Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan proyek tersebut disiapkan sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir,” kata AHY dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

AHY menjelaskan, ancaman banjir rob, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, hingga penurunan permukaan tanah memerlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan.

Karena itu, pembangunan Giant Sea Wall dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan wilayah pesisir.

Selain berfungsi sebagai perlindungan pantai, proyek tersebut juga membuka peluang kerja sama internasional di berbagai sektor, mulai dari teknologi perlindungan pesisir, rekayasa pantai, sistem operasional, hingga penelitian dan pengembangan.

AHY menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan hanya sebatas pembahasan dan komitmen.

“Kita perlu bergerak dari dialog menuju aksi, dari kerangka kerja menuju proyek nyata, dan dari komitmen menuju hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah mencatat sekitar 50 juta penduduk bermukim di kawasan Pantura Jawa yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional.

Sejumlah wilayah seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal termasuk daerah yang rentan terdampak banjir rob akibat kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah.

Melalui pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah berharap perlindungan terhadap masyarakat, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir dapat semakin diperkuat di tengah ancaman perubahan iklim yang terus meningkat. []

Pernyataan itu disampaikan AHY saat membuka Musyawarah Nasional Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5/2026). Dalam forum tersebut, AHY berbicara mengenai pentingnya koneksi, kolaborasi, dan kepemimpinan di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

AHY menilai, masih ada kecenderungan di dalam birokrasi pemerintahan di mana masing-masing kementerian atau lembaga merasa memiliki peran paling penting dibanding institusi lainnya. Kondisi itu kemudian memunculkan persaingan dalam memperebutkan porsi anggaran negara yang lebih besar.

Menurut dia, pola pikir sektoral seperti itu tidak seharusnya terus dipelihara karena seluruh kementerian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Masalahnya sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi, antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego,” ujar AHY.

Ia kemudian menambahkan bahwa ego sektoral menjadi tantangan yang paling sering muncul dalam proses pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah.

“Yang paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal, tujuannya sama,” sambungnya.

]]> https://eranasional.com/102131/ahy-ingatkan-bahaya-ego-sektoral-di-pemerintahan-prabowo/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/97808/merry-riana-dan-komunitas-tionghoa-sambut-kta-demokrat-ahy-rumah-perjuangan-baru https://eranasional.com/97808/merry-riana-dan-komunitas-tionghoa-sambut-kta-demokrat-ahy-rumah-perjuangan-baru#respond Mon, 09 Feb 2026 14:46:03 +0000 https://eranasional.com/97808/merry-riana-dan-komunitas-tionghoa-sambut-kta-demokrat-ahy-rumah-perjuangan-baru Jakarta, ERANASIONAL.COM – Merry Riana, sosok yang selama ini dikenal sebagai motivator, pengusaha, sekaligus penulis, kini resmi menambah satu babak baru dalam perjalanan hidupnya: politik. Dengan mengenakan seragam biru khas Partai Demokrat, ia menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

Acara tersebut bukan hanya sekadar seremoni. Lebih dari 40 tokoh dari komunitas Tionghoa turut bergabung bersama Demokrat pada hari yang sama. Hal ini menandai semakin beragamnya latar belakang kader yang memperkuat barisan partai. AHY dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan haru atas kehadiran Merry Riana dan rombongan.

“Mudah-mudahan semakin banyak lagi saudara-saudara kita, masyarakat, dan bangsa yang bergabung dalam perjuangan bersama Demokrat,” ujar AHY.

Dalam kesempatan itu, Merry mengaku sempat gugup sebelum resmi menerima KTA. Ia bahkan menceritakan bahwa sebelumnya sempat berkunjung ke kantor AHY untuk berbincang.

“Hari ini saya deg-degan sekali, rasanya seperti memulai lembaran baru, hidup baru, seperti pernikahan. Memakai seragam baru, saya tahu ini adalah satu keputusan yang akan mengubah hidup saya dan Alva selamanya,” ungkapnya.

Merry menekankan bahwa langkahnya bergabung dengan Demokrat bukan keputusan instan. Ia melihat partai ini sebagai wadah perjuangan yang sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang.

