Ade dinilai terbukti menerima suap senilai Rp12 miliar dari seorang pengusaha bernama Sarjan untuk memenangkan sejumlah paket pekerjaan.

Dalam perkara yang sama, ayah Ade Kuswara, HM Kunang atau Abah Kunang, dituntut hukuman empat tahun penjara.

Selain pidana badan, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp300 juta kepada Ade Kuswara.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (3/8).

“Meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I Ade Kuswara selama tujuh tahun serta pidana denda sebesar Rp300 juta,” ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di hadapan majelis hakim.

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun terhadap terdakwa II, HM Kunang alias Abah Kunang.

Dalam uraian tuntutannya, JPU menyatakan Ade Kuswara dan Abah Kunang terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dengan nilai keseluruhan mencapai Rp12,4 miliar dari sejumlah pihak swasta yang berkepentingan terhadap proyek pemerintah.

Perbuatan kedua terdakwa dinilai memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu, jaksa menilai para terdakwa juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, uang suap tersebut disalurkan melalui sejumlah perantara sebelum akhirnya diterima oleh para terdakwa untuk memuluskan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dari total dana Rp12,4 miliar, Ade Kuswara disebut menerima Rp11,4 miliar yang berasal dari pengusaha Sarjan.

Penyerahan uang dilakukan secara bertahap melalui beberapa perantara, yakni HM Kunang alias Abah Kunang sebesar Rp1 miliar, Sugiarto Rp3,3 miliar, Ricki Yuda Bahtiar alias Nyai Rp5,1 miliar, serta Rahmat bin Sawin alias Acep Rp2 miliar.

Sementara itu, Abah Kunang secara terpisah juga disebut menerima uang sebesar Rp1 miliar dari pengusaha bernama Iin Farihin.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut bertujuan agar Ade Kuswara, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi, menggunakan kewenangannya untuk mengatur pemenang paket-paket pekerjaan Tahun Anggaran 2025 sehingga dimenangkan oleh perusahaan milik maupun yang terafiliasi dengan Sarjan. []

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mengembangkan penyidikan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bekasi Ade Kuswara dan ayahnya.

Terbaru, tim penyidik KPK menyegel rumah pribadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (19/12/2025).

Penyegelan ini diduga berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang juga menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

“Benar, tim menerima rumah tersebut, ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (19/12).

OTT tersebut dilakukan KPK pada 17-18 Desember 2025. Bupati Bekasi hingga malam hari ini masih melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

“Bupati masih melakukan pemeriksaan di dalam,” kata Budi.

KPK mengumpulkan total 10 orang yang belum menyampaikan identitas lengkapnya.

Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK juga telah menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

“Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK,” kata petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi mengutip Antara.

Orang ketiga itu langsung naik ke lantai dua ruang kerja Bupati Bekasi dan keluar menuju setengah jam kemudian dengan posisi dua pintu sudah tersegel.

Selain di Bekasi, KPK juga melakukan OTT di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten dan Jakarta; serta Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.

Di Banten, KPK menangkap total 9 orang yang terdiri dari satu orang jaksa, dua orang pengacara, dan enam orang dari pihak swasta.

Selain itu, KPK juga menemukan dan menyita barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar Rp900 juta.

Penanganan kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Sementara di Kalsel, KPK menangkap enam orang yang belum disebut identitasnya.

KPK akan menyampaikan detail kronologi OTT dan konstruksi lengkap dugaan korupsi di Bekasi dan Kalsel dalam konferensi pers yang rencananya digelar Jumat malam atau Sabtu dini hari.