Airlangga Hartarto – Lifestyle Eranasional.com

Dasco Ajak Pengusaha Ciptakan Media Sosial Sehat demi Jaga Stabilitas Ekonomi

Rio Anthony — Tue, 04 Aug 2026 07:41:08 +0000

Makassar, ERANASIONAL.COM– Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengajak kalangan pengusaha untuk berperan aktif menciptakan ekosistem media sosial yang sehat.

Menurutnya, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.

Dalam sambutannya di hadapan para pelaku usaha, Dasco menilai perusahaan dapat memberikan edukasi kepada para pekerja mengenai pentingnya bermedia sosial secara bijak.

Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan ruang digital yang lebih kondusif dan mengurangi penyebaran informasi yang berpotensi memicu keresahan.

“Para pengusaha yang memiliki banyak tenaga kerja juga bisa memberikan contoh bagaimana kita bermedia sosial yang sehat. Hal ini penting karena salah satu yang mengganggu stabilitas ekonomi dan politik saat ini adalah kondisi media sosial yang kurang sehat,” ujar Dasco di Hotel Claro Makassar, Selasa 4 Agustus 2026.

Selain mengajak menjaga iklim digital yang positif, Dasco juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, kalangan pengusaha, dan serikat pekerja dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Ia mengungkapkan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah memiliki komitmen untuk melahirkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang disusun secara bersama-sama tanpa mengedepankan kepentingan satu kelompok tertentu.

“Kita sudah bertekad bahwa pemerintah, DPR, pengusaha, dan serikat pekerja akan bersama-sama melahirkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Tentunya undang-undang yang menjadi milik semua pihak, bukan hanya milik salah satu pihak, sehingga benar-benar sehat dan bermanfaat bagi kita semua,” katanya.

Menutup sambutannya, Dasco menyampaikan optimisme terhadap peran strategis dunia usaha dalam mendorong kemajuan Indonesia.

Ia menegaskan DPR akan terus memberikan dukungan terhadap upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Saya akan terus mendorong bagaimana semangat itu bisa diwujudkan. Pengusaha yang kuat akan membuat Indonesia semakin maju,” tutup Dasco. []

Airlangga: Ekonomi Indonesia Tak Melambat, Pertumbuhan Diproyeksi 5,2–5,4 Persen Meski Global Lesu

Rio Anthony — Tue, 04 Aug 2026 06:28:49 +0000

Makassar, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan kondisi ekonomi Indonesia masih berada di jalur yang positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan hingga kuartal III dan kuartal IV tahun ini.

Airlangga menyampaikan sejumlah indikator makro menunjukkan kinerja yang tetap solid. Tingkat inflasi, menurutnya, terus terkendali, sementara aktivitas manufaktur nasional juga kembali berada di zona ekspansif.

“Inflasi sudah berada di angka 2,88 persen, turun dari sebelumnya 3 persen. PMI juga sudah naik di atas level 50. Besok akan diumumkan pertumbuhan ekonomi yang menurut saya berada di kisaran 5,2 hingga 5,4 persen,” ujar Airlangga di Hotel Claro Makassar, Selasa 4 Agustus 2026.

Ia menilai capaian tersebut menunjukkan fundamental ekonomi nasional masih kuat sehingga pemerintah perlu menjaga momentum tersebut hingga akhir tahun.

Menurut Airlangga, meskipun perekonomian dunia masih dibayangi berbagai tantangan, Indonesia mampu mempertahankan daya tahannya.

Salah satu faktor pendukung adalah harga minyak dunia yang masih berada pada level yang relatif terkendali.

“Situasi global memang masih belum menentu, tetapi kita melihat harga minyak rata-rata masih berada di bawah asumsi yang digunakan pemerintah. Selama harga minyak berada di kisaran 100 dolar AS per barel, untuk subsidi biosolar maupun Pertalite relatif masih aman,” jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran mengenai potensi perlambatan ekonomi pada penghujung tahun, Airlangga membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan data ekonomi justru menunjukkan tren pertumbuhan yang tetap kuat.

“Data mengatakan ekonomi kita tidak melambat. Sebelumnya tumbuh 5,61 persen dan besok kita lihat masih berada di atas 5 persen. Jadi Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi meskipun ekonomi global hanya tumbuh sekitar 3 persen,” katanya.