“Saya menemukan sebuah rumah untuk saya berjuang, dan rumah perjuangan itu namanya Partai Demokrat,” tegasnya.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra bersama Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kamis (11/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Menko AHY juga menyampaikan duka cita mendalam atas banyaknya korban serta besarnya kerusakan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus bergerak di lapangan, termasuk dirinya yang sudah dua kali meninjau langsung wilayah terdampak dalam 10 hari terakhir.

“Tadi malam saya baru kembali dari kunjungan ke daerah bencana. Sebelumnya, kurang lebih 10 hari yang lalu di awal-awal bencana, saya juga sempat datang secara langsung. Tentunya para menteri yang lain juga melakukan hal serupa untuk bisa melihat dengan kepala sendiri sekaligus memastikan bahwa bukan hanya mengidentifikasi kerusakan, melainkan juga segera bekerja,” ujarnya.

Sebagai Menko yang membawahi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY memastikan koordinasi antar-kementerian dilakukan secara ketat, terutama terkait pembukaan akses, evakuasi warga, penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan jalur logistik.

“Langkah-langkah taktis di lapangan difokuskan untuk mengevakuasi korban, menyelamatkan warga, termasuk memastikan tidak ada yang tidak mendapatkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Secara paralel, kita berupaya sekuat tenaga untuk menghubungkan kembali jalur-jalur transportasi, terutama untuk bantuan logistik dan medical supplies ke daerah terisolasi,” kata Menko AHY.

Berdasarkan data terakhir, banjir dan longsor telah menimpa 52 kabupaten/kota di tiga provinsi dengan dampak kerusakan sangat luas, baik pada infrastruktur dasar maupun sektor permukiman.

Deputi Koordinasi Bidang Konektivitas, Odo R.M. Manuhutu menjelaskan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang emisi terbesar ketiga, dengan kontribusi sekitar 22 persen. Karena itu, penurunan emisi tidak dapat dicapai tanpa transformasi signifikan di sektor ini.

“Untuk memastikan sektor ini dapat berkontribusi sebesar 5% hingga 6,5%, Indonesia telah mengintegrasikan mandat dekarbonisasi ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (16/11).

Deputi Odo juga menegaskan bahwa pemerintah telah memasukkan mandat dekarbonisasi ke dalam RPJP, RPJM, dan Renstra Kementerian Perhubungan. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Pemerintah telah menyusun roadmap pengembangan subindustri SAF dan menargetkan implementasi minimal satu persen penggunaan SAF di beberapa bandara pada 2027.

“Kami akan memulai dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bali karena 80 persen lalu lintas internasional berasal dari dua bandara tersebut. Melalui mandat nasional ini, Indonesia akan memantau penggunaan SAF dan mengendalikan keterjangkauan tarif penerbangan. Indonesia juga akan memperkuat ekosistem SAF sejalan dengan visi Presiden Prabowo terkait ketahanan energi, termasuk melalui investasi di dunia pendidikan,” jelasnya.

Terkait perkembangan signifikan Indonesia dalam dekarbonisasi transportasi, Deputi Odo menyampaikan bahwa pada 2023 sektor transportasi berhasil menurunkan emisi sebesar 4,8 juta ton CO₂, terutama berkat pembangunan jalur ganda kereta api di Jawa bagian utara dan pengembangan jalur kereta di Sumatra. Pemerintah juga memperluas layanan Bus Rapid Transit (BRT), meningkatkan konektivitas perkeretaapian di kawasan Jabotabek–Karawang, serta mengoptimalkan potensi Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang diproyeksikan menurunkan emisi hingga 95 persen.

“Bahkan saat ini saya berbicara dari Bandung menggunakan kereta cepat. Waktu tempuh yang jauh lebih singkat menggambarkan efisiensi transportasi yang ingin kita capai bersama,” kata Deputi Odo.

