JAKARTA, Eranasional.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengaku sedih setelah FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

“Ya sedih lah, enggak ada kata-kata lain. Bahwa Indonesi di-banned untuk tidak melakukan (tuan rumah Piala Dunia) U-20,” ujar Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023) malam.

Terkait perjuangan penggawa Timnas U-20 yang sudah disiapkan untuk Piala Dunia, Sahroni tidak mau menjawab banyak.

Menurutnya nantinya hal tersebut bakal disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Terlebih Erick Thohur sedang berada di Qatar menemui Presiden FIFA Gianni Infantino.

“Nanti setelah Pak Erick kembali kita akan lebh menyemangati langkah-langkah,” jelasnya.

Diketahui, batalnya Indonesia menggelar Piala Dunia karena ada pihak, termasuk PDIP yang menolak timnas Israel bermain di Tanah Air.

Kepastian Indonesia batal menggelar Piala Dunia U-20 2023 setelah FIFA melaluiblaman resminya, Rabu (29/3/2023) mengumumkan pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah.

“Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U-20 World Cup 2023™,” bunyi pertanyaan FIFA yang disiarkan di laman resminya.

Meski demikian FIFA belum mengumumkan negara mana yang bakal menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U -20.

“Tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya,” bunyi pertanyaan FIFA yang disiarkan di laman resminya.

“FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI, bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Widodo, dalam proses transformasi sepakbola Indonesia pascatragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI, di bawah kepemimpinan Presiden Thohir.”

“Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat.”

Eranasional.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni turut menyoroti kasus pemerkosaan belasan santriwati oleh Herry Wirawan di Bandung beberapa waktu lalu.

Lewat sebuah unggahan yang ia bagikan di akun Instagramnya, politikus Partai NasDem tersebut mendesak agar Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU PKS segera disahkan.

“UU PKS ini Super wajib disahkan…” tulis Ahmad Sahroni dalam unggahan tersebut seperti dikutip Suara.com, Sabtu (11/12/2021).

Lebih lanjut Ahmad Sahroni merasa khawatir apabila RUU PKS tak kunjung disahkan maka ditakutkan akan terjadi banyak kasus serupa.

“Bayangkan kalau nggka segera disahkan… semakin banyak kejadian memilukan…” lanjutnya.

Dalam unggahan tersebut, Ahmad Sahroni juga membagikan tangkapan layar sebuah artikel berita yang memuat informasi tentang kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Bandung dan Tasikmalaya.

Sebelumnya, pemerintah diketahui telah meminta DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Kekinian nama RUU tersebut diketahui berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Brian Sriprahastuti, dalam agenda KSP Mendengar bersama pimpinan Ormas, LSM, OKP, dan unsur lembaga sipil lainnya, di Kota Banda Aceh, Senin (25/10/2021).

“Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PPPA untuk menindaklanjuti percepatan pengesahan RUU PKS di DPR,” ujar Brian.

Seperti diketahui, RUU PKS diusulkan sejak 2016. Namun karena terjadi pergulatan dan kekuatan yang tidak seimbang di DPR, RUU PKS sempat mengambang hingga akhirnya kembali masuk Prolegnas pada Januari 2021.

Agar pembahasan RUU PKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan, KSP menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas Kementerian/Lembaga percepatan RUU PKS.

“Gugus tugas ini beranggotan KSP, Kemenkum HAM, Kemen PPA, Kejagung, dan Polri ini. Tugasnya mengawal kinerja politik, aspek substansi, dan komunikasi media,” ucap Brian.

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, angkat bicara mengenai langkah Kejaksaan Agung yang mengeluarkan Pedoman No.18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui proses rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang diberlakukan sejak 1 November 2021.

Menurut Sahroni, apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin merupakan langkah yang tepat. Sebab hal ini memang tengah sangat dibutuhkan, mengingat overkapasitas lapas yang terjadi di banyak daerah di Indonesia.

“Saya menyambut baik keputusan ini karena memang kami di Komisi III juga sudah berkali-kali menyuarakan agar para napi narkoba lebih baik direhabilitasi saja. Masalahnya, lapas kita sudah sangat penuh, dan yang perlu dipenjara menurut saya cukup pengedar,” kata Sahroni kepada wartawan, yang dikutip Selasa 9 November 2021.

Menurut Sahroni, pengguna Narkoba memang sebaiknya direhabilitasi. “Pengguna baiknya direhab agar tidak kembali lagi ke narkoba. Jadi menurut saya, rehabilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi jawaban yang tepat dalam menangani kasus penggunaan narkoba. pedoman ini sudah sangat kita tunggu-tunggu,” kata Sahroni.

Selain itu, Sahroni juga menyampaikan bahwa pedoman dari kejaksaan itu akan sangat membantu Kemenkumham dalam menekan permasalahan over capacity lapas yang selama ini belum kunjung selesai. Beliau juga optimis bahwa pedoman baru ini akan membantu para pengguna narkoba untuk pulih dari kecanduannya.

“Pertama, tentunya pedoman ini akan berimplikasi positif pada penyelesaian masalah overcapacity di lapas kita. Di sisi lain, tentunya dengan direhab, para napi narkoba mendapatkan layanan baik fisik maupun mental yang dibutuhkan untuk lepas dari jeratan narkoba,” ujarnya.

Sahroni menambahkan, “Mereka juga akan didampingi oleh profesional. Ini tentunya lebih bermanfaat daripada menjebloskan mereka ke penjara yang sudah kepenuhan dan sulit diawasi,” ujar Sahroni.

Jakarta – Belakangan ini, muncul laporan dari sebuah LSM soal Jaksa Agung ST, Burhanuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jaksa Agung diduga melakukan pelanggaran izin perkawinan dan melakukan poligami.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya. Sahroni menyebut, jangan sampai dugaan ini mengganggu kinerja kejaksaan yang justru tengah menunjukkan prestasi baik.

“Kinerja Kejaksaan Agung di bawah ST Burhanuddin tengah menunjukkan prestasi yang luar biasa, mulai dari pengungkapan berbagai kasus korupsi besar, transformasi digital di kejaksaan, hingga penyelamatan aset negara hingga triliunan rupiah. Jadi sangat beralasan jika jaksa agung diserang oleh banyak pihak, karena memang beliau kerjanya bagus dan ganas,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (6/11).

Sahroni juga meminta kepada Jaksa Agung agar tetap fokus bekerja demi menegakkan hukum di tanah air. Menurutnya, semakin tinggi pencapaian seseorang, maka akan makin besar juga tantangan yang dihadapi.

“Tidak perlu dipusingkan oleh isu seperti ini. Sebaiknya jaksa agung tetap fokus saja meningkatkan kinerjanya yang sudah sangat baik. Memang semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Jadi konsisten saja membuktikan kinerja dengan prestasi,” kata Sahroni.