Kawasan Teluk Jakarta hingga Kendal, Semarang, dan Demak disebut menjadi wilayah dengan tingkat kesulitan pembangunan paling tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah tengah mematangkan master plan perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang memiliki panjang sekitar 575 kilometer.

Rencana tersebut mencakup wilayah pesisir mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Program itu disiapkan untuk memperkuat perlindungan kawasan Pantura dari ancaman banjir rob, abrasi, serta berbagai persoalan pesisir lainnya.

“Memang yang paling berat tantangannya di Teluk Jakarta dan kawasan di sekitar Kendal, Semarang, dan Demak. Di sana sini juga tentu ada kampung atau kawasan nelayan,” kata AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

AHY menjelaskan, pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah.

Penanganan banjir dan abrasi membutuhkan perencanaan terpadu yang mempertimbangkan kondisi lingkungan sekaligus keberadaan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Karena itu, penataan permukiman nelayan menjadi bagian penting dalam skema perlindungan Pantura.

Pemerintah tidak hanya ingin mengurangi risiko bencana, tetapi juga memastikan masyarakat pesisir dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman, sehat, dan layak.

Menurut AHY, kawasan Pantura memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi.

Perlindungan terhadap kawasan tersebut perlu dibarengi dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kolaborasi yang baik antar kementerian dan lembaga termasuk antar pusat dan daerah untuk menghadirkan kawasan yang semakin sehat, yang semakin layak untuk masyarakat nelayan dan sekitarnya,” tegas AHY. []

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan proyek tersebut disiapkan sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir,” kata AHY dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

AHY menjelaskan, ancaman banjir rob, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga penurunan permukaan tanah memerlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan.

Karena itu, pembangunan Giant Sea Wall dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir.

Selain berfungsi sebagai perlindungan pantai, proyek tersebut juga membuka peluang kerja sama internasional di berbagai sektor, mulai dari teknologi perlindungan pesisir, rekayasa pantai, sistem operasional, hingga penelitian dan pengembangan.

AHY menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan hanya sebatas pembahasan dan komitmen.

“Kita perlu bergerak dari dialog menuju aksi, dari kerangka kerja menuju proyek nyata, dan dari komitmen menuju hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah mencatat sekitar 50 juta penduduk bermukim di kawasan Pantura Jawa yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional.

Sejumlah wilayah seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal termasuk daerah yang rentan terdampak banjir rob akibat kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah.

Melalui pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah berharap perlindungan terhadap masyarakat, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir dapat semakin diperkuat di tengah ancaman perubahan iklim yang terus meningkat. []

Pernyataan itu disampaikan AHY saat membuka Musyawarah Nasional Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5/2026). Dalam forum tersebut, AHY berbicara mengenai pentingnya koneksi, kolaborasi, dan kepemimpinan di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

AHY menilai, masih ada kecenderungan di dalam birokrasi pemerintahan di mana masing-masing kementerian atau lembaga merasa memiliki peran paling penting dibanding institusi lainnya. Kondisi itu kemudian memunculkan persaingan dalam memperebutkan porsi anggaran negara yang lebih besar.

Menurut dia, pola pikir sektoral seperti itu tidak seharusnya terus dipelihara karena seluruh kementerian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Masalahnya sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi, antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego,” ujar AHY.

Ia kemudian menambahkan bahwa ego sektoral menjadi tantangan yang paling sering muncul dalam proses pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah.

“Yang paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal, tujuannya sama,” sambungnya.

]]> https://eranasional.com/102131/ahy-ingatkan-bahaya-ego-sektoral-di-pemerintahan-prabowo/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/98367/karya-seni-sby-pecahkan-lelang-imlek-demokrat-hasilnya-untuk-kemanusiaan https://eranasional.com/98367/karya-seni-sby-pecahkan-lelang-imlek-demokrat-hasilnya-untuk-kemanusiaan#respond Wed, 18 Feb 2026 18:44:03 +0000 https://eranasional.com/98367/karya-seni-sby-pecahkan-lelang-imlek-demokrat-hasilnya-untuk-kemanusiaan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Partai Demokrat melelang sebuah lukisan karya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2477 Kongzili. Karya seni tersebut menampilkan seekor kuda dengan surai api menyala, selaras dengan simbol shio tahun ini, yakni kuda api. Dalam proses lelang yang berlangsung meriah, lukisan itu akhirnya terjual dengan harga Rp 6,5 miliar.

