Kepastian itu diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia.

“Untuk Pertalite, dijamin harga sampai bulan Desember aman. Jadi ini sudah masuk dalam buffer,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/8).

Jaminan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi meski pasar energi global masih dibayangi ketidakpastian, termasuk akibat tingginya harga minyak mentah.

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka peluang penyesuaian harga BBM non-subsidi apabila harga Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional mengalami penurunan.

Sebagai tindak lanjut, PT Pertamina (Persero) telah menurunkan harga sejumlah produk BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026.

Harga Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Pertamax Green 95 juga mengalami penurunan dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter, sedangkan Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Airlangga juga menegaskan kebijakan penerapan campuran biodiesel B50 memberikan manfaat strategis bagi Indonesia.

Selain menekan ketergantungan terhadap impor solar, kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik global sekaligus mengurangi beban subsidi energi yang ditanggung pemerintah.

“Arahan Bapak Presiden juga di tengah ketidakpastian perang di Selat Hormuz, BBM tetap kita jaga resiliensinya. APBN menjadi shock absorber, sehingga dengan diterapkannya B50 kita tidak lagi mengimpor solar. Dengan kondisi harga saat ini, kebutuhan subsidi untuk B50 juga relatif kecil,” ujar Airlangga. []

Babah Alun mengaku mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju di Pilkada Jabar 2024.

Dirinya diminta Airlangga untuk maju sebagai bakal calon wakil gubernur (Cawagub) Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar.

“Sudah, diinstruksikan oleh Pak Airlangga dengan lisan kepada saya untuk maju di Pilkada Jabar,” kata Jusuf Hamka usai bertemu dengan Airlangga di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis 8 Agustus 2024.

Ia menjelaskan, alasan Airlangga mengintruksikan itu karena kini Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil akan diusung untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

“Sudah di Jakarta, kalau Kang Emil enggak di Jakarta, saya yang di Jakarta. Tapi kalau sudah di Jakarta, saya on the way ke Jabar. Gitu kan gantian,” ujarnya.

Meski begitu, kata dia, terdapat nama lain yang dipertimbangkan Partai Golkar untuk menjadi bakal cawagub di Pilkada Jabar.

Salah satu contohnya seperti istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya.

Eranasional.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi amanahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Penunjukan ini berlaku sejak Senin lalu (27/6/2022) bersamaan ditandatanganinya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Pada Pasal 1 beleid keppres 10/2022, disebutkan Presiden menetapkan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Dewan Nasional.

Keppres itu juga menyebutkan susunan keanggotaan Dewan Nasional. “Ketua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,” bunyi beleid Pasal 1 Keppres 10/2022, dikutip Kamis (30/6/2022).

Dengan ditekennya Keppres 10/2022, maka Keppres 8/2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dicabut.

“Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Pasal 5 Keppres 10/2022.

Berdasarkan Keppres Dewan Nasional KEK yang baru, dijelaskan tugas dan tanggung jawab Menko Airlangga. Yakni, Pasal 2 menyebut Dewan Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu bilamana diperlukan.

Keppres 10/2022 juga mengatur pendanaan KEK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Januari 2022 lalu, Presiden juga menekan Peraturan Presiden (Perpres) 8 tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

ada Perpres 8/2022, Presiden memberi hak kepada Dewan Nasional untuk meminta penjelasan Dewan Kawasan dan Administrator KEK tentang pelaksanaan KEK serta meminta masukan atau bantuan pemerintah pusat, daerah, hingga ahli. (*)