Program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan rencana tersebut saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (13/11/2026).

Dalam kunjungan itu, Abdul Mu’ti meninjau langsung pelaksanaan program revitalisasi di sejumlah sekolah di Sulawesi Tengah.

Ia juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk berpartisipasi dengan mengusulkan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan melalui proposal program revitalisasi.

“Tahun depan, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, insya Allah akan kita revitalisasi 100.000 sekolah,” kata Abdul Mu’ti, seperti dikutip dari Antara, Jumat 13 November 2026.

Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga menargetkan seluruh sekolah di Tanah Air dapat dibangun atau diperbaiki sebelum 2029. Dengan demikian, peserta didik bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di lingkungan yang aman dan nyaman.

“Harapannya, sesuai arahan Bapak Presiden semua sekolah di tanah air dapat dibangun sebelum 2029 sehingga anak-anak kita aman dan nyaman saat belajar,” ujarnya.

Dalam video yang viral di media sosial tersebut, Angely diduga berada satu kamar dengan seorang perwira menengah Polri.

Penggerebekan itu disebut dilakukan oleh istri sah anggota polisi yang bersangkutan dengan didampingi sejumlah personel kepolisian.

Hingga kini, belum ada penjelasan langsung dari Angely terkait peristiwa tersebut.

Angely mengaku sedang berada di rumah dan belum bisa memberikan keterangan karena banyak orang di sekitarnya.

“Ini banyak orang, nanti saya hubungi,” kata Angely.

Polisi Benarkan Adanya Pengaduan

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa membenarkan telah menerima laporan dari anggotanya terkait dugaan penggerebekan tersebut.

“Iya betul mas, saya dapat laporan dari anggota,” ujarnya.

Peristiwa tersebut menyeret nama Angely Emitasari, Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.

Ia diduga berada di dalam satu kamar hotel bersama seorang anggota polisi berinisial IGA yang bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya.

Penggerebekan itu terjadi pada Sabtu (7/11/2026) dini hari, sekitar pukul 01.30 WIB, di sebuah hotel kawasan Oro-Oro Ombo, Kota Batu.

Kasus tersebut terungkap setelah istri IGA melaporkan dugaan perselingkuhan suaminya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Batu.

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa membenarkan adanya penggerebekan tersebut.

Menurutnya, laporan yang diterima polisi langsung ditindaklanjuti oleh petugas Pamapta bersama sejumlah fungsi kepolisian.

Petugas kemudian mendatangi hotel yang dimaksud dan menemukan kedua orang tersebut berada di dalam kamar yang sama.

“Polres Batu telah melakukan upaya penggerebekan kejadian yang diduga perzinahan. Kami mendapat laporan dari istri terlapor, ke SPKT Polres Batu. Kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Pamapta yang piket,” ujar Panji, dikutip Jumat 13 November 2026.

Video Penggerebekan Viral di Media Sosial

Rekaman penggerebekan tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian warganet.

Dalam video yang beredar, terlihat suasana tegang ketika sejumlah orang memasuki kamar hotel.

Istri anggota polisi tersebut juga terlihat emosional saat mendapati suaminya berada bersama perempuan lain.

Kedua orang yang berada di dalam kamar kemudian diamankan petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Ia diduga melakukan pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang bekerja sebagai pemandu karaoke di Kabupaten Mamuju.

IL diketahui bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polresta Mamuju.

Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan membenarkan penahanan anggotanya tersebut. Penahanan dilakukan pada Rabu (11/11/2026).

“Betul oknum Bhabinkamtibmas tersebut terlibat kasus pelecehan dan penganiayaan, saat ini oknum tersebut sudah ditahan di Rutan Polda Sulbar,” ujar Ferdyan saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Ferdyan menegaskan, perkara yang melibatkan anggotanya itu akan diproses melalui jalur hukum pidana maupun kode etik kepolisian.