Selain capaian teknis, pemerintah juga tengah merampungkan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional yang akan mengintegrasikan seluruh kerangka hukum lintas moda transportasi. RUU ini akan mengatasi fragmentasi regulasi, memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan, dan menjadi fondasi bagi sistem transportasi yang efisien, saling terhubung, dan rendah karbon, termasuk penyusunan peraturan turunannya.

“Saat ini setiap moda punya undang-undang sendiri. Dengan RUU ini, kami ingin memberi kepastian dan koherensi kebijakan, termasuk menegaskan komitmen menuju nol emisi sektor transportasi pada 2050–2060,” jelasnya.

Peta Jalan Dekarbonisasi

Pemerintah juga sedang menyelesaikan peta jalan dekarbonisasi transportasi terintegrasi, dengan target rampung Januari 2026. Dokumen ini mencakup baseline, target penurunan emisi, aksi mitigasi, serta dashboard pemantauan dan pelaporan. Town hall meeting pertama akan digelar pada akhir Januari 2026 bersama seluruh pemangku kepentingan.

Deputi Odo menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk tim nasional untuk akselerasi pengembangan industri SAF, yang terdiri dari kelompok kerja suplai, permintaan, dan enabler. Fokus awal tim adalah penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku untuk menghasilkan SAF tersertifikasi ISCC bagi penerbangan komersial.

Menanggapi pertanyaan mengenai strategi jangka pendek dan menengah setelah penerbangan perdana SAF bersama Pelita Air, Deputi Odo menegaskan bahwa pemerintah akan mewajibkan produsen biofuel menjaga pasokan melalui Domestic Market Obligation serta menyiapkan formula harga untuk memastikan stabilitas.

“Mandat penggunaan SAF baru satu persen, jadi pengaruhnya terhadap harga avtur belum signifikan. Yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan penerimaan publik. Seperti teknologi baru lainnya, harga akan turun seiring meningkatnya skala,” jelasnya.

Hal itu dikatakan AHY saat meninjau langsung progres pembangunan jalan tersebut pada Jumat (14/11/2025).

Dalam peninjauan, Menko AHY menegaskan bahwa Lintura memiliki dampak strategis besar terhadap efisiensi mobilitas masyarakat dan rantai pasok. Ia menyampaikan bahwa ruas ini mampu memangkas separuh waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju Kedindi Reo.

“Jalan Lintas Utara Flores ini akan sangat signifikan mengurangi waktu tempuh. Bisa separuhnya, dari 6–7 jam menjadi 3–4 jam saja,” jelas Menko AHY.

Dari total panjang 141 kilometer, masih terdapat 88 kilometer yang belum beraspal. Pemerintah memastikan seluruh pengerjaan berjalan dengan progres yang terukur.

Pada sesi doorstop, Menko AHY juga menegaskan bahwa rencana pelebaran jalan hingga enam meter akan mendukung arus logistik dan mendorong pertumbuhan sektor jasa transportasi.

“Harapannya, ini akan secara signifikan mengurangi waktu perjalanan. Ini sangat baik bagi masyarakat, bagi logistik, dan juga untuk sektor jasa,” ujarnya.

Menko AHY menambahkan, sektor pariwisata serta potensi pertanian dan peternakan di utara Flores akan mendapatkan manfaat luas ketika ruas Lintura tersambung sepenuhnya.

“Sebetulnya banyak potensi pariwisata bukan hanya di Labuan Bajo, melainkan juga di sepanjang Utara Flores. Semua potensi itu bisa kita kembangkan ke depan,” tuturnya.

Terkait anggaran, pemerintah memastikan bahwa desain teknis telah disiapkan dan akan masuk dalam usulan anggaran tahun 2026–2027.

“Sudah ada desain kurang lebih sekitar Rp75 miliar dan Rp73 miliar, total sekitar Rp150 miliar untuk panjang 140 kilometer, yang akan kita usulkan di 2026 dan 2027,” jelas Menko AHY.

Menutup keterangannya, Menko AHY menegaskan pentingnya penataan ruang yang tertib sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus merespons keluhan pemerintah daerah mengenai pelanggaran tata ruang.

