Eranasional.com – Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mulai ‘melawan’ usai diobok-obok pemerintah. ACT sangat kaget dengan keputusan Kemensos mencabut izin pengumpulan uang atau barang (PUB).

Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengaku kaget atas keputusan Kemensos mencabut izin pengumpulan uang dan barang (PUB).

Yayasan ACT mengaku selama ini belum pernah ditegur oleh Kemensos, tapi izin mereka langsung dicabut.

Tak bertahapnya prosedur menurut ACT justru tak sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PUB Pasal 27, yang telah dijelaskan adanya proses yang harus dilakukan secara bertahap.

Presiden ACT Ibnu Khajar dalam keterangannya, Rabu (6/7/2022) menyebutkan bahwa melalui Pasal 27 Permensos Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang dimiliki izin melalui tiga tahap.

Pertama, teguran secara tertulis. Kedua penangguhan izin. Dan ketiga baru pencabutan izin.

“Hingga kini kami masih belum menerima teguran tertulis,” kata Ibnu Khajar.

Dia mengatakan pihaknya telah berupaya transparan dalam mengelola keuangan yang berasal dari donasi publik. Dia menyayangkan keputusan Kemensos mencabut izin pengumpulan uang ACT.

Presiden ACT ini juga menyebut pihak ACT telah bersikap kooperatif dengan Kemensos.

Menurutnya, pihak ACT telah datang ke Kemensos pada Selasa (5/7) pagi. Dan mereka bersiap untuk kedatangan tim Kemensos ke ACT hari ini.

“Kami telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja yang diminta oleh pihak Kemensos, terkait dengan pengelolaan keuangan,” ucapnya.

Pihak Yayasan ACT mengaku kaget atas keputusan Kemensos mencabut izin PUB mereka.

“Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini, ” kata Ibnu Khajar.

Diketahui, Kemensos mencabut izin pengumpulan uang dan barang ACT usai munculnya dugaan penyelewengan dana sumbangan.

Kemensos sebelumnya mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang telah diberikan kepada ACT. Kemensos menduga adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Yayasan ACT.

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) diminta mengusut dugaan aliran dana lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pasalnya, ada dugaan dana bantuan yang diserahkan masyarakat itu mengalir ke kelompok teroris di luar negeri.

“Saya mendukung PPATK dan BNPT untuk bekerjasama secara sinergis demi membongkar berbagai dugaan ini,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Juli 2022.

Politikus Partai NasDem itu menegaskan dugaan tersebut harus ditindaklanjuti. Indonesia tidak boleh kecolongan terhadap pembiayaan kelompok teroris.

Apalagi, Indonesia merupakan negara yang menentang penuh aksi terorisme. Jangan sampai, dana yang disumbangkan masyarakat digunakan untuk membiayai teroris.

“Jangan sampai ada Lembaga seperti ACT ini yang membodohi masyarakat dan menyelewengkan dana yang diberikan untuk aksi-aksi organisasi terlarang,” ungkap dia.

Tak hanya dengan PPATK, Sahroni meminta BNPT berkoordinasi dengan Densus 88. Supaya, hasil penyelidikan lebih komperhensif.

“Harus ditanggapi dengan serius, untuk itu saya meminta kepada BNPT agar turut berkoordinasi juga dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa pihaknya mengindikasi temuan transaksi ACT diduga berkaitan dengan terorisme. Sebagai tindak lanjut atas laporan ini, kepala BNPT Boy Rafli menegaskan bahwa pihaknya juga sudah turun tangan mendalami dan melakukan rangkaian penyelidikan.