hubungan manusia dengan leluhur.

Dengan memilih gendang, Pong Sampun seakan menunjukkan bahwa yang ia cari bukanlah kekayaan, melainkan kehormatan dan sesuatu yang bermakna bagi adat dan keluarganya.
Siapa Pong Sampun?

Pong Sampun adalah pendiri Tongkonan Kalolok Pong Sampun di Jl. Goali Bassi, Rukun Pasang, Lembang Saluallo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja. Ia dikenal sebagai Pangngala Tondok, orang yang pertama kali membuka tanah di Kalolok dan sekitarnya.

Menurut penuturan keluarga, Pong Sampun datang dari Tanamalia setelah masa To Pada Tindo berakhir, ketika setiap orang diberi keleluasaan untuk membuka kampung di wilayah yang belum berpenghuni.

Ia menamai tanah barunya Kalolok, sama dengan nama daerah asalnya di Tanamalia.

Bersama istrinya, Lai’ Bulaan, ia mendirikan tongkonan beserta sawah, tanah kering, sumur, kebun kombong, padang penggembalaan kerbau, tanah pantunuan, hingga liang (makam) tempat ia dimakamkan.

Tiga Nilai yang Diwariskan

Dari kisah gendang ini, keluarga Pong Sampun memetik tiga nilai yang terus diwariskan:

1. Ikhlas dan sungguh-sungguh. Membela keadilan dan kebenaran harus dilakukan dengan tulus dan penuh keberanian.

2. Cerdas dalam berjuang. Keberanian saja tidak cukup; perjuangan membutuhkan taktik dan strategi agar berhasil.

3. Bukan demi imbalan. Perjuangan membela kebenaran harus didorong oleh semangat membela yang benar, bukan oleh keinginan mendapatkan.

Nilai yang Tetap Hidup di Tongkonan

Nilai-nilai itu tidak berhenti sebagai cerita. Di Tongkonan Kalolok Pong Sampun, tongkonan dipandang sebagai milik bersama seluruh keturunan, bukan milik pribadi.

Pemangku tongkonan atau To Urrambu Tongkonan ditentukan melalui kada situru’ (kesepakatan bersama), seperti ketika Ne’ Boro’ menyerahkan amanah kepada anak keduanya, Ne’ Tambing, bersama istrinya, Lai’ Sesa.

Semua itu berpegang pada ungkapan leluhur misa’ kada dipotuo, pantan kada dipomate, yang berarti “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”.

Bagi keturunan Pong Sampun, gendang pilihan leluhur mereka adalah pengingat bahwa warisan yang paling berharga bukanlah emas atau sawah, melainkan keberanian, kejujuran, dan persatuan. []

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

“Tentunya semua terbuka kemungkinan, pihak-pihak yang diduga mengetahui dan bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan sehingga perkara ini menjadi tersang, tentu penyidik akan melakukan penjadwalan untuk permintaan keterangan,” kata Jubir KPK Budi.

Meski begitu, Budi tidak mau berandai-andai kapan pemanggilan tersebut dilakukan. Dia hanya mengatakan penyidik yang akan mengambil keputusan terkait perlu tidaknya Djaka dipanggil.

Dia hanya menyatakan lembaganya tentu masih keterangan dari pihak lain di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengusut permainan terkait importasi barang atau kepabeanan.

“Pemanggilan setiap saksi tentu berdasarkan kebutuhan dari proses penyidikan suatu perkara,” tandas Budi

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidiknya bakal terus mendalami aliran duit suap dan gratifikasi terkait importasi barang di DJBC Kemenkeu, termasuk jika uang itu ikut dinikmati oleh pucuk tertinggi atau Dirjen Bea Cukai.

“Iya (akan didalami ada tidaknya aliran uang ke Dirjen Bea Cukai, red),” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (20/2/2026) lalu.

Lokasi-lokasi ini umumnya berada di wilayah beriklim kering seperti gurun. Udara minim kelembapan membantu mencegah korosi pada badan pesawat berbahan aluminium dan baja. Selain disimpan, banyak pesawat juga menjalani proses perawatan, pembongkaran suku cadang, hingga daur ulang material.

