Selain harus sesuai dengan kandungan gizi, lanjut kata Waka BGN, Ahli Gizi juga perlu memahami harga bahan baku pangan, sehingga dapat memilih bahan baku pangan yang bagus dengan harga terjangkau.

Dengan pemahaman ini, dikatakan Nanik, program MBG bisa menjadi instrumen pengendali harga bahan baku pangan di tengah masyarakat.

“Karena itu, para Ahli Gizi yang bertugas di dapur-dapur MBG untuk tidak hanya sekadar textbook minded, yakni hanya memakai bahan baku pangan yang itu-itu saja, dan sekadar mencontoh dari buku-buku acuan, sementara saat itu justru terjadi kelangkaan bahan baku,” ujar Waka BGN dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Waka BGN mengatakan pemakaian terbesar adalah pakcoy, wortel, buncis, kacang, kemudian selada, timun kadang-kadang.

“Nah kalau anda hanya di situ mengukurnya, hanya text book saja, maka akan terjadi kelangkaan produk-produk tadi dan harganya akan melejit,” kata Nanik.

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu meminta para Ahli Gizi menghitung kandungan gizi bahan baku pangan apa saja yang mirip dengan bahan baku pangan di buku acuan.

Dia menambahkan jangan sampai mereka menyusun menu yang itu-itu saja. Sebab, kata Nanik, pemakaian terus-menerus dalam jumlah banyak bisa memicu lonjakan harga.

Padahal dengan Program MBG, seharusnya nasib petani bisa tertolong. “Saat harga kentang turun, petani Wonosobo nangis, petani di Bandung itu nagis, Saya minta ke Pak Sony (Waka BGN Sony Sonjaya), instruksikan seluruh Ka SPPG menggunakan kentang. Pernah kan? Nah, akhirnya harga kentang bisa naik. Sebaliknya kalau anda lihat harga di pasar sudah tinggi, tinggalkan. Pakai produk yang lain, supaya harga itu tidak terus tinggi,” kata Nanik.

Menurut Nanik salah satu misi dari Program MBG adalah mengendalikan harga bahan baku pangan di pasaran. Sebab, jika harga bahan baku pangan tidak dikendalikan maka akan terjadi inflasi.

“Ahli Gizi, tolong diperhatikan, ya… Kita punya misi untuk menstabilkan harga komonnditas, agar tidak melejit dan juga agar tidak terlalu jatuh,” kata Nanik.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang dalam keterangannya di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025).

“Kan, kita punya dana, ada yang kita ambil misalnya dari operasional, kejadian luar biasa, dan macam-macam itu pasti kita sediakan, itu full dari BGN, semua ditanggung (biaya pengobatan), contoh di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ada tagihan Rp350 juta dari rumah sakitnya, kita bayar semua, bahkan kemarin berapa miliar sudah kita siapkan,” kata dia.

Ia menegaskan, BGN tidak membebankan sepeser pun biaya pengobatan kepada orang tua, sekolah, maupun pemerintah daerah untuk kasus-kasus keracunan MBG.

“Kita tidak duduk apapun pada orang tua atau kepada pemerintah daerah, jadi nanti tinggal pihak rumah sakit memanggil kami ke BGN,” ujar dia.

Nanik juga menekankan penerapan standar operasional baru di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni seluruh koki harus memiliki sertifikat dari lembaga resmi, baik dari asosiasi koki maupun lembaga pangan resmi untuk menekan kasus-kasus keracunan MBG.

“Kalau di dunia chef itu ada berbagai asosiasi, lembaga pangan, biasanya dari asosiasi chef sendiri mereka ini sebetulnya chef-chef yang sudah kerja, misalnya di restoran-restoran itu sudah punya sertifikasinya karena mereka harus punya sertifikat, kalau tidak punya maka tidak boleh masuk, nah kalau yang tidak punya sertifikasi ini dia biasanya mengikuti tes dulu, pendidikan dulu, tiga bulan lalu mereka bisa memperoleh sertifikasi,” paparnya.

Selain itu, untuk menangani kasus keracunan MBG, BGN telah memberhentikan sementara SPPG yang terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP) mulai dari penghentian operasional hingga penghentian kepala SPPG.

“SPPG diberhentikan dan kepala SPPG juga diberhentikan. Kami serius menangani hal ini, langsung kita tutup, kita akan tegas dalam hal ini dan tidak main-main lagi karena semua kalau mengikuti petunjuk teknis, dapur ini sangat higienis dan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tuturnya.

Nanik juga menekankan, satu nyawa sangat berharga. Oleh karena itu, BGN dengan tegas akan menutup operasional MBG seperti kejadian KLB di Bandung Barat yang mengakibatkan ribuan siswa keracunan.

“Kita sudah bekerja sama dengan kepolisian, Badan Inteligen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan. Di Bandung Barat ada dua dapur, pemilik satu yayasan, ini kita lagi investigasi, dapur sudah ditutup. Satu nyawa pun BGN sangat perhatian, satu nyawa sangat berarti bagi kami,” ucap Nanik.

Namun, beberapa ahli menilai hal tersebut keliru. Dikutip dari Detik Health, pakar gizi di Instalasi Instalasi Pelayanan Gizi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr Cipto Mangunkusumo Inti Makaryani, S.Gz, menekankan nasi masih dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan karbohidrat dan glukosa yang baik.

“Tidak disarankan pasien hanya makan buah dan sayur, tapi, nasi tidak. Di dalam nasi itu ada karbohidrat yang tetap diperlukan untuk tubuh, dia ada glukosa yang baik untuk otak dan energi,” kata Inti dalam diskusi daring, Senin (22/7/2024).

Selama dikonsumsi dalam batas wajar dan sesuai kebutuhan tubuh, nasi tetap dianjurkan. Inti mencontohkan, misalnya seseorang memerlukan asupan 1.700 kalori, maka saat sarapan pengidap diabetes bisa mengonsumsi nasi putih sebanyak 100 gram atau sama dengan 3 hingga empat gelas.

Namun, bila memang ingin sepenuhnya menghindari nasi, masyarakat diimbau tetap memilih asupan karbohidrat lain seperti roti hingga singkong.

“Jadi, penukar itu adalah saat kita mengganti makanan dengan kelompok yang sama. Misal saya mau nasi putih, tapi di sana hanya ada roti, itu bisa diganti dengan roti putih untuk pagi hari atau kalau mau singkong rebus, itu juga bisa, jadi disesuaikan dengan kelompok bahan pangannya,” pungkas dia.