Cegah Klaster Baru, DPRD Bogor Minta Pemkot Tiadakan PTM

  • Bagikan
Anggota DPRD Kota Bogor Devie Prihatini Sultani (DPS)

Bogor– Pemerintah Kota Bogor menghadapi situasi penyebaran virus Covid-19 yang meningkat tajam. Ini menjadi alasan diterapkan kembali Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tidak hanya itu, diterapkan juga ganjil genap pun juga diberlakukan di Kota Bogor.

Sementara itu Anggota DPRD Kota Bogor Devie Prihatini Sultani (DPS) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Bogor.

Ia menekankan pentingnya ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19.

“Situasi Kota Bogor meningkat tajam pasien-pasein Covid baik zona hijau, kuning maupun merah, dimana kapasitas bed di rumah sakit (rujukan) di Kota Bogor nyaris terisi penuh,” ujar Devie selaku Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi NasDem saat dikonformasi oleh wartawan di Bogor, Rabu (23/6/2021).

Baca Juga :   Ganjil Genap Bogor Ditiadakan Selama Dua Pekan, Ini Alasan Bima Arya

Dia menambahkan, Pemkot Bogor perlu mengambil langkah dalam melakukan peningkatan ketersediaan tempat untuk perawatan pasien Covid-19. Hal itu agar pasien yang terpapar dapat dirawat dengan baik.

“Pemkot Bogor dan jajarannya harus segera melakukan terobosan-terobosan, dan buka tempat-tempat untuk bisa menampung pasien terpapar Covid terutama pasien zona hijau,” ucap Politisi NasDem ini.

Menurutnya, klaster Covid-19 dari lembaga pendidikan di kota Bogor kembali melonjak karena diberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

“Sehingga belasan pelajar di Bintang Pelajar Islamic Boarding School (BP IBS) kota Bogor terpapar Covid-19,” katanya.

Baca Juga :   Deteksi Dini Yang Masif Disebut Bisa Selamatkan Pasien Covid-19

Untuk itu, Devie meminta Pemkot Bogor untuk memberhentikan sekolah tatap muka, agar tidak muncukl klaster baru akibat PTM.

“Kasihan anak murid kita juga para tenaga pengajar. Seharusnya persiapan PTM harus benar-benar di persiapkan dengan matang, tidak hanya memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi juga harus di lakukan tes swab antigen bagi anak didik dan pendidik yang melakukan PTM,” ujarnya

Tak hanya itu, Devie juga mengatakan harus dipastiakn anak didik tersebut naik transportasi umum atau tidak.

“Sehingga manakala ada anak didik atau tenaga didik terpapar akan mudah mentracing nya. Apa lagi gelombang kedua ini yang benar-benar cepat proses penularannya harus di tutup pembelajaran tatap muka,” terang wanita yang akrab disapa DPS ini.

Baca Juga :   The Jakmania Border Line Kabupaten Bogor Gelar Bagi-Bagi Takjil untuk Pengguna Jalan

Dia melanjutkan, jangan sampai PJJtidak menjadi keseriusan dalam proses belajar mengajar. ia meminta PJJ tetap dilakukan dengan serius dan mengutamakan kualitas didik sama seperti sekolah tatap muka ( off line ).

“Berbagai unsur dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Dinas lain yg terkait harus saling berkordinasi dengan sekolah manakala nanti PTM sudah layak di mulai, perhatikan juga zona daerah mana yang memang sudah masuk dalam kategori zona hijau , orange , kuning dan merah,” Pungkas DPS.

Reporter: Agung Nugroho

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *