Pesan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada koruptor dan pelanggar hukum lainnya langsung ditangkap Jaksa Agung dan jajarannya.

Tak hanya menyikat para koruptor, Kejaksaan dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran torehkan prestasi dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Kejaksaan RI berhasil memulihkan keuangan Negara sebesar Rp2,4 triliun.

“Pemulihan keuangan Negara pada bidang Datun seluruh Indonesia periode 20 Oktober 2024–20 Januari 2025 sebesar Rp2.444.479.670.858,13,” ucap Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2025).

Harli mengatakan hasil persentase capaian kinerja tersebut sebesar 176,34 persen. Dalam periode itu, Datun pada seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan Negara sebesar Rp2.043.369.572.024 26 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 41,49 persen.

Bidang Datun Kejaksaan RI juga telah memberikan sejumlah bantuan Perdata dalam periode 100 hari kerja Pemerintahan.

Menanggapi torehan prestasi Kejaksaan Agung dibawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK) Ubaidillah Karim,  memberikan secercah harapan dalam penegakan hukum berkeadilan.

“Harapan besar publik Kejaksaan tak kendor memberantas korupai, sikat habis koruptor. Torehan prestasi jadi kado pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari kerjanya di bidang hukum,” kata Ubaidillah, Jumat (24/1).

Dia berharap torehan prestasi Kejaksaan dibawah komando Jaksa Agung ST Burhanusdin terus berlanjut. Saat ini apa yang dilakukam Kejaksaan sejalan dengan Asta Cita pemerintaham Prabowo-Gibran.

“Prestasi Kejaksaan ini jadi asa dalam penegakan hukum berkeadilan, dalam menghilangkan budaya koruptif dari negeri ini, kata Ubaidillah. []

Dalam paparannya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp199 miliar. Selain itu dalam rentang waktu tersebut juga menyita uang tunai lebih dari Rp7 triliun.

Capaian kinerja pemberantasan korupsi Jampidsus itu diurai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan. Termasuk diantaranya penyitaan barang dan uang tunai.

“Dibawah Kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, utamanya dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam pemberantasan korupsi selama 100 hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024 sampai 20 Januari 2025, hari ini kami menyampaikan data kepada publik,” kata Kepala Puspenkum Kejagung Harli Siregar, Kamis (23/1).

Dijelaskannya, dalam 100 hari tersebut, Jampidsus melakukan penyelidikan sebanyak 403 perkara. Tahap penyidikan sebanyak 420 perkara. Tahap penuntutan sebanyak 667 perkara.

“Tahap eksekusi sebanyak 53 perkara, Banding 136 perkara, Kasasi 78 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 12 perkara,” jelas Harli.

Jampidsus juga menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai 31 Desember 2024 yaitu Rp199.154.568.718.

Kemudian Jampidsus melakukan banyak penyitaan. Untuk perkara korporasi Duta Palma, penyidik menyita anah/kebun dengan luas 221.870,901 Ha. Riciannya, disita seluas 182.791, 901 Ha dan yang diblokir seluas 39.979 Ha.

Selain menyita tanah atau kebun, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai jenis mata uang. Rinciannya, mata uang rupiah Rp6.382.825.724.941. SGD 12.859.605. USD 1,873.677. AUD 13.700. UAN 2.005. YEN 2000.000. WON 5.645.000. RM 300.

Selain menyita uang tunai, Jampidsus juga menyita sebanyak 31 unit Kapal jenis Tug Boat dan Tongkang. Dan terakhir menyita satu unit Helikopter jenis Bell dalam perkara korporasi Duta Palma.

Selain perkara Duta Palma, Jampidsus juga melakukan penyitaan dalam perkara suap dan/atau gratifikasi 3 oknum hakim. Mulai barang berharga sampai uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang.

Rincian penyitaan dalam perkara gratifikasi diantaranya logam mulia emas seberat 51.006 gram. Uang tunai pecahan rupiah Rp82.163.332.000. SGD 75.438.256. Sen SGD 267. USD 2.338.962. RM 35.992; Sen RM 25. YEN 100.000. EURO 77.200. SAR 23.215 dan HKD 483.320.

Sementara itu dalam perkara Permufakatan Jahat Oknum Mahkamah Agung, penyitaan dilakukan uang tunai dengan rincian mata uang rupiah Rp1.728.844.000. USD 388.600. SGD 1.099.626.

“Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum,” kata Harli Siregar. []

Jokowi mulanya menyebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap sebesar 80,9% berdasarkan survei Litbang Kompas, sudah berdasarkan prediksinya terdahulu.

“Seperti yang saya sampaikan seminggu yang lalu sesuai feeling saya. Ketika saya pergi ke grassroot, ke masyarakat apresiasi masyarakat sangat tinggi, sangat baik terhadap kinerja pemerintahan Pak Presiden Prabowo,” kata Jokowi di kediamannya pada Senin 20 Januari 2025.

Jokowi mengatakan, yang paling terlihat adalah dari sisi ekonomi serta program terkait perlindungan sosial.

“Saya melihat penanganan ekonominya baik. Kemudian yang bersifat perlindungan sosial seperti makan bergizi gratis juga mulai berjalan,” ujarnya.

“Saya kira apresiasi masyarakat kepada kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Pak Prabowo sangat baik,” pujinya.

Jokowi mengaku tidak merasa kaget saat hasil survei tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama ini sangat tinggi.

Bahkan melebihi dirinya kala awal menjabat di periode pertama.

“Seperti yang saya sampaikan, saya hanya membaca apa yang ada di grassroot, yang ada di akar rumput itu. Saya membaca seperti itu, jadi kalau angkanya seperti apa sekarang 80,9%, ya saya kira itu seperti yang seminggu yang lalu saya sampaikan. Bukan karena saya berdasarkan survei, tetapi saya sampaikan pasti lebih baik dari yang ada dulu,” tukasnya.

Sedangkan saat ditanya apakah keberlanjutan yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran juga ikut mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat, mantan Wali Kota Solo itu enggan menjawab secara gamblang.

“Ya saya kira termasuk itu urusan kebijakan makro, urusan yang berhubungan dengan perlindungan sosial, yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro saya kira,” tutupnya. []