JAKARTA – Isu reshuffle kembali menghangat menyusul perubahan nomenklatur baru, yakni penggabungan Kementerian riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta pembentukan Kementerian Investasi.
Usai keputusan itu disetujui DPR RI, anggota dewan meyakini penggabungan tersebut mau tak mau bakal diikuti dengan perombakan kabinet.
“Logikanya memang begitu, ketika ada kementerian yang ditambah harus ada yang mengisi,” ujar Ketua Komisi Pendidikan atau Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Saiful Huda, Jumat, 9 April.
Tak berselang lama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dikabarkan sudah berdiskusi mengenai isu reshuffle kabinet Indonesia Maju.
Juru Bicara Wapres Ma’ruf, Masduki Baidlowi pun membenarkan adanya isu pergantian menteri. “Tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh presiden,” kata Juru Bicara Wapres Ma’ruf, Masduki Baidlowi dalam konfrensi pers secara daring, Senin, 12 April.
Bahkan, Presiden Jokowi sudah menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Disinyalir keduanya membicarakan soal kabinet.
Kantor Staf Presiden juga menyebutkan bahwa perubahan struktur kabinet bakal dilakukan pada pekan-pekan ini.
“Mudah-mudahan pada pekan ini. Supaya cepat orang bisa bekerja dan tidak ada aral melintang,” ujar Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, Selasa, 13 April.
Lalu siapa yang masuk radar ‘Menteri di Reshuffle?
Terkait kemungkinan siapa saja menteri di tiga kementerian tersebut yang bakal dirombak, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, enggan merinci.
“Presiden paling tau. Tidak ada kesulitan bagi pak Jokowi untuk menentukan bawahannya atau menterinya nanti,” ungkapnya.
Ngabalin mengatakan, keberadaan Kementerian Investasi sendiri belum diketahui secara pasti, apakah akan menggantikan fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang selama ini mengurusi persoalan investasi.
Akan tetapi, kata dia, posisi Bahlil Lahadalia sebagai penyelenggara negara tetap aman dalam kabinet. Sebab menurut Ngabalin, kinerja eks Ketua Umum HIPMI itu cukup efektif dalam satu tahun terakhir.
“Kalau dilihat dari kinerja yang luar biasa, kinerja pak Bahlil yang luar biasa dalam setahun ini dengan luar biasa gimana memasukkan investasi yang ratusan triliun, kinerja seperti ini saya kira dilantik kembali, meskipun kita tidak boleh mendahului Allah,” jelas Ngabalin.
Sementara, usulan dari kalangan luar Istana terkait isu reshuffle juga ramai. Relawan Jokowi Mania (JoMan) menyebut ada lima menteri Kabinet Indonesia Maju yang layak diganti. Salah satunya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
“Menurut kita Pratikno ini menteri yang selalu menjerumuskan presiden dalam jurang politik, menurut saya bahaya sekali,” kata Ketua Relawan JoMan, Immanuel Ebenezer dalam diskusi daring bertajuk ‘Reshuffle Kabinet Sebuah Kenisyacaan’, Selasa, 13 April.
Selain Pratikno, Noel menilai, empat menteri lainnya yang perlu direshuffle di antaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
Menurutnya, Jokowi harus peka terhadap lima menteri ini. Sebab kata dia, lima orang ini memiliki fokus lain di luar tugas negara yaitu Pemilu 2024.
“Nah makanya yang saya khawatirkan menteri-menteri yang ikut-ikutan atau coba ketularan dengan penyakit Pemilu, saya rasa lebih baik mundur atau ya presiden harus mencopot,” kata Noel.
Menanggapi namanya masuk dalam daftar usulan menteri direshuffle, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengaku dirinya terbuka dengan pendapat masyarakat. Dia memaklumi pendapat apapun dari masyarakat demi kemajuan sektor yang dipimpinnya.
“Kita harus selalu terbuka dan mendengar masukan dan rasa masyarakat untuk perbaikan jalannya pemerintahan di setiap sektor termasuk sektor kominfo (digital, red),” kata Johnny, Selasa, 13 April.
Dia justru mendorong perombakan segera dilakukan berkaitan dengan penggabungan Kemendikbud dan Ristek, serta pembentukan Kementerian Investasi.
“Reshuffle kabinet merupakan domain presiden sepenuhnya hak prerogatif presiden. Tapi mengingat DPR RI telah menyetujui perubahan, penggabungan dengan dengan demikian berdampak pada nomenklatur dan jumlah kementerian maka tentu perlu dilakukan reshuffle kabinet, baik terbatas atau bahkan bisa lebih luas,” katanya.
Menurut Sekjen Nasdem itu, perombakan lebih cepat maka akan lebih baik. “Untuk kepastian jalannya pemerintahan maka lebih cepat akan lebih baik,” kata Johnny.
“Namun sekali lagi terkait hal tersebut sepenuhnya domain presiden. Kami mendukung keputusan presiden,” sambung dia.
Tinggalkan Balasan