Manggarai Barat – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat dan menyelesaikan permasalahan pertanahan di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kawasan Super Prioritas Nasional tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat dalam rangka mengetahui permasalahan pertanahan di kawasan tersebut serta mendapatkan solusi atas masalah yang ada.

Surya Tjandra dalam kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat memberi pengarahan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat.

Ia mengatakan, Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat sudah luar biasa dalam upaya menangani konflik pertanahan, maka dari itu ia akan mempersiapkan strategi untuk mempercepat serta mengatasi permasalahan yang ada.

“Kita sedang siapkan roadmap, strategi penyelesaian konflik di sini, kemudian termasuk juga perlu dukungan dari aparat penegak hukum dan semua harus terlibat. Peran Kementerian ATR/BPN di sini harus fleksibel dan bisa mencari ruang mana yang bisa dimediasikan dan mana yang masuk jalur hukum sehingga peluang-peluang itu kita gali bersama. Langkah berikut nanti kita akan piloting bagaimana kita bereskan sengketa konflik yang konkret,” kata Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra dalam pengarahan di Kantah Kab. Manggarai, Selasa (14/09/2021).

Lebih lanjut Surya Tjandra menuturkan dalam mengatasi masalah pertanahan yang ada di Kab. Manggarai Barat ini diperlukan integritas di setiap individu jajaran insan Kementerian ATR/BPN.

“Dibutuhkan perjuangan keras dan setidaknya ada tiga hal yang perlu dimiliki yakni intelegensi, energi dan integritas. Kenapa integritas penting, karena tidak ada sekolahnya. Itu merupakan pilihan masing-masing dan perlu menjaga integritas khususnya di Kab. Manggarai Barat ini,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo berkata karena Kab. Manggarai Barat ini terdapat kegiatan PSN (Program Strategis Nasional) maka dari itu jajaran Kementerian ATR/BPN di Provinsi NTT terus melakukan perbaikan dan koordinasi atas permasalahan yang ada.

“Tipologi kasus di sini cukup besar, tipologi tumpang tindih besar karena terjadi di pekerjaan masa lalu yang melebihi update data dan ini menjadi perhatian untuk melakukan koordinasi data dalam rangka peningkatan kualitas data yang dapat kita manfaatkan sehubungan dengan pelayanan kita yang sudah berbasis elektronik,” imbuhnya.

Kakanwil BPN Provinsi NTT juga memberikan pesan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru.

“Tuntuan pelayanan tinggi di sini, tidak sedikit, permasalahan sangat tinggi sehingga perlu ekstra hati-hati. Kenapa itu perlu? Supaya jangan sampai kita menimbulkan permasalahan baru di atas hak, saya ingatkan untuk lebih teliti,” pesannya.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, Budi Hartanto mengatakan upaya mengatasi permasalahan pertanahan yang ada di sini terus dilaksanakan. Agar permasalahan yang ada di Kab. Manggarai Barat ini cepat terselesaikan, salah satunya dengan mendaftarkan bidang tanah dengan PTSL. “Alhamdulilah target PTSL dan pengukuran sebanyak 2.520 bidang tahun ini sudah terealisasi 100%,” pungkasnya.

Penulis : Agung Nugroho