Kata pria yang skrsb disapa Awiek itu, hingga saat ini tak ada pembicaraan dari Prabowo untuk mengajak kader partai berlambang Kabah itu menjadi pembantunya di pemerintahan mendatang.

“Sampai hari ini tidak ada pembahasan terkait dengan slot ataupun pos-pos tertentu untuk Partai Persatuan Pembangunan,” kata Awiek di gedung DPR, Jakarta, Kamis 19 September 2024.

“Ya nggak masalah enggak dapat kursi menteri, tapi teman-teman silakan saja dicermati tanggal 20 Oktober atau 21 Oktober yang akan datang,” tambahnya.

Menurut dia, penentuan sosok menteri dan jumlah kementerian itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

“Soal angka sekali lagi itu terserah Presiden. Angka 44, 54 kita juga nggak tahu, karena cuma hanya mendengar dari media. Tapi yang jelas payung hukumnya itu sudah ada hari ini,” katanya.

Namun, ia mengingatkan agar penambahan jumlah kementerian juga memperhatikan aspek efektivitas.

“Salah satunya ya pemerintahnya berjalan efektif. Seperti tidak tumpang tindih itu tupoksinya. Jadi kalau sudah ada kementerian yang satu, jangan lagi bikin kementerian yang lain,” kata dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, mengaku mendapat laporan adanya kekhawatiran publik soal penjegalan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024. PPP menilai pernyataan Jokowi justru tidak ada hubungannya dengan isu penjegalan.

“Enggak ada hubungannya dengan penjegalan,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Rabu (31/5/2023).

Sebab, menurut Awiek, urusan kepesertaan pemilu merupakan kewenangan dan tupoksi KPU. Menurutnya, KPU dan jajarannya yang akan menyeleksi kepesertaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.

“Karena soal kepesertaan pemilu ditangani oleh KPU. Kalau seseorang tidak memenuhi syarat sebagai capres maka KPU tidak akan meloloskan,” ujarnya.

Dia kemudian menyinggung soal polemik parpol yang diperkarakan kepengurusannya di Mahkamah Agung (MA). Dia menegaskan, hal ini juga tak berkaitan dengan Presiden.

“Lalu terkait gugatan hukum kepengurusan parpol itu ranahnya Mahkamah Agung bukan presiden,” ujarnya.

Dengan demikian, Awiek menganggap cawe-cawe Jokowi ini dimaknai dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Namun dia tidak menampik apabila Jokowi bisa melakukan cawe-cawe politik lantaran dia seorang kader parpol yakni dari PDIP.

“Cawe-cawe presiden dimaksudkan untuk menjaga keutuhan bangsa. Kalau pun terlibat politik, Presiden Jokowi itu kader partai,” jelas Awiek.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyindir sikap Partai Nasdem yang terkesan kurang peka padahal sudah diusir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar keluar dari koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Awiek menyebut, tidak diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintah sebenarnya merupakan usiran secara halus.

“Tergantung Nasdem memaknainya, kalau peka dan menjunjung etika politik ya bisa saja dimaknai sebagai usiran secara halus,” ujar Awiek, Jumat (5/5/2023).

Menurut dia, alasan Jokowi tidak mengundang Nasdem lantaran telah memiliki koalisi sendiri adalah hal yang tepat. Sebab, menurut dia, tidak patut jika pembicaraan di pertemuan itu bocor ke koalisi lain.

“Yang disampaikan Bapak Presiden benar, bahwa yang enam partai itu punya koalisi. Ini kan enggak patut kalau ada pembicaraan-pembicaraan rahasia, lalu dibocorkan ke koalisi yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui memang sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan parpol pendukung pemerintah. Padahal, Nasdem adalah salah satu parpol yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya memang tidak diundang,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Jokowi beralasan, Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.

“Loh, soal Nasdem itu kita harus bicara apa adanya. Dia sudah memiliki koalisi sendiri, dan partai yang kemarin kumpul ingin membangun kerja sama politik yang lain. Ya enggak mungkin di sana (Nasdem) tahu strateginya di sini, kan enggak seperti itu,” ujar Jokowi.

Meski begitu, kata Jokowi, hal seperti itu wajar terjadi. Dia pun menegaskan, sebagai pejabat politik dirinya juga diperbolehkan untuk membahas soal politik.

“Dalam politik itu wajar-wajar saja. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya saja, begitu ada ketetapan KPU, saya…,” kata Jokowi sambil tangannya menunjukkan gestur tanda diam.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak yakin Anies Baswedan akan berduet dengan Sandiaga Uno seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Hal itu dikatakan oleh Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.

“Dalam politik semuanya bisa terjadi, karena semua kemungkinan itu ada. Tapi kalau melihat konstruksi politik hari ini, sepertinya itu kecil kemungkinan,” kata Achmad Baidowi, Minggu (9/4/2023).