“Kita mengedepankan tata ruang. Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Mengapa? Karena kalau tidak berpijak pada tata ruang, maka pembangunan bisa semrawut dan mengakibatkan bencana maupun kerusakan lingkungan,” pungkasnya.

Setelah mengunjungi Atambua, Kabupaten Belu, dan berkegiatan di Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Menko AHY melanjutkan perjalanan ke Pulau Rote sebelum akhirnya mendarat di Labuan Bajo.

Menko AHY memaparkan bahwa Bandara Komodo telah mengalami peningkatan signifikan arus penumpang pascapandemi, bahkan mendekati batas kapasitas maksimum.

“Tadi kami mendapatkan penjelasan bahwa Bandara Internasional Komodo ini terus berupaya meningkatkan arus pariwisata, arus penerbangan masuk dan keluar dari Labuan Bajo. Yang menggembirakan, setelah COVID terjadi peningkatan yang signifikan. Dari kapasitas bandara 1,1 juta penumpang per tahun, ini rasanya sudah bisa dicapai, bahkan dilampaui,” ujar Menko AHY.

Beliau menambahkan bahwa hingga Oktober dan November, dan memasuki Desember, jumlah penumpang diperkirakan terus meningkat. “Artinya perlu kapasitas yang lebih lega lagi karena saat ini sudah sangat optimal pemanfaatannya. Dengan penguatan dan perluasan kapasitas, kita harapkan semakin banyak wisatawan yang datang, baik domestik maupun internasional,” lanjutnya.

“Karena Labuan Bajo adalah destinasi pariwisata berkelas dunia. Semakin banyak yang datang, semakin baik bagi ekonomi Labuan Bajo, Manggarai, dan NTT secara umum. Masyarakat juga bisa terlibat dalam berbagai jenis usaha, termasuk ekonomi kreatif dan UMKM,” jelas Menko AHY.

Terkait perkembangan usulan pengembangan bandara, Menko AHY menegaskan bahwa usulan tersebut sudah diajukan dan kini tinggal dipantau untuk mendukung percepatan pertumbuhan sektor pariwisata.

“Sektor pariwisata sangat bergantung pada infrastrukturnya—kemampuan bandara, terminal, juga jaringan jalan yang kita harapkan dapat mempercepat perjalanan siapa pun yang datang ke Labuan Bajo maupun NTT. Artinya, kami ingin memberikan dukungan di situ, dan tadi sudah sangat jelas apa yang menjadi visi-misi pengembangan Bandara Komodo,” ujar Menko AHY.

Saat meninjau terminal, Menko AHY juga memberikan penilaian langsung terkait kondisi pelayanan dan fasilitas bandara.

“Secara umum bagus. Yang saya senang, banyak sekali gerai UMKM yang menampilkan produk khas NTT. Tadi saya dilaporkan juga seating atau kapasitas ruang tunggu cukup baik. Tetapi memang karena terbatasnya ruang atau dimensi yang ada, kita harus menambah kapasitas supaya tidak terasa sesak,” tuturnya.

AHY menyebut keputusan itu sebagai langkah penting untuk menyatukan sejarah dan menghormati semua kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pendahulunya. Gus Dur dan Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, telah memberikan sumbangsih luar biasa bagi Indonesia semasa hidupnya,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11).

Menurut AHY, pengakuan negara terhadap jasa para presiden terdahulu merupakan tanda kedewasaan bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan adil, tanpa terjebak pada perbedaan politik masa lalu.

“Setiap era memiliki tantangan dan konteksnya sendiri. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan mereka, memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan memastikan rakyat hidup sejahtera,” kata AHY.

Ia mencontohkan ketika menjabat sebagai Presiden RI, SBY juga memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-1 Soekarno.

“Tentu ada pro dan kontra, terapi Bapak SBY ketika melihat secara komprehensif melalui mekanisme yang berlaku. Sebagai manusia biasa, Bung Karno pasti ada kekurangannya juga, tetapi kontribusinya kepada negara, tidak mungkin dilupakan. Itulah yang membuat pak SBY. yakin untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno,” tandas AHY

Nama Soeharto dan Gus Dur masuk dalam usulan yang akan mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun ini. Adanya nama Soeharto menimbulkan pro dan kontra.

