MKD memutuskan keduanya tidak terbukti melanggar kode etik DPR RI sehingga mereka bisa kembali bertugas normal sebagai anggota DPR RI aktif hari ini. Usaii sempat mengaktifkan penghentian gelombang demo 25-31 Agustus lalu.

MKD menggelar sidang kesimpulan dugaan pelanggaran etik terhadap lima anggota DPR nonaktif buntu gelombang demo akhir Agustus lalu, Rabu (5/11).

Dihadiri semua teradu, Adies dan Uya menjadi teradu yang lolos dari sanksi. Sedangkan tiga orang lainnya: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio dinyatakan melanggar etik dan dijatuhi sanksi nonaktif selama 3-6 bulan.

Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MKD, Imron Amin menyebut pernyataan Adies yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, tak memiliki niat untuk melecehkan dan menghina siapa pun.

“Mahkamah menjelaskan teradu satu, Adies Kadir tidak memiliki niat untuk melecehkan siapa pun atau menghina siapa pun. Klarifikasi yang dilakukan teradu satu Adies kadir sudah sangat tepat,” kata Imron.

Pernyataan yang disampaikan Adies pada 19 Agustus saat menyebut tunjangan rumah senilai Rp50 juta yang diterima anggota DPR sebagai pengganti rumah dinas masih masuk akal. Adies belakangan mengklarifikasi pernyataannya dan izin rumah pun dicabut.

Meski begitu, MKD mengingatkan MKD agar lebih berhati-hati menyampaikan pernyataan dalam wawancara dengan media.

“Apabila dimintai keterangan wawancara dadakan doorstop yang cenderung teknis dan agar teradu satu Adies Kadir menyiapkan bahan yang lengkap dan akurat,” kata Imron.

Sementara itu, MKD menilai aksi joget Uya Kuya dalam sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus juga tak memiliki niat niat siapapun. Berdasarkan keterangan ahli, MKD menyebut aksi joget itu dilakukan bukan untuk merayakan kenaikan gaji DPR.

Alasan pada sidang Tahunan dan Sidang bersama DPR-MPR, tak ada pengumuman kenaikan gaji. Berbeda dengan Uya, meski diadukan karena kasus yang sama, Eko dijatuhi sanksi nonaktif empat bulan.

Bedanyaz MKD menyoroti reaksi Eko atas kritik masyarakat terhadap aksi joget – joget itu, dengan memparodikannya di media sosial.

“Mahkamah berpendapat bahwa Uya Kuya justru adalah korban pemberitaan kebohongan,* tandas Imron.

Diketahui kasus ini merupakan buntut dari gelombang demonstrasi besar yang berlangsung pada 25 hingga 31 Agustus lalu.

Sidang pendahuluan tersebut mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait izin DPR.

“Ada pihak-pihak yang menyampaikan informasi bahwa di saat itu diumumkan kenaikan gaji anggota DPR yang direspon sejumlah anggota DPR dengan berjoget,” kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam membuka sidang, Senin (3/11/2025).

Pada kesempatan itu saksi yang dihadirkan yakni, Suprihartini selaku Deputi Persidangan Setjen DPR RI, Letkol Suwarko selaku Koordinator Orkestra pada sidang bersama 15 Agustus.

Sementara, ahli yang dihadirkan yakni, Adrianus Eliasta selaku kriminolog, Satya Adianto selalu ahli hukum, sosiolog Tubus rahadiansyah, Gustia Ayudewi selalu ahli analisis perilaku, dan Erwin Siregar selalu perwakilan dari Koordinatorat Wartawan Parlemen.

“Hari ini MKD akan meminta keterangan dari Saksi-saksi dan ahli untuk memperjelas duduk perkara rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik yang terjadi sejak 15 Agustus hingga 3 September 2025,” kata Dek Gam.

Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Fraksi Golkar diizinkan menjadi anggota DPR oleh partai mereka masing-masing buntut gelombang demo 25-31 Agustus

Pengesahan ini dilakukan setelah seluruh fraksi di DPR menyetujui poin-poin perubahan dalam RUU tersebut.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir, selaku pimpinan rapat, memimpin pengambilan keputusan.

“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU Minerba. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Adies.

Serentak, seluruh peserta rapat menjawab, “Setuju!”

Pembahasan RUU Minerba ini dikebut oleh DPR dan pemerintah melalui Panitia Kerja (Panja) dalam sepekan terakhir.

Rapat-rapat digelar hingga tengah malam dan sebagian besar dilakukan secara tertutup.

Salah satu poin penting yang disepakati adalah pelibatan masyarakat adat, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, RUU ini juga memberikan konsesi tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Namun, perguruan tinggi yang semula diusulkan untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang, akhirnya hanya ditetapkan sebagai penerima manfaat.