Hal it disampaikan Ketua Dewan Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Idrus Marham.

“Perjalanan Golkar dalam menyelesaikan masalahnya ini sampai nanti ada ketua umum (baru), itu nggak ada intervensi sedikit pun,” tegas Idrus dikutip dari Kompas TV, Selasa 13 Agustus 2024.

Kata Idrus, tidak perlu ada kekhawatiran usai Airlangga mundur.

Alasannya, apa pun yang diputuskan Partai Golkar, bukan keputusan Airlangga pribadi tapi atas nama partai, termasuk soal Pilkada 2024.

“Sekali lagi, keputusan-keputusan partai nggak usah ragu,” jelas Idrus.

Di samping itu, Idrus mengatakan mundurnya Airlangga tidak menimbulkan persoalan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hingga saat ini, dia menyebut komunikasi Golkar dengan partai-partai yang tergabung dalam KIM dan lainnya, baik-baik saja.

“Komunikasi kita fine-fine saja. Kita komunikasi dengan Mas Dasco (Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad), kemudian ada di situ PDIP kemudian dari partai lain itu jalan, dan kita paling sebagai teman, paling ketawa-ketawa ya kan kita saling tahu dan saling menghargai, itu yang paling penting,” bebernya.

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai ada kekuatan besar di balik mundurnya Airlangga.

Dia berpendapat, Airlangga mencatat prestasi yang gemilang sebagai ketua umum Golkar.

Hal itu bisa dilihat dari suara yang dihasilkan Golkar dalam Pemilu 2024.

“Ada cukup spekulasi besar di balik kemunduran Airlangga ini, tetapi ini membuka ironi juga yang cukup luar biasa, karena seorang Airlangga Hartarto sebagai ketua umum memiliki catatan prestasi yang cukup gemilang,” kata Umam, Senin 12 Agustus 2024. []

Diketahui, Airlangga undur diri dari ketua umum Partai golkar pada, minggu 11 Agustus 2024.

Dia mundur karena keinginan pribadi dan ingin fokus pada tugasnya di pemerintahan.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengimbau seluruh kader partai berlambang pohon beringin itu agar pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

“Sebaiknya rapat pleno besok akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Saya kira pengurus Pleno DPP Partai Golkar akan lebih mengedepankan soliditas,” kata Ace kepada wartawan, Senin 12 Agustus 2024.

Menurut dia, seluruh sosok wakil ketua umum dinilai memiliki kapasitas untuk menjadi Plt Ketum Golkar.

“Soal nama-nama yang akan ditunjuk rapat pleno untuk menjadi Plt Ketua Umum Partai Golkar, semua pengurus memiliki keberpeluangan untuk menduduki posisi tersebut,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid.

Ia menilai tidak perlu ada pemungutan suara dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno yang akan digelar hari ini.

“Menyarankan para waketum untuk duduk bersama musyawarah mufakat untuk Plt Ketum, sehingga pleno dapat berjalan kondusif,” katanya.

Gibran juga tak mau berbicara terkait namanya yang turut masuk ke bursa calon ketua umum Golkar.

Hal itu disampaikan Gibran saat ditanya wartawan soal polemik Partai Golkar saat menghadiri acara perusahaan Konimex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 12 Agustus 2024.

Gibran enggan menjawab soal mundurnya Airlangga dan sebatas mengingatkan wartawan bahwa mereka sedang berada di acara Konimex.

“Jangan, jangan ya. Ini di acara Konimex lho,” kata Gibran dikutip dari Antara.

Diketahui, usai Airlangga menyatakan mundur pada Minggu 11 Agustus 2024, beredar sejumlah poster digital yang mendukung Gibran menjadi ketua umum Partai Golkar yang baru.

Nama lain yang masuk ke bursa calon ketua umum Partai Golkar antara lain adalah Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang, dan Bambang Soesatyo.

Relawan dari kelompok POS Gibran juga menyatakan mendukung wapres terpilih itu menjadi ketua umum Partai Golkar.

Ketua Umum Relawan POS Gibran, Benny Hutapea menyebut Gibran sebagai sosok yang layak memimpin Golkar setelah Airlangga.

“Saya menilai jika kekuatan Partai Golkar di parlemen disatukan dengan kekuatan Wapres Terpilih, tentu akan semakin kuat,”ujar Benny, Senin 12 Agustus 2024.

“Partai Golkar akan menjadi kekuatan politik signifikan dan menentukan di Koalisi Indonesia Maju,” tambahnya.

“Partai Golkar dan Mas Gibran saling membutuhkan. Ada penyatuan politik dalam penguatan kebijakan pembangunan pemerintah dan penajaman posisi di pemerintahan,” imbuhnya.

Airlangga Hartarto diketahui mengundurkan diri secara tiba-tiba melalui pernyataan terbuka pada Minggu 11 Agustus 2024.

Airlangga mengaku mundur demi menjaga keutuhan partai dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. []

Hal itu disampaikan Koordinator Staf KHusus Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin 12 Agustus 2024.

“Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden,” tegas Ari.

