Inflasi masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah, aktivitas manufaktur kembali berekspansi, dan surplus neraca perdagangan meningkat tajam pada Agustus.

Berdasarkan data pemerintah yang dirilis Kamis (1/10), inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Angka tersebut masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.

Sementara itu, inflasi inti berada di level 2,84 persen yoy. Adapun inflasi harga yang diatur pemerintah atau administered prices mencapai 3,25 persen yoy.

Meski secara umum inflasi masih terkendali, pemerintah tetap mewaspadai tekanan dari kelompok volatile food. Inflasi kelompok pangan bergejolak tersebut tercatat 5,03 persen yoy.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut kenaikan tersebut dipengaruhi oleh dinamika permintaan serta berkurangnya produksi sejumlah komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem, El Nino, dan bencana alam.

Untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun, pemerintah memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah.

Sejumlah program juga disiapkan untuk menjaga pasokan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

Langkah tersebut antara lain penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III serta bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan selama Oktober hingga Desember 2026.

Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Indonesia tercatat menempati posisi kedelapan dalam daftar negara dengan capaian produk domestik bruto (PDB) per kapita periode 2024.

Daftar ini disusun berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja suatu negara (Purchasing Power Parity/PPP) di mana Indonesia mendapatkan nilai sebesar 4,66 triliun dollar AS.

Dengan capaian itu, menurut Airlangga, Indonesia berhasil melampaui negara-negara lain, seperti Perancis dan Italia yang menempati posisi 9 dan 11, dengan nilai masing-masing 4,36 triliun dollar AS dan 3,6 triliun dollar AS.

“Ada juga yang cukup membanggakan kalau dari segi PPP, ekonomi Indonesia sudah masuk di nomor 8, itu lebih tinggi dari Italia, Perancis, dan ini suatu capaian yang baik,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat 31 Januari 2025.

Airlangga mengatakan, masuknya Indonesia dalam 10 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini merupakan capaian yang positif di tengah dinamika global yang tidak menentu selama setahun belakangan ini.

Namun, Indonesia harus tetap mewaspadai sejumlah risiko yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi ke depannya, karena dinamika global masih akan terus berlanjut hingga di tahun 2025 ini.

Berbagai risiko tersebut datang, salah satunya dari volatilitas harga komoditas global, tren suku bunga acuan yang relatif tinggi, ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim, hingga kebijakan perdagangan dan pemerintahan Amerika Serikat (AS).

“Nah ini yang perlu kita perhatikan, terutama ini proyeksi ekonomi global tahun 2025 itu diperkirakan sekitar 3,2 persen di bawah rata-rata historis,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen, serta inflasi indeks harga konsumen (IHK) tetap berada di angka sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, atau 1,5 hingga 3,5 persen.

“Kemudian kita harus menjaga komponen inflasi khusus volatile food di kisaran 3,5 persen. Jadi angka volatile food itu yang dijaga secara mingguan oleh tim TPID, sehingga ini adalah intervensi daripada pemerintah pusat maupun daerah agar volatile food bisa terus terjaga,” tutupnya.

Adapun berdasarkan data IMF, berikut daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia selama 2024 :

1. China sebesar 37,07 triliun dollar AS.
2. Amerika Serikat sebesar 29,17 triliun dollar AS.
3. India sebesar 16,02 triliun dollar AS.
4. Rusia sebesar 6,91 triliun dollar AS.
5. Jepang sebesar 6,57 triliun dollar AS.
6. Jerman sebesar 6,02 triliun dollar AS.
7. Brasil sebesar 4,7 triliun dollar AS.
8. Indonesia sebesar 4,66 triliun dollar AS.
9. Perancis sebesar 4,36 triliun dollar AS.
10. Inggris Raya sebesar 4,28 triliun dollar AS. []

Sehingga, penetapan ribuan peserta tersebut tidak tepat sasaran. BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai, sehingga mengakibatkan realisasi belanja lain-lain program kartu prakerja tahun 2023 tidak layak dibayarkan minimal sebesar Rp 10,46 miliar.

Ini merupakan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komite Cipta Kerja agar memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Hal ini berkaitan dengan integrasi sistem melalui penyelarasan Application Programming Interface (API) untuk pemutahiran data blacklist.

“Kemudian diminta melakukan reviu dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program kartu prakerja,” kata Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing dalam keterangan resmi dikutip Senin (7/10/2024).