Mengacu pada laporan industri penerbangan yang dirangkum AeroTime serta data otoritas bandara internasional, berikut lima kuburan pesawat terbesar di dunia yang menyimpan sejarah panjang industri aviasi global.

1. Davis-Monthan Air Force Base, Arizona, Amerika Serikat

Terletak di Tucson, Arizona, fasilitas ini dijuluki “The Boneyard” dan menjadi kuburan pesawat terbesar di dunia. Area ini dikelola oleh 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (309 AMARG).

Di atas lahan hampir 2.600 hektare, tersimpan sekitar 4.400 pesawat dari berbagai jenis dan era. Mulai dari pembom legendaris B-52 Stratofortress, pesawat era Perang Dunia II seperti B-29, hingga pesawat angkut militer C-47. Tak hanya militer, sejumlah pesawat komersial seperti Boeing 727-100 juga pernah diregenerasi di sini.

Menurut Angkatan Udara AS, tidak semua pesawat di Davis-Monthan berakhir sebagai rongsokan. Banyak yang disimpan dalam kondisi “Type 1000” atau siap diaktifkan kembali jika dibutuhkan. Suku cadang dari pesawat yang tidak lagi terbang juga menjadi sumber penting untuk armada aktif.

Lokasi ini tidak sepenuhnya terbuka untuk publik. Pengunjung hanya dapat melihatnya melalui tur bus resmi tanpa turun dari kendaraan, demi alasan keamanan militer.

2. Southern California Logistics Airport (Victorville)

Berada di Gurun Mojave, California, bandara ini dikenal sebagai salah satu pusat penyimpanan pesawat komersial terbesar di dunia. Landasan pacunya yang mencapai lebih dari 15.000 kaki mampu menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747.

Iklim gurun yang hangat dan kering menjadikannya lokasi ideal untuk penyimpanan jangka panjang. Saat pandemi COVID-19, ratusan maskapai global memarkir armadanya di sini akibat anjloknya permintaan perjalanan udara.

Saat ini, sekitar 275 pesawat penumpang dan kargo disimpan di fasilitas ini. Jenisnya beragam, mulai dari Boeing 747, MD-11, hingga Airbus milik berbagai maskapai internasional.

Pengamat penerbangan menyebut Victorville bukan sekadar tempat parkir raksasa, melainkan pusat transisi. Banyak pesawat yang kemudian dijual kembali, dikonversi menjadi pesawat kargo, atau dibongkar untuk diambil komponen bernilai tinggi seperti mesin dan avionik.

]]> https://dunia.eranasional.com/98425/deretan-kuburan-pesawat-raksasa-di-dunia-bukan-sekadar-tempat-parkir/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97564/gus-ipul-soroti-kasus-anak-sd-di-ntt-data-kemiskinan-jadi-perhatian-utama https://eranasional.com/97564/gus-ipul-soroti-kasus-anak-sd-di-ntt-data-kemiskinan-jadi-perhatian-utama#respond Wed, 04 Feb 2026 09:08:06 +0000 https://eranasional.com/97564/gus-ipul-soroti-kasus-anak-sd-di-ntt-data-kemiskinan-jadi-perhatian-utama Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi, setelah tidak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10.000.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa peristiwa tragis tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, karena menyangkut perlindungan anak dan keluarga rentan.

“Kami prihatin dan turut berduka. Ini tentu menjadi perhatian dan atensi kita bersama, termasuk pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Gus Ipul menekankan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan pendampingan sosial terhadap keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, negara harus hadir lebih dini agar persoalan ekonomi tidak berkembang menjadi tekanan psikologis, terutama bagi anak-anak.

“Kita harus memperkuat pendampingan dan memperkuat data. Harapannya, tidak ada keluarga miskin dan miskin ekstrem yang luput dari pendataan,” katanya.

Ia menilai bahwa persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah akurasi dan kelengkapan basis data sosial, sehingga bantuan dan perlindungan bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Mensos menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini terus berupaya membangun dan menyempurnakan basis data agar mencakup seluruh keluarga di Indonesia, termasuk mereka yang berada di kategori miskin ekstrem (desil 1) dan miskin (desil 2).