Soal kemungkinan PPP mendukung duet Anies-Sandi, karena PPP adalah partai yang paling getol menyatakan mendukung Sandiaga Uno maju di Pilpres, Achmad Baidowi menjawabnya secara diplomatis.

“Kami menghormati fatsun politik. Karena masih gabung di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), ya harus dibicarakan bersama KIB,” tuturnya.

Perihal respons Sandiaga Uno soal dorongan duet dengan Anies di acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menurut dia, terlihat biasa saja. Baidowi menilai Sandiaga hadir sesuai kapasitasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Awiek, panggilan akrabnya, menyebut sikap Sandiaga Uno sudah benar, karena masih tercatat sebagai kader Partai Gerindra. Sehingga langkah politik ke depan tergantung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Kehadiran Pak Sandi di acara PKS dengan kapasitasnya sebagai Menparekraf. Pak Sandi masih tercatat sebagai kader Partai Gerindra, sehingga langkah politiknya tergantung hasil komunikasi dengan Prabowo Subianto,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang Menko, Menteri, hingga Kepala Badan/Lembaga Negara mengadakan acara buka puasa bersama (bukber) dikritik oleh banyak kalangan. Mayoritas menilai, tidak seharusnya larangan itu diberlakukan.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti berpendapat, larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintah yang dikeluarkan Presiden Jokowi jika tidak dipahami dengan benar dapat berdampak pada suasana kekeluargaan di bulan Ramadhan tahun ini.

“Larang itu jika tidak dipahami dengan benar maka bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di bulan Ramadhan,” kata Abdul Mu’ti melalui Instagram pribadinya yang dikutip, Kamis (23/3/2023).

Justru, Mu’ti melihat acara buka puasa bersama dapat mempereat hubungan dan menjadi sarana komunikasi pejabat dan masyarakat.

“Yang perlu ditekankan adalah bagaimana agar buka puasa bersama tidak berlebih-lebihan, jangan sampai makanan terbuang percuma,” ujarnya.

“Dengan buka puasa bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dan masyarakat,” sambung Abdul Mu’ti.

Dia menilai, Presiden Jokowi tidak seharusnya melarang pejabat negara mengadakan buka puasa bersama. Namun, jika mengadakan buka puasa bersama tidak boleh menggunakan anggaran negara.

“Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka puasa bersama,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku mendengar kabar bahwa kolega separtainya, Sandiaga Uno akan resmi menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam waktu dekat.

Dasco mengungkapkan, dirinya mendapat kabar tersebut dari anggota DPR RI Fraksi PPP.

“Saya sudah mendengar kabar dari teman-teman Fraksi PPP di DPR, bahwa Pak Sandi sebentar lagi resmi menjadi anggota PPP,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Dia menjelaskan, jika benar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tersebut bergabung dengan PPP, maka yang berwenang mencalonkan Sandiaga Uno sebagai capres adalah PPP.

Sekadar informasi, Sandiaga Uno telah berulang kali menyatakan dirinya siap maju di Pilpres 2024. Padahal, Gerindra telah mendeklarasikan akan mengusung ketua umum mereka, Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

“Kalau memang sudah resmi bergabung dengan PPP, jangan tanya lagi ke Gerindra dong,” ucapnya.

Walau begitu, lanjut Dasco, Gerindra belum menerima surat pengunduran diri Sandiaga Uno. Sejauh ini dirinya hanya mendengar kabar tersebut dari rekannya di PPP.

PPP Bersyukur Sandiaga Uno Bergabung

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyatakan PPP bersyukur apabila informasi yang dikatakan Sufmi Dasco Ahmad soal Sandiaga Uno gabung dengan partainya benar apa adanya.

“Kalau informasi itu benar, ya alhamdulillah,” kata Awiek, panggilan akrabnya, Rabu (28/12/2022).

Dia lantas mengatakan, hubungan PPP dengan Sandiaga Uno sejauh ini baik-baik saja. Bahkan, Sandi kerap datang ke acara PPP sebagai narasumber, dalam hal ini sebagai Menparekraf.

“Diundang oleh pengurus PPP, beliau responsive karena diundang atas nama pejabat negara yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” tuturnya.

Walau begitu, Awiek menekankan, bahwa PPP tetap menghormati Gerindra. Apalagi hingga saat ini Sandiaga Uno masih tercatat sebagai kader Gerindra.

“Kalau kemudian ada informasi dari Gerindra seperti itu, ya mudah-mudahan, kita menyambut dengan baik,” ujar Achmad Baidowi.

“Kader PPP juga banyak yang dekat dengan Pak Sandi,” sambungnya.