Verifikasi faktual tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penilaian kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik yang telah dijalankan oleh Pemkab Tulang Bawang.

Dalam sambutannya, Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim verifikasi dari Pemerintah Provinsi Lampung yang hadir di Sai Bumi Nengah Nyappur.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang turut mendukung upaya peningkatan kualitas pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh pihak dalam kegiatan verifikasi faktual Penghargaan Kinerja Daerah Tahun 2026 ini. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di masa mendatang,” ujar Qudrotul Ikhwan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati turut mengungkapkan rencana pengembangan kawasan strategis di wilayah Dipasena.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan menerima hibah lahan seluas kurang lebih 1.500 hektare, yang terdiri dari sekitar 1.000 hektare lahan persawahan dan 500 hektare lahan daratan.

Menurutnya, lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor peternakan, perikanan, dan pertanian melalui program hilirisasi. Dari total lahan yang akan diterima, sekitar 400 hingga 500 hektare direncanakan menjadi kawasan hilirisasi yang didukung oleh investor.

“Insyaallah pada tanggal 14 hingga 15 mendatang, lahan seluas sekitar 1.500 hektare di Dipasena akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Sebagian lahan akan digunakan sebagai kawasan hilirisasi peternakan, perikanan, dan pertanian. Investor sudah tersedia, namun peletakan batu pertama belum dapat dilakukan karena status lahan masih belum menjadi aset pemerintah daerah. Setelah penyerahan dilakukan, kami akan segera mengurus Hak Pengelolaan Lahan (HPL),” jelasnya.

Reporter: Dian Aria.S

Jakarta – Sebanyak 183 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembekalan gelombang III dan IV tersebut dilaksanakan secara virtual, dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Senin (13/9/2021).

“Peserta Gelombang III sebanyak 135 orang bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota nonpetahana, dan peserta Gelombang IV sebanyak 48 orang bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota petahana,” kata Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi.

Teguh melanjutkan, pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020, yang dilaksanakan secara demokratis, telah berjalan dengan sangat sukses.

Helatan Pilkada ini menghasilkan 261 pasangan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang memiliki latar belakang beragam, baik dari aspek pendidikan, sosial, pengalaman politik, maupun profesi dan keahlian, serta karakteristik kepemimpinan yang beragam juga.

Di sisi lain, kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah harus mengacu pada regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

“Oleh sebab itu, para bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 perlu diberikan pembekalan tentang kepemimpinan pemerintahan dalam negeri,” tuturnya.

Terlebih lagi dengan perkembangan dunia dan globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 yang juga berbarengan dengan pandemi Covid-19 saat ini, telah membawa disrupsi yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Pemerintah Daerah dituntut agar lebih mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah menuju kemandirian daerah dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

“Era ini menuntut pemimpin harus lebih lincah (agile), cepat, adaptif, responsif, inovatif dan kolaboratif dalam mencari solusi dan menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat, namun tetap dalam kerangka NKRI, serta tetap pada koridor regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Teguh.

Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Gelombang III dan IV dilaksanakan sepenuhnya menggunakan metode virtual synchronous learning atau tatap maya dari pembelajaran tatap maya tahap I, kemudian coaching, paparan rencana aksi dan pembelajaran tatap maya tahap II.