Lukisan berukuran 130 x 80 sentimeter tersebut dipamerkan dan dilelang dalam perayaan Imlek Partai Demokrat yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Rabu, 18 Februari 2026. Acara itu dihadiri para kader, tokoh nasional, serta undangan dari berbagai kalangan, termasuk komunitas Tionghoa.

Dalam sambutannya, SBY menjelaskan alasan pemilihan tema kuda api untuk karya tersebut. Ia menyebut simbol kuda api memiliki makna kekuatan, energi, determinasi, dan semangat untuk meraih pencapaian besar.

Menurutnya, filosofi tersebut relevan dengan momentum tahun baru Imlek yang identik dengan harapan dan pembaruan.

“Kalau saya membaca makna kuda api, itu melambangkan energi besar, determinasi, dan spirit menuju pencapaian yang lebih tinggi,” ujar SBY di hadapan para tamu.

Secara visual, lukisan tersebut memadukan warna biru dan oranye yang kontras namun harmonis. Sosok kuda digambarkan tengah berlari dengan tubuh berwarna biru, sementara surainya menyala dalam semburat oranye menyerupai api.

SBY menjelaskan bahwa latar biru dalam lukisan itu melambangkan kedamaian dan keseimbangan.

“Saya meletakkan kuda api dalam suasana yang teduh dan damai. Biru di sini melambangkan peace,” katanya.

]]> https://eranasional.com/98367/karya-seni-sby-pecahkan-lelang-imlek-demokrat-hasilnya-untuk-kemanusiaan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97808/merry-riana-dan-komunitas-tionghoa-sambut-kta-demokrat-ahy-rumah-perjuangan-baru https://eranasional.com/97808/merry-riana-dan-komunitas-tionghoa-sambut-kta-demokrat-ahy-rumah-perjuangan-baru#respond Mon, 09 Feb 2026 14:46:03 +0000 https://eranasional.com/97808/merry-riana-dan-komunitas-tionghoa-sambut-kta-demokrat-ahy-rumah-perjuangan-baru Jakarta, ERANASIONAL.COM – Merry Riana, sosok yang selama ini dikenal sebagai motivator, pengusaha, sekaligus penulis, kini resmi menambah satu babak baru dalam perjalanan hidupnya: politik. Dengan mengenakan seragam biru khas Partai Demokrat, ia menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

Acara tersebut bukan hanya sekadar seremoni. Lebih dari 40 tokoh dari komunitas Tionghoa turut bergabung bersama Demokrat pada hari yang sama. Hal ini menandai semakin beragamnya latar belakang kader yang memperkuat barisan partai. AHY dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan haru atas kehadiran Merry Riana dan rombongan.

“Mudah-mudahan semakin banyak lagi saudara-saudara kita, masyarakat, dan bangsa yang bergabung dalam perjuangan bersama Demokrat,” ujar AHY.

Dalam kesempatan itu, Merry mengaku sempat gugup sebelum resmi menerima KTA. Ia bahkan menceritakan bahwa sebelumnya sempat berkunjung ke kantor AHY untuk berbincang.

“Hari ini saya deg-degan sekali, rasanya seperti memulai lembaran baru, hidup baru, seperti pernikahan. Memakai seragam baru, saya tahu ini adalah satu keputusan yang akan mengubah hidup saya dan Alva selamanya,” ungkapnya.

Merry menekankan bahwa langkahnya bergabung dengan Demokrat bukan keputusan instan. Ia melihat partai ini sebagai wadah perjuangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang.

“Saya menemukan sebuah rumah untuk saya berjuang, dan rumah perjuangan itu namanya Partai Demokrat,” tegasnya.

Ia menyebut, percepatan pembangunan wilayah tersebut merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinan.

“Pembangunan kawasan timur Indonesia, khususnya Papua, sudah menjadi perhatian utama Presiden. Saat pertama kali saya diberi mandat, Bapak Presiden secara tegas meminta agar percepatan pembangunan di wilayah timur menjadi fokus kerja Kemenko IPK,” ujar AHY dalam Rapat Koordinasi bersama para gubernur se-Papua di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2025).