Kasus ini bermula ketika korban sedang berada di salah satu kamar tempat karaoke di Desa Belang Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Saat itu, IL diduga tiba-tiba masuk ke kamar korban. Oknum polisi tersebut kemudian disebut melakukan pelecehan seksual dengan memegang bagian sensitif tubuh korban.

Korban yang tidak terima dengan tindakan tersebut berusaha melakukan perlawanan. Namun, IL diduga justru melakukan penganiayaan terhadap korban.

Atas kejadian itu, korban kemudian melaporkan IL ke Polresta Mamuju. Laporan tersebut dibuat agar dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang dialaminya diproses sesuai ketentuan hukum.

Selain proses pidana, IL juga terancam menjalani pemeriksaan kode etik kepolisian.

Ferdyan menjelaskan, penanganan dugaan pelanggaran etik oleh Propam Polresta Mamuju akan dilakukan setelah perkara pidana memperoleh putusan.

“Putus, putusan pidananya, pihak Propam Polresta Mamuju baru akan memproses kode etiknya,” jelas Ferdyan. []

Korban akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 25 hari akibat luka yang dideritanya.

Seorang pria berinisial KBL (73), yang merupakan warga setempat, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Rangkaian peristiwa penganiayaan itu terungkap dalam rekonstruksi yang digelar tim Satreskrim Polresta Tuban di rumah korban, Rabu (11/11/2026).

Kasi Humas Polresta Tuban, IPTU M Iksan, mengatakan sebanyak 12 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut.

Adegan dimulai dari sebelum kejadian, saat penganiayaan berlangsung, hingga korban ditemukan dan mendapatkan pertolongan.

“Rekonstruksi ini digelar di tempat kejadian perkara. Ada 12 adegan yang diperagakan dari sebelum kejadian, saat terjadinya dugaan penganiayaan hingga korban ditemukan dan mendapatkan pertolongan,” ungkap Iksan, Kamis (12/11/2026).

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 22.30 WIB di rumah korban.

Namun, berdasarkan rekonstruksi, tersangka diketahui sudah berangkat dari rumahnya sekitar pukul 19.00 WIB menggunakan sepeda ontel.

Sepeda tersebut diparkir di samping rumah warga yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

“Kemudian pelaku berjalan kaki menuju rumah korban,” jelas Iksan.

Dua orang awak kapal meninggal dunia dalam insiden yang terjadi saat kapal tersebut beroperasi di perairan Kalimantan.

Satu korban, Wisnu Agung Priyanto, tewas setelah mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian leher.

Sementara itu, seorang ABK lainnya bernama Tedi Brosot juga meninggal dunia setelah diamankan dan diikat oleh rekan-rekannya di atas kapal.

Berdasarkan keterangan salah seorang ABK, Gunawan, pertikaian tersebut diduga bermula dari permintaan Tedi agar kapal kembali ke Tegal, Jawa Tengah, lebih cepat dari jadwal.

Tedi disebut ingin segera pulang untuk mempersiapkan pernikahannya yang direncanakan berlangsung setelah Lebaran. Namun, permintaan tersebut tidak mendapat respons dari awak kapal lainnya.

Padahal, KM Dewi Samudra dijadwalkan menjalani pelayaran selama kurang lebih 80 hari.

Gunawan menuturkan, kapal bertolak dari Tegal pada 1 November 2026 menuju perairan Kalimantan.

Setelah empat hari bekerja di laut, Tedi mulai meminta agar kapal segera kembali ke daratan.

Konflik kemudian memuncak pada Minggu (8/11/2026). Saat itu, Tedi diduga menyerang Wisnu menggunakan pisau pemotong ikan hingga mengenai bagian leher korban.

Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

“Gibran mundur betul,” kata Budi Arie.

Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Diserahkan di Halim betul,” ujarnya.

Meski demikian, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan pengunduran diri Gibran maupun proses administrasi dan ketatanegaraan yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. []

Memasuki hari ketiga operasi pencarian, Rabu (11/11/2026), keberadaan korban belum diketahui.