Hal itu dikatakan oleh AHY putra sulung dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri peluncuran buku The Mentor: 9 Purnama di Sisi SBY karya motivator Merry Riana di. Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2025) malam.

Buku tersebut ditulis berdasarkan pengalaman Merry selama mendampingi Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga merupakan ayah AHY.

“Tidak selalu mudah untuk menyandang nama Yudhoyono. Saya, adik saya, dan keluarga kecil kami tentu tidak selalu mudah untuk menyandang nama besar Yudhoyono. Walaupun tentu kami sangat bersyukur karena banyak kemuliaan yang kami dapatkan dalam perjalanan hidup,”ujar AHY.

AHY menuturkan, sering kali keberhasilannya dianggap semata-mata karena memiliki nama Yudhoyono. Sebaliknya, ketika ia mengalami kegagalan, nama keluarganya pun kembali disorot dan dijadikan bahan cibiran.

“Ketika mendapatkan hal-hal baik atau prestasi, biasanya langsung dikaitkan dengan keberuntungan karena punya nama Yudhoyono. Tapi ketika mengalami kegagalan juga dicibir karena dianggap tidak bisa menjaga nama besar Yudhoyono,” ungkapnya.

Putra sulung SBY itu mengaku sempat merasa getir dan ingin protes terhadap berbagai penilaian tersebut. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa semua itu merupakan bagian dari doa kedua orang tuanya.

“Setelah saya menyadari, mungkin ini adalah jawaban Tuhan atas doa kedua orang tua kami, khususnya ayah kami, Bapak SBY, yang kurang lebih seperti ini: ‘Ya Tuhan, jangan berikan anak-anakku jalan yang mudah, tetapi berikanlah tantangan dalam kehidupan, sekaligus kekuatan agar mereka mampu melampauinya dengan ikhlas, tegar, dan sabar’,” ujarnya.

AHY mengatakan bahwa ia dan keluarganya menerima segala tantangan itu dan memaknainya sebagai takdir.

“Itulah doa seorang ayah yang kemudian dikabulkan. Karena itu, kamu akhirnya tersenyum dan menerima bahwa itulah takdir kami,” tandas AHY.

Buku ‘The Mentor 9 Purnama di Sisi SBY’ merupakan karya yang menghubungkan dua generasi Pemimpin dan karya istimewa Merry Riana di tahun 2025.

Acara peluncuran buku ini dihadiri langsung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi sosok utama dalam buku tersebut.

Tidak hanya itu, launching buku tersebut dihadiri oleh Wapres ke-11 RI Budiono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berserta istrinya, Annisa Pohan Yudhoyono, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad, Wamen ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Darmawan, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Saintek) Stella Christi.

Hadir pula Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Eddy Baskoro Yudhoyono berserta istri, Aliya Rajasa Yudhoyono serta Putra Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie.

“Karya yang tentunya merekam sembilan bulan kebersamaan serta bagaimana proses pembelajaran langsung bersama Presiden ke-6 kita yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” jelas Merry Riana di Jakarta, Senin malam.

Namun berbeda dari biografi politik, buku ini menghadirkan sisi yang lebih manusiawi lalu inspiratif, serta karya ini menggambarkan perjalanan lintas generasi antara seorang pemimpin bangsa dengan seorang murid yang belajar tentang arti nilai, ketenangan, dan kepemimpinan moral.

“Wah tentunya ini sangat spesial dan saya bersyukur sekali mendapat kesempatan untuk belajar langsung dari Bapak SBY, yang tentunya tidak hanya sekedar sebagai Presiden, tetapi sebagai pribadi yang bijak, rendah hati, dan selalu dan terus mencintai bangsa,” tuturnya.

Ada yang menarik, Merry Riana juga mengungkapkan hadirny lukisan ‘The Light of Hope’ merupakan Sentuhan Personal dari SBY yang membuat buku ini tentunya menjadi istimewa.

“Sampulnya menampilkan lukisan asli karya Pak SBY sendiri berjudul The Light of Hope dan menariknya ini merupakan lukisan pertama beliau dalam dimensi potret, sekaligus lukisan pertama yang dijadikan sampul buku “ rincinya.

Menurutnya karya lukisan ini melambangkan keseimbangan hidup dan kedamaian batin serta juga menjadi cerminan semangat bukuimi.

“Nah ditengah-tengah bahwa keterbatasan, harapan harus terus dan tetap menyala,” tegasnya.

Buku ini Miliki Makna

Sementara itu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan buku ini memiliki makna mendalam serta menjadi sebuah karya yang memantulkan kembali perjalanan hidupnya sebagai manusia dan pemimpin.

“A beautiful book dan so beautiful, jujur saya membaca buku ini sampai teraduk-aduk hati dan pikiran saya, nah di bagian Purnama ke-6, saya menangis, karena penggambaran yang benar-benar menyentuh sehingga seperti hidup kembali. Saya bersyukur ada seorang tokoh muda menulis kisah ini dengan niat dan tujuan yang baik,” jelasnya.

SBY berharap kehadiran buku ini menjadi simbol hubungan lintas generasi antara dua sosok yang sama – sama mencintai Indonesia.

“Harapannya mampu memberi inspirasi bagi para pembaca khususnya generasi muda sehingga nantinya menemukan kembali makna kepemimpinan yang berakar pada integritas, ketulusan, dan cinta terhadap bangsa,” tandas SBY.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bandara yang belum beroperasi optimal segera dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas daerah.

Untuk itu, Menko AHY menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur tidak berdiri sendiri tanpa dukungan konektivitas dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

“Saya cukup intensif berkomunikasi, berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan. Bicara interkonektivitas antardaerah ini memang penting, dan ingat kita tidak bisa hanya berbicara Jawa saja. Kita bukan Jawa-sentris, tapi kita memikirkan Aceh hingga Papua,” ujar Menko AHY dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (30/10).

Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau membuat pembangunan transportasi udara menjadi elemen vital dalam pemerataan ekonomi.

“Kita ini negara kepulauan terbesar, 17 ribu pulau, sehingga selain daratan juga kita perbaiki ruas-ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, kota, termasuk untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air, tetapi juga multimoda. Udaranya harus kuat, maritimnya, transportasi lautnya juga harus kuat,” tegasnya.

Menko AHY mengatakan, pemerintah saat ini melakukan sinkronisasi lintas sektor agar setiap bandara yang telah dibangun bisa diintegrasikan dengan pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, dan logistik di daerahnya masing-masing.

“Kita berharap ini bisa juga kita kawal bandara yang belum terlalu optimal agar dapat dioptimalkan, termasuk arahan Presiden. Bagaimana bandara-bandara itu kalau tergelar dengan baik, maka bisa juga meningkatkan sektor pariwisata,” ujar Menko AHY.

Ia menegaskan, penguatan bandara bukan hanya soal moda transportasi, melainkan strategi memperkuat daya saing ekonomi lokal.

“Ini penting, wisatawan yang diharapkan dapat membangun sektor pariwisata, baik mancanegara maupun domestik, juga bisa memutar ekonomi lokal termasuk UMKM dan ekonomi kreatif,” kata Menko AHY.

Dengan pendekatan kolaboratif dan evaluasi berkelanjutan, pemerintah berharap setiap bandara yang telah dibangun dapat menjadi bagian dari sistem konektivitas nasional yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah.

Ia menyebut, percepatan pembangunan wilayah tersebut merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinan.

“Pembangunan kawasan timur Indonesia, khususnya Papua, sudah menjadi perhatian utama Presiden. Saat pertama kali saya diberi mandat, Bapak Presiden secara tegas meminta agar percepatan pembangunan di wilayah timur menjadi fokus kerja Kemenko IPK,” ujar AHY dalam Rapat Koordinasi bersama para gubernur se-Papua di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2025).

AHY menjelaskan, dalam struktur Kemenko IPK, pembangunan tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan kewilayahan dan pemerataan ekonomi. Karena itu, Papua menjadi wilayah strategis yang perlu ditangani dengan pendekatan lintas sektor.