Ia menambahkan, ketahanan ekonomi Indonesia menjadi bukti bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, inflasi, serta daya beli masyarakat masih berjalan efektif di tengah tekanan eksternal.

Airlangga pun optimistis Indonesia tetap dapat mempertahankan resiliensi ekonomi hingga akhir tahun dengan terus menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. []

Revisi Kebijakan DHE SDA Resmi Berlaku, Pemerintah Perketat Devisa Ekspor

Aditya — Sat, 23 May 2026 23:31:23 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Indonesia akan mulai memberlakukan kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) pada Juni 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui optimalisasi arus devisa dari sektor ekspor, khususnya komoditas berbasis sumber daya alam seperti pertambangan, migas, dan komoditas strategis lainnya. Dalam implementasinya, pemerintah juga membuka kemungkinan adanya pengecualian bagi sejumlah negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa skema pengecualian tersebut akan tetap mempertimbangkan hubungan dagang bilateral dan kesepakatan antarnegara yang sudah berjalan. Menurutnya, kebijakan ini tidak bersifat kaku, melainkan akan disesuaikan dengan dinamika kerja sama internasional yang telah terbangun. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan ini, terutama pada negara-negara mitra strategis yang memiliki hubungan perdagangan signifikan dengan Indonesia, salah satunya Amerika Serikat.

Kebijakan baru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, khususnya dari sektor sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan devisa negara. Pemerintah menilai bahwa pengelolaan DHE yang lebih terstruktur di dalam sistem keuangan domestik akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat cadangan devisa nasional.

Dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menempatkan 100 persen devisa hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia. Ketentuan ini berlaku dengan tingkat kepatuhan penuh mulai 1 Juni 2026. Namun, terdapat perbedaan pengaturan antara sektor migas dan non-migas. Untuk sektor migas, retensi ditetapkan sebesar 30 persen tanpa perubahan dari kebijakan sebelumnya, sedangkan untuk sektor non-migas diwajibkan penempatan hingga 100 persen di rekening khusus dalam sistem keuangan Indonesia.

Airlangga Respons Rumor Badan Khusus Ekspor Saat IHSG Terjun Bebas

Aditya — Tue, 19 May 2026 21:31:20 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Rumor mengenai pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis oleh pemerintah mengguncang pasar keuangan domestik dan memicu tekanan besar di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Selasa (19/5/2026). Isu yang berkembang cepat di kalangan pelaku pasar tersebut mendorong aksi jual di berbagai sektor, terutama saham berbasis komoditas dan energi, hingga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 3,46 persen ke level 6.370,68.

Di tengah gejolak pasar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci mengenai kabar pembentukan lembaga baru yang disebut akan mengatur ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia. Airlangga hanya meminta publik menunggu pembahasan resmi pemerintah bersama DPR RI.

“Kita tunggu besok. Besok bicara mengenai kondisi ekonomi di DPR RI,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (19/5/2026).

Rumor yang beredar menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan pembentukan badan khusus untuk mengelola dan mengatur ekspor sejumlah komoditas strategis nasional seperti batu bara, crude palm oil (CPO), hingga mineral logam. Wacana itu memunculkan kekhawatiran investor karena dinilai dapat membuka ruang pengendalian harga ekspor dan mempengaruhi fleksibilitas bisnis perusahaan.

Pelaku pasar menilai apabila ekspor komoditas diatur melalui satu lembaga khusus negara, maka potensi intervensi terhadap harga jual dan distribusi komoditas bisa meningkat. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap margin keuntungan emiten-emiten besar di sektor energi, perkebunan, hingga pertambangan.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan pasar merespons negatif rumor tersebut karena investor khawatir terhadap kemungkinan perubahan mekanisme perdagangan komoditas strategis Indonesia.

“Kekhawatiran pelaku pasar muncul setelah beredarnya rumor bahwa pemerintah berencana mengatur ekspor komoditas melalui satu badan khusus bentukan negara,” ujar Ratna dalam riset hariannya di Jakarta.

Menurut dia, isu tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan eksportir akan menghadapi pembatasan tertentu yang dapat mempengaruhi harga jual dan profitabilitas usaha. Sentimen negatif itu langsung tercermin pada tekanan besar di saham-saham sektor bahan baku, energi, serta transportasi dan logistik.

