JAKARTA- Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, mengkritik program vaksinasi di Indonesia. Pria yang akrab disapa JK itu menilai, terlalu banyak syarat administrasi yang diterapkan pemerintah kepada masyarakat.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu mengaku, dirinya sudah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. JK meminta Kemenkes tidak mempersulit masyarakat yang ingin ikut program vaksinasi.

“Saya sudah menyampaikan kepada Menteri (Budi Gunadi Sadikin) bahwa yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi COVID-19 karena terlalu ribet administrasinya,” kata JK seperti yang dikutip dari Antara, Minggu (29/8).

JK meminta Budi Gunadi mencontoh kebijakan di negara luar yang justru mempermudah masyarakat yang ingin divaksin COVID-19.

“Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja, bawa kartu langsung disuntik. Kalau kita harus daftar online dulu, kemudian dicek, lalu direkap, setelah itu dipanggil. Itu memakan waktu,” ucap Ketua Umum DMI itu.

JK menilai, banyaknya syarat administrasi menyebabkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia lambat. Padahal di satu sisi pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin COVID-19 per hari sebesar 1.000.000 dosis

Oleh sebab itu, JK meminta pemerintah membuat sistem pendaftaran vaksin COVID-19 yang sederhana dan mudah. Tanpa harus menyertakan banyak persyaratan.

Sebelumnya, bagi masyarakat Indonesia yang ingin divaksin COVID-19, diminta melakukan registrasi di laman pedulilindungi.id. Setelah itu mereka akan mendapatkan tiket vaksin.

Selanjutnya, tiket vaksin tersebut harus disertakan pada saat masyarakat mendaftar sebelum disuntik vaksin COVID-19