Putusan tersebut sekaligus membalikkan hasil pemeriksaan di tingkat banding yang sebelumnya tidak menguntungkan pihak Noverizky.

Meski demikian, tim kuasa hukum masih menunggu salinan resmi putusan kasasi untuk mengetahui secara lengkap pertimbangan hukum majelis hakim.

“Kami bersyukur Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi yang kami ajukan. Saat ini kami masih menunggu salinan putusan sebagai dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya,” kata Noverizky di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sengketa ini berawal pada 2018 ketika Noverizky menerima surat tugas dari Kedutaan Besar Arab Saudi untuk memberikan pendampingan hukum terhadap seorang warga negara Arab Saudi yang menghadapi proses pidana di Indonesia.

Menurutnya, seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya telah diselesaikan sesuai penugasan. Namun hingga perkara selesai, honorarium jasa hukum beserta biaya yang telah lebih dahulu dikeluarkan menggunakan dana pribadi disebut tidak pernah dibayarkan oleh pihak kedutaan.

Karena tidak tercapai penyelesaian, Noverizky kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan Nomor 297/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian melalui putusan verstek setelah menyatakan Kedutaan Besar Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri RI telah dipanggil secara patut namun tidak menghadiri persidangan.

Majelis hakim juga menyatakan hubungan hukum antara Noverizky dengan Kedutaan Besar Arab Saudi yang didasarkan pada surat tugas tertanggal 9 November 2018 beserta surat kuasa yang menyertainya sah dan mengikat menurut hukum Indonesia.

Selain itu, pengadilan menilai tindakan Kedutaan Besar Arab Saudi yang tidak mengembalikan biaya perdamaian yang telah lebih dahulu dibayarkan Noverizky menggunakan dana pribadi merupakan perbuatan melawan hukum.

Melalui amar putusan tersebut, Kedutaan Besar Arab Saudi dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp375 juta kepada Noverizky Tri Putra. Pengadilan juga memerintahkan Kementerian Luar Negeri RI untuk tunduk dan melaksanakan putusan dimaksud.

Namun perkara belum berakhir. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian berubah setelah diperiksa di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi. Tidak menerima hasil tersebut, Noverizky mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi itu akhirnya dikabulkan. Bagi pihak Noverizky, putusan tersebut menjadi kepastian hukum atas sengketa yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menerbitkan aanmaning atau teguran kepada Kedutaan Besar Arab Saudi dalam perkara eksekusi Nomor 10/PDT.EKS/2025 juncto Nomor 297/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Aanmaning merupakan tahapan dalam proses eksekusi putusan pengadilan yang berisi peringatan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela.

Kuasa hukum Noverizky, Aflah Abdurrahim SH bersama tim AM Oktarina Counsellor at Law saat itu menyambut baik diterbitkannya aanmaning tersebut.

Menurutnya, langkah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa setiap pihak, termasuk perwakilan negara asing dalam sengketa keperdataan yang berkaitan dengan aktivitas komersial, tetap wajib menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Di sisi lain, Noverizky berharap putusan Mahkamah Agung dapat menjadi pembelajaran bahwa hubungan diplomatik tidak menghapus kewajiban hukum dalam perkara keperdataan.

“Saya berharap tidak ada lagi advokat di Indonesia yang mengalami hal serupa. Perkara ini membuktikan bahwa dalam perkara yang bersifat komersial, tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum Indonesia,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kedutaan Besar Arab Saudi maupun Kementerian Luar Negeri RI belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan kasasi tersebut.

Sementara itu, pihak Noverizky menyatakan masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum mengambil langkah hukum lanjutan. [SF]

Dalam amar tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim memerintahkan organisasi advokat untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Marcella Santoso dari profesinya sebagai pengacara. Langkah itu dinilai sebagai konsekuensi etik dan hukum atas perbuatannya yang disebut terbukti memberikan suap kepada hakim agar menjatuhkan putusan lepas terhadap tiga korporasi besar di sektor sawit.

Jaksa menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya mencederai proses peradilan, tetapi juga merusak integritas profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Profesi advokat, menurut jaksa, memiliki kewajiban menjaga kehormatan dan martabat hukum, sehingga ketika terbukti terlibat dalam praktik suap, sanksi etik berupa pemberhentian tetap dinilai relevan dan proporsional.