Kebijakan WFH ASN Dimulai April 2026, Hemat BBM hingga Triliunan Rupiah

Aditya — Tue, 31 Mar 2026 19:27:28 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran dan transformasi budaya kerja nasional. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan implementasi untuk melihat efektivitas serta dampaknya terhadap kinerja birokrasi dan efisiensi negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi ASN di instansi pusat maupun daerah. Pengaturannya akan dituangkan melalui surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri, sehingga memiliki dasar administratif yang jelas dalam pelaksanaannya.

Menurut Airlangga, penerapan WFH satu hari dalam seminggu merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi juga mengurangi beban anggaran negara, khususnya dari sektor energi. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun, terutama dari pengurangan kompensasi bahan bakar minyak.

Penghematan tersebut muncul dari berkurangnya mobilitas harian ASN yang selama ini menggunakan kendaraan untuk bekerja. Dengan satu hari kerja dilakukan dari rumah, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan. Bahkan, jika dikombinasikan dengan perubahan perilaku masyarakat secara umum, total potensi penghematan konsumsi BBM secara nasional diperkirakan bisa mencapai Rp59 triliun.

Kebijakan ini tidak hanya menyasar sektor pemerintahan, tetapi juga diikuti dengan imbauan kepada sektor swasta untuk menerapkan pola kerja serupa. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengeluarkan surat edaran yang memberikan panduan bagi perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri. Dengan demikian, implementasi WFH di sektor swasta diharapkan bersifat fleksibel dan tidak mengganggu produktivitas.

RI Incar Investasi Semikonduktor US$200 Juta dari Arm Limited

Aditya — Thu, 05 Mar 2026 21:30:10 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kerja sama strategis dengan perusahaan teknologi global Arm Limited untuk mengembangkan industri semikonduktor di dalam negeri. Proyek yang masih dalam tahap pembahasan tersebut diperkirakan memiliki nilai investasi sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar Rp3,38 triliun.

Rencana kolaborasi ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih berada dalam proses negosiasi dengan perusahaan teknologi asal Inggris tersebut sehingga belum semua detail kerja sama dapat dipublikasikan secara terbuka.

Menurut Airlangga, pembicaraan antara kedua pihak masih berlangsung dan berbagai aspek teknis maupun investasi masih terus dimatangkan. Karena masih dalam tahap negosiasi, pemerintah belum dapat mengungkapkan seluruh rincian mengenai proyek tersebut kepada publik.

Meski demikian, ia memastikan bahwa rencana kerja sama ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri teknologi tinggi di Indonesia, khususnya di sektor semikonduktor yang saat ini menjadi komponen vital dalam berbagai perangkat elektronik modern.

Airlangga menjelaskan bahwa rencana kerja sama terbaru ini merupakan kelanjutan dari kemitraan yang sebelumnya telah dijalin antara pemerintah Indonesia dan Arm Limited. Pada tahap awal, kolaborasi tersebut berfokus pada program pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan bagi para insinyur Indonesia di bidang teknologi semikonduktor.

Program pelatihan tersebut menargetkan sekitar 15 ribu insinyur Indonesia untuk mendapatkan peningkatan kapasitas dan keterampilan di sektor desain cip dan teknologi semikonduktor. Menurut Airlangga, proyek investasi yang kini tengah dibahas merupakan fase lanjutan dari kerja sama tersebut.

Airlangga Tegaskan Gaji Ke-13 dan THR Dua Kebijakan Berbeda, ASN Cair Juni 2026

Aditya — Tue, 03 Mar 2026 20:30:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan pada Juni 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3).

Airlangga menegaskan bahwa kebijakan gaji ke-13 merupakan agenda rutin tahunan pemerintah yang diberikan pada pertengahan tahun. Kebijakan ini menyasar berbagai kelompok aparatur negara, mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema pencairan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan gaji ke-13 dengan Tunjangan Hari Raya (THR), karena keduanya memiliki tujuan dan waktu pencairan yang berbeda.

“Saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” ujar Airlangga.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik yang kerap menganggap kedua komponen tersebut serupa. Padahal, dari sisi kebijakan fiskal, gaji ke-13 dan THR dirancang dengan pertimbangan yang berbeda.

