JAKARTA, Eranasioal.com – Rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah direstui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal itu diungkapkan Ketua DPP PIDP Djarot Saiful Hidayat. Kata Djarot, Megawati selalu mendukung komunikasi dengan siapa pun, tidak terkecuali Partai Demokrat.
“Ibu Mega juga memerintahkan Mbak Puan selaku Ketua Pemenangan Ganjar Pranowo untuk menjalin komunikasi dengan siapa pun,” kata Djarot saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2023).
Apakah pertemuan Puan dengan AHY merupakan langkah awal untuk berekonsiliasi PDIP dan Demokrat? Kata Djarot, saat ini PDIP bersahabat dengan seluruh partai politik. Djarot meminta agar PDIP tidak diadu domba dengan partai lainnya.
“Di DPR, di parlemen, dengan teman-teman dari Demokrat, Nasdem, kita guyub, rukun, mengambil keputusan selalu dengan musyawarah mufakat. Kami di komisi-komisi di DPR juga bersahabat baik dengan Demokrat. Jangan kemudian kami dihadap-hadapkan untuk persoalan tantangan ke depan,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan, Megawati mendukung segala upaya persatuan. Hal ini guna memastikan kesinambungan pembangunan Indonesia.
“Untuk persoalan kebangsaan, Ibu Mega sikapnya jelas, bagaimana kita semua harus bersatu untuk bisa membangun dan menjaga kesinambungan pembangunan Indonesia,” ucap Djarot.
Sekadar mengingatkan, pada medio tahun 2022, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tidak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat. Alasannya, karena saat Indonesia dipimpin oleh SBY, ada perbedaan sistem pemerintah jika dibandingkan dengan masa kepemimpin Soekarno (Presiden RI ke-1) dan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI ke-5/Ketua Umum PDIP).
“Sedangkan kalau dengan Demokrat bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek historis. Kalau persoalan itu bisa kita lakukan proses rasionalisasi atas masa lalu dengan melihat kepentingan masa depan. Tetapi ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak SBY selama dua periode, apakah itu juga sesuai dengan yang dijanjikan kepada rakyat?” tanya Hasto.
“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Ibu Mega, dengan zaman Pak SBY,” sambungnya.
Tinggalkan Balasan