“Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip dari Antara, Selasa (11/9/2024).

Tessa mengungkapkan bahwa penyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada hari Jumat.

Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pada pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, tim penyidik KPK pada hari Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019—2022.

“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup,” ujar Tessa.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

“Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022,” kata Tessa.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.

“Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman selama 6 bulan penjara,” kata Hakim Ketua I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023).

Pemanggilan terhadap Halim terkait persoalan dugaan suap dana hibah yang terjadi di Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan Mendesa PDTT Abdul Halim Iskandar saat masuk ke Gedung KPK, Kamis 22 April 2024.

“Ya itu kalau di surat panggilannya terkait dengan masalah Jawa Timur. Terkait Dana Hibah,” ucap Abdul.

Abdul Halim lebih lanjut dikonfirmasi, dalam kapasitas jabatan apa panggilan KPK dilakukan terhadapnya.

Dia mengaku tidak tahu dan meminta wartawan menunggu setelah dirinya bertemu dengan pihak KPK.

“Ya itu yang nggak tau, nanti kita lihat,” ujarnya.

Abdul Halim mengaku tidak mempersiapkan diri untuk pemanggilan hari ini dan siap menjawab apa yang akan ditanyakan kepada dirinya.

“Nggak ada, ya apapun yang ditanya saya jawab nanti sesuai dengan apa yang ada,” pungkas Abdul Halim. []

“Ya, itu kalau di surat panggilannya terkait dengan masalah Jawa Timur,” kata Halim di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Halim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB tanpa didampingi kuasa hukumnya.

Ia mengaku tidak ada persiapan khusus soal pemeriksaan tersebut dan akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahuinya.

“Enggak ada (persiapan) ya, apa pun yang ditanya, saya jawab nanti sesuai dengan apa yang ada,” tuturnya.

Sebelumnya, tim penyidik KPK pada Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019–2022.

“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup,” ujar Tessa.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

“Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022,” kata Tessa.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.

“Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman selama 6 bulan penjara,” kata Hakim Ketua I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023).

Selain itu, hakim juga mewajibkan terdakwa Sahat membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak bisa membayar uang pengganti, harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

“Jika tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun,” ucap Suardhita.

Hakim menilai terdakwa Sahat melanggar Pasal 12 a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung pemerintah dalam pemerintahan bersih dari korupsi dan memberantas tindak pidana korupsi serta terdakwa belum mengembalikan uang yang dikorupsi.

“Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi,” ucap hakim I Dewa Suardhita.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar usai dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 18 Maret 2024.

Diketahui Halim dipanggil ke Istana oleh Presiden Jokowi bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Keduanya merupakan kader PKB yang mengusung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Namun dia tidak menjelaskan secara rinci hasil pertemuan tersebut.

Apakah ada kaitannya dengan hak angket atau tidak, namun Halim membantah pertemuan itu terkait hak angket. (*)

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menghadap Presiden jokowi pukul 10.30 WIB.

Mengutip Kompas, Ida Fauziyah tampak masuk ke kompleks Istana pada pukul 10.16 WIB, sedangkan Halim pada pukul 10.39 WIB.

Pemanggilan keduanya bertepatan dengan sikap PKB yang masih getol mendorong hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Meskipun demikian, Ida dan Halim membantah pemanggilan ini terkait hak angket.

”Enggak, enggak ada urusannya dengan hak angket,” kata Ida Fauziyah.

Senada dengan Ida, Halim menyebut pemanggilan ini tidak terkait dengan hak angket.

Menurutnya, pemanggilan oleh Joko Widodo sebatas untuk laporan.

Pasalnya di usia yang cukup muda tersebut, telah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dibangun. Beberapa di antaranya bergerak di bidang perdagangan sesuai dengan komoditas unggulan yang dihasilkan desa seperti produksi garam dan budi daya rumput laut.

“Usia 15 tahun, dengan kondisi hari ini yang saya lihat dari pesawat, kondisi masyarakat yang saya lewati, saya nilai cukup bagus,” papar menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sabu Raijua, NTT, Selasa, 5 Desember 2023.

15 tahun usia Kabupaten Sabu Raijua telah membawa banyak kemajuan dengan pemanfaatan potensi setiap desa. Sehingga menjadi produk dan jasa yang dikelola melalui BUMDesa.

Selain itu juga kemampuan kepala desa berikut dengan perangkatnya dalam memanfaatkan lebih dari Rp60 miliar dana desa yang diterima sejak 2015 lalu.

Gus Halim yakin hal tersebut tidak lepas dari keterlibatan aspirasi masyarakat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Sebab ini menjadi kunci suksesnya pembangunan desa sehingga masalah desa semakin terlihat dan solusi atasnya juga akan ditemukan.

“Artinya, partisipasi masyarakat Kabupaten Sabu Raijua cukup bagus dan itu adalah kunci pembangunan. Itulah makanya dalam pembangunan desa, saya sebagai Mendes selalu menekankan dalam merencanakan pembangunan harus selalu melibatkan partisipasi warga masyarakat,” terangnya.

“Saya yakin kalau warga terlibat maka masalah yang dihadapi akan muncul dan ketika pembangunan diselesaikan dengan berbagai masalah yang muncul di masyarakat adalah wujud pembangunan yang sangat tepat karena membangun memang menyelesaikan masalah,” imbuh Profesor Kehormatan UNESA ini.

Sebagai bentuk apresiasi, Gus Halim juga menyerahkan bantuan untuk 6 dari total 58 BUMDesa yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

Bantuan ini akan terus ditambah jika prestasi desa semakin ditambah yakni dengan terus berkurangnya desa sangat tertinggal dan tertinggal dan serta bertambahnya desa berkembang, maju, dan mandiri sesuai dengan IDM.

Sementara itu, Bupati Sabu Raijua Nikodemus Nithanael Rihi Heke menjelaskan bahwa produksi garam tahun 2023 mencapai lebih dari 5.000 ton.

Pencapaian ini turut serta memberikan kontribusi besar dalam ekonomi masyarakat.

“Sektor unggulan daerah kami potensi besar di industri kemaritiman berbasis pengelolaan hasil budidaya laut. Air laut jadi garam. 

Produksi garam 2023 sebanyak 5.000 ton. Ke depan kami yakin produksi garam kita lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam kunjungan kerja tersebut, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kemendes PDTT Nyai Lilik Umi Nashriyah dan Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Nugroho Setijo Nagoro.

Selain itu hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sabu Raijua Martina Raga Lay, Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanis Uly Kale, para Camat, Kepala Desa, Lurah, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Sabu Raijua. (*)

Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhro bersama peneliti BRIN lainnya di Kantor Kemendes PDTT, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini sangat mendukung kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka percepatan pembangunan desa.

Salah satunya dengan BRIN yang telah memberikan salah satu kontribusi yang bermakna.

“Dalam membangun desa, kita butuh kolaborasi. Karena tidak mungkin Kemendes PDTT menangani sendiri 75 ribu lebih yang butuh sentuhan. Makanya, kita punya Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) dan dan menjalin kerjasama dengan kementerian dan lembaga dengan programnya masing-masing, ” kata Gus Halim, Senin 4 Desember 2023.

Kemendes PDTT, kata Gus Halim, telah merancang pembangunan berbasis masalah desa karena melihat pembangunan di desa itu berbasis keinginan.

“Makanya, kita munculkan gagasan SDGs desa itu supaya mendetilkan masalah di desa itu ada landing-nya. Kita kuatkan data dan membuat perencanaan pembangunan di desa itu berbasis data,” katanya.

JAKARTA, Eranasional.com – Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Alasannya, Abdul Halim kerap membuat gaduh dengan pernyataan-pernyataannya.

“Tentu kita sudah mengevaluasi, mengikuti rekam jejaknya. Kita menilai bahwa apa yang dilakukan Mendes PDTT selama ini lebih banyak bernuansa politis. Pernyataan-pernyataannya juga lebih banyak menimbulkan kegaduhan,” kata Wakil ketua umum DPP Apdesi Sunan Bukhari di Jakarta, Senin (23/1/2023).

Salah satu contohnya saat muncul wacana perubahan masa periode kepemimpinan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode. Dia menilai Mendes Abdul Halim Iskandar tidak memahami substansi dari Undang-Undang Desa.

“Dalam pandangan kami, Bapak Halim Iskandar tidak memahami substansi UU Desa secara mendalam, dengan senantiasa memojokkan kepala desa dalam setiap pernyataan, melemparkan wacana yang meresahkan serta menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya tidak sesuai harapan dari kepala desa, BPD, dan perangkat,” ujarnya.

Sunan menilai Halim Iskandar tidak menempatkan perangkat desa sebagai lembaga utama membangun desa. Dalam hal ini, menempatkan perangkat desa sebagai objek yang harus menerima kebijakan Pemerintah Pusat.

“Fungsi supervisi, mendampingi, dan melayani pemerintahan desa tidak dilakukan. Bapak Halim Iskandar menganggap pemerintahan desa adalah objek yang harus menerima apa pun kebijakan dari Kementerian Desa,” jelas dia.

Kata dia lagi, Kementerian Desa PDTT juga tidak merespons keluhan yang ada di desa. “Tidak ada upaya dan langkah serius sebagai Menteri Desa mendengarkan keluhan, persoalan yang dialami oleh pemerintahan desa. Persoalan strategis yang dirasakan desa, selama ini hanya selesai saat kami meminta ke Presiden, kepada Menteri Desa tidak ada respons dan langkah-langkah serius,” ungkap Sunan.

Dengan catatan tersebut, Apdesi bersama Asosiasi Badan Permusyawarahan Desa Nasional (DPP Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPN PPDI) meminta Presiden Jokowi mencopot Abdul Halim Iskandar dari jabatan Mendes PDTT.

“Meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi atau mengganti Menteri Desa,” tegasnya.