“Ini sangat penting. Kembali kepada data. Kalau datanya baik, maka intervensinya bisa tepat. Kita bisa menjangkau keluarga yang memerlukan perlindungan, rehabilitasi, maupun pemberdayaan,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa data yang kuat menjadi fondasi utama dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dasar seperti pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga.

“Peristiwa ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada ditemukan meninggal dunia. Anak tersebut diketahui meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada ibundanya. Dalam surat tersebut, korban berpamitan dan meminta sang ibu untuk tidak menangis.

Surat itu menjadi salah satu petunjuk yang memperlihatkan kondisi psikologis korban sebelum peristiwa tragis terjadi.

Korban diketahui tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu, seorang orang tua tunggal, bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima orang anak.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas diduga menjadi salah satu faktor tekanan yang dialami korban, meskipun pihak berwenang masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

Kasus ini kembali menyoroti kerentanan anak-anak dari keluarga miskin, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses ekonomi dan layanan sosial. Tekanan sederhana yang mungkin dianggap ringan oleh orang dewasa dapat menjadi beban berat bagi anak, terlebih jika tidak ada ruang aman untuk bercerita atau mendapatkan bantuan.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat: Pendampingan keluarga miskin, Deteksi dini masalah psikososial pada anak dan Akses pendidikan yang benar-benar inklusif dan bebas hambatan biaya dasar.

Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kasus serupa membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dinas sosial, sekolah, dan aparat desa.

Menurutnya, guru, pendamping sosial, dan aparat setempat memiliki peran penting dalam mengenali tanda-tanda kerentanan anak dan keluarga di lingkungan masing-masing.

“Kita semua harus hadir. Negara, masyarakat, dan lingkungan sekitar harus saling menguatkan,” ujarnya.

Tragedi yang menimpa siswa SD di Ngada menjadi pengingat pahit bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga dapat berdampak serius pada kondisi mental dan keselamatan anak.

Pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Dalam keterangannya pada Jumat (23/1/2026), Menlu menjelaskan bahwa BoP kini telah resmi menjadi badan internasional yang bertugas memonitor administrasi, stabilisasi, serta upaya rehabilitasi di Gaza, dan secara lebih luas di wilayah Palestina. Namun, ia menekankan bahwa mandat tersebut bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap PBB.

“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, upaya-upaya ini perlu kita dukung, dan Indonesia memutuskan untuk bergabung,” ujar Sugiono.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace sejalan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional dan perjuangan rakyat Palestina. Indonesia, kata dia, sejak awal selalu menempatkan isu Palestina sebagai salah satu prioritas diplomasi luar negeri.

Menurut Menlu, kehadiran Indonesia dalam BoP justru bertujuan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh badan tersebut tetap selaras dengan hukum internasional, prinsip multilateralisme, serta mandat PBB.

“Indonesia berpandangan bahwa peran PBB tetap sentral dalam menjaga perdamaian dunia. Board of Peace ini hadir sebagai upaya tambahan untuk memastikan stabilisasi dan rekonstruksi berjalan efektif, terutama di Gaza,” jelasnya.

Sugiono menjelaskan bahwa penandatanganan Piagam Board of Peace oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari proses dialog panjang dan pertemuan intensif antarnegara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, yang membahas situasi kemanusiaan dan keamanan di Palestina.

]]> https://eranasional.com/97045/indonesia-masuk-dewan-perdamaian-gaza-menlu-sugiono-sebut-bukan-pengganti-pbb/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96604/sri-mulyani-tetap-bersinar-usai-pensiun-kini-di-gates-foundation-dan-universitas-oxford https://eranasional.com/96604/sri-mulyani-tetap-bersinar-usai-pensiun-kini-di-gates-foundation-dan-universitas-oxford#respond Wed, 14 Jan 2026 12:08:48 +0000 https://eranasional.com/96604/sri-mulyani-tetap-bersinar-usai-pensiun-kini-di-gates-foundation-dan-universitas-oxford Jakarta, ERANASIONAL.COM – Nama Sri Mulyani Indrawati tetap bersinar di panggung internasional meski tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Setelah menyelesaikan masa baktinya di pemerintahan, Sri Mulyani justru melanjutkan kiprah di level global dengan bergabung dalam dua institusi bergengsi dunia: Gates Foundation dan Universitas Oxford.

Baru-baru ini, Sri Mulyani resmi ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengurus Gates Foundation, yayasan filantropi terbesar di dunia yang didirikan oleh Bill dan Melinda Gates. Penunjukan tersebut diumumkan secara resmi melalui laman Gates Foundation pada Senin (12/1/2026).

“Dr. Indrawati bergabung dengan Dewan Pengurus pada saat yang sangat penting dalam sejarah yayasan ini,” tulis Gates Foundation dalam pengumuman resminya.

CEO sekaligus anggota Dewan Pengurus Gates Foundation, Mark Suzman, menilai pengalaman panjang Sri Mulyani di bidang kebijakan ekonomi, keuangan publik, dan tata kelola pemerintahan menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi yayasan.

“Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk kebijakan ekonomi yang adil, keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” ujar Suzman.

Menurutnya, kepemimpinan Sri Mulyani akan membantu memastikan bahwa sumber daya Gates Foundation dimanfaatkan secara efektif untuk memperluas kesempatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia.

“Kepemimpinannya akan membantu memastikan sumber daya kami terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia,” imbuhnya.

Media asal Qatar, Al Jazeera, melaporkan bahwa keputusan Indonesia diambil karena kekhawatiran serius terhadap potensi penyalahgunaan teknologi AI, khususnya dalam pembuatan konten pornografi palsu atau deepfake seksual tanpa persetujuan.

“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memblokir chatbot Grok milik Elon Musk karena risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan,” tulis Al Jazeera dalam laporannya.

Dalam pemberitaan tersebut, Al Jazeera mengutip pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, yang disampaikan pada Sabtu (10/1/2026). Meutya menegaskan bahwa praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Ia menyebut tindakan tersebut bukan hanya merusak martabat korban, tetapi juga mengancam rasa aman warga negara di ruang digital.

“Atas dasar perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan masyarakat luas, pemerintah memutuskan untuk memblokir sementara akses ke Grok,” ujar Meutya dalam keterangannya.

Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah teknologi digunakan secara tidak etis dan merugikan, terlebih jika berpotensi menimbulkan eksploitasi seksual berbasis digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Kim Jong-un melalui surat resmi yang dilaporkan oleh kantor berita pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), pada Jumat (9/1/2026). Surat itu merupakan balasan atas pesan sebelumnya yang dikirimkan Putin kepada Kim, meski KCNA tidak merinci waktu maupun konteks pengiriman surat dari Presiden Rusia tersebut.

Dalam suratnya, Kim menekankan bahwa kerja sama antara Pyongyang dan Moskow akan terus berlanjut dan berkembang sejalan dengan kerangka kemitraan strategis komprehensif yang telah disepakati kedua negara.

“Kerja sama erat kita akan terus berlanjut di berbagai bidang sesuai dengan semangat kemitraan strategis komprehensif antara Republik Rakyat Demokratik Korea dan Federasi Rusia, kepentingan strategis kedua negara, serta aspirasi dan keinginan rakyat kedua bangsa,” tulis Kim Jong Un.

Lebih lanjut, Kim Jong-un secara terbuka menyatakan kesetiaannya kepada Presiden Putin dan menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah Rusia. Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa hubungan Korut–Rusia tidak bersifat sementara, melainkan dibangun dalam jangka panjang.

“Saya akan sepenuhnya menghormati dan tanpa syarat mendukung semua kebijakan yang Anda jalankan serta keputusan yang Anda buat. Saya siap untuk selalu berdiri bersama Anda dan Rusia. Pilihan ini tidak akan berubah dan akan tetap abadi,” ujar Kim dalam surat tersebut.

Pernyataan ini memperlihatkan posisi politik Korea Utara yang semakin tegas berpihak pada Rusia, terutama di tengah dinamika geopolitik global dan konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Korea Utara dan Rusia memang menunjukkan penguatan signifikan, baik di bidang diplomatik, ekonomi, maupun militer. Kedua negara semakin intens melakukan pertukaran pejabat tingkat tinggi serta kerja sama strategis yang dinilai melampaui hubungan diplomatik biasa.

