TNI – Eranasional.com

Ini Alasan Kodam Jaya Ikut Terlibat Operasi Pemburu Begal

Aditya — Sun, 24 May 2026 22:07:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komando Daerah Militer Jayakarta atau Kodam Jaya memastikan akan terlibat dalam upaya pemberantasan aksi begal yang belakangan kembali meresahkan masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pelibatan personel TNI dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas, terutama pada malam hari.

Panglima Kodam Jaya Letnan Jenderal Deddy Suryadi mengatakan kondisi keamanan di sejumlah titik di Jakarta membutuhkan perhatian serius karena aksi kriminal jalanan dinilai semakin menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut dia, tindak begal bukan hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga memicu rasa takut yang memengaruhi aktivitas warga sehari-hari.

“Kami ingin masyarakat merasa aman dalam beraktivitas, terutama pada malam maupun di wilayah yang dianggap rawan,” kata Deddy saat dihubungi pada Ahad, 24 Mei 2026.

Ia menegaskan TNI tidak akan tinggal diam melihat perkembangan situasi keamanan yang terjadi di wilayah ibu kota. Kodam Jaya, kata dia, akan memperkuat koordinasi bersama kepolisian dalam melakukan patroli serta pengawasan di sejumlah kawasan yang selama ini dianggap rawan tindak kriminal.

Menurut Deddy, keamanan masyarakat menjadi prioritas utama karena stabilitas wilayah sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, pihaknya memandang perlu adanya langkah terpadu antara aparat keamanan dan masyarakat untuk mencegah semakin maraknya aksi kejahatan jalanan.

“Keamanan masyarakat adalah prioritas utama,” ujarnya.

Deddy juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas pada malam hari. Ia meminta warga segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan potensi gangguan keamanan maupun aktivitas mencurigakan yang berpotensi menimbulkan tindak kriminal.

Menurut dia, kerja sama antara masyarakat, TNI, dan Polri menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci utama menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif,” katanya.

Tanggapi Polemik Nobar Pesta Babi, KSAD Tegaskan Bukan Instruksi TNI

Aditya — Tue, 19 May 2026 22:17:47 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akhirnya angkat bicara terkait polemik pembubaran acara nonton bareng atau nobar film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang terjadi di sejumlah daerah. Maruli menegaskan keputusan penghentian kegiatan tersebut bukan berasal dari instruksi TNI, melainkan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah masing-masing.

Pernyataan itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengambil langkah pengamanan apabila suatu kegiatan dinilai berpotensi memicu gangguan ketertiban masyarakat.

“Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung,” kata Maruli kepada wartawan.

Isu pembubaran nobar film dokumenter tersebut menjadi perhatian publik setelah sejumlah agenda pemutaran film di beberapa kota dilaporkan dibatalkan atau dihentikan. Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” diketahui mengangkat isu sosial dan kondisi masyarakat Papua, sehingga memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat.

Peristiwa pembubaran nobar memicu kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan aktivis yang menilai tindakan tersebut berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik. Di media sosial, polemik terkait pembatalan acara itu berkembang luas dan memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat serta pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan masyarakat.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Maruli menegaskan TNI tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pembubaran acara nobar. Menurut dia, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat berdasarkan situasi yang berkembang di lapangan.

“Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah,” ujarnya.

Maruli juga membantah anggapan yang menyebut pembubaran acara tersebut sebagai bentuk sikap antikritik terhadap institusi TNI. Ia menegaskan tidak ada instruksi dari Angkatan Darat untuk menghentikan pemutaran film dokumenter tersebut.

“Enggak, bukan, bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan itu,” tegasnya.

744 Prajurit TNI Siap Berangkat ke Lebanon, Menko Polkam Tekankan Disiplin dan Profesionalisme

Aditya — Tue, 12 May 2026 08:43:11 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya menjaga disiplin dan profesionalisme bagi prajurit Satuan Tugas Kontingen Garuda UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) yang akan menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon. Menurutnya, keberhasilan tugas para personel TNI tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan stabilitas kawasan konflik, tetapi juga menyangkut citra dan kehormatan Indonesia di mata internasional.

Pesan tersebut disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia memberikan arahan langsung kepada ratusan prajurit yang akan diberangkatkan pada akhir Mei 2026 sebagai bagian dari rotasi pasukan perdamaian Indonesia di bawah mandat PBB.

Sebanyak 744 personel Satgas Kontingen Garuda dijadwalkan bertugas di Lebanon untuk mendukung stabilitas keamanan di wilayah yang masih rawan konflik tersebut. Djamari mengingatkan bahwa setiap tindakan dan perilaku prajurit akan menjadi sorotan dunia internasional karena mereka membawa identitas bangsa selama bertugas di luar negeri.

“Jangan pernah lengah selama menjalankan tugas. Ketidakdisiplinan bukan hanya berdampak pada keselamatan pribadi dan satuan, tetapi juga dapat memengaruhi nama baik Indonesia di forum internasional. Tanggung jawab itu berada di pundak kalian,” ujar Djamari dalam keterangannya, Selasa, 12 Mei 2026.

Ia menilai kesiapan mental, kemampuan teknis, serta kualitas latihan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penugasan di wilayah konflik. Oleh karena itu, pemerintah bersama TNI terus memperkuat sistem pelatihan bagi prajurit yang akan diberangkatkan dalam misi perdamaian dunia.

Menurut Djamari, latihan intensif yang dijalani para personel bukan sekadar rutinitas militer, melainkan bentuk investasi negara untuk memastikan keselamatan dan kesiapan prajurit di lapangan. Ia menyebut latihan keras sebagai bagian dari upaya negara memberikan perlindungan terbaik kepada personel yang bertugas di area berisiko tinggi.

“Latihan yang keras merupakan bentuk perhatian negara kepada para prajurit. Dengan kesiapan fisik, mental, dan disiplin yang baik, para personel akan mampu menjalankan tugas secara profesional serta menghadapi berbagai tantangan di daerah operasi,” katanya.

Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Disorot, Dinilai Bertentangan dengan Konstitusi

Aditya — Mon, 11 May 2026 12:59:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti tindakan aparat TNI yang membubarkan kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter berjudul Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara. Politikus senior PDI Perjuangan itu menilai tindakan tersebut berpotensi melampaui tugas pokok dan fungsi TNI serta dapat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi yang menjamin kebebasan memperoleh informasi.

Pernyataan itu disampaikan TB Hasanuddin menyusul pembubaran kegiatan pemutaran film dan diskusi yang digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Ternate Tengah, pada Jumat, 8 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dibubarkan aparat TNI dari Kodim 1501/Ternate dengan alasan adanya penolakan masyarakat yang berkembang di media sosial. Aparat menilai judul film dokumenter tersebut dianggap provokatif dan berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, TB Hasanuddin menilai pembubaran sebuah kegiatan diskusi atau pemutaran film tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Menurutnya, ruang diskusi publik dan penyampaian informasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang seharusnya dilindungi negara.

“Pembubaran yang dilakukan Dandim 1501 berpotensi melanggar konstitusi dan tupoksi TNI. Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” kata TB Hasanuddin, Senin, 11 Mei 2026.

Ia menegaskan konstitusi Indonesia secara jelas menjamin hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut TB Hasanuddin, tindakan pembubaran terhadap kegiatan nobar dan diskusi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

“Pasal 28F UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia,” ujarnya.

Kasus Air Keras Aktivis KontraS, TNI Umumkan Penyerahan Jabatan Kabais

Aditya — Wed, 25 Mar 2026 21:38:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan keterlibatan oknum aparat dan menimbulkan perhatian luas dari masyarakat sipil maupun organisasi hak asasi manusia.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa institusinya telah mengambil langkah penting sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban internal. Salah satu langkah tersebut adalah penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI yang sebelumnya dijabat oleh Yudi Abrimantyo.

Dalam keterangan pers yang disampaikan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Aulia menegaskan bahwa penyerahan jabatan tersebut dilakukan pada hari ini sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Ia menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari mekanisme internal yang ditempuh TNI dalam merespons kasus yang tengah menjadi perhatian publik.

Meski demikian, Aulia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai apakah penyerahan jabatan tersebut diikuti dengan pergantian pejabat secara definitif atau hanya bersifat sementara selama proses penyelidikan berlangsung. Pertanyaan dari awak media terkait hal tersebut juga belum dijawab secara detail, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi mengenai langkah lanjutan yang akan diambil oleh institusi militer tersebut.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri terjadi dalam konteks yang masih terus didalami oleh tim penyelidik internal TNI. Hingga saat ini, empat anggota dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah ditetapkan sebagai terduga pelaku. Mereka masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Keempat terduga tersebut saat ini masih menjalani proses pemeriksaan intensif guna mengungkap kronologi kejadian serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. TNI menegaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan profesional untuk memastikan bahwa setiap fakta dapat terungkap secara objektif.

TNI Amankan 4 Anggota Terkait Serangan Air Keras, LBH Jakarta Angkat Suara

Aditya — Wed, 18 Mar 2026 13:30:21 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengumuman mendadak dari Tentara Nasional Indonesia terkait dugaan keterlibatan empat prajurit dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memicu tanda tanya dari tim kuasa hukum korban. Mereka menilai proses yang berlangsung sangat cepat justru berpotensi menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan akurasi penyelidikan.

Kuasa hukum Andrie, M. Fadhil Alfathan, mengaku terkejut dengan langkah institusi militer tersebut. Ia menyoroti bahwa sebelumnya pihak TNI menyampaikan penyelidikan internal baru dimulai pada malam hari sebelumnya, namun dalam waktu singkat telah diumumkan adanya empat prajurit yang diamankan. Kecepatan ini, menurutnya, perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan spekulasi di publik.

Fadhil menegaskan bahwa proses penegakan hukum seharusnya berjalan secara hati-hati dan berbasis bukti yang kuat. Ia mempertanyakan dasar penetapan keempat prajurit sebagai pihak yang diamankan, terlebih hingga saat ini status mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pandangannya, transparansi menjadi hal krusial, terutama dalam kasus yang menyangkut serangan terhadap pembela hak asasi manusia.

Di sisi lain, penyelidikan juga tengah berjalan di Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian telah mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi. Koordinasi antara penyelidikan militer dan kepolisian ini menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau bahkan perbedaan kesimpulan jika tidak dilakukan secara sinkron.

Fadhil menyampaikan kekhawatirannya bahwa langkah cepat tersebut dapat mengaburkan fakta yang sebenarnya. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang diamankan bukan pelaku utama dalam peristiwa penyiraman air keras tersebut. Menurutnya, ada risiko bahwa kasus ini dipersempit menjadi tindakan individual semata, padahal bisa saja terdapat motif atau jaringan yang lebih luas di balik serangan tersebut.

Sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Fadhil menekankan pentingnya melihat kasus ini dalam konteks perlindungan terhadap pembela HAM. Ia menilai bahwa serangan terhadap aktivis tidak boleh dipandang sebagai peristiwa kriminal biasa, melainkan harus ditelusuri kemungkinan adanya ancaman sistematis terhadap kebebasan sipil.

Telegram Siaga 1 TNI Menuai Kontroversi, Koalisi Sipil Desak Evaluasi Pemerintah

Aditya — Mon, 09 Mar 2026 00:10:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan kritik terhadap instruksi peningkatan status kesiapsiagaan militer atau Siaga 1 yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Koalisi tersebut menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan konstitusi terkait kewenangan pengerahan kekuatan militer.

Instruksi tersebut diketahui tertuang dalam sebuah telegram internal militer bernomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Panglima TNI Agus Subiyanto. Dalam dokumen itu disebutkan sejumlah arahan kepada jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memperketat penjagaan di berbagai objek vital yang berkaitan dengan transportasi dan infrastruktur strategis.

Koalisi menilai bahwa langkah tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada media, mereka menegaskan bahwa pengerahan kekuatan militer merupakan kewenangan konstitusional yang berada di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Ketentuan tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 10 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Dengan demikian, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer seharusnya berada dalam kendali kepala negara.

Selain itu, koalisi juga mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur secara lebih rinci mengenai peran dan fungsi tentara dalam sistem pertahanan negara. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kebijakan strategis terkait penggunaan kekuatan militer harus berada di bawah otoritas presiden.

Mabes TNI Klarifikasi Telegram Siaga 1 Saat Perang Iran dan AS Memanas

Aditya — Sun, 08 Mar 2026 21:30:36 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) akhirnya memberikan penjelasan terkait kabar mengenai instruksi peningkatan kesiapsiagaan atau status Siaga 1 yang disebut-sebut dikeluarkan oleh Panglima TNI di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Informasi tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan setelah beredarnya surat telegram internal yang dikaitkan dengan perintah peningkatan kesiapan pasukan.

Kabar mengenai status Siaga 1 itu muncul setelah beredar dokumen telegram yang disebut ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 1 Maret 2026. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa seluruh jajaran TNI diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi global yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa pada prinsipnya TNI selalu berada dalam kondisi siap operasional untuk menjalankan tugas utama menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Menurut Aulia, kesiapsiagaan yang dilakukan TNI merupakan bagian dari mekanisme rutin dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Ia menegaskan bahwa institusi militer harus selalu memelihara kemampuan tempur, kesiapan personel, serta kelengkapan alat utama sistem senjata agar dapat merespons setiap dinamika strategis yang terjadi di tingkat internasional maupun regional.

“TNI bertugas secara profesional dan responsif. Hal tersebut diwujudkan dengan terus memelihara kemampuan serta kekuatan agar selalu siap operasional, sekaligus siaga dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” ujar Aulia saat memberikan penjelasan kepada media, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.

Ia menambahkan bahwa salah satu langkah yang dilakukan TNI untuk memastikan kesiapan tersebut adalah melalui kegiatan apel kesiapsiagaan secara rutin di berbagai satuan. Apel tersebut bertujuan untuk memeriksa kondisi personel, peralatan militer, serta kemampuan operasional agar seluruh unsur pertahanan tetap berada dalam kondisi optimal.

TMMD ke-127 Dikebut! 150 Personel Kodim 0508/Depok Siap Rampungkan Proyek

Risky Andrianto — Fri, 27 Feb 2026 00:54:39 +0000

Depok, ERANASIONAL.COM – Komando Distrik Militer (Kodim) 0508/Depok memastikan progres penyelesaian pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kota Depok akan rampung pada 11 Maret 2026 dengan mengerahkan kekuatan personil gabungan sebanyak 150 orang dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Komandan Kodim 0508/Depok, Letkol Infanteri (Inf) Triano Iqbal usai melakukan tinjauan bersama Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Donny Pramono, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah dan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna pada pelaksanaan TMMD ke-127, di Kampung Lio, Sukmajaya, Kota Depok, Kamis (26/2/2026).

Sejauh ini dengan kondisi progres yang ada, Letkol Triano Iqbal optimistis pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kota Depok akan selesai pada 11 Maret 2026 mendatang. Namun, dia berjanji bahwa di tahun mendatang untuk bisa meningkatkan kembali dari pembangunan yang sudah ada.

“Targetnya tidak muluk-muluk, semuanya harus selesai TMMD ini, 11 Maret 2026 nanti. Semuanya harus 100 persen sudah selesai. Target berikutnya, pokoknya tetap meningkatkan apa yang sudah ada di Depok, kita tingkatkan lagi,” ujar Dandim 0508/Depok, Letkol Triano Iqbal kepada awak media, Kamis (26/2/2026).

Disamping itu, dia juga menekankan bahwa sinergitas seluruh elemen menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan TMMD ke-127. Berkat kerja sama Pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak lainnya yang terlibat, kata dia pelaksanaan program pembangunan daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Meskipun bertepatan di waktu Ramadan, tapi sebenarnya bukan kendala, itu ibadah. Di bulan puasa ini kita tetap bekerja, yang kita libatkan itu ada sekitar 150 orang yang terdiri dari beberapa satuan, baik dari TNI AD, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan ada juga dari masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Letkol Iqbal menjelaskan adapun program TMMD ke-127 kali ini lebih menyasar kepada dua target sasaran dengan meliputi kegiatan fisik dan non-fisik. Diantaranya kegiatan fisik seperti, pengecoran jalan, drainase, dan lainnya. Sementara untuk kegiatan non-fisik seperti penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan bidang Kesehatan hingga Pertanian.