AHY menjelaskan, dalam struktur Kemenko IPK, pembangunan tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan kewilayahan dan pemerataan ekonomi. Karena itu, Papua menjadi wilayah strategis yang perlu ditangani dengan pendekatan lintas sektor.

“Spiritnya sudah jelas sejak awal: bagaimana memastikan wilayah timur, terutama Papua, tidak tertinggal dalam pembangunan nasional,” katanya.

Kolaborasi Lintas Kementerian

Sebagai koordinator utama di bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah, Kemenko IPK memimpin koordinasi dengan lima kementerian teknis, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Perhubungan.

“Bicara pembangunan, konektivitas antarwilayah, hingga penataan ruang, semuanya saling terkait dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelas putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu.

AHY juga mengapresiasi pembentukan Komite Eksekutif Papua, yang akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian dalam mengeksekusi program prioritas di lapangan.

“Komite ini sangat strategis. Ia akan menjadi perpanjangan tangan untuk memastikan program lintas sektor bisa berjalan sinergis, efektif, dan cepat,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, AHY dan para kepala daerah membahas empat agenda prioritas yang menjadi dasar percepatan pembangunan Papua, yaitu:

1. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru.

3. Percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua sebagai tulang punggung konektivitas darat.

4. Integrasi transportasi udara dan laut guna memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat.

Selain itu, turut dibahas pula pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans Papua, yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Empat agenda besar ini memang tidak bisa tuntas dalam satu kali rapat. Namun, kita sudah memiliki gambaran utuh tentang arah pembangunan Papua ke depan,” pungkas AHY.

Bagaimana tidak, bola panas tersebut justru mengarah ke Partai Demokrat setelah sebelumnya ramai disinggung Partai ‘Biru’ sebagai dalam di baliknya.

Riak-riak ini semakin menguatkan kecurigaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfister Maturina.

Saat menjadi narasumber di Kompas Petang, Silfister menegaskan bahwa isu yang terus dikembangkan Roy Suryo Cs tersebut tidak benar.

“Isu pemakzulan dan ijazah palsu ini kalau kita lihat tidak mempunyai dasar hukum dan fakta konstitusi yang benar,” kata Silfister dikutip pada Senin (28/7/2025).

Ia kemudian mengutip pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menyebut bahwa itu merupakan upaya untuk menghancurkan lawan politik.

“Seperti yang dikatakan Prof. Jimly Asshiddiqie hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab. Bohir di belakangnya ini gak bersatu, mereka bermain sendiri-sendiri,” ucapnya.

Melihat serangan yang begitu intens dan terstruktur, Silfister menegaskan bahwa kemungkinan besar gerakan tersebut didanai pihak tertentu.

“Pastinya di danai, siapa yang mendanai begini-begini gitu loh,” tukasnya.

Adapun Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa tudingan yang dialamatkan ke kubunya merupakan fitnah besar.

Hal ini ditegaskan AHY ketika kunjungan kerja di Lombok Barat, Minggu (27/7/2025) kemarin.

Kader Partai Demikian, Cipta Panca Laksana menyayangkan tudingan yang dilayangkan Silfister terhadap Demokrat.

“Fitnah kata mas AHY tentang tuduhan relawan Jokowi seperti Silvester Matutina. Ngadepin Roy Suryo cs aja kelabakan mau nambah musuh lagi loe Silvester? Salah cari lawan loe pea!,” tandasnya di X @panca66 (28/7/2025).

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali memimpin sebagai Ketua Umum, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali dipercaya memegang tampuk pimpinan Majelis Tinggi Partai (MTP).

SBY, Presiden ke-6 RI, kembali didapuk sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. AHY sendiri akan mendampingi sebagai Wakil Ketua.

Susunan lengkap MTP juga diisi oleh sejumlah nama berpengaruh seperti Edhie Baskoro (Ibas), Andi Mallarangeng, Syarief Hasan, dan Hinca Pandjaitan.

DPP Partai Demokrat kini dilengkapi dengan beberapa dewan pendukung, seperti Mahkamah Partai, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, dan yang terbaru, Dewan Pakar. Dewan Pakar dipimpin oleh Andi Alfian Mallarangeng, dengan fokus pada bidang politik, pemerintahan, dan tata negara.