Tim SAR pun memperluas area penyisiran dengan membagi personel ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU).

Informasi hilangnya Asrading pertama kali diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar pada Senin (9/11) sekitar pukul 05.30 WITA. Laporan tersebut disampaikan Igo, perwakilan BPBD Kabupaten Gowa.

Berdasarkan informasi yang diterima, korban terakhir kali terlihat oleh rombongannya pada Minggu (8/11) sekitar pukul 15.00 WITA di sekitar Sungai 4, jalur pendakian Lembah Ramma.

Saat itu, korban diketahui telah terpisah dari rombongan. Namun, hingga anggota rombongan tiba di Basecamp Lembanna, Asrading tidak kunjung terlihat.

Keluarga yang khawatir karena korban belum kembali kemudian meminta bantuan tim SAR untuk melakukan pencarian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Basarnas Makassar langsung mengerahkan tim rescue ke lokasi kejadian untuk bergabung dengan unsur SAR lainnya.

Pada hari ketiga pencarian, Tim SAR Gabungan membagi personel menjadi tiga SRU guna memperluas jangkauan penyisiran di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan korban.

Adapun pembagian sektor pencarian meliputi:

SRU 1 menyisir area dari Binanga 3 hingga Binanga 2 dengan luas sekitar 500 meter persegi, pada radial 353 derajat ke arah utara.

SRU 2 melakukan pencarian dari LKK 3 dengan luas area sekitar 750 meter persegi, pada radial 90 derajat ke arah timur.

SRU 3 menyisir kawasan air terjun hingga Kampung Topidi dengan luas area sekitar 1 kilometer persegi, pada radial 355 derajat ke arah utara.

Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengatakan hingga hari ketiga operasi, korban masih belum berhasil ditemukan.

“Tim SAR Gabungan terus mengoptimalkan upaya pencarian dengan mengerahkan seluruh personel dan menyisir sektor-sektor yang telah ditentukan,”ujar Sultan, Rabu 11 November 2026.

Dia menambahkab, seluruh unsur yang terlibat terus berkoordinasi untuk memaksimalkan proses pencarian di kawasan Pegunungan Bawakaraeng.

“Kami berharap Asrading dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,”harapnya.

Operasi pencarian akan terus dilanjutkan dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan. []

Bantuan tersebut merupakan stimulus pemerintah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja yang memiliki penghasilan rendah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan besaran BSU sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.

Dengan demikian, penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp900.000 sekaligus, bukan dicairkan setiap bulan.

Berdasarkan ketentuan Kemnaker, penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan pemerintah.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah melalui keterangan resmi Biro Humas Kemnaker, Kamis (5/11/2026).

Syarat Penerima BSU Rp900 Ribu

Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan agar penyaluran BSU tepat sasaran.

Mengacu pada ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, berikut kriteria pekerja yang berhak menerima BSU:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
3. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sesuai batas upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.
4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
5. Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.

Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas maksimal penghasilan disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, untuk daerah yang tidak menetapkan UMK, acuan batas upah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Perhitungan penghasilan mengacu pada data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah yang diperhitungkan meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Cara Cek Penerima BSU 2026 Secara Online

Pekerja yang ingin mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai penerima BSU dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi Kemnaker.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id.
2. Masukkan data diri sesuai identitas kependudukan.
3. Isi NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor telepon, dan alamat email sesuai kolom yang tersedia.
4. Masukkan kode keamanan yang ditampilkan.
5. Klik tombol untuk mengecek status penerima.
6. Tunggu hasil verifikasi yang ditampilkan oleh sistem.

Selain melalui situs Kemnaker, pekerja juga dapat memantau informasi bantuan melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) milik BPJS Ketenagakerjaan.

Caranya dengan masuk ke aplikasi JMO, kemudian memilih menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) apabila tersedia. Selanjutnya, ikuti petunjuk untuk melihat informasi status kepesertaan dan bantuan.

Tidak Perlu Mendaftar untuk Mendapatkan BSU

Kemnaker menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk memperoleh BSU.