“Spiritnya sudah jelas sejak awal: bagaimana memastikan wilayah timur, terutama Papua, tidak tertinggal dalam pembangunan nasional,” katanya.

Kolaborasi Lintas Kementerian

Sebagai koordinator utama di bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah, Kemenko IPK memimpin koordinasi dengan lima kementerian teknis, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Perhubungan.

“Bicara pembangunan, konektivitas antarwilayah, hingga penataan ruang, semuanya saling terkait dan menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelas putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu.

AHY juga mengapresiasi pembentukan Komite Eksekutif Papua, yang akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian dalam mengeksekusi program prioritas di lapangan.

“Komite ini sangat strategis. Ia akan menjadi perpanjangan tangan untuk memastikan program lintas sektor bisa berjalan sinergis, efektif, dan cepat,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, AHY dan para kepala daerah membahas empat agenda prioritas yang menjadi dasar percepatan pembangunan Papua, yaitu:

1. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru.

3. Percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua sebagai tulang punggung konektivitas darat.

4. Integrasi transportasi udara dan laut guna memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat.

Selain itu, turut dibahas pula pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans Papua, yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Empat agenda besar ini memang tidak bisa tuntas dalam satu kali rapat. Namun, kita sudah memiliki gambaran utuh tentang arah pembangunan Papua ke depan,” pungkas AHY.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono saat menerima audiensi Rektor UI dan Ikatan Alumni UI 2025-2028 serta PP Ikastara 2023-2026 di kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Rabu (22/10).

AHY mengatakan pihaknya akan gagal karena berbeda dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, Australia yang merupakan negara kontinental, fokus di transportasi darat menjangkau semua.

”Kondisi geografis Indonesia didominasi oleh lautan. Maka dari itu perlu diperkuat dermaga, kapal laut dan maskapai penerbangan” ucap AHY.

Maka harus perkuat dermaga, lanjut kata AHY, kapal-kapal laut diperbanyak dan diremajakan, termasuk juga maskapai penerbangan untuk menjangkau semua wilayah Indonesia. Konektivitas ini akan mengubah banyak hal, mengurangi biaya transportasi dan logistik terutama ke Indonesia Timur, mengurangi biaya pembangunan serta ketimpangan antar wilayah,” ujar AHY.

Ia menegaskan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam mengawal realisasi program Asta Cita yang menekankan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pihak akan terus berkomitmen terus memperkuat kerja sama strategis antar lima kementerian yang memiliki peran langsung dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar AHY.

Ia mengaku terus mendorong dan menghadirkan kolaborasi yang erat antar lima kementerian yang berada di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Adapun lima kementerian tersebut meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan; termasuk Kementerian Transmigrasi.

Diketahui, KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan mayoritas saham dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh PT KAI.

“Terkait restrukturisasi utang kereta cepat, hal ini tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh. Kita akan mendengarkan solusi yang ditawarkan secara kesepakatan bersama,” ujar AHY saat memaparkan capaian pembangunan infrastruktur satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, di Kantor Kemenko IPK, Selasa (21/10/2025).

Menanggapi rencana pemerintah memperpanjang jalur kereta cepat dari Jakarta hingga Surabaya, AHY memastikan bahwa persoalan utang KCIC tidak akan menghambat kelanjutan proyek tersebut.

“Selalu ada skema. Berapa dan bagaimana nanti akan terus kita kembangkan. Yang jelas, kita harus terus melakukan creative financing. Seperti pesan Presiden, jangan hanya mengandalkan APBN, tapi libatkan juga pihak swasta,” ungkapnya.

Menurut AHY, pengembangan proyek kereta cepat juga harus membuka ruang bagi semua pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk turut menjadi mitra strategis (stakeholder partner).

“Kami terus berupaya menjelaskan kepada berbagai pihak mengenai potensi ekonomi dari pengembangan proyek ini agar mereka tertarik untuk berinvestasi. Kami juga kerap mengundang mitra multilateral,” jelasnya.

