Dalam keterangannya pada Sabtu (3/1/2026), Agus memastikan bahwa pemberian izin ini bukanlah keputusan tunggal dari kementeriannya, melainkan hasil kesepakatan kolektif.

Agus menjelaskan bahwa setiap permohonan visa dari negara-negara yang masuk dalam daftar calling visa harus dibahas oleh sebuah tim koordinasi khusus. Tim ini biasanya terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, serta unsur pengamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.

“Jika visa diajukan oleh warga negara Israel, selalu ada tim yang membahas apakah mereka diizinkan masuk atau tidak. Keputusan ini lahir dari rapat koordinasi bersama, jadi bukan kewenangan mutlak satu kementerian saja,” jelas mantan Wakapolri tersebut.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pemberian visa kepada 51 WN Israel ini didasari pada tujuan bisnis. Agus mensinyalkan bahwa kehadiran mereka telah mendapatkan restu karena dianggap memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional dengan tetap mengedepankan aspek keamanan.

“Intinya, rekomendasi bersama itulah yang menjadi dasar. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan matang di baliknya, termasuk profil pemohon dan tujuan kehadirannya,” tambahnya.

Apa Itu Calling Visa?

Bagi masyarakat awam, istilah calling visa mungkin terdengar asing. Secara hukum di Indonesia, calling visa adalah layanan visa yang diberikan kepada warga negara dari negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu.

Sebagai informasi, Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karena itu, warga negara Israel tidak dapat mengajukan visa ke Indonesia melalui mekanisme umum. Mereka diwajibkan menggunakan skema calling visa, yakni jenis visa yang memerlukan persetujuan khusus dari pemerintah pusat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Calling visa umumnya diberlakukan bagi warga negara dari negara-negara yang dianggap memiliki sensitivitas tertentu, baik dari sisi politik, keamanan, maupun hubungan luar negeri. Prosesnya mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap tujuan kunjungan, latar belakang pemohon, serta potensi risiko yang dapat ditimbulkan selama berada di Indonesia.

Berikut adalah poin utama mengenai prosedur calling visa:

• Negara Tanpa Hubungan Diplomatik: Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, WN Israel tidak bisa mendapatkan visa biasa di bandara (Visa on Arrival) atau melalui proses umum.
• Proses Kliring (Clearing House): Permohonan harus melalui tahap penilaian di tingkat pusat. Tim koordinasi akan melakukan pengecekan latar belakang (background check) yang mendalam untuk memitigasi potensi risiko keamanan atau politik.
• Persyaratan Penjamin: Pemohon biasanya diwajibkan memiliki penjamin di Indonesia yang bertanggung jawab penuh atas keberadaan mereka selama di tanah air.

Penerapan kebijakan ini cenderung diberlakukan bagi negara-negara yang dinilai memiliki sensitivitas tinggi. Selain aspek keamanan, tim penilai juga mempertimbangkan dampak politik internasional, mengingat posisi teguh Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

Namun, dalam praktik diplomasi ekonomi, interaksi profesional di level bisnis terkadang dimungkinkan melalui skema pengawasan ketat ini tanpa mengubah posisi politik negara secara fundamental.

Langkah Menimipas dalam menjelaskan prosedur ini diharapkan dapat meredam spekulasi di masyarakat. Dengan adanya transparansi bahwa izin tersebut melibatkan lintas kementerian, pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan dan keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap izin masuk warga negara asing ke wilayah hukum Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri IMIPAS Agus Andrianto dalam acara Hari Bakti Kemenimipas ke-1 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (19/11).

“Hasil dari reformasi tersebut dapat terlihat dari capaian per 18 November 2025, yaitu perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) imigrasi mencapai Rp 9,2 triliun, yang melampaui target penerimaan 140,90%. Sedangkan PNBP dari sektor pemasyarakatan mencapai Rp 48,5 miliar atau 451% di atas target,” ujar Menteri Agus di Jakarta Timur, Rabu.

Jenderal (Purn) Pol. Agus mengatakan hal ini sekaligus menjadi upaya nyata Kemenimipas dalam transformasi kelembagaan. Kemenimipas melaksanakan 13 program akselerasi yang menjadi implementasi atas astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto.

“Kemenimipas terus berkomitmen melakukan reformasi struktural dan kultural. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan disiplin, pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, pembentukan Direktorat Kepatuhan Internal, dan penguatan tata kelola unit pelaksana teknis, serta digitalisasi layanan publik,” ujar Menteri Agus.