Disamping itu, ia menegaskan jika Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekenomian hingga saat ini masih membantu Presiden Jokowi menjalankan roda pemerintahan.

Bahkan sejak tadi malam, Minggu 11 Agustus 2024, Airlangga berada di Ibu Kota Nusantara untuk mendampingi Presiden Jokowi.

“Sampai saat ini Bapak Airlangga Hartarto tetap menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI. Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara,” ujar Ari Dwipayana.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar.

Dalam Airlangga mundur karena ingin fokus mengawal stabilitas transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

“Untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga.

Airlangga memastikan jika proses penunjukkan Ketua Umum penggantinya akan dilakukan dengan damai dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar.

“Sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” ujarnya. []

Hal itu itu disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Melchias Markus Mekeng.

Dia mengaku mendengar informasi bahwa Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto akan mundur dari jabatannya.

Ia juga tak menampik kabar yang menyebutkan bahwa Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan menggantikan Airlangga sebagai Plt Ketum Golkar.

Namun sejauh ini Mekeng belum membeberkan informasi lebih lanjut perihal pengunduran diri Airlangga ini.

“Dengarnya juga begitu,” ujar Mekeng dikutip dari Kompas, Minggu 11 Agustus 2024.

Sementara itu, Waketum Partai Golkar Dito Ariotedjo meminta publik menunggu pengumuman resmi pengunduran Airlangga.

Hanya saja, Dito tidak menjawab secara jelas apakah betul Airlangga mundur dari Ketum Golkar atau tidak.

“Kita tunggu ya resminya,” ucapnya Dito, Minggu 11 Agustus 2024.

Kata dia, ada banyak tantangan yang dihadapi Partai golkar. Sehingga diperlukan fokus lebih di pemerintahan.

“Mungkin karena akan fokus di pemerintahan dan tantangan ke depan terkait ekonomi nasional dan global semakin banyak dan kompleks,” pungkasnya. []

“Arahan khususnya tidak ada. Dijelaskan sesuai tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri,” kata Airlangga di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Kata Airlangga, Presiden Jokowi hanya menyampaikan bahwa meminta menteri yang jadi saksi untuk memberikan kesaksian sejelas-jelasnya di depan hakim MK.

“Arahan Pak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya,” ujarnya.

Selain Airlangga, MK juga meminta keterangan dari Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan alasan empat menteri yang dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak diambil sumpah.

Kata Arief, keempat menteri ini tidak disumpah saat sidang dimulai karena sudah disumpah pada saat dilakukan pelantikan sebagai menteri.

“Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di Istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini,” ucap Arief. []

Hal tersebut disampaikan Gibran usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto ingin partainya mendapat banyak jatah menteri, minimal lima kursi.

“Ya, itu dibicarakan lagi, ya,” kata Gibran dikutip dari Kompas TV saat berada di Surakarta, Jawa Tengah, Senin 18, Maret 2024.

Wakil Prabowo Subianto itu mengatakan saat ini fokus dengan penetapan rekapitulasi Pilpres dan Pileg 2024.

Setelah penetapan hasil pemilu, kata Gibran, jatah menteri bisa dibicarakan dengan Prabowo Subianto.

“Kita kan sedang fokus itu loh tanggal 20 (Maret, penetapan hasil pemilu) hasilnya seperti apa. Masalah menteri dan lain-lain ya nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi,” kata Gibran.

Dia pun mengaku itu haknya pak Prabowo selaku calon Presiden.

“Ya nanti dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo selaku calon presiden,”jelas Wali Kota Surakarta itu.

Gibran mengaku tidak ada pembicaraan terkait keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet.

Ia mengaku kabinet lima tahun ke depan akan disusun dirinya bersama Prabowo Subianto.

“Belum ada pembicaraan itu. Yang nyusun Pak Prabowo. Kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya saya dengan Pak Prabowo, antara kami berdua,” kata Gibran.

Sebelumnya, Airlangga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo-Gibran sehingga layak diganjar jatah menteri.

Airlangga mengklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.

“Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar,” kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat 15 Maret 2024. []

Airlangga mengatakan aturan untuk kenaikan tarif PPN akan dibahas lebih lanjut dan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya.

“Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN (12 persen),” kata Menko Airlangga di Jakarta, Jumat (8/3/2023).

Adapun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang sudah berlaku pada 1 April 2022 dan kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Dalam Pasal 7 ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan yang paling tinggi 15 persen. Namun, kata Airlangga, penyesuaian peraturan itu tergantung dari kebijakan pemerintah selanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025 bulan depan.

“Tentu satu bulan ke depan sudah ada keputusan, 20 Maret (2024). Sehingga dengan demikian, APBN 2025 kan pelaksananya pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang sudah mendapatkan kepastian sesudah pengumuman, dan program yang masuk APBN adalah program yang akan dijalankan pemerintahan mendatang,” jelasnya.

Adapun dalam proyeksi postur makro fiskal pada 2025, ditetapkan pendapatan negara 12,08-12,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,21-15,22 persen PDB, keseimbangan primer 0,07 persen hingga minus 0,40 persen PDB, dan defisit 2,13-2,45 persen PDB.

JAKARTA, Eranasional.com – Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Hal itu diumumkan langsung, ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Menuut Airlangga, Gibran dikenal sebagai pemimpin muda yang layak mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.

Keputusan Golkar mengusung nama Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo ditetapkan dalam Rapimnas Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (21/10).

Airlangga membandingkan sosok Sutan Sjahrir dengan Gibran.

“Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda kita punya sejarah contohnya Sutan Sjahrir menjadi PM pertama sejak Indonesia diproklamirkan Soekarno-Hatta, umur Sutan 36 tahun dan Sutan adalah kepala eksekutif atau kepala pemerintahan,”jelasnya.

“alau Sutan Sjahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo,” Sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP PDIP bidang kepemudaan Eriko Sotarduga beberkan sejumlah proses yang harus dilalui dalam menentukan Cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Langkah pertama kata Eriko adalah memantapkan kerja sama dengan partai-partai politik yang ingin bergabung dalam gerbong pengusng Ganjar.

“Akan dibicarakan dengan partai-partai siapa yang menjadi Cawapres,”ungkap Eriko, Senin (26/6/2023) kemarin.

Yang berikutnya adalah Megawati dan ketua-ketua partai akan menyampaikan kepada Presiden Jokowi mengenai kandidat Cawapres.

“Beliau akan menyampaikan ke Presiden Jokowi karena beliau merupakan kader terbaik partai,”jelasnya.

Tahapan berikutnya adalah berbicara dengan Ganjar Pranowo. Cawapres harus seirama dengan Capres, sehingga perlu duduk bersama dengan Ganjar.

SOLO, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi rencana Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo yang tertarik terjun ke dunia politik. Airlangga menilai hal tersebut harus dihargai. Ia juga menyatakan partainya siap membuka komunikasi.

“Ya tentunya kita hargai. Komunikasi juga akan terus lebih lanjut,” katanya kepada awak media usai pertemuan dan makan siang dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung, Kota Solo, Senin, 6 Februari 2023.

Selain itu, Airlangga mengungkap pertemuan empat mata dengan Gibran Senin siang itu, ada kaitan soal politik, termasuk langkah Partai Golkar ke depan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini.

“Ya semua yang terkait politik. Langkah? Ya langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke kiri, langkah ke kanan, semua kita bahas,” ucapnya lagi.

Meski semua topik politik dibahas, Airlangga menyatakan hal itu selanjutnya masih butuh pembahasan lebih dalam dan lebih lanjut. “Sesudah dalam dan lanjut, baru nanti di-publish,” katanya lagi.

Airlangga menyatakan dalam waktu dekat segera bertemu dengan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  “Akan ada (pertemuan dengan PKB), dalam waktu dekat,” kata Airlangg

Namun Airlangga enggan menyebut tanggal pertemuan antara partai berlambang pohon beringin dengan PKB itu. Termasuk saat ditanya lebih lanjut tentang apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan, Airlangga memilih merahasiakannya. “Saksikan saja, nanti ada pertemuan ya. Makasih,” ucap Airlangga.

Airlangga juga memastikan segera ada pembahasan lebih lanjut terkait Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun ia masih enggan mempublikasikan inti pembahasan itu. “Nanti akan dibahas lagi. Akan ada pembahasan lagi,” katanya.

Sebelumnya, Cak Imin memastikan akan bertemu petinggi Partai Golkar. Di kesempatan itu, ia berencana mengajak Partai Golkar masuk ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibesutnya bersama Gerindra.

Adapun Golkar merupakan mitra Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“Dalam waktu dekat, saya akan melakukan pertemuan dengan Partai Golkar untuk membicarakan berbagai hal, salah satunya soal koalisi,” kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta, Ahad, 5 Februari 2023.

Cak Imin mengatakan pihaknya akan mengajak Golkar gabung ke koalisi PKB-Gerindra, bukan sebaliknya. “Justru kita mengajak Golkar untuk bergabung,” kata dia.

Di sisi lain, saat dimintai tanggapan tentang pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh belum lama ini, Airlangga enggan memberi komentar.

“Ini kan pertemuan di Solo dengan Mas Gibran. Kalau yang itu (pertemuan Jokowi dan Surya Paloh) to be continue lah itu,” ucapnya. **

JAKARTA, Eranasional.com – Program Kartu Prakerja yang merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja, telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat.

Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun 2022, juga mendorong pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023.

Dalam keterangan pers usai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023, dengan target capaian hingga 1 juta penerima.

Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target 595 ribu orang. Untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023, dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022. Aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” kata Menko Airlangga.

Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut. Salah satunya, pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran

Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.

Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian. Total nilainya Rp 4,2 juta per individu. Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, satu kali insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu, serta insentif survei Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada Triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu, yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook

Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial. Sekarang ini, berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.

Pemerintah berharap, agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja. Dengan mengikuti sejumlah assesment dan seleksi yang telah ditentukan

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan, yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Menko Airlangga.