THR sendiri telah mulai dicairkan sejak 26 Februari 2026 dengan total anggaran mencapai Rp55 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya keagamaan. Sementara itu, gaji ke-13 lebih difokuskan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak dan pengeluaran tambahan di pertengahan tahun.

Tarif Global AS Dibatalkan, Airlangga Tegaskan Perjanjian Dagang RI-AS Tetap Berjalan

Aditya — Sun, 22 Feb 2026 20:37:00 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Putusan penting datang dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif global pemerintahan Presiden Donald Trump. Keputusan tersebut dinilai berpotensi mengubah arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat sekaligus berdampak pada negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa perjanjian tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati kedua negara.

Dalam keterangannya di Washington DC, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki masa efektif 60 hari sejak penandatanganan perjanjian bilateral untuk memastikan implementasi berjalan sesuai ketentuan.

“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini adalah perjanjian antar dua negara. Masih tetap berproses karena dalam klausulnya disebutkan berlaku dalam periode 60 hari setelah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan,” ujar Airlangga.

Putusan tersebut menyatakan bahwa Presiden Trump melampaui kewenangannya dalam menerapkan tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Instrumen hukum itu sebelumnya digunakan sebagai dasar penerapan tarif resiprokal yang sempat mengguncang perdagangan global.

Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini secara efektif memblokir instrumen utama kebijakan tarif global yang diberlakukan pemerintahan Trump. Meski begitu, Airlangga menekankan bahwa kesepakatan bilateral yang telah diteken Indonesia memiliki landasan tersendiri.

Pemerintah Bakal Beri Diskon Transportasi Mudik Lebaran 2026

Aditya — Tue, 10 Feb 2026 11:43:18 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mudik Lebaran selalu menjadi momen penting bagi jutaan masyarakat Indonesia. Tradisi pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga tercinta menjelang Idulfitri bukan hanya sekadar perjalanan, tetapi juga bagian dari budaya yang mengakar kuat. Namun, tingginya biaya transportasi kerap menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.

Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan stimulus ekonomi berupa diskon tiket transportasi dengan total anggaran mencapai Rp 911,16 miliar.

Dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa stimulus ini diberikan untuk berbagai moda transportasi, mulai dari kereta api, angkutan laut, penyeberangan, hingga pesawat udara.

“Pada tahun ini, dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi,” ujar Airlangga. Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya mempermudah masyarakat untuk mudik, tetapi juga menjaga daya beli dan menggerakkan roda perekonomian nasional.

Untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon tarif sebesar 30 persen dari harga tiket. Program ini berlaku pada periode 14 hingga 29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang. PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyambut baik kebijakan ini dan menyatakan siap melayani lonjakan penumpang dengan tetap menjaga kualitas pelayanan. Diskon tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang ingin pulang kampung menggunakan moda transportasi darat yang paling populer.

Stimulus Lebaran 2026, Diskon Transportasi Hingga Bansos Disiapkan Pemerintah

Aditya — Fri, 06 Feb 2026 08:16:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah memastikan akan kembali menggulirkan paket stimulus ekonomi khusus Lebaran 2026 guna mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun. Paket stimulus tersebut direncanakan diumumkan menjelang masuk bulan Ramadan, seiring meningkatnya mobilitas dan belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus Lebaran tahun ini disiapkan dengan mengacu pada pengalaman keberhasilan kebijakan serupa yang diterapkan pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menurutnya, lonjakan aktivitas ekonomi pada akhir tahun lalu menjadi bukti bahwa intervensi pemerintah masih dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Program yang digelontorkan pemerintah terbukti memberikan hasil positif di kuartal keempat. Karena itu, pemerintah juga akan mendorong stimulus di kuartal pertama 2026,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 mencapai 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY). Angka tersebut menjadi pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak periode pascapandemi.

Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh 5,11 persen (YoY). Meski berada di atas 5 persen, pemerintah menilai capaian tersebut masih perlu diperkuat, terutama pada awal 2026 yang berpotensi mengalami perlambatan musiman.

Airlangga menilai, pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 tidak lepas dari peran aktif pemerintah dalam menggelontorkan berbagai stimulus fiskal dan kebijakan pendukung konsumsi. Oleh karena itu, pendekatan serupa akan kembali diterapkan untuk menjaga ritme pertumbuhan di awal 2026.