Selain meminta pencabutan status advokat, jaksa juga menuntut Marcella dengan pidana penjara selama 17 tahun. Ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan subsider 150 hari kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar.

Tidak hanya itu, jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dilunasi dan harta bendanya tidak mencukupi untuk disita, maka terdakwa dituntut menjalani tambahan pidana penjara selama 8 tahun.

Dalam dakwaan dan tuntutan yang dibacakan di persidangan, jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia juga disebut melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

]]> https://eranasional.com/98354/perkara-suap-hakim-cpo-jaksa-tuntut-pencabutan-profesi-advokat-marcella/feed 0 Aditya https://eranasional.com/88682/noverizky-yakin-akpi-kian-maju-di-kepemimpinan-martin-nagel-harvardy https://eranasional.com/88682/noverizky-yakin-akpi-kian-maju-di-kepemimpinan-martin-nagel-harvardy#respond Wed, 04 Jun 2025 10:25:16 +0000 https://eranasional.com/88682/noverizky-yakin-akpi-kian-maju-di-kepemimpinan-martin-nagel-harvardy Jakarta, ERANASIONAL.COM – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) akan menggelar pemilihan ketua umum pada Agustus 2025 mendatang

Sejumlah nama potensial telah muncul untuk mengikuti kontestasi tersebut.

Salah satunya, Martin Patrick Nagel, Founder dan Partner di FKNK Law Firm yang telah secara resmi mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum AKPI periode 2025-2028.

Saat menggelar dekalrasi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada 3 Juni kemarin, Martin Nagel menggandeng Harvardy sebagai calon sekretaris jenderal.

Dalam kampanyenya, mereka mengangkat tagline MVP- Martin Vardy Pasti! dan optimistis mendapatkan dukungan dari mayoritas pemegang suara.

Dalam acara deklarasi tersebut, Martin Nagel dan Harvardy juga menandatangani Pakta Integritas untuk menepati janji-janji kampanye mereka.

Setelah mengetahui visi dan misi pasangan itu, pengacara sekaligus praktisi hukum Indonesia, Noverizky Tri Putra memberikan dukungan penuh kepada Martin Nagel dan Harvardy untuk menahkodai AKPI.

Walaupun bukan sebagai kurator, Noverizky menyampaikan bahwa pembaharuan dan visi misi yang lebih besar dan baik dibutuhkan oleh AKPI

“Dan dalam keyakinan saya, hanya Martin Nagel dan Harvardy yang mampu mewujudkannya,” ungkap Noverizky Tri Putra melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

“Tentunya sebagai pihak yang disengketakan atau termohon, kami akan mempersiapkan segala hal termasuk advokat yang nanti akan kami pakai dalam persidangan di MK,” kata Hasyim di gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (24/3/2024).

Kendati demikian, Hasyim belum membeberkan siapa saja advokat yang akan digunakan. “Soal itu nanti saja. Belum ditentukan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, KPU malam ini akan mengumpulkan seluruh ketua/koordinator dan anggota divisi hukum guna membahas persiapan sengketa di MK.

“Malam ini sekitar pukul 20.30 WIB, kami kumpulkan KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk mempersiapkan perselisihan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi,” bebernya.

Dalam rapat koordinasi ini, KPU juga akan memberikan arahan untuk memetakan daerah mana yang bersengketa, jenis pemilu yang disengketakan beserta alat bukti.

“Setelah rapat koordinasi ini, nanti teman-teman provinsi, kabupaten/kota bisa menyiapkan masalahnya apa. Kemudian, alat bukti yang harus disiapkan apa. Ini tentu terkait catatan kronologis mulai dari kegiatan penyiapan logistik, pemungutan suara di TPS masing-masing, rekapitulasi berjenjang di kecamatan, kabupaten/kota, sampai provinsi,” pungkas Hasyim.

Berdasarkan pembaruan di situs resmi Mahkamah Konsitusi per Minggu (24/3/2024) pukul 17.00 WIB, terdapat dua perkara untuk perselisihan hasil pemilihan presiden, sebanyak 259 perkara untuk DPR/DPRD, dan 12 perkara untuk DPD.