Untuk kegiatan unggulannya, pihaknya juga telah melaksanakan pembangunan seperti sumur bor air bersih, rumah tidak layak huni, serta fasilitas sanitasi umum.

“Semuanya kita bekerja sama ya, syukur semuanya lancar kalau kata orang lama itu kita bergotong royong lah, walaupun daerah ini tipenya sudah prototipe kota,” jelasnya.

Kaitan upaya tepat sasaran bagi penerima manfaat program TMMD ke-127. Dandim memastikan bahwa dalam menentukan kriteria penerima manfaat, pihaknya sudah melewati beberapa proses panjang dengan melakukan koordinasi antar lembaga, TNI dan Pemerintah Daerah. Sehingga, kata dia, apa yang dilaksanakan dalam program TMMD itu dapat tepat sasaran dan sudah berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Jadi bukan kita (Kodim-RED) sebenarnya yang menunjuk tempatnya di sini atau di mana, tidak seperti itu. Semuanya juga usulan dari bawah seperti mulai dari Musrembang, Kelurahan hingga ke atas Pemerintah Daerah, baru kita laksanakan agar tepat sasaran. Karena banyak juga kan yang mengusulkan, tapi tidak semuanya bisa kita akomodir,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Donny Pramono menambahkan dirinya mendapat tugas sebagai Ketua Tim Evaluasi TMMD ke-127, ingin memastikan bahwa sudah sejauh mana progres kegiatan TMMD di Kota Depok.

“Jadi saya tengah melaksanakan kegiatan evaluasi, di mana kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di pertengahan kegiatan TMMD, masih ada waktu dua minggu lagi. Kita ingin melihat progresnya seperti apa. Nah para rekan-rekan media juga sudah bisa melihat tadi, semoga ke depannya warga Indonesia khususnya warga Depok dengan adanya program TMMD ini bisa sejahtera,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI AD khususnya Kodim 0508/Depok yang telah melaksanakan kegiatan TMMD ke-127 Tahun 2026. Dengan langsung menyentuh permasalahan yang ada di tengah masyarakat, menurutnya ini dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kita lihat saja saat ini, bagaimana adanya perbaikan rumah tidak layak huni di mana ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Belum lagi tadi ada pembuatan sumur bor air bersih, kita tahu hari ini kita tengah menghadapi perubahan iklim dan ini jelas program TMMD yang dilakukan TNI AD menurut saya sudah tepat,” katanya.

Dengan kolaborasi. Pemkot Depok, kata Chandra berkomitmen akan terus mendukung kesuksesan pelaksanaan program TMMD sehingga bisa membantu dalam mengatasi pengentasan persoalan sosial yang tengah dihadapi masyarakat. (**)

Penembakan Pesawat Smart Air di Papua, TNI Tegaskan Bukan Operasi Militer

Aditya — Mon, 16 Feb 2026 13:48:36 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah keras tudingan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terkait dugaan penggunaan pesawat sipil untuk kepentingan operasi militer di Papua Selatan.

Insiden penembakan terjadi saat pesawat perintis milik PT Smart Cakrawala Aviation atau Smart Air mendarat di Bandar Udara Korowai Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pada Rabu, 11 Februari 2026. Kelompok bersenjata menembaki pesawat tersebut karena menduga pesawat membawa aparat keamanan ke wilayah pedalaman.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat TNI AD, Brigadir Jenderal Donny Pramono, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

“Kami tegaskan bahwa TNI tidak pernah menggunakan pesawat sipil sebagai kedok operasi militer. Klaim itu adalah pernyataan sepihak dan tidak sesuai fakta di lapangan,” ujar Minggu, 15 Februari 2026.

Donny menekankan bahwa korban dalam insiden tersebut merupakan warga sipil. Dua awak pesawat dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut, yakni Kapten Egon Erawan selaku pilot dan Kapten Baskoro sebagai kopilot.