Penetapan penerima dilakukan berdasarkan proses pendataan dan verifikasi pemerintah dengan menggunakan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, pekerja perlu memastikan perusahaan telah melaporkan data kepesertaan dan upah secara benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kemnaker juga mengimbau perusahaan agar menyampaikan data pekerja secara akurat sehingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai jadwal dan status penyaluran, masyarakat disarankan memantau kanal resmi Kemnaker melalui laman bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.

Pekerja juga diminta berhati-hati terhadap tautan pendaftaran BSU yang beredar di media sosial dan pesan berantai.

Pastikan hanya menggunakan saluran resmi pemerintah agar terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan program bantuan tersebut. []

Sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya belum dapat digelar karena proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri masih berlangsung.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pelaksanaan sidang akan dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap para tersangka selesai.

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Isir kepada wartawan, Rabu (11/11).

Ia memastikan seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran etik dalam perkara tersebut akan diproses melalui sidang KKEP. Termasuk di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang etik terkait perkara tersebut.

Dalam putusannya, ia dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Pelanggaran itu diduga dilakukan Ahrie Sonta ketika menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Ia disebut menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Peserta aksi berasal dari berbagai elemen. Di antaranya simpatisan dan kader senior PDI Perjuangan (PDIP), serta kelompok yang menyatakan dukungan kepada Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Massa membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap Gibran. Mereka mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden.

Penanggung Jawab Pergerakan Eksponen Nasionalis 96, Saleh Ismail Mukadar, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk upaya masyarakat untuk mengawal pelaksanaan konstitusi.

Ia meminta DPRD Jawa Timur menyampaikan aspirasi demonstran kepada DPR RI agar lembaga legislatif tersebut menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memproses pemakzulan Gibran.

“Karena itu, kita mendesak kepada DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar kemudian mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai wakil presiden,” kata Ismail.

Kader senior PDIP itu menyebut tuntutan pemakzulan yang mereka suarakan didasarkan pada sejumlah putusan lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia merujuk putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, menurut Ismail, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar.

Namun, Pertamina menegaskan stok solar saat ini masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan.

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menjelaskan bahwa panjangnya antrean lebih disebabkan meningkatnya permintaan solar bersubsidi akibat peralihan konsumen dari solar nonsubsidi.

“Peralihan atau shifting tersebut dipicu oleh selisih harga yang cukup tinggi antara solar subsidi dan nonsubsidi.

Selain itu, karakteristik kendaraan niaga berukuran besar juga turut memengaruhi panjangnya antrean di SPBU,”ujar Lilik, Selasa 10 November 2026.

Lilik menambahkan, truk besar dengan enam sumbu roda membutuhkan waktu pengisian sekitar 15 menit.

Sementara itu, SPBU yang hanya memiliki kapasitas melayani tiga kendaraan secara bersamaan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengurai antrean.

“Akibatnya, antrean kendaraan dapat mengular hingga ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas,”jelasnya.

Di hadapan polisi, AA mengaku hanya meneruskan usaha orang tuanya yang bergerak di bidang penyaluran LPG ukuran 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg.

Namun, untuk praktik pemindahan gas dari tabung subsidi ke tabung nonsubsidi, ia mengaku baru kali ini melakukannya.

AA mengungkapkan, dirinya mempelajari teknik pengoplosan melalui video di YouTube. Sementara itu, barcode penutup tabung LPG dan peralatan untuk memindahkan gas dibeli secara daring.

“Belajar di Youtube, dan meraup keuntungan Rp55,2 juta perbulan,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan cara memindahkan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung berukuran 5,5 kg.

Prosesnya dilakukan dengan menempatkan tabung 3 kg dalam posisi terbalik di atas tabung yang lebih besar.

“Proses pengoplosannya tabung gas 3 Kg di atas, dengan cara dibalik, dari tabung gas 5Kg di bawah, kemudian di timbang hasilnya sesuai dengan berat tabung 5kg,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Taufik Herdiansyah mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA.