Menurut Airlangga, pemerintah akan memaksimalkan momentum meningkatnya mobilitas masyarakat saat Ramadan dan Lebaran. Berdasarkan evaluasi sebelumnya, periode libur panjang terbukti mendorong belanja rumah tangga, perjalanan wisata, serta aktivitas perdagangan dan transportasi.

“Di bulan Desember, mobilitas masyarakat sangat mendorong konsumsi. Dari situ, kami menarik pelajaran bahwa momentum seperti Lebaran juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Rupiah Tertekan Sentimen Global, Airlangga dan BI Buka Suara

Aditya — Thu, 15 Jan 2026 07:10:48 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali berada di bawah tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global pada awal tahun 2026. Kondisi ini mendorong pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencermati secara serius pergerakan Mata Uang Garuda dalam beberapa pekan terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau dinamika nilai tukar rupiah yang menunjukkan tren pelemahan. Menurutnya, perkembangan tersebut akan menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.

“Mengenai rupiah, tentu kami akan lihat ke depan,” ujar Airlangga usai bertemu dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Meski rupiah tertekan, Airlangga menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Ia menilai kinerja ekspor, posisi cadangan devisa, serta ketahanan ekonomi domestik masih berada dalam batas aman.

“Secara keseluruhan, sebetulnya fundamental ekonomi kita baik, baik dari sisi ekspor maupun terkait devisa yang relatif aman,” kata Airlangga.

Di sisi lain, Bank Indonesia memandang pelemahan rupiah tidak terlepas dari meningkatnya tekanan di pasar keuangan global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin G. Hutapea, menjelaskan bahwa sejumlah faktor eksternal menjadi pemicu utama melemahnya mata uang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Tekanan tersebut bersumber dari eskalasi tensi geopolitik global, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed ke depan,” ujar Erwin dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Selain faktor global, Erwin juga menyoroti meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri pada awal tahun sebagai salah satu faktor yang turut memberi tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Akibat kombinasi sentimen tersebut, rupiah tercatat melemah dan ditutup pada level Rp16.860 per dolar AS pada Selasa (13/1/2026). Secara year to date (ytd), nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sekitar 1,04 persen.

Pergerakan rupiah di pasar spot juga menunjukkan tekanan lanjutan. Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Rabu (14/1/2026) siang, rupiah terpantau bergerak melemah di kisaran Rp16.863 per dolar AS, mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar AS.

Meski demikian, Bank Indonesia menekankan bahwa pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional lainnya yang sama-sama terdampak sentimen global. Erwin menyebut sejumlah mata uang Asia bahkan mengalami depresiasi yang lebih dalam.

“Pelemahan rupiah tersebut masih sejalan dengan pergerakan nilai tukar regional, antara lain won Korea yang melemah sebesar 2,46 persen dan peso Filipina sebesar 1,04 persen,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, BI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap selaras dengan fundamental ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Erwin menuturkan, Bank Indonesia secara konsisten menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar secara berkelanjutan melalui berbagai instrumen. Upaya tersebut dilakukan baik di pasar domestik maupun internasional.

“Stabilitas rupiah tetap terjaga berkat konsistensi kebijakan stabilisasi yang terus dilakukan Bank Indonesia,” tegasnya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh BI meliputi intervensi non-deliverable forward (NDF) di pasar off-shore kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Selain itu, BI juga melakukan intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat bahwa koordinasi kebijakan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas nilai tukar, di tengah tantangan global yang masih tinggi.

Dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah berharap pelaku pasar tetap mencermati fundamental ekonomi domestik yang dinilai cukup solid. Sementara itu, BI memastikan akan terus berada di pasar untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Pemerintah Targetkan Ekonomi Digital Berkontribusi 19 Persen pada 2045

Agung Nugroho — Thu, 30 Oct 2025 08:23:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital mencapai 15,5 hingga 19,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2045.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (30/10).