Bidang-bidang strategis lainnya seperti keuangan, hukum, pertahanan cyber, dan hubungan internasional juga diisi oleh para pakar terkemuka.

AHY tidak sendirian memimpin. Ia didukung oleh tujuh Wakil Ketua Umum (Waketum), termasuk Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Teuku Riefky Harsya, dan Dody Hanggodo.

Selain itu, Herman Khaeron ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) menggantikan Teuku Riefky Harsya.

Posisi Bendahara Umum (Bendum) kini dipegang oleh Irwan Fecho, menggantikan mendiang Renville Antonio yang meninggal dunia awal tahun ini. Irwan akan dibantu oleh sejumlah wakil bendahara untuk mengelola keuangan partai.

Untuk memenangkan pemilu mendatang, AHY menunjuk Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu).

Sementara itu, Herzaky Mahendra Putra kembali dipercaya memimpin Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) untuk mengelola komunikasi dan narasi partai.

Dengan struktur baru ini, Partai Demokrat berharap dapat lebih solid dan siap menghadapi tantangan politik ke depan.

AHY menegaskan, partai akan fokus pada konsolidasi internal dan mempersiapkan strategi untuk memenangkan pemilu 2029.

Susunan Lengkap Pengurus Partai Demokrat 2025-2030:

Majelis Tinggi Partai (MTP):

Ketua: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

– Wakil Ketua: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
– Sekretaris: Teuku Riefky Harsya

Anggota:

1. Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
2. Andi Mallarangeng
3. Herman Khaeron
4. EE Mangindaan
5. Syarief Hasan
6. Amir Syamsuddin
7. Hinca Pandjaitan
8. Nahrowi Ramli
9. Melani Leimena Suharli
10. Sarjan Taher
11. Jafar Hapsah
12. Indrawati Sukadis
13. Guntur Sasono
14. Irwan Fecho

Dewan Pimpinan Pusat (DPP):

Mahkamah Partai:

Ketua: Nahrowi Ramli

Anggota:

1. Mehbob
2. Partoyo
3. Ahmad Yani Basuki
4. Gatot Mudiantoro Suwondo
5. Fajar Sampurno
6. Uki Isnaini
7. Anis Fauzan
8. Panti Silaban

Dewan Kehormatan:

Ketua: Hinca Pandjaitan
– Wakil Ketua: Nahrowi Ramli
– Sekretaris: Partoyo

Anggota:

1. Djoko Udjianto
2. Ahmad Yani Basuki
3. Gatot Budiantoro Suwondo
4. Fajar Sampurno
5. Guntur Sasono
6. Sasdawati Enoch

Dewan Pertimbangan:

– Ketua: Sarjan Tahir
– Wakil Ketua 1: Albert Yaputra
– Wakil Ketua 2: Harun Sulkam
– Sekretaris: Carolus Bolly

Anggota:

1. Darizal Basir
2. Zulkifli Anwar
3. Hasan Saleh
4. Rusda Mahmud
5. Ahmad Santoso
6. Ishak Mekki
7. Nanang Samudra
8. Husein Abdul Aziz
9. Akbar Yahya
10. Fariani Sugiharto
11. Bahauddin Tonti
12. Sokhiatullo Laoli
13. Teguh Ibrahim
14. Milton Pakpahan
15. Ratna Kumala Dewi

Dewan Pakar:

Ketua: Andi Alfian Mallarangeng (Bidang Politik Pemerintahan dan Tata Negara)
– Wakil Ketua: Rachlan Nashidik (Bidang Demokrasi dan HAM)
– Sekretaris: Marwan Cik Asan (Bidang Keuangan dan Investasi)

Anggota:

1. Rudi Gunawan Bastari (Bidang Keuangan dan Investasi)
2. Syarifudin Hasan (Bidang Kesejahteraan dan Keadilan Sosial)
3. Mohammad Jafar Hafsah (Bidang Pangan dan Air)
4. Rico Rustombi (Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan)
5. Syafril Nursal (Bidang Hukum dan Keadilan)
6. Anton Charliyan (Bidang Hukum dan Keadilan)
7. Achmat Juri (Bidang Hukum dan Keadilan)
8. Mujahidin Harpin Ondeh (Bidang Pertahanan Cyber dan Inteligent)
9. Gutomo (Bidang Pertahanan Cyber dan Inteligent)
10. Gatot Abdullah Mansyur (Bidang Hubungan Internasional)
11. Yuli Mumpuni (Bidang Hubungan Internasional)
12. M Asrukhin (Bidang Hubungan Internasional)
13. Anshori Tajudin (Bidang Hubungan Internasional)
14. Irwansyah (Bidang Hubungan Internasional)
15. Hartomo (Bidang Keamanan, Terorisme, dan Kejahatan Transnasional)
16. Heri Wibowo (Bidang Keamanan, Terorisme, dan Kejahatan Transnasional)
17. Heber Bombang Sapan (Bidang Kesehatan)
18. Lalu Wildan (Bidang Pendidikan dan SDM)