Penindakan berlangsung di Jalan Kedamaian Selatan 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, tepatnya di BPT Blok F Nomor 447, Kota Makassar.

Apresiasi tersebut disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, saat konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana perlindungan konsumen dan minyak dan gas bumi (migas), Selasa (10/11/2026).

Lilik menjelaskan, lokasi yang digerebek polisi merupakan bekas pangkalan LPG 3 kilogram yang sudah tidak lagi beroperasi sejak November 2023.

Menurutnya, Pertamina telah menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap pangkalan tersebut.

“Sejak November 2023 tidak ada lagi pasokan maupun penyaluran resmi LPG 3 kilogram dari Pertamina ke lokasi itu,”jelas Lilik, Saat diwawancara di TKP, Selasa 10 November 2026.

Pasokan terakhir ke lokasi tersebut kata dia diterima jauh sebelum status pangkalan dinyatakan tidak aktif. Agen resmi yang sebelumnya menyalurkan LPG ke pangkalan itu juga telah diputus kerja samanya.

Praktik Pengoplosan Membahayakan Keselamatan

Selain merugikan negara dan masyarakat, Pertamina mengingatkan bahwa praktik pengoplosan LPG secara ilegal sangat berbahaya karena tidak mengikuti standar keselamatan yang berlaku.

Proses pemindahan gas dari satu tabung ke tabung lainnya secara tidak sesuai prosedur berpotensi memicu kebocoran hingga ledakan.

“Risiko tersebut semakin besar karena LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar,”ucap Lilik.

Lilik juga menyoroti cara-cara tidak standar yang digunakan pelaku dalam proses pengoplosan, termasuk penggunaan es batu untuk membantu proses pemindahan gas.

Praktik semacam ini dinilai tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengoplosan maupun pengguna LPG hasil pengisian ilegal.

Pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penelusuran dan pemeriksaan pihak Sudin LH Jakarta Selatan terhadap laporan masyarakat terkait dugaan praktik pungli yang dilakukan petugas di lokasi tersebut.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Sudin LH Jakarta Selatan, Kamil Salim, mengatakan keputusan pemberhentian diambil setelah pihaknya menemukan adanya pelanggaran berat yang dilakukan petugas bersangkutan.

Menurut Kamil, praktik pungutan di luar ketentuan tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan aturan dan prinsip pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

“Tindakan tegas ini kami ambil atas pelanggaran berat yang dilakukan bersangkutan. Kami tidak membenarkan segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kebersihan,” ujar Kamil, Senin (9/11/2026).

Selain melakukan pungutan liar, petugas PJLP tersebut juga diketahui tidak menjalankan kewajibannya sebagai petugas lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan meninggalkan tugas tanpa keterangan resmi selama kurang lebih satu bulan.

Kamil menegaskan, pemberhentian tersebut menjadi bentuk komitmen Sudin LH Jakarta Selatan dalam menjaga kedisiplinan, profesionalitas, dan integritas seluruh personel di lapangan.

“Tindakan tegas ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pelayanan kebersihan sekaligus memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, Sudin LH Jakarta Selatan juga akan memperketat pengawasan terhadap petugas di seluruh TPS dan titik operasional pelayanan kebersihan lainnya.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap personel bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta tidak menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kamil menyebut evaluasi dan koordinasi secara berkala akan terus ditingkatkan guna menjaga kualitas pelayanan kebersihan agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan.

Ia juga meminta masyarakat, termasuk petugas pengangkut sampah mandiri maupun pengelola gerobak swadaya, untuk berani melaporkan apabila menemukan indikasi pungli atau pelanggaran prosedur yang dilakukan petugas di lapangan.

“Peran aktif dan pengawasan dari masyarakat sangat kami harapkan. Jika ada oknum yang meminta imbalan di luar ketentuan, segera laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup agar bisa langsung kami tindak lanjuti,” pungkasnya.