Pesawat dengan tipe Cessna Grand Caravan C208B EX itu melayani rute Tanah Merah–Korowai Batu–Tanah Merah. Saat kejadian, pesawat mengangkut 13 penumpang sipil yang terdiri atas 12 orang dewasa dan satu bayi.

Seluruh penumpang dilaporkan selamat. Ketika penembakan berlangsung, para penumpang berupaya menyelamatkan diri dengan berlindung di area hutan di sekitar sisi landasan.

“Fakta menunjukkan yang menjadi korban adalah warga sipil. Kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Donny.

Kecelakaan Truk Dinas TNI Tewaskan Dua Polisi, DPR Minta Penyelidikan Transparan

Aditya — Mon, 26 Jan 2026 02:52:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan menewaskan dua anggota Polri di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendorong agar insiden tersebut ditelusuri secara menyeluruh sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Tugu 2, Kampung Cimeta, Desa Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu (25/1/2026). Insiden ini melibatkan truk dinas TNI dari Kesatuan Batalyon Arhanud 3 dengan nomor dinas 6719-III yang dikemudikan oleh Muhamad Ritwan.

Korban dalam peristiwa tersebut adalah dua personel Polri, yakni Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda M Jerry Sonconery, anggota Polres Cimahi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas. Keduanya diketahui sedang menjalankan tugas kemanusiaan menuju lokasi penanganan bencana longsor di wilayah Cisarua saat kecelakaan terjadi.

Rajiv menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dua anggota Polri tersebut. Ia menilai pengabdian para korban dalam menjalankan tugas negara, terlebih dalam misi kemanusiaan, patut mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya.

“Saya turut berduka cita atas gugurnya dua personel Polri yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” ujar Rajiv dalam keterangannya, Minggu (26/1/2026).

Terkait insiden kecelakaan tersebut, Rajiv yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menilai penting adanya penyelidikan yang komprehensif dan objektif untuk memperoleh kejelasan peristiwa secara utuh.

Menurutnya, proses penelusuran ini diperlukan semata-mata untuk memastikan akuntabilitas dan kepastian hukum, bukan untuk menyudutkan atau menyalahkan pihak tertentu.

“Setiap peristiwa yang menimbulkan korban jiwa tentu harus ditangani secara cermat dan profesional, agar semua pihak mendapatkan kejelasan dan keadilan sesuai aturan yang berlaku,” kata Rajiv, yang juga merupakan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI.

Rajiv menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan institusi negara. Oleh karena itu, ia mengimbau agar proses penanganan perkara dilakukan secara transparan serta menjunjung tinggi prinsip profesionalitas.

Ia juga meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat berwenang. Menurutnya, sinergi dan soliditas antar institusi negara harus tetap dijaga, terlebih dalam situasi duka.

“Kita semua memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keselamatan masyarakat serta menegakkan hukum dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan antar aparat negara,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi awal, truk dinas TNI yang dikemudikan oleh Muhamad Ritwan melaju dari arah Cisarua menuju Pasarilangu dengan kecepatan sedang. Saat melintas di ruas Jalan Tugu 2, kendaraan tersebut diduga menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor dinas Polri bernomor dinas 290016-51-VIII.

Akibat benturan tersebut, sepeda motor terdorong ke depan hingga menabrak kendaraan dinas TNI lain dari Kesatuan Batalyon Arhanud 3 dengan nomor dinas 7330-III yang melaju searah.

Dalam peristiwa itu, pengendara sepeda motor dinas Polri meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Beat mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Cibabat Cimahi, Jawa Barat, untuk mendapatkan perawatan medis.

Hingga kini, aparat berwenang masih melakukan penanganan dan pendalaman terkait kecelakaan tersebut. Publik pun menaruh harapan agar proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak.

Serma Tengku Dian Dituntut Pidana Mati dan Dipecat

Aditya — Mon, 12 Jan 2026 16:21:24 +0000

Medan, ERANASIONAL.COM – Pengadilan Militer I-02 Medan menggelar sidang tuntutan terhadap Sersan Mayor (Serma) Tengku Dian Anugrah, prajurit TNI Angkatan Darat yang didakwa membunuh istrinya, Astri Gustina Yolanda (34). Dalam sidang tersebut, oditur militer menuntut hukuman paling berat berupa pidana mati serta pemecatan dari dinas kemiliteran.