Wakil Ketua Umum (Waketum):

1. Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
2. Teuku Riefky Harsya
3. Dody Hanggodo
4. Benny K Harman
5. Dede Yusuf Macan Effendi
6. Vera Febyanthy
7. Ediwan Prabowo

Sekretaris Jenderal (Sekjen):

Sekjen: Herman Khaeron

Wakil Sekjen:

1. Afriansyah Noor
2. Agust Jovan Latuconsina
3. Jansen Sitindaon
4. Renanda Bachtar
5. Jemmy Setiawan
6. Rezka Oktoberia
7. Didik Mukrianto
8. Inggrid Maria Palupi Kansil
9. Imelda Sari
10. Heri Sebayang
11. Umar Arsal
12. Syahrial Nasution

Bendahara Umum (Bendum):

– Bendum: Irwan Fecho

Wakil Bendum (Wabendum):

1. Sabam Sinaga
2. Eka Putra
3. Mukhamad Oki Isnaini
4. Lasmi Indaryani
5. Hendrik Sitompul
6. Tatyana Suntara
7. Edwin Jannerli Tandjung
8. Steven Rumangkang
9. Abdul Muna Algozali
10. Felix Soesanto

Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu):

– Kepala Bappilu: Iftitah Sulaiman Suryanagara
– Sekretaris 1: Celica Nurrachadiana
– Sekretaris 2: Fatih
– Deputi Perencanaan: Diska Putri Pamungkas
– Deputi Operasi: Aushaf Fajr Herdiansyah
– Deputi Administrasi: Daisy Margaret Silanno
– Deputi Pemenangan Opini: Eva Julianti Ali
– Deputi Sistem Informasi Pemilu: Miftah Rizky Pohan
– Deputi Urusan KPU dan Bawaslu: Anis Fauzan
– Kepala Divisi Riset dan Survei Pemilu: Enda Layuk Allo
– Kepala Divisi Rekrutmen Caleg dan Cakada: Rian Firmansyah
– Kepala Divisi Kampanye Nasional: Wahid Mahmud
– Anggota Bappilu:
1. Dea Alita Marsanty
2. Shafina
3. Adam Aryanda

Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra):

– Ketua: Herzaky Mahendra Putra
– Sekretaris I: M Zulfikar Suhardi
– Sekretaris II: Hendri Teja
– Deputi Media Massa: Ni Lu Putu Caosa Indryani
– Deputi Pengelolaan Isu dan Narasi: Arifuddin
– Deputi Media Sosial: Yoyo Budianto
– Deputi Produksi Konten Kreatif: Ricky Kurniawan Chairul
– Deputi Dokumentasi: Soeyoto
– Deputi Informasi Publik: Endang Suprihatin. []

Awalnya, AHY hanya tersenyum saat ditanya hal tersebut. Namun, ia kemudian menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah mendukung kesuksesan pemerintahan Prabowo.

“Kita fokus di partai dulu saja, kita sukseskan Pak Prabowo,” ujar AHY usai dikukuhkan sebagai Ketum Partai Demokrat periode 2025-2030 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin malam, 24 Februari 2025.

AHY juga menanggapi amanah dari kader partainya untuk memenangkan Pemilu 2029.

Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat akan bangkit dan siap meraih lebih banyak suara dalam berbagai kontestasi pemilihan.

“Ya yang jelas kita ingin Demokrat bangkit, bangkit, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Kita ingin semakin banyak suara dan juga sekaligus kursi kita di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota,” tegas AHY.

Sebelum dikukuhkan sebagai Ketum, AHY telah diberi tugas berat oleh DPD Demokrat se-Indonesia untuk memenangkan Pemilu dan Pilkada 2029.

