Jakarta- Indonesia tak bisa dilepaskan dari potensi pulau-pulau kecil terluar yang unik dan mempunyai sumber daya alam serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Namun, seringkali keadaan pulau-pulau kecil berkutat dalam masalah pembangunan, perputaran ekonomi, dan pengakuan hak atas tanah sehingga perlu adanya langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menangani permasalahan tersebut.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, berkata bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, telah ditetapkan 111 pulau sebagai pulau-pulau kecil terluar. Keppres ini juga mengarahkan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan 111 pulau kecil terluar, termasuk Kementerian ATR/BPN.

Surya Tjandra berkata bahwa jika bicara soal kepulauan, pulau kecil, dan pesisir maka akan membahas seputar permasalahan kompleks yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, seperti antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat adat, masyarakat pendatang, dan lain-lain.

“Kepulauan, pulau kecil, dan pesisir, memang cenderung menjadi tempat permasalahan kemiskinan dan masalah lainnya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah pusat perlu memperhatikan hal ini secara sungguh-sungguh,” jelas Wamen ATR/Waka BPN melalui keterangan rilis, Jumat (29/10)

Tak hanya itu, hal ini juga begitu lekat dengan persoalan kepastian hukum hak atas tanah yang menyangkut soal batas teritorial.

Surya Tjandra menjelaskan pentingnya sertipikat tanah melalui kilas balik seputar kasus Sipadan dan Ligitan. Ia berpendapat bahwa kasus Sipadan dan Ligitan terjadi karena tidak pernah adanya bukti terkait Pemerintah Indonesia yang memberikan hak kepemilikan di sana.

Masih terkait 111 pulau kecil terluar, Surya Tjandra berkata bahwa pihaknya telah melakukan sertipikasi terhadap 83 pulau, 3 pulau dalam proses, dan tersisa 25 pulau yang belum mendapat sertipikat karena masuk dalam kawasan hutan yang menjadi ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Terkait penyelesaian ini, tantangan kita memang kombinasi antarsektor K/L, masing-masing memang masih bergerak sendiri. Ini yang harus kita pangkas,” kata Surya Tjandra.

Meski pembangunan pulau-pulau kecil terluar telah tertuang dalam arah kerja Pemerintah RI, Surya Tjandra mengimbau agar pembangunan ruang laut tetap memperhatikan kondisi alam dan masyarakat sekitar.

“Selama ini kita telah banyak membangun ruang darat. Namun karena ruang laut lebih rentan, kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi laut, bukan laut yang menyesuaikan kita. Orientasi pembangunan yang kurang tepat tak hanya membahayakan, tetapi juga mengurangi potensi,” bebermya.

Terakhir, Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra berkata bahwa Kementerian ATR/BPN tengah mempersiapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit yang akan berlangsung di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tahun 2022. GTRA Summit adalah forum komunikasi dan pertemuan antar-K/L bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam membahas permasalahan yang ada di wilayah pesisir, kepulauan, dan pulau-pulau kecil terluar.

“Nanti kita semua akan bertemu dan berdiskusi bersama terkait permasalahan ini dari berbagai sektor,” tutupnya.

Belitung – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri kegiatan Pembukaan Musyawarah Nasional II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo). Ia sekaligus menjadi pembicara kunci pada kegiatan yang mengusung tema “Membangun Indonesia dari Pinggiran”. Pembukaan Munas II ini diselenggarakan di Pendopo Pantai Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Jumat (08/10/2021) kemarin.

Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang merupakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ketika kita melakukan negosiasi wilayah dengan negara tetangga, harus bisa menunjukkan bukti bahwa memang Indonesia ada di situ. Salah satu buktinya adalah dikeluarkannya sertipikat resmi dan yang mengeluarkan sertipikat hak atas tanah itu, kami dari Kementerian ATR/BPN,” ujar Surya Tjandra melalui keterangan pers, Senin (11/10)

Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN menceritakan pengalamannya di hadapan peserta Munas II Aspeksindo terkait kunjungannya ke beberapa pulau terluar dan wilayah pesisir. Mulai dari Pulau Karang Unarang di Kalimantan Utara, Pulau Pelampong di Kepulauan Riau, Pulau Mengkudu di Nusa Tenggara Timur, hingga Kampung Enggros di Jayapura, Papua.

“Jadi kita punya tantangan bagaimana bertemu dua rezim, yang satu rezim izin, satu lagi rezim hak. Ini persoalan kita, bukan persoalan luar negeri dan kita tuntaskan satu per satu. Jadi kebayang kerumitan birokrasi kita, bagaimana ego sektoral itu membuat peluang ini hilang. Bukan cuma peluang, tapi kita bisa kehilangan pulau cuma karena adanya ego sektoral. Jadi saya keliling ke sana ke sini hanya untuk mempercepat pengurangan ego sektoral dan memberikan hak kepada pulau terluar. Paling tidak kita sudah mulai bergerak ke arah situ,” jelas Surya Tjandra.

Wamen ATR/Waka BPN melanjutkan, dengan berkeliling ke pulau kecil terluar di Indonesia dan wilayah pesisir, ia menyimpulkan bahwa Indonesia tidak boleh lagi memunggungi laut. Ia berharap melalui forum Aspeksindo, di samping membangun ekonomi Indonesia melalui pinggiran, juga dapat mewujudkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia adalah poros maritim dunia.

Pada kesempatan ini juga, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan tantangan utama yang sekaligus menjadi peluang bagi pembangunan wilayah pesisir dan pulau terluar. “Di sana ada persoalan antara kolektivitas dan individualitas. Masyarakat kolektif, haknya bagaimana? Apakah kita kasih kolektif atau individu? Ini terkait dengan kepastian hak, butuh keseimbangan yang tepat dan Ibu Bapak di sini yang paling paham di daerahnya, pasnya seperti apa,” ucap Surya Tjandra.

Tantangan lainnya adalah rezim hukum yang mengatur berbeda-beda. Menurut Surya Tjandra memang hal ini adalah persoalan yang membuat kerumitan sektoral dan ego-ego sektoral sehingga jadi penghambat pembangunan yang sedang dikerjakan. Dari terhambatnya pembangunan itulah, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan absolut dan struktural masyarakat di wilayah pesisir dan pulau terluar.

Kemudian yang menjadi krusial, serta merupakan tantangan terakhir bagi pembangunan wilayah pesisir dan pulau terluar menurut Wamen ATR/Waka BPN ialah ketertarikan investasi yang semakin kuat ke daerah pesisir. Dalam hal ini menurutnya, di satu sisi menjadi peluang bagi investasi. Namun di sisi lain, jangan sampai masyarakat pesisir kehilangan gaya hidupnya, hanya karena pemerintah belum siap memberikan hak kepada mereka, menjamin masyarakat pesisir tinggal di wilayahnya.

“Nah hal-hal ini yang rasanya barangkali saya berharap mudah-mudahan Aspeksindo bisa memikirkan dengan sangat serius pembangunan wilayah pesisir dan pulau terluar di wilayah masing-masing anggota Aspeksindo. Kalau memang ada rencana dan strategi, Kementerian ATR/BPN siap membantu karena kita mau bersama-sama mengembalikan kejayaan nusantara ini yang aslinya seperti kata Bung Karno bahwa kita ini bangsa pelaut,” pungkas Surya Tjandra.