Solusi Bersama Sedang Dibahas

AHY mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah mencari solusi bersama terkait kelanjutan proyek kereta cepat. Sejumlah pertemuan telah digelar, termasuk bersama Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan PT KAI, guna membahas opsi terbaik bagi masa depan KCIC.

“Opsinya belum bisa saya sampaikan secara definitif, karena masih terus dikembangkan. Nantinya, pada saat yang tepat, akan kami jelaskan secara terbuka. Prinsipnya, kita ingin mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan polemik antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta,” tegas AHY.

Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya reaktivasi dan peningkatan kapasitas industri perkeretaapian nasional. Ia menilai, proyek ini harus menjadi momentum kebangkitan industri kereta api dalam negeri.

“Kita tidak hanya ingin membeli dari luar, tetapi juga menghidupkan industri perkeretaapian nasional. Kalau ada permintaan, pasti ada pemasukan, dan ini akan menggerakkan ekonomi kita,” ucapnya.

Selain itu, AHY juga menyoroti pentingnya pengembangan kawasan di sekitar jalur kereta cepat agar proyek ini memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

“Pemerintah jangan hanya membangun relnya, tapi juga harus mendapatkan manfaat dari pengembangan kawasan di sekitarnya. Harus saling menguntungkan,” tandasnya.

Reporter : Risky

Untuk diketahui Menko IPK Agus Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Konfederasi Swiss sekaligus Menteri Federal Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Riset HE Guy Parmelin.

Pertemuan ini untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Swiss, khususnya di bidang infrastruktur berkelanjutan.

AHY menyampaikan Indonesia dan Swiss memiliki potensi besar untuk memperdalam kerja sama, terutama melalui kolaborasi yang mendorong pembangunan infrastruktur hijau, efisien, dan inklusif.

“Saya meyakini terdapat potensi besar sinergi antara Indonesia dan Swiss di bidang infrastruktur. Selama beberapa tahun terakhir, Swiss Business Hub di Jakarta telah aktif mendorong kerja sama antara kedua negara,” ujar AHY, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).

“Berbagai pertemuan bisnis telah dilaksanakan, termasuk Konferensi Hidroenergi Swiss-Indonesia yang berlangsung awal tahun ini. Saya menantikan langkah-langkah konkret selanjutnya untuk semakin memperkuat kerja sama ini,” sambungnya.

AHY juga menekankan keunggulan Swiss dalam pengembangan solusi infrastruktur berkelanjutan, mulai dari sistem transportasi publik berbasis energi ramah lingkungan, pemanfaatan tenaga air sebagai sumber energi utama, hingga sistem pengelolaan sampah yang efektif melalui daur ulang dan pemanfaatan energi hasil insinerasi.

“Swiss memiliki pengalaman panjang dalam membangun ekonomi yang bersih, efisien, dan berkelanjutan. Praktik-praktik baik ini relevan untuk mendukung agenda pembangunan Indonesia, khususnya dalam pengembangan energi bersih dan pembiayaan infrastruktur yang lebih terjangkau,” kata AHY.

Sementara itu, HE Guy Parmelin menegaskan upaya Swiss dalam memperkuat kerja sama dengan Indonesia. Menurut Parmelin, kemitraan kedua negara memiliki landasan kuat melalui Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), yang memberikan kerangka hukum jelas untuk memperdalam hubungan ekonomi.

“Lebih dari 150 perusahaan Swiss telah beroperasi di Indonesia, menciptakan ribuan lapangan kerja berkualitas serta mendorong inovasi. Melalui inisiatif Team Switzerland Infrastructure, kami siap mendukung ambisi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan,” ungkap Parmelin.

Sebagai bagian dari pertemuan ini, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Swissmem-asosiasi industri Swiss-dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat pertukaran teknis serta menjajaki peluang kerja sama bisnis di sektor energi dan kelistrikan.

Pertemuan bilateral Indonesia-Swiss ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan kedua negara, sekaligus mendukung agenda pembangunan infrastruktur nasional yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan, demi manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.