Ia pun berkomitmen untuk membawa Partai Demokrat kembali ke panggung politik nasional dengan kekuatan yang lebih besar.

Sementara itu, Partai Gerindra kembali mengusulkan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

Namun, dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menyatakan kesediaannya untuk tidak maju lagi jika kebijakannya dinilai mengecewakan rakyat.

“Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi 2029. Saya katakan kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus,” kata Prabowo di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.

“Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tambahnya.[]

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu 21 Desember 2024

“Manajemen lalu lintas kita harapkan benar-benar dipersiapkan menjelang Natal-Tahun Baru. Artinya sudah bisa kita prediksi hari-hari ke depan, mobilitas manusia, termasuk barang akan mengalami peningkatan karena masuk ke musim libur Natal-Tahun Baru,” ujar AHY.

AHY juga menekankan pentingnya peran Jasa Marga Toll Road Operator (JMTO) dalam memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol.

Karena menurutnya, keselamatan adalah prioritas utama yang tidak bisa dinegosiasikan sehingga mutlak untuk diutamakan dan tidak boleh dikesampingkan.

AHY juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati selama berkendara.

“Kita punya tugas untuk mengatur lalu lintas, menggunakan teknologi, menggunakan CCTV yang ada di ribuan titik terintegrasi satu sama lain. Termasuk juga dengan AI (kecerdasan buatan), kita bisa mengetahui lokasi-lokasi yang sudah over capacity,” kata AHY.

Dalam keterangannya, AHY lalu menyampaikan mengapresiasi pemberlakuan diskon sebesar 10 persen kepada pengguna jalan tol saat Natal-Tahun Baru di rute atau jalur Jakarta-Semarang dan sebaliknya.

Untuk diketahui, diskon berlaku dari arah Jakarta-Semarang pada 19-20 Desember 2024 hingga pukul 05.00 WIB.

Sementara dari arah Semarang-Jakarta berlaku pada 28-29 Desember 2024 dan 3-4 Januari 2025 hingga pukul 05.00 WIB.
Diskon ini berlaku saat tap out di tol Cikampek Utama dan tol Kalikangkung.

“Jadi, ini yang harus kita yakinkan dan tentunya semua harus bekerja dengan sebaik mungkin. Tadi juga disampaikan ada diskon, ada diskon 10 persen, ada tiga hari yang diberikan diskon: 19 Desember, 28 Desember, dan 3 Januari (2025),” pungkas Menko AHY.

“Kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian supertim yang akan beliau bentuk lima tahun ke depan,” kata AHY di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dikutip dari video YouTube Kompas TV, Jumat 13 September 2024.

Menurut AHY, menjalankan pemerintahan di tingkat nasional adalah sebuah amanah.

“Karena bagi kami, menjalankan peran pemerintahan di tingkat nasional merupakan amanah dan juga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Kata AHY, partainya sudah berjuang memenangkan Prabowo dalam gelaran Pilpres 2024 lalu.

Oleh sebab itu, ia meminta seluruh kader Demokrat harus siap bila nantinya diminta Prabowo untuk menjadi pembantu dalam menjalani roda pemerintahan.

“Demokrat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo dalam Pilpres 2024. Sehingga, kami tentunya berharap menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan,”ucapnya.

“Ini juga yang diharapkan dan ditugaskan kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat, termasuk saya sendiri, tentu harus siap menjalankan tugas apa pun yang diberikan oleh Pak Prabowo,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan komposisi kabinet pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masih terus berlangsung.

Dasco memprediksi penyusunan jajaran pembantu presiden itu akan selesai jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024.

“Masih terus pembahasan dan akan finalisasi, mungkin ya tujuh hari sebelum pelantikan baru final,” kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 September 2024.

merespons isu tersebut, AHY tidak menyampaikan jawaban tegas mengenai posisi menteri, tetapi mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo.

AHY mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo di sela peringatan HUT ke-23 Partai Demokrat di kantor partai tersebut di Jakarta, Senin 9 September 2024.

“Sudah komunikasi dengan Prabowo. Komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya. Yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog,” kata AHY saat ditanya wartawan mengenai posisinya di kabinet kelak.

Anak mantan presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini enggan membicarakan apapun mengenai kemungkinan posisi yang dijabatnya.

