Keputusan itu diambil setelah mayoritas siswa penerima manfaat disebut menginginkan program tersebut terus dilanjutkan.

Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6), Mu’ti mengungkapkan jumlah penerima MBG saat ini mencapai sekitar 43,4 juta siswa dari total 53,5 juta peserta didik di seluruh Indonesia atau sekitar 80,94 persen.

“Sebagian besar berharap program ini tetap berjalan,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, data penerima MBG kini telah terhubung dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Integrasi tersebut membuat pemerintah dapat memetakan penerima manfaat secara lebih rinci berdasarkan identitas siswa, lokasi, hingga sekolah.

Meski dipastikan berlanjut, pelaksanaan program akan mengalami penyesuaian agar distribusinya dinilai lebih efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam skema baru, sekolah yang dianggap tidak lagi membutuhkan bantuan MBG berpeluang tidak menjadi prioritas penerima. Sebaliknya, sekolah dengan tingkat kebutuhan lebih tinggi akan mendapat perhatian utama.

Pemerintah juga membuka opsi baru dalam penyediaan makanan bergizi. Tidak seluruh distribusi harus dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan dapat melibatkan dapur atau kantin sekolah dengan pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Terkait sejumlah kasus keracunan makanan yang sempat terjadi, Mu’ti menilai persoalan tersebut tidak menjadi dasar penghentian program secara keseluruhan.

Menurutnya, evaluasi akan difokuskan pada unit penyedia makanan yang terbukti bermasalah. Dapur yang tidak memenuhi standar dapat dihentikan operasionalnya, sementara penyedia yang memenuhi ketentuan tetap menjalankan layanan.

Mu’ti menambahkan, MBG menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat kualitas generasi muda, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan.

Ia menilai pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui capaian akademik, tetapi juga harus ditopang kondisi fisik dan asupan gizi yang memadai agar anak-anak Indonesia mampu berkembang dan bersaing di masa mendatang. []

Pernyataan itu berkaitan dengan penerapan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur penataan pegawai non-ASN di seluruh instansi pemerintah, termasuk sektor pendidikan. Namun, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan yang melarang guru honorer mengajar di sekolah negeri.

“Enggak ada itu guru honorer tidak boleh mengajar di sekolah negeri, enggak ada. Yang mengatakan itu siapa? Enggak ada,” ujar Abdul Mu’ti seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (24/5/2026).

Ia meminta masyarakat memahami isi aturan secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terus berulang. Menurutnya, Undang-Undang ASN 2023 memang mengamanatkan penataan pegawai non-ASN sejak 2024, tetapi aturan tersebut tidak secara otomatis menghentikan tenaga honorer, termasuk guru.

“Aturan kami itu menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2023, seharusnya per tahun 2024 tidak ada lagi pegawai honorer atau non-ASN. Ini tidak hanya berlaku untuk guru, tetapi untuk semua sektor,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah. Abdul Mu’ti mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 237 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar di Indonesia. Jumlah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena keberadaan mereka dinilai masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah-sekolah.

Ia menjelaskan bahwa guru non-ASN saat ini terbagi dalam dua kategori, yakni guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik dan guru yang belum tersertifikasi. Pemerintah pun menyiapkan skema bantuan penghasilan berbeda untuk kedua kelompok tersebut.

Bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp1,5 juta per bulan. Sementara itu, guru non-ASN yang belum tersertifikasi mendapatkan insentif sebesar Rp400 ribu per bulan, naik dari sebelumnya Rp300 ribu.

“Non-ASN yang sudah sertifikasi mendapatkan tunjangan Rp2 juta per bulan. Yang belum sertifikasi diberikan insentif Rp400 ribu per bulan,” kata Abdul Mu’ti.

]]> https://eranasional.com/102195/pemerintah-buka-suara-soal-nasib-guru-honorer-setelah-2026/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal#respond Mon, 09 Mar 2026 00:00:01 +0000 https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengaku heran dengan masih banyaknya kepala daerah yang belum menjalankan kebijakan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN) ke sekolah swasta. Padahal aturan yang mengatur kebijakan tersebut telah berlaku sejak awal tahun 2025 dan diharapkan mampu menjadi solusi bagi berbagai persoalan distribusi tenaga pengajar di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama media di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa masalah terkait guru masih menjadi salah satu isu yang paling sering muncul setiap kali dirinya melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Menurut Abdul Mu’ti, persoalan yang disampaikan para guru tidak hanya berkaitan dengan distribusi tenaga pendidik, tetapi juga menyangkut berbagai aspek lain seperti kesejahteraan dan administrasi pendidikan. Salah satu masalah yang sering disampaikan adalah keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG.

