Keputusan tersebut merupakan salah satu hasil rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026).

Rapat digelar secara tertutup dan dihadiri sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, sidang paripurna tersebut secara khusus akan membahas pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Ahmad Muzani.

Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan tersebut juga menyepakati sejumlah langkah persiapan.

Pertama, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden pada hari yang sama untuk meminta dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih dan ditetapkan dalam sidang paripurna.

Kedua, MPR membentuk tim verifikasi yang melibatkan lima persen dari total anggota MPR.

Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden.

Ketiga, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.

Muzani menjelaskan, secara konstitusional MPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.

Dengan perhitungan tersebut, batas waktu pelaksanaan proses itu jatuh pada 10 Januari 2027.

Meski demikian, MPR memilih mempercepat tahapan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama.

“Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ujarnya.

Sementara itu, alur dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tersebut disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari.

Penyusunan tahapan itu mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46 hingga Pasal 49 UU Nomor 17 Tahun 2014, serta Pasal 134 sampai Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. []

Program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan rencana tersebut saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026).

Dalam kunjungan itu, Abdul Mu’ti meninjau langsung pelaksanaan program revitalisasi di sejumlah sekolah di Sulawesi Tengah.

Ia juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk berpartisipasi dengan mengusulkan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan melalui proposal program revitalisasi.

“Tahun depan, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, insya Allah akan kita revitalisasi 100.000 sekolah,” kata Abdul Mu’ti, seperti dikutip dari Antara, Jumat 13 November 2026.

Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga menargetkan seluruh sekolah di Tanah Air dapat dibangun atau diperbaiki sebelum 2029. Dengan demikian, peserta didik bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di lingkungan yang aman dan nyaman.

“Harapannya, sesuai arahan Bapak Presiden semua sekolah di tanah air dapat dibangun sebelum 2029 sehingga anak-anak kita aman dan nyaman saat belajar,” ujarnya.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat gabungan (ragab) yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Pertemuan itu menjadi forum untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk jadwal pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden.

Selain itu, MPR akan membicarakan mekanisme pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sebagai pengganti Gibran.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan, rapat gabungan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat pimpinan MPR. Dalam pertemuan itu, seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD akan dilibatkan.

“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” kata Muzani.

Tidak hanya membahas jadwal sidang paripurna dan mekanisme pengajuan calon kepada Presiden, MPR juga menyiapkan pembentukan dua tim khusus.

Tim pertama bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen calon Wakil Presiden. Sementara tim kedua merupakan tim ad hoc yang akan menyusun rancangan ketetapan MPR terkait proses tersebut.

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul mengatakan, hingga kini tanggal pelaksanaan sidang paripurna belum diputuskan.

Menurutnya, penetapan jadwal tersebut akan dibahas dan diputuskan dalam rapat gabungan pimpinan fraksi MPR bersama kelompok DPD.

“Ya, itu kan rapat paripurnanya, heem, itu nanti baru diputuskan di agenda ragab,” ujar Bambang.

Kendati demikian, Bambang memberikan gambaran bahwa sidang paripurna kemungkinan berlangsung antara 23 November hingga 4 Desember 2026.

“Mungkin-mungkin. Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” katanya.

Ia menambahkan, penentuan tanggal pelaksanaan sidang juga harus mempertimbangkan kesibukan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu lantaran Presiden direncanakan menghadiri langsung sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran.

“Pertimbangannya adalah aktivitas Pak Presiden, agenda Pak Presiden,” ujarnya. []

Melalui akun media sosialnya, Kamis (12/11), Raffi membagikan beberapa foto saat mendampingi Gibran.

Salah satunya berupa swafoto bersama Gibran yang mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah.

Busana tersebut sama dengan yang dikenakan Gibran saat menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.

Raffi juga mengunggah foto kebersamaan Gibran dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam keterangan unggahannya, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu mengaku sulit mengungkapkan perasaannya atas situasi yang terjadi.

Ia juga menyinggung berbagai perjuangan dan pengorbanan Gibran selama menjalankan tugas pemerintahan yang menurutnya tidak semuanya diketahui publik.

“Hari ini, ada rasa yang sulit saya ungkapkan. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan,” tulis Raffi.

Raffi kemudian menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pengabdian Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden.

Menurutnya, kebesaran seorang negarawan tidak hanya diukur dari jabatan yang diemban, tetapi juga dari ketulusan dalam mengabdi kepada bangsa.

“Secara hukum masih bisa,” kata Rullyandi saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11).

Rullyandi hadir dalam sidang lanjutan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Dalam perkara tersebut, ia bertindak sebagai tergugat intervensi yang mewakili Gibran.

Pada persidangan itu, majelis hakim memutuskan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana dinyatakan gugur.

Ketua Majelis Hakim, Rahmadi, juga menegaskan bahwa putusan tersebut tidak membuka ruang untuk pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut maupun pengajuan upaya hukum.

“Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum,” tegas Rahmadi saat membacakan pertimbangan putusan.

Namun, Rullyandi memiliki pandangan berbeda. Ia menilai masih terdapat peluang mengajukan banding meskipun majelis hakim telah menyampaikan tidak adanya ruang untuk upaya hukum lanjutan.

“Meskipun hakim tadi mengatakan bahwa tidak ada terbuka ruang untuk mengajukan upaya hukum banding, tadi Majelis sudah menyampaikan itu di persidangan, tapi secara hukum acara putusan, putusan pengadilan di mana pun itu bisa diajukan upaya hukum banding,” jelasnya.

Meski demikian, Rullyandi belum memastikan apakah pihak Gibran akan mengambil langkah banding. Ia juga belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan pendampingan hukum terhadap Gibran setelah putusan tersebut.

Rullyandi mengaku belum sempat melaporkan hasil persidangan kepada Gibran karena masih berkonsentrasi mengikuti jalannya sidang.

“Tentu kami akan diskusikan ini dengan Mas Gibran hasil putusan hari ini, menyampaikan, dan kita akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu secara teliti ya, cermat, dan akan melakukan pendalaman. Nanti selebihnya kami menyerahkan kepada Mas Gibran,” ucap Rullyandi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyatakan bahwa persoalan ijazah Gibran telah memiliki kepastian hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Yusril, kedua putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut bersifat final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempersoalkan perkara tersebut.

“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” lanjutnya. []

TK diketahui merupakan perwira tinggi (pati) Polri aktif dengan pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Namun, Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan yang bersangkutan saat ini.

Penjelasan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir melalui keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny, dikutip dari detik.com.

Johnny menjelaskan, TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

Selain itu, keterangan TK juga didalami penyidik untuk mengungkap keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.

“Yang bersangkutan (TK) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.

Insiden yang bermula di kawasan Malioboro itu dilaporkan berlanjut hingga ke lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan aksi penyerangan, pengepungan, dan penembakan gas air mata terhadap warga serta sivitas akademika.

Mantan ketu BEM UGM, Tiyo Ardianto mengecam keras tindakan aparat tersebut.

Ia menilai kekerasan terhadap warga sipil, terlebih hingga memasuki lingkungan kampus, merupakan tindakan yang telah melampaui batas kemanusiaan.

Tiyo bahkan menggambarkan aparat yang masuk ke lingkungan UGM seperti kawanan serigala liar yang mengincar mangsanya.

“Aparat masuk UGM sebagai serigala liar yang lapar, lalu memandang warga itu sebagai makanannya. Aparat menyerang warga dengan menembakkan gas air mata,” ujar Tiyo Ardianto.

Ia juga menyoroti ironi di balik tindakan tersebut. Menurutnya, aparat keamanan selama ini dibiayai menggunakan uang pajak masyarakat. Namun, justru masyarakat yang membayar pajak itu menjadi sasaran tindakan represif.

Sebut Serangan ke UGM sebagai Penindasan Ruang Akademik

Tiyo menilai peristiwa di UGM bukan sekadar insiden kekerasan aparat. Lebih dari itu, ia memandang kejadian tersebut sebagai bentuk penghinaan sekaligus penindasan terhadap kebebasan akademik.

Menurutnya, ruang-ruang akademik yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya pemikiran kritis justru semakin terancam oleh tindakan represif negara.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan pendidikan nasional. Tiyo menyoroti persoalan anggaran pendidikan serta penerapan sistem Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dinilainya berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan.

Tiyo Desak Kampus Se-Indonesia Lawan Penguasa

Menghadapi situasi tersebut, Tiyo menilai kampus tidak cukup hanya menyampaikan kritik atau menyatakan keprihatinan.

Ia mendesak seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengambil sikap lebih tegas terhadap tindakan represif aparat.

Menurutnya, kebebasan akademik harus dipertahankan melalui sikap bersama seluruh elemen kampus.

“Saya kira sudah saatnya UGM dan kampus-kampus se-Indonesia tidak hanya mengkritik, apalagi kalau cuma menyampaikan keprihatinan. Sudah saatnya menyatakan perang kepada penguasa,” tegas eks mahasiswa Program Studi Filsafat UGM itu.

Pernyataan tersebut menjadi seruan keras agar kampus tidak tinggal diam ketika ruang akademik dan kebebasan berekspresi dinilai terancam oleh tindakan aparat. []

Prabowo mengaku berat hati menerima keputusan tersebut. Namun, ia menegaskan menghormati sekaligus mendukung langkah yang diambil Gibran.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato di Istana Merdeka, Jakarta. Gibran turut mendampingi Prabowo saat menyampaikan pernyataan tersebut.

Prabowo mengungkapkan, dirinya menerima langsung surat pernyataan pengunduran diri Gibran pada pukul 10.15 WIB.

Setelah bertemu Presiden, Gibran kemudian menyerahkan surat serupa kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

“Intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden RI,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, keputusan Gibran menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan mencerminkan jiwa seorang negarawan.

Ia juga menyinggung persoalan persyaratan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik hukum terkait jabatan Gibran.

Prabowo menyebut Gibran merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

“Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Prabowo menyebut Gibran memutuskan mengundurkan diri demi kepentingan bangsa dan negara.

Dalam keterangannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut Listyo diduga menjadi pihak yang memberikan instruksi penyadapan kepada sejumlah pejabat tinggi Polri.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ujar Suyudi.

Ia menjelaskan, instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp.

Namun, pelaksanaannya disebut tidak dilengkapi dokumen resmi berupa surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.

Setelah menerima instruksi, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi sasaran ke dalam sistem LIMS tanpa terlebih dahulu menjalani proses verifikasi dan filterisasi.

Melalui sistem tersebut, petugas kemudian dapat memantau komunikasi target.

“Rekaman hasil penyadapan selanjutnya didengarkan, diekspor, dan diterjemahkan ke dalam bentuk transkrip,”jelasnya.

Hasil pemantauan itu kemudian disusun dan dilaporkan secara berjenjang hingga diterima Listyo.

Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri dan jajarannya digelar untuk meminta penjelasan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.

Kasus tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak lainnya.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka.

Salah satu nama yang disebut dalam perkara ini adalah Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat Kapolri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. []

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan, tidak ada penangkapan maupun pengamanan terhadap Firli oleh penyidik.

“Enggak ada yang diamankan,” kata Budi.

Ia menjelaskan, kedatangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya ke sebuah gedung olahraga (GOR) bulutangkis bukan untuk menangkap Firli.

Kehadiran personel kepolisian tersebut merupakan tindak lanjut atas dua kali ketidakhadiran Firli dalam panggilan pemeriksaan sebelumnya.

“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Saudara FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan,” ujarnya.

Meski demikian, Budi menyebut Firli telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan selanjutnya.

Penyidik Polda Metro Jaya, kata dia, akan segera menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” ungkap Budi Hermanto. []

Kedatangannya disebut untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden secara langsung kepada pimpinan MPR.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul.

Ia membenarkan bahwa rencana kedatangan Gibran telah diterima oleh pimpinan MPR.

“Iya bener sudah terinfo,” kata Bambang Pacul saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Bambang mengaku belum mengetahui secara pasti jam kedatangan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Ia memastikan jajaran pimpinan MPR telah bersiap untuk menerima kedatangan Gibran.

“Ya pimpinan MPR standby menerima kedatangan Mas Wapres,” ujarnya.

Kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran sebelumnya mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran telah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026).

Budi Arie juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

“Betul (Gibran mundur),” kata Budi saat dikonfirmasi Liputan6.com.

Ia turut membenarkan bahwa penyerahan surat tersebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma.

“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya mengaku belum mengetahui adanya surat pengunduran diri dari Gibran.

“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani di Jakarta, Rabu (11/11/2026). []

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Rabu (11/11/2026). Keduanya diduga membawa dan menggunakan bom molotov saat aksi berlangsung.

Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo mengatakan, penetapan tersangka telah melalui prosedur hukum dan didasarkan pada alat bukti yang cukup.

Menurutnya, penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Tadi sudah gelar perkara bertahapkan. Dari alat bukti yang ada memang sudah ada yang ditetapkan jadi tersangka. Sementara baru dua (tersangka). Lainnya masih terus berjalan,” ujar Langgeng di Mapolda DIY, Rabu (11/11).

Sementara itu, Irwasda Polda DIY Kombes I Gusti Ngurah Rai Mahaputra mengungkapkan, penyidik sebelumnya telah memeriksa 26 orang dalam proses penyelidikan.

Dari pemeriksaan tersebut, penyidik kemudian mengerucutkan dugaan keterlibatan hingga menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Gusti menjelaskan, kedua tersangka diduga membawa bom molotov dan sempat melemparkannya di lokasi demonstrasi. Barang bukti tersebut kini telah diamankan oleh penyidik.

“Dua terbukti bawa molotov. (Statusnya) Sudah naik tersangka,” kata Gusti.

Ia juga memastikan kedua tersangka bukan mahasiswa, melainkan warga sipil. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda dan diketahui tidak saling mengenal.

Sikap DPP Projo disampaikan Sekretaris Jenderal Freddy Alex Damanik setelah Panel mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (11/11/2026).

Freddy menegaskan, setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan dan arah perjuangan politik masing-masing. Karena itu, Projo tidak mempersoalkan keputusan yang diambil Panel.

“Kami menghormati keputusan Saudara Panel Barus untuk mengundurkan diri dari struktur kepengurusan DPP Projo. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan sikap, pilihan, dan jalan perjuangan politiknya masing-masing,” kata Freddy dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Meski demikian, Freddy menekankan bahwa Projo merupakan organisasi perjuangan yang tidak bergantung pada sosok tertentu.

“Namun, ada satu hal yang perlu kami tegaskan: Projo adalah organisasi perjuangan, bukan organisasi yang hidup dan mati karena satu atau dua orang,” tegasnya.

Menurut Freddy, Projo tumbuh melalui proses panjang yang melibatkan pengorbanan dan kerja keras para relawan di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menyebut banyak kader yang telah berjuang sejak 2013, membangun organisasi di daerah, hingga bekerja di balik layar tanpa mengejar jabatan maupun popularitas.

Freddy juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Panel selama menjadi bagian dari Projo.

“Kami menghargai seluruh jasa dan kontribusi Saudara Panel Barus selama menjadi bagian dari Projo. Buat Kawan Panel Barus, tetap semangat melanjutkan pengabdian sebagai Deputi di Kementerian Koperasi Pemerintahan Prabowo, menjalankan tugas dan pengabdian kepada Negara juga merupakan hal yang baik dan mulia,” ujarnya.

Ia memastikan pengunduran diri Panel tidak akan menghentikan aktivitas organisasi tersebut.

“Projo akan terus berjalan dan setia di garis rakyat,” sambung Freddy.

Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

“Gibran mundur betul,” kata Budi Arie.

Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Diserahkan di Halim betul,” ujarnya.

Meski demikian, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan pengunduran diri Gibran maupun proses administrasi dan ketatanegaraan yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. []

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut telah mengajukan surat pengunduran diri sejak 31 Oktober 2026, jauh sebelum isu tersebut dikaitkan dengan dinamika politik yang berkembang belakangan ini.

Hidayat menjelaskan, keputusannya mundur dilandasi keinginan memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan di MPR. Terlebih, dirinya telah menduduki posisi Wakil Ketua MPR selama dua periode.

“Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu,” kata Hidayat dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Ia mengungkapkan, surat pengunduran dirinya mulai dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November 2026. Namun, pimpinan MPR membutuhkan waktu untuk mengkaji permohonan tersebut karena pengunduran diri seorang pimpinan MPR dinilai sebagai hal baru.

“Karena ini dinilai hal yang sama sekali baru, belum pernah kejadian sebelumnya, pimpinan MPR memerlukan pengkajian yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dalam rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026). Dalam rapat tersebut, surat pengunduran dirinya akhirnya diterima.

Hidayat mengaku keinginan meninggalkan kursi pimpinan MPR sebenarnya sudah muncul sejak periode 2019–2024.

Saat itu, ia sempat meminta agar tidak kembali ditempatkan sebagai pimpinan MPR. Namun, PKS tetap memberikan mandat kepadanya. Hal serupa kembali terjadi pada periode 2024–2029, ketika dirinya kembali dipercaya menjabat Wakil Ketua MPR.

Kini, Hidayat menilai sudah waktunya memberikan kesempatan kepada kader lain untuk mengisi posisi tersebut.

“Saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR. Karena saya kan sudah dua periode ya,” ujarnya.