Jumlah itu meningkat dari sekitar 4 persen – 5 persen saat ini. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mencapai target itu

“Dengan berbagai tindakan dan strategi kebijakan antara lain telah diterbitkan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital yang menjadi pedoman pengembangan digital ke depan agar terarah dan berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengatakan ekonomi digital menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Ekonomi digital RI telah tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 2024, sambung Airlangga, nilai ekonomi digital RI mencapai US$90 miliar atau Rp 1.497 triliun (kurs Rp16.636 per dolar AS). Angka itu ditargetkan tumbuh US$400 miliar atau Rp6.654 triliun pada tahun 2030.

Salah satu yang didukung adalah sektor keuangan digital, kata Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menargetkan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) Indonesia tembus 147,3 miliar transaksi pada tahun 2030. Jumlah itu naik 4 kali lipat dibandingkan volume transaksi hari ini sebanyak 37 miliar transaksi.

“Kami perkirakan yang sekarang EKD, ekonomi keuangan digital, volume transaksinya 37 miliar transaksi akan naik 4 kali lipat, 147,3 miliar transaksi,” katanya.

Ia juga membayangkan sistem transaksi pembayaran digital yang sekarang 13 ribu transaksi akan naik menjadi 48,6 miliar transaksi pada tahun 2030.

“Nilainya tadi kurang lebih sekitar Rp14 triliun – Rp15 triliun per tahun, kalikan 4 kali,” katanya.

Airlangga Sebut Pemerintah Tanggung Pajak Karyawan Hotel – Restoran Rp600 Ribu

Agung Nugroho — Thu, 30 Oct 2025 01:27:39 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menanggung pajak karyawan di sektor hotel hingga restoran hingga Rp600 ribu per bulan.

Menko Airlangga menyebut hal itu dilakukan demi meningkatkan daya beli karyawan yang bekerja di sektor tersebut.

Ia menjelaskan besaran pajak yang akan ditanggung pemerintah mulai dari Rp400 ribu hingga Rp600 ribu setiap bulannya.

“Tentunya program itu untuk meningkatkan daya beli karena pajaknya kan ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu sekitar Rp400 ribu-Rp600 ribu per bulan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10).

Untuk melaksanakan kebijakan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun 2025. Peraturan diteken Purbaya pada 20 Oktober lalu.

Isi aturan; Pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) kepada pekerja di sektor pariwisata.

“Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, diperlukan dukungan pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi 2025 untuk program percepatan 2025, antara lain berupa perluasan pemberian fasilitas fiskal fiskal penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah untuk sektor pariwisata,” bunyi pertimbangan tersebut.

Pasal 4A Pengaturan insentif pajak untuk pegawai di sektor pariwisata berlaku selama masa pajak Oktober-Desember 2025.

Pada bagian tambahan tersebut sektor pariwisata yang mendapatkan insentif mencakup hotel, agen perjalanan, restoran, rumah atau warung makan, hingga jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE).

Airlangga Umumkan Diskon Tiket Pesawat dan KA , Cek Tanggalnya

Agung Nugroho — Wed, 01 Oct 2025 23:55:56 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengumumkan akan ada diskon tiket pesawat pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 nanti. Harga tiket pesawat diperkirakan bisa turun 12-14 persen.

Hak itu diputuskan oleh Menko Airlangga dalam rapat koordinasi terbatas ( rakortas ) di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (01/10/2025). Rapat tersebut juga dihadiri langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Airlangga menyebut ini jadi bagian stimulus untuk periode Nataru 2026 nanti. Serta, melengkapi sejumlah diskon pada tarif angkutan lainnya.

“Pemerintah memberikan stimulus Natal dan Tahun Baru. Jadi, kereta api 22 Desember (2025) hingga 10 Januari (2026) untuk 1,5 juta penumpang. Diskonnya 30 persen,” jelas Airlangga.

Ada juga diskon 20 persen untuk moda transportasi laut yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias Pelni. Ini berlaku untuk 405 ribu penumpang, dengan periode perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Menko Airlangga mengatakan ada diskon di pelabuhan untuk 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan pada 22 Desember 2025-10 Januari 2026.

Airlangga Hartarto Bantah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet

Rio Anthony — Mon, 01 Sep 2025 08:16:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundurkan diri dari kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya Airlangga usai menghadiri rapat kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Tidak, dia tidak mundur, itu hanya isu,” ucap Airlangga, dikutip Senin 1 September 2025.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Sri Mulyani turut mengikuti rapat kabinet