Ia mengatakan banyak guru yang mengeluhkan bahwa tunjangan profesi yang seharusnya mereka terima tidak kunjung dibayarkan selama beberapa bulan. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak kementerian, ternyata sebagian dari kasus tersebut terjadi karena guru yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Selain persoalan tunjangan, masalah lain yang cukup serius adalah ketimpangan distribusi guru antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa saat ini masih terjadi penumpukan guru ASN, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di sekolah-sekolah negeri.

Di sisi lain, banyak sekolah swasta yang justru mengalami kekurangan tenaga pengajar. Ketimpangan tersebut dinilai dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

]]> https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/93862/prabowo-luncurkan-smartboard-sebagai-program-digitalisasi-pembelajaran https://eranasional.com/93862/prabowo-luncurkan-smartboard-sebagai-program-digitalisasi-pembelajaran#respond Mon, 17 Nov 2025 06:28:41 +0000 https://eranasional.com/93862/prabowo-luncurkan-smartboard-sebagai-program-digitalisasi-pembelajaran Bekasi, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin peluncuran penggunaan Interactive Flat Panal (IFP) atau smartboard (papan Interaktif digital) secara nasional sebagai bagian dari program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di Bekasi, Senin (17/11/2025).

Peluncuran IFP dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kota Bekasi dan diikuti secara daring oleh 1.337 sekolah dari 38 provinsi, ditandai dengan tombol sirene yang ditekan oleh Kepala Negara Prabowo, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Prabowo mengatakan implementasi papan interaktif telah mencapai skala yang sangat besar mengingat program ini diklaim kini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Tanah Air.

“Hari ini kita meresmikan program pembelajaran digitalisasi, di mana cukup besar prestasi yang kita capai, sudah 75% dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif,” ujarnya seperti dikutip melalui siaran langsung YouTube Setpres, Senin.

Dia mengatakan total sekolah yang telah menerima perangkat digital tersebut melonjak cepat.

“Kalau tidak salah, mungkin program ini adalah program mungkin yang salah satu terbesar di seluruh dunia sudah 173.000 sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima,” ucapnya.

Dalam acara tersebut, Prabowo menyapa perwakilan sekolah yang hadir melalui Zoom, salah satunya dari SDN 50 Banda Aceh. Perwakilan guru sekolah itu mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan panel interaktif.

Usai menyapa perwakilan guru, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia menjadi prioritas.

“Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi,” tegasnya.

Meskipun menargetkan seluruh 288.000 sekolah menerima panel interaktif pada 17 Desember 2025, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta agar implementasi tidak dipaksakan mengingat adanya tantangan geografis dan logistik di berbagai daerah.

“Kalau memang mundur-mundur 1, 2, 3 minggu, jangan jadi masalah,” ujarnya.

Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperbaiki fasilitas dan mutu sekolah di seluruh Indonesia. Menurutnya, pendidikan adalah investasi masa depan bangsa.

“Saya percaya bahwa kebangkitan suatu bangsa mulai dari guru-gurunya. Guru-gurulah yang akan membuka jalan Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang hebat,” tandas Prabowo.

“Terduga pelaku sudah tidak di sini. Jadi, sudah dipindahkan di Rumah Sakit Polri sehingga kami harus berkoordinasi dengan Kapolri untuk bertemu,” kata Abdul Mu’ti setelah menjenguk korban ledakan SMAN 72 Jakarta, di Rumah Sakit Islam Jakarta, Minggu malam (9/11) dikutip Antara .

Ia mengatakan tiba-tiba pelaku yang dipindahkan berjumlah satu orang, sudah masuk kamar rawat inap, kemudian dipindahkan ke RS Polri.

“Sekarang otoritas terhadap pelaku tak terduga ini ada di kepolisian dan kami sekarang fokus memulihkan mental korban,” ujarnya.

Menurutnya, tim dokter bertugas untuk merawat dan pemulihan fisik sejumlah korban ledakan, sementara pemulihan mental secara psikologi sosial para korban nanti Kemendikdasmen akan melakukan bersama-sama dengan beberapa pemangku kepentingan terkait.