Mantan Wakapolri itu pun mengatakan reformasi struktural dan kultural dilaksanakan melalui peningkatan disiplin, pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, pembentukan kepatuhan internal, penguatan tata kelola unit pelaksanaan teknis serta digitalisasi layanan publik

“Transformasi dihital layanan keimigrasian menjadi tonggak penting perjalanan Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan Langkah nyata ini diwujudkan melalui inovasi seperti aplikasi All Indonesia yang telah diaikasikan di seluruh bandara udara dan pelabuhan internasional,” tandas Jenderal (Purn) Agus

Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan, mantan anak buahnya itu akan menerima sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

“Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban,” kata Agus saat dikutip dari CNNIndonesia.com Senin (3/2/2025).

Keputusan mencopot semua pejabat imigrasi Bandara Soetta tersebut diambil setelah Kementerian Imigrasi mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana dimaksud.

“Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti,” ucap dia

Dalam surat yang dikeluarkan pada 21 Januari 2025, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China menyatakan telah menjalin kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp18,9 miliar, tepatnya Rp18.969.569.025. Jumlah tersebut merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat Agus menjabat sebagai Kabsreskrim.

Komjen Agus terakhir menyerahkan LHKPN pada 8 Juni 2023 lalu, tetapi laporannya itu periode tahun 2022.

Jumlah kekayaan jenderal bintang tiga ini didominasi dalam bentuk tanah dan bangunan dengan total nilai Rp16,4 miliar atau tepatnya Rp16.479.134.446.

Dari data yang disampaikannya ke KPK, tanah dan bangunan tersebar di Jakarta Selatan dan Bandung, Jawa Barat dengan harganya masing-masing menyentuh angka miliaran rupiah.

Sementara untuk aset berupa tanah saja, tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang.

Diketahui, Agus paling banyak memiliki tanah di Kabupaten dan Kota Tangerang dengan luas masing-masing berkisar ratusan hingga ribuan meter persegi.

Selain itu, dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan total Rp650 juta. Alat trasportasi dan mesin itu terdiri dari satu unit mobil Toyota Alpard 2.5 G AT Tahun 2019, hasil sendiri, seharga Rp500 juta dan satu unit mobil Toyota Kijang Inova G AT Tahun 2016, hasil sendiri, seharga Rp150 juta.

Lalu, Komjen Agus memiliki harta bergerak lainnya Rp685 juta, surat berharga Rp900 juta, serta kas dan setara kas Rp255.434.579 (Rp255 juta).

Menurut pelaporan di LHKPN Agus menyatakan dirinya tidak memiliki utang sepeser pun.

Seperti kita ketahui, Agus Andrianto belum lama dilantik sebagai Wakapolri menggantikan posisi Komjen Gatot Eddy Pramono yang memasuki masa pensiun. Agus dilantik pada 3 Juli lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto memerintahkan jajarannya untuk menangkap Dito Mahendra yang diduga terlibat dalam kepemilikan senjata api (senpi) ilegal.

Agus mengaku sudah menyampaikan perintah itu kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Djuhandani.

“Sudah saya perintahkan Pak Dirtipudum, Pak Djuhandani. Saya suruh tangkap Dito Mahendra,” kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani mengatakan kasus senpi ilegal yang diduga melibatkan Dito Mahendra itu saat ini kasusnya telah naik ke tahap penyidikan atau telah ditemukan tindak pidananya.

Hingga saat ini, polisi sudah memanggil Dito Mahendra sebanyak dua kali untuk diperiksa. Namun, kekasih penyanyi Nindy Ayunda tersebut selalu mangkir dari panggilan Bareskrim Polri.

Seperti diketahui, terdapat sembilan senpi tidak berizin atau ilegal yang disita dari Dito Mahendra.

Brigjen Djuhandhani mengatakan, pihaknya telah mengirimkan undangan panggilan klarifikasi guna kepentingan penyelidikan kepada Dito. Namun, Dito tidak menghadirinya.

Kasus ini berawal saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantor Dito di Jalan Erlangga V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023) lalu. Dari tempat itu ditemukan 15 pucuk senjata api.

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Senjata itu kemudian diserahkan ke Polri untuk didalami. Hasilnya, ada sembilan senpi dinyatakan ilegal.

Sembilan senpi itu adalah pistol Glock 17, Revolver S&W, pistol Glock 19 Zev, pistol Angstatd Arms, senapan Noveske Refleworks, senapan AK 101, senapan Heckler and Koch G 36, pistol Heckler and Koch MP 5, dan senapan angin Walther.

Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/1/III/2023/Dittipidum Bareskrim tanggal 24 Maret 2023, diduga Dito melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/1951 yang mengatur soal kepemilikan senjata api.

Dito diduga telah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.