Agus yang menjadi calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa Timur itu merasa dirugikan.

Dia merasa dirugikan lantaran adanya perbedaan hasil jumlah suara yang tertera di formulir C-1 atau sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, dengan lampiran formulir model D atau hasil pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.

Agus menjelaskan data yang diterimanya terdapat perbedaan suara di tiga kabupaten di Madura, Jawa Timur.

Sebelumnya sampel data yang didapat ada perbedaan suara di tiga desa, namun hal ini terus terjadi hingga ke tingkat kabupaten.

“Sampling itu menunjukkan perubahan yang drastis antara C-1 menjadi lampiran model D, yang menguntungkan beberapa orang saja,” tegas Agus di Bawaslu RI, Jakarta, Rabu 13 Maret 2023.

Kata Agus sebelumnya dia sudah melaporkan dugaan kecurangan itu ke Bawaslu Jawa timur.

Lapaoran ke Bawaslu RI kata dia merupakan tindak lanjut dari laporan di bawaslu Jawa timur itu.

Menanggapi itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan Jokowi sudah bersuara soal tudingan tersebut. Menurut, penjelasan itu sudah menjadi sikap Jokowi.

“Presiden kan sudah menjelaskan kemarin ya, sangat gamblang apa yang beliau sampaikan. Saya kira itu sudah disampaikan kepada masyarakat apa yang jadi concern beliau, apa yang jadi pernyataan beliau itu sudah disampaikan secara terbuka,” kata Ari di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023.

Menurut Ari, hingga saat ini Jokowi belum berencana mengambil langkah hukum. Dia pun meminta masyarakat tidak mengambil informasi sepihak.

“Sampai saat ini rencana itu belum ada,” ujarnya.

“Ini kan edukasi juga pada masyarakat, supaya jangan ambil informasi sepihak dan itu sudah kemarin disampaikan secara jelas oleh Bapak Presiden. Apa yang beliau sampaikan itu menurut saya sesuatu yang sudah clear,” sambung Ari.

Mengenai kemungkinan DPR menggunakan hak interpelasinya terkait persoalan itu, Ari mengatakan itu adalah ranah DPR.

“Saya kira itu ranahnya DPR ya. Saya tidak berkomentar soal itu,” ucapnya.

Begitu juga dengan pengakuan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyatakan pernah dimarahi Presiden Jokowi gegara melaporkan kasus ‘papa minta saham’. Ari enggan berkomentar terkait munculnya pengakuan-pengakuan itu. Dia justru mempertanyakan kenapa pengakuan itu muncul jelang Pemilu 2024.

“Saya kira kita bisa memahami, karena konteks saat ini kan konteks kontestasi politik dalam pemilu. Sehingga bisa dipertanyakan apa kepentingan di balik ini,” kata Ari. (*)

Putra bungsu Jokowi tersebut pun menantang mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menuduh untuk menunjukkan bukti tuduhan tersebut.

“Kasih buktinya, sudah begitu aja. Kok repot amat,” kata Kaesang di Surabaya, Sabtu, 2 Desember 2023.

Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menceritakan pengalamannya dimarahi Presiden Jokowi karena mengusut korupsi megaproyek e-KTP yang menyebabkan Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto (Setnov) dijebloskan ke dalam penjara.

Awalnya Agus menceritakan dirinya dipanggil Jokowi seorang diri tanpa empat komisioner KPK lainnya ke Istana Negara, Jakarta.

“Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Saya heran, biasanya dipanggil berlima. Dan, dipanggilnya bukan (masuk pintu) melalui wartawan,” kata Agus dalam program Rosi, Kompas TV, Kamis, 30 November 2023 malam.

Begitu di dalam Istana Negara, Agus menyebutkan Presiden Jokowi berteriak dengan mengucapkan kalimat ‘Hentikan!’.

Agus yang mendengar teriakan Jokowi itu bingung dengan maksud ucapan sang presiden. Belakangan dia mengetahui yang dimaksud Jokowi adalah menghentikan pengusutan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

“Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang diminta dihentikan itu adalah kasus Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP,” ungkap Agus.

Namun, dia tidak menuruti permintaan Jokowi untuk menghentikan kasus tersebut. Apalagi, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan.

“Sprindik dikeluarkan tiga minggu sebelumnya. Saat itu KPK tidak memiliki kewenangan meng-SP3-kan kasus, jadi tidak mungkin saya menghentikannya,” jelasnya.

“Karena tugas di KPK seperti itu, makanya saya tidak perhatikan (perintah Jokowi) itu. Saya jalan terus,” sambung Agus Rahardjo. (*)

Awalnya Agus menceritakan dirinya dipanggil Jokowi seorang diri tanpa empat komisioner KPK lainnya ke Istana Negara, Jakarta.

“Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Saya heran, biasanya dipanggil berlima. Dan, dipanggilnya bukan (masuk pintu) melalui wartawan,” kata Agus dalam program Rosi, Kompas TV, Kamis, 30 November 2023 malam.

Begitu di dalam Istana Negara, Agus menyebutkan Presiden Jokowi berteriak dengan mengucapkan kalimat ‘Hentikan!’.

Agus yang mendengar teriakan Jokowi itu bingung dengan maksud ucapan sang presiden. Belakangan dia mengetahui yang dimaksud Jokowi adalah menghentikan pengusutan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

“Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang diminta dihentikan itu adalah kasus Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP,” ungkap Agus.

Namun, dia tidak menuruti permintaan Jokowi untuk menghentikan kasus tersebut. Apalagi, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan.

“Sprindik dikeluarkan tiga minggu sebelumnya. Saat itu KPK tidak memiliki kewenangan meng-SP3-kan kasus, jadi tidak mungkin saya menghentikannya,” jelasnya.

“Karena tugas di KPK seperti itu, makanya saya tidak perhatikan (perintah Jokowi) itu. Saya jalan terus,” sambung Agus Rahardjo.

Korupsi e-KTP

Untuk diketahui, kasus e-KTP berawal saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di tahun 2009 merencanakan pengajuan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP), salah satu komponennya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pemerintah pun menargetkan pembuatan e-KTP selesai di tahun 2013. Proyek tersebut merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan Indonesia.

Lelang e-KTP dimulai tahun 2011 dan diindikasikan bermasalah karena ditemukan terjadi mark up anggaran.

KPK kemudian menemukan adanya praktik kongkalingkong secara sistemik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, anggota DPR, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2012.

Akibat korupsi berjamaah ini, kerugian yang dialami negara mencapai Rp2,3 triliun.

Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini beberapa pelaku sudah divonis bersalah yaitu Setya Novanto, dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung, dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga merupakan keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Pelaku lainnya adalah Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR RI Markus Nari. (*)