Jakarta, Eranasioanl. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah tak saling melempar tanggung jawab terkait bencana banjir di Jabodetabek.
Menurut Puan Maharani, seharusnya pemerintah pusat dan daerah bersinergi dan menjalin komunikasi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir.
“Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Puan Maharani dalam keterangan resminya, Kamis 2 Januari 2020.
Puan Maharani menyatakan, banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial. Bencana tersebut melibatkan beberapa daerah yang terdampak.
Melihat hal itu, ia berpendapat harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak banjir dari hulu sampai ke hilir.
“Pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor. Melalui Badan Penanggulangan Bencana, pemerintah harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh saat bencana banjir terjadi,” ucap dia.
Mengenai proses tanggap darurat meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian.
Pada proses tanggap darurat, Puan Maharani meminta agar pemerintah mengerahkan seluruh stakeholder terkait seperti kementerian dan lembaga terkait.
“Hal itu bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan pasca-banjir,” ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling bantah terkait penyebab banjir Jakarta.
Mulanya, Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung, yang hanya sampai 13km saja sisanya belum terealisasikan? Kenapa dan ada apa.
(Fyan/red).
Tinggalkan Balasan