AHY sebatas menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Prabowo.

AHY mengaku siap ditugaskan dan ditempatkan di manapun oleh pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan mengambil alih kekuasaan pada 20 Oktober mendatang.

“Saya benar-benar menghormati, Partai Demokrat menghormati hak prerogratif dari Bapak Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto, yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, termasuk penyusunan kabinet,” kata AHY dikutip Antara.

“Pembantu beliau tentunya diharapkan bisa benar-benar memberikan dukungan penuh, memberikan nilai tambah, Demokrat ingin menjadi bagian dari itu semua,” tambahnya.

Seperti diketahui, AHY belum lama ini diajak bergabung ke Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo sebagai Menteri ATR/BPN.

Bergabungnya AHY pun menandai masuknya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pemerintahan Jokowi. []

AHY menjelaskan bahwa dukungan Kementerian ATR/BPN di antaranya dari pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan PSN.

“Prinsipnya adalah bagaimana kita ingin pembangunan PSN ini berjalan dengan lancar, progresif, lebih cepat, lebih bagus,” kata AHY dalam keterangannya, Selasa, 19 Maret 2024.

AHY memastikan pengadaan tanah untuk lokasi PSN tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kata dia, tanah yang akan digunakan harus berstatus clean and clear.

Untuk memastikan hal tersebut, lanjut dia, diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

“Kita tahu bahwa di berbagai lokasi yang selama ini juga kita sering hadapi. Ada masyarakat yang masih ada di lokasi tersebut, sedang berada atau tinggal, termasuk juga punya kehidupan, bekerja, bertani, berkebun, di lokasi-lokasi yang dijadikan lokasi PSN,”kata AHY.

“Oleh karena itu, kami juga harus meyakinkan terlebih dahulu sebelum bisa mengeluarkan sertipikat apa pun, statusnya harus jelas dulu,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pemanggilan bawahannya itu untuk membahas Program Strategis Nasional (PSN) yang akan selesai pada 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut AHY, tak ada urgensinya untuk mengajukan hak angket tersebut.

Sebab, perbedaan suara Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan yang lainnya amat jauh.

“Kalau bedanya tipis sekali, mungkin bisa dipertimbangkan dengan kritis lah. Tapi kalau jaraknya seperti ini, marginnya terlalu jauh, saya pikir tidak ada urgensinya,” ujar AHY, di Jakarta, Kamis 7 Maret 2024.

Menurut dia, Pemilu 2024 sudah selesai dilaksanakan.

Ia meminta agar seluruh pihak menghormati segala proses tahapan pesta demokrasi, termasuk perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Pemilu sudah dijalankan, kita semua menghormati proses penghitungan suara yang dilakukan KPU, tentu ada dinamika, ada yang puas, tidak puas, dan itu sebuah keniscayaan dalam Pemilu dalam demokrasi,” kata AHY.

Dia hendak membangun komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk menuntaskan segala isu-isu sengketa pertanahan.

“Kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan termasuk sengketa-sengketa tanah baik itu individu, korporasi, termasuk juga komunitas,” kata Agus usai Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024.

Pria yang akrab disapa AHY ini menyampaikan telah meminta waktu bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan komunikasi dan koordinasi.

“ATR Ini kan ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Saya sudah minta waktunya sedang dicari untuk bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto. Kemudian juga dengan sesama kolega yang ada di wilayah perekonomian,” ujar AHY.

AHY mengaku telah meminta waktu untuk berkomunikasi dan koordinasi dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

“Termasuk dengan kementerian lain yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) misalnya dan Polri, Jaksa Agung. Kemarin saya sudah menyampaikan semua saya minta waktu dan tentunya sedang dicarikan waktunya,” jelas AHY.

AHY menegaskan semua target-target pencapaian akan diselesaikan sesuai dengan kebijakan dan program-program kerja yang selama ini sudah dijalankan oleh Menteri ATR sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto yang saat ini sudah menjadi Menko Polhukam.

“Saya tidak bisa menjelaskan saat ini juga karena masih saya godok dengan jajaran kementerian, yang jelas saya ingin meyakinkan target-target pencapaian sesuai dengan kebijakan dan program-program kerja yang selama ini sudah dijalankan oleh Bapak Menteri sebelumnya,” ucap AHY. (*)