“Termasuk dengan ledakan yang tak terduga,” imbuhnya.

Ia mengatakan sudah menjenguk pasien yang menjalani rawat inap bersama dengan keluarganya hari ini dan semuanya sudah mulai membaik.

“Sudah terlihat semua para korban ledakan SMAN 72 yang saya jenguk terlihat semangat, sudah optimis,” tandas dia

Abdul Mu’ti menilai, acara wisuda sekolah boleh digelar selama tidak memberatkan orang tua siswa.

“Sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Selasa 29 April 2025.

Menurutnya, yang terpenting terkait acara wisuda sekolah yang tidak berlebihan dan dipaksakan.

Ia pun menuturkan, acara wisuda adalah tanda syukur siswa karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan.

Acara wisuda, kata dia, juga dapat menjadi momen untuk mengakrabkan di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah,

“Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan,” ucapnya.

Untuk itu, ia pun menyerahkan pelaksanaan kegiatan wisuda sepenuhnya kepada masing-masing sekolah.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat berdebat dengan remaja yang baru lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara terkait pelarangan sekolah menggelar wisuda pada Sabtu 26 April 2025 pekan kemarin.

Remaja bernama Aura Cinta tersebut mengkritik larangan wisuda dan acara perpisahan sekolah, yang menurutnya penting sebagai momen kenangan dengan teman-teman sekolah.

Meskipun begitu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa inti kenangan tidak terletak pada seremoni wisuda, melainkan pada perjalanan belajar selama bertahun-tahun.

“Kalau tanpa perpisahan, memang kehilangan kenangan? Kenangan bukan pada saat perpisahan, tapi kenangan indah itu saat proses belajar selama tiga tahun,” ucap Dedi.

Dedi pun menjelaskan konsep wisuda seharusnya hanya diterapkan di jenjang perguruan tinggi, bukan di tingkat TK, SD, SMP, atau SMA.

Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan larangan tersebut demi meringankan beban finansial orang tua murid, khususnya bagi mereka yang tengah berjuang dalam kesulitan ekonomi. []

JAKARTA, Eranasional.com – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau kepada seluruh warganya untuk tidak menggelar open house Lebaran pada tanggal 21 April 2023. Imbauan itu disampaikan untuk menghormati umat Islam yang masih menjalankan ibadah puasa.

“Demi menghormati umat Islam yang masih berpuasa dan menjaga persatuan, warga Muhammadiyah hendaknya tidak melakukan open house pada hari Jumat, 21 April. Open House dan silaturrahim dilaksanakan mulai 22 April setelah umat Islam melaksanakan Salat Idul Fitri,” kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Senin (17/4/2023).

Untuk diketahui, PP Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri 1444 H jatuh pada 21 April 2023. Sementara itu, Pemerintah masih akan menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar pada 20 April 2023.

Mu’ti melanjutkan, perihal salat Id pada 21 April di lapangan Pekalongan dan Sukabumi kini telah diizinkan pemerintah daerah setempat, setelah sebelumnya dilarang. Dia bersyukur atas keputusan tersebut.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Wali kota Pekalongan dan Wali kota Sukabumi yang mengijinkan lapangan Mataram dan Merdeka sebagai tempat pelaksanaan salat Idul Fitri bagi umat Islam pada 1 Syawal 1444 H bertepatan 21 April 2023,” ujarnya.

Mu’ti juga mengapresiasi dukungan dari jajaran pemerintah pusat, Kementerian Agama (Kemenag), Polri, pimpinan partai politik, anggota DPR/DPRD, tokoh masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung ditegakannya konstitusi. Hal itu dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif dan saling menghormati demi persatuan umat dan bangsa.

“Salat Idul Fitri di lapangan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah tetapi untuk seluruh umat Islam,” ucap Mu’ti.

Dia menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, agar melaksanakan ibadah Idul Fitri 1444 Hijriah dengan khidmat. Selain itu, dia juga meminta warga Muhammadiyah tetap menjaga kebersihan dan tenggang rasa karena masih ada sebagian umat Islam yang masih menjalankan ibadah puasa Ramadan.

“Semoga semua pihak mengambil hikmah dari peristiwa di Kota Pekalongan dan Kota Sukabumi untuk persatuan umat serta kepentingan bangsa dan negara,” pungkas dia.