Sidang tuntutan digelar pada Senin (12/1) dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer, Letnan Kolonel Sunardi. Perkara ini menyita perhatian publik karena melibatkan prajurit aktif TNI dan menewaskan korban yang merupakan istri sah terdakwa.

“Dengan mengingat ketentuan pasal yang didakwakan, kami mohon agar terdakwa atas nama Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah, jabatan di Markas Komando Kostrad I Bukit Barisan, dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana mati,” ujar Letkol Sunardi di hadapan majelis hakim.

Selain pidana pokok hukuman mati, oditur militer juga menuntut pidana tambahan berupa pemecatan tidak dengan hormat dari dinas kemiliteran TNI Angkatan Darat.

“Pidana tambahan berupa dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD,” kata Sunardi.

Menurut oditur, perbuatan Serma Tengku Dian tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai keprajuritan dan merusak citra TNI di mata masyarakat.

“Perbuatan terdakwa bertentangan dengan tata krama sebagai prajurit, merusak nama baik TNI, serta mengakibatkan istri terdakwa, Saudari Astri Gustina Yolanda, meninggal dunia,” tegas Sunardi.

Dalam perkara ini, Serma Tengku Dian Anugrah didakwa dengan pasal berlapis terkait pembunuhan berencana. Oditur militer menyatakan terdakwa dijerat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Dakwaan primer adalah Pasal 340 KUHP juncto Pasal 459 juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” jelas Sunardi.

Viral Biaya Sumur Bor Rp 150 Juta, TNI AD Sebut Layani Ratusan KK

Aditya — Sat, 03 Jan 2026 09:35:32 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Jagat media sosial baru-baru ini diramaikan oleh perdebatan warganet terkait potongan percakapan antara Presiden RI Prabowo Subianto, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Poin yang menjadi sorotan tajam adalah estimasi biaya pembangunan sumur bor untuk korban bencana yang disebut mencapai angka Rp 100 juta hingga Rp 150 juta per titik.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa angka Rp 150 juta bukanlah biaya yang mahal jika melihat skala dan manfaat program sumur bor yang dibangun TNI AD.

Donny menjelaskan, sumur bor yang dimaksud merupakan proyek penyediaan air bersih di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Fasilitas tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan air hingga sekitar 500 kepala keluarga (KK).

“Kalau dilihat rinciannya memang segitu, tetapi itu bukan untuk satu rumah. Program di Banyumas yang diresmikan KSAD itu wajar dengan kapasitas dan manfaatnya,” ujar Donny.

Menurut Donny, publik keliru jika menganggap anggaran Rp 150 juta hanya digunakan untuk satu titik rumah tangga. Ia menekankan bahwa program tersebut merupakan sistem pompa hidram (hydraulic ram pump) yang dilengkapi jaringan distribusi air dan juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian.

“Bukan sumur bor di rumah-rumah. Program seperti ini juga sudah dijalankan di berbagai daerah, termasuk Karawang dan wilayah lainnya,” katanya.

Ia mengakui bahwa pernyataan mengenai besaran biaya yang disampaikan KSAD memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Meski demikian, TNI AD menegaskan siap menunjukkan langsung hasil pembangunan di lapangan agar publik memahami manfaat program tersebut.

“Kalau dianggap mahal, nanti bisa dilihat langsung hasilnya. Kita siap buktikan bahwa ini program yang efektif dan tepat sasaran,” tegas Donny.

Awal mula pernyataan biaya sumur bor, dimana isu ini bermula saat rapat terbatas di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Rabu (1/1/2026), ketika Presiden Prabowo menanyakan biaya pembuatan sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bersih bagi korban bencana.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan bahwa anggaran pembuatan sumur bor berada di kisaran Rp 100 juta, yang sudah mencakup instalasi air dan tangki penampungan sehingga bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak kemudian menambahkan bahwa biaya tersebut bisa mencapai Rp 150 juta, tergantung pada kondisi geografis dan struktur tanah di lokasi pembangunan.

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo justru menilai anggaran tersebut relatif terjangkau. Ia juga menekankan pentingnya memastikan prajurit TNI yang terlibat dalam pembangunan tetap mendapatkan honor atau insentif.

Kepala BNPB memastikan bahwa dalam anggaran tersebut, personel TNI AD telah memperoleh kompensasi sesuai ketentuan. Pernyataan itu disambut tawa KSAD saat Prabowo kembali mengingatkan soal kesejahteraan prajurit.

TNI AU Siapkan 3.650 Prajurit Akan Dikirim ke Gaza Untuk Pasukan Perdamaian

Agung Nugroho — Thu, 27 Nov 2025 23:09:23 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM –– Assiten Teritorial KSAU Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan TNI Angkatan Udara menyiapkan 3.650 prajurit termasuk pilot dan pasukan khusus, untuk dikirim sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian ke Gaza, Palestina.

Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan prajurit TNI itu akan bergabung dengan matra lainnya. Palito mengatakan TNI AU juga menyiapkan alutsista jika nanti dibutuhkan.

“Personel sudah kami siapkan baik itu penerbang, pasgat, kesehatan, pusgeos (pusat geo spasial) dan lain sebagainya,” kata Palito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/11).

“Semua yang dibutuhkan di sana kami sudah siapkan. Sekitar 3.650 orang,” ungkapnya.

“Masalah nanti kebutuhan pesawatnya kita sesuaikan dengan pemberangkatannya. Tidak semua juga kami berangkatkan ke sana. Tapi disesuaikan dengan personel berapa yang akan diberangkatkan,” ujarnya.

Hal itu disampaikan setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan jajarannya tengah menyeleksi prajurit yang nantinya akan menggabungkan pasukan pemelihara perdamaian untuk dikirim ke Gaza, Palestina.

Ia mengatakan komandan kontingen pasukan itu nantinya adalah Jenderal Bintang Tiga.

“Untuk kontingen Pemeliharaan Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3,” kata Jenderal Agus.

TNI Siapkan Pati untuk Pasukan Perdamaian ke Gaza

Aditya — Tue, 25 Nov 2025 06:50:10 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Freddy Ardianzah mengatakan Mabes TNI telah menyiapkan beberapa nama perwira tinggi (Pati) bintang tiga untuk Pasukan Pemeliharaan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina.

Freddy menjelaskan bahwa nantinya perwira tinggi bintang tiga yang memiliki pengalaman memadai dalam operasi gabungan dan operasi multilateralisme.

“Saat ini TNI sudah menyiapkan beberapa nama calon, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB, yang jelas, komandan akan berasal dari perwira tinggi bintang tiga,” kata Freddy saat dikonfirmasi, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan memerintahkan berkedudukan sebagai panglima pasukan yang memimpin seluruh kontingen Indonesia dalam misi kemanusiaan dan menjaga perdamaian.

Tugasnya antara lain mengendalikan operasi seluruh elemen di tiga komposit brigade, mengatur koordinasi dengan PBB, pasukan kontributor negara-negara, serta otoritas setempat, memastikan keselamatan personel dan efektivitas misi kemanusiaan. Lalu, menjaga netralitas dan mematuhi mandat PBB.

“Komandan akan bermarkas di wilayah operasi sesuai struktur misi PBB, namun pola pengerahan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, keamanan, dan keputusan PBB,” ujar dia.

Freddy menjelaskan penunjukan pasukan tinggi bintang tiga didasarkan pada skala operasi yang besar dengan melibatkan tiga brigade komposit.

Pertimbangan lain, kompleksitas tugas yang meliputi aspek kemanusiaan, rekonstruksi, kesehatan, perlindungan warga dan koordinasi kebutuhan dengan PBB serta aktor internasional.

TNI mensyaratkan calon komandan memiliki pengalaman operasi gabungan TNI, pengalaman pengugasan internasional atau pendidikan luar negeri.

“Pemahaman mengenai operasi pemeliharaan perdamaian dan kemampuan diplomasi militer dan strategi komunikasi,” tandas dia