Puncak penguatan hubungan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2024. Perjanjian ini mencakup klausul penting berupa dukungan militer timbal balik, di mana kedua negara berkomitmen untuk saling membantu apabila salah satu pihak diserang oleh negara ketiga.

Kesepakatan tersebut menuai perhatian luas dari komunitas internasional karena dinilai dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur dan Eropa Timur.

Salah satu indikator paling nyata dari eratnya hubungan Korut dan Rusia adalah keterlibatan langsung Pyongyang dalam konflik Rusia–Ukraina. Korea Utara dilaporkan telah mengirimkan pasukan untuk membantu militer Rusia di medan perang.

Berdasarkan laporan badan intelijen Korea Selatan (Korsel), Korut diperkirakan mengerahkan hingga 15.000 prajurit untuk mendukung operasi militer Rusia. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 personel dilaporkan tewas dalam pertempuran.

Tak hanya mengirim pasukan tempur, Pyongyang juga memberikan dukungan teknis. Pada Agustus 2025, Korea Utara mengirim sekitar 1.000 insinyur militer ke wilayah Kursk, Rusia bagian barat. Para insinyur tersebut bertugas membantu militer Rusia dalam proses pembersihan ranjau sisa pertempuran dengan pasukan Ukraina.

Langkah ini memperkuat pandangan bahwa aliansi Korut–Rusia telah berkembang menjadi kerja sama militer aktif, bukan sekadar dukungan politik atau diplomatik.

Penguatan hubungan antara Pyongyang dan Moskow memicu kekhawatiran di kawasan Asia Timur, khususnya di Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Para analis menilai aliansi ini berpotensi meningkatkan ketegangan regional, terutama terkait isu nuklir dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

Di sisi lain, bagi Korea Utara, hubungan erat dengan Rusia dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi tawarnya di tengah sanksi internasional yang masih membelit negara tersebut. Sementara bagi Rusia, dukungan Korut memberikan tambahan sumber daya dan legitimasi politik di tengah isolasi dari negara-negara Barat.

Pernyataan Kim Jong-un mengenai “sekutu abadi” menandakan bahwa Pyongyang dan Moskow tengah membangun hubungan jangka panjang yang berlandaskan kepentingan strategis bersama. Hubungan ini diperkirakan akan terus berkembang, terutama dalam konteks militer, teknologi, dan diplomasi internasional.

Dengan dinamika global yang semakin kompleks, kemitraan Korut–Rusia dipastikan akan terus menjadi sorotan dunia internasional dalam waktu yang lama.

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, secara resmi ditunjuk sebagai Presiden ke-20 Dewan HAM PBB. Penunjukan ini diumumkan melalui laman resmi PBB pada Kamis dan disepakati oleh 47 negara anggota Dewan yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.

Sesuai aturan Dewan HAM PBB, jabatan presiden dipegang selama satu tahun dan dipilih berdasarkan kesepakatan regional. Sidharto menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan oleh kelompok Asia-Pasifik, yang pada 2026 mendapat giliran mengusulkan pimpinan Dewan.

Terpilihnya Indonesia sebagai pemimpin Dewan HAM PBB dipandang sebagai tonggak bersejarah sekaligus pengakuan atas peran aktif Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia di tingkat global. Negara-negara lain yang tergabung dalam kelompok Asia-Pasifik antara lain Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

Sidharto akan menggantikan Presiden Dewan HAM PBB periode sebelumnya, Duta Besar Jurg Lauber dari Swiss, yang memimpin lembaga tersebut pada 2025.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto akan memimpin tiga sesi utama Dewan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September 2026. Selain itu, ia juga bertanggung jawab memandu berbagai sidang khusus dan diskusi tematik terkait isu hak asasi manusia di berbagai belahan dunia.

Salah satu tugas penting Presiden Dewan HAM PBB adalah mengawasi pelaksanaan Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review/UPR), yakni mekanisme evaluasi terhadap rekam jejak hak asasi manusia seluruh negara anggota PBB.

Melalui UPR, setiap negara akan ditinjau secara berkala terkait pemenuhan kewajiban HAM, termasuk kebijakan domestik, perlindungan kelompok rentan, serta komitmen terhadap hukum internasional. Dalam kapasitas ini, Indonesia akan berada pada posisi strategis dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas Dewan.

Dalam pernyataannya usai pengukuhan, Duta Besar Sidharto menegaskan bahwa langkah Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB berakar kuat pada nilai-nilai konstitusional bangsa.

“Keputusan kami untuk maju berakar pada Konstitusi Indonesia 1945, dan selaras dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB,” ujar Sidharto di hadapan para delegasi.

Ia menambahkan bahwa konstitusi Indonesia mewajibkan negara untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sidharto juga menekankan bahwa Indonesia telah menjadi pendukung konsisten Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut berdiri sekitar dua dekade lalu, termasuk sejak masa pendahulunya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Dalam pertemuan yang sama, para delegasi Dewan HAM PBB juga menyetujui pengangkatan Duta Besar Marcelo Vázquez Bermúdez dari Ekuador sebagai Wakil Presiden Dewan untuk periode 2026.

Bermúdez merupakan satu-satunya kandidat dari kelompok negara Amerika Latin dan Karibia. Meski demikian, pencalonannya tidak memperoleh dukungan penuh dari seluruh kawasan tersebut, setelah Bolivia dan Kuba menyatakan abstain atau melepaskan diri dari proses pemilihan.

Pemilihan pimpinan Dewan HAM PBB berlangsung di tengah situasi global yang dinilai semakin kompleks dan penuh tantangan. Dalam pidatonya, perwakilan Kolombia María Juliana Tenorio Quintero menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik dan krisis internasional yang mengancam stabilitas global.

“Kita menyaksikan kembalinya ancaman dan kekerasan sebagai alat untuk mengatur hubungan internasional, tanpa mempertimbangkan dampak nyata terhadap perdamaian dunia,” kata Quintero.

Ia memperingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi melemahkan sistem internasional yang selama lebih dari delapan dekade berperan penting dalam mencegah terjadinya perang dunia.

Dalam momen yang ia sebut sebagai “bersejarah”, Quintero menyerukan kepada seluruh delegasi agar memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum hak asasi manusia internasional.

“Kita harus bertindak sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum internasional secara keseluruhan,” tegasnya.

Seruan tersebut menjadi pengingat bahwa Dewan HAM PBB memikul tanggung jawab besar dalam menjaga martabat manusia, khususnya di tengah konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan meningkatnya pelanggaran HAM di berbagai kawasan.

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 menempatkan negara ini pada posisi strategis dalam diplomasi multilateral. Indonesia diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang, serta mendorong dialog konstruktif di tengah perbedaan pandangan.

Bagi Indonesia, kepemimpinan ini bukan hanya prestasi diplomatik, tetapi juga ujian komitmen dalam mempromosikan nilai-nilai HAM secara konsisten, baik di tingkat internasional maupun domestik.

Dengan pengalaman panjang dalam diplomasi dan pendekatan moderat, Indonesia diharapkan dapat membawa Dewan HAM PBB tetap relevan, kredibel, dan efektif dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks sepanjang 2026.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menyebutkan ada 23.197 tahanan yang menjalani tes urine untuk serentak pada awal Januari 2025 dalam rangka deteksi dini narkotika.

“Jumlah tahanan dan narapidana ada sekitar 23.197. Dan itu menjadi target kita untuk tes urine,” kata Kasubdit Rika kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Cipinang, Kamis (08/01/2026).

“Saat ini Ditjen Pemasyarakatan tengah fokus memberantas peredaran narkotika di dalam lapas,” tambah dia.

Tes urine ini merupakan salah satu langkah preventif deteksi dini sekaligus juga memberantas narkoba di lingkungan lapas dan rutan,” ujar dia.

Pada Kamis, ribuan narapidana di Lapas Narkotika tengah melakukan tes urine. Mereka mengantre melakukan pengecekan. Adapun para petugas di lapas juga menjalani tes urine untuk deteksi narkotika.

Menurut Kasubdit Rika, apabila ada yang terbukti positif narkotika maka akan disanksi tegas. Namun sebelum itu, kata dia, perlu dilakukan assessment.

“Kalau penyebabnya di luar kesehatan, kami akan tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandas Kasubdit Rika.

Diketahui penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi Tax Amnesty pada periode 2016-2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari instansi yang terkait.

“Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila sudah tersedia informasi resmi yang dapat disampaikan kepada publik,” ujar Rosmauli saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Rosmauli mengatakan Direktorat Jenderal Pajak menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen.

“Dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas insitusi DJP,” tandas Rosmauli.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, tim gabungan mulai memeriksa sejumlah saksi sejak Senin (13/10/2025) untuk mengumpulkan keterangan terkait dugaan unsur pidana dalam insiden tersebut.

“Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, serta sejumlah ahli, sesuai prosedur hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” ujar Kombes Pol Jules dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa (14/10/2025).

“Pemanggilan saksi tentu harus berdasarkan aturan hukum. Ada tahapan administrasi yang harus kami penuhi, mulai dari surat panggilan, tenggang waktu, hingga pemeriksaan. Itu yang kami lakukan sejak hari Senin,” ujarnya.

Sebelumnya, pada tahap penyelidikan, Polda Jatim telah memeriksa 17 saksi dari berbagai latar belakang. Dalam tahap penyidikan, beberapa diantaranya kembali dimintai keterangan untuk pendalaman kasus.

“Tentu ada saksi-saksi yang kami periksa kembali, terutama untuk mendalami keterangan sebelumnya. Kami menganalisis dokumen, bukti, dan kesesuaian keterangan saksi yang telah diperoleh di tahap awal,” ungkapnya.

Meski demikian, Abast belum dapat mengungkapkan secara rinci apakah sudah ada saksi baru yang diperiksa, termasuk dari pihak pimpinan pondok atau pihak lain yang terkait dalam pembangunan.

“Terkait dengan pemeriksaan saksi tentu akan bertahap. Secara spesifik kami belum bisa sebutkan siapa saja yang sudah diperiksa, karena proses masih berjalan. Kami mohon waktu, setelah analisis selesai akan kami sampaikan perkembangan selanjutnya,” tuturnya.

Perwira dengan tiga melati emas itu menambahkan penyidik berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi keluarga korban maupun santri yang selamat, mengingat banyak di antara mereka masih dalam masa duka.

“Tim kami harus menghormati kondisi keluarga dan para korban. Karena itu, pemeriksaan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Semua proses harus dijalankan dengan cermat dan penuh kehati-hatian,” katanya.

Sebelumnya, Polda Jatim telah menaikkan status kasus ambruknya musala Ponpes Al Khoziny dari penyelidikan ke penyidikan setelah hasil gelar perkara menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran pidana terkait kegagalan konstruksi bangunan.

JAKARTA, Eranasional.com –  Kementerian Agama mengajukan perubahan nomenklatur Isa Almasih menjadi Yesus Kristus terkait dengan hari libur nasional keagamaan. 

Usulan itu pun direspons Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Dia mengatakan bahwa nantinya Kementerian Agama akan mengusulkan Peraturan Presiden terkait perubahan nomenklatur ini.

“Akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementrian Agama, terkait dari istilah yaitu Isa Almasih, akan diubah menjadi Yesus Kristus,” kata Muhadjir di Kemenko PMK, Selasa, 12 September 2023.

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengakui akan ada perubahan nomenklatur ini. Hal itu kata dia, atas dasar saran dari umat Kristen dan Katolik.

“Usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama nomenklatur itu justru memang diubah ke yang mereka yakini, bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Wafatnya Yesus Kristus dan Kenaikan Yesus Kristus, jadi memang dari usulan mereka,” katanya. 

Selama ini pemerintah masih menggunakan nomenklatur `Isa Almasih` ketika menyebut Hari Kenaikan Isa Almasih dan wafat Isa Almasih. 

Pada tahun 2024 mendatang, hari wafat Isa Almasih jatuh pada 29 Maret. Kemudian kenaikan Isa Almasih jatuh pada tanggal 9 Mei 2024.

YOGYAKARTA, Eranasional.com – Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 sampai dengan meletusnya Agresi Militer Belanda I tahun 1947. Salah satu adegan dome ketiga pada Diorama II adalah Diorama adegan Para pemuda antara lain Slamet, Sutan Ilyas, Supardi, Rusli dan pemudi Siti Ngaisyah sedang mengganti bendera Hinomaru dengan bendera Merah Putih di atap Gedung Cokan Kantai (Gedung Agung, sekarang) Berlangsung di Gedung Agung Jl. A. Yani Yogyakarta pada tanggal 21 September 1945.

Pada tanggal 20 September 1945, di Jakarta dilangsungkan konferensi yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat, pegawai, polisi, BKR dan Barisan Pelopor dari seluruh Jawa yang bertujuan untuk membulatkan tekad sebagai pendukung proklamasi dan pembela Republik. Konferensi tersebut menegaskan antara lain agar pemasangan bendera Merah Putih makin diperhebat.

Menanggapi hal tersebut maka di Yogyakarta, para pemuda dengan semangat yang berapi-api segera bergerak. Mereka berusaha mengibarkan bendera Merah Putih di rumah-rumah, di pabrik-pabrik, di toko-toko, di gedung-gedung instansi pemerintah maupun di kendaran-kendaraan bermotor. Tak sekalipun terlintas rasa takut akan tentara Jepang yang bersenjata lengkap pada waktu itu.

Pada tanggal 21 September 1945, sebelum terjadi penurunan bendera Hinomaru di gedung Cokan Kantai, rakyat bergerak menuju Balai Mataram (Senisono sekarang) untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Setelah bendera Merah Putih berkibar di Balai Mataram, mereka dihalau oleh tentara Jepang.

Tetapi kemudian sekitar jam 12.00 WIB mereka kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Ribuan rakyat Yogyakarta yang sebagian besar pemuda pelajar telah berkumpul di depan Gedung Cokan Kantai (Gedung Agung) dengan dikawal oleh satu kompi pasukan Polisi Istimewa.

Waktu itu sebagai juru bicara adalah Jamaludin Nasution yang bertindak selaku Sekretaris Promotor Pemuda Nasional (PPN). Mereka bermaksud menurunkan bendera Hinomaru di atas atap Gedung Cokan Kantai dan ingin menggantinya dengan bendera Merah Putih.

Tanpa perasaan takut sedikitpun beberapa orang pemuda antara lain Slamet, Sutan Ilyas, Supardi, Samawi, dan Rusli. Ditambah 1 orang pemudi yang bernama Siti Ngaisah (ada yang memanggil Widowati) segera naik ke atas Gedung Cokan Kantai menurunkan bendera Hinomaru dan menggantikannya dengan bendera Merah Putih. Saat itupula bergema lagu Indonesia Raya yang melantun dengan khidmat. Peristiwa besar ini kemudian dikenal dengan Insiden Bendera di Cokan Kantai.

Sebelum peristiwa itu terjadi, sebetulnya telah ada delegasi Indonesia yang menghadap Jepang di Gedung Cokan Kantai untuk meminta menurunkan bendera Hinomaru dan menggantikannya dengan Merah Putih, dan dikabulkan. Tetapi selang beberapa waktu Jepang menggantinya dengan menaikkan kembali Bendera Hinomaru. Inilah yang membuat rakyat Indonesia, khususnya rakyat Yogyakarta marah.

Sesudah bendera Merah Putih berkibar di atas Gedung Cokan Kantai, ribuan rakyat Yogyakarta bergerak melakukan pawai di sepanjang Jl. Malioboro.

Arak-arakan dipimpin oleh satuan Polisi Istimewa dengan senjata lengkap. Arak-arakan tersebut berpapasan dengan satuan Kenpeitei yang bermarkas di Pingit.

Namun ketika itu tidak terjadi kontak senjata. Pada tanggal yang sama Kesatuan Polisi Istimewa Yogyakarta di Asrama Polisi Pathuk, dipimpin RP. Sudarsono, mengadakan ikrar dan ketetapan hati untuk hanya melaksanakan perintah dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pucuk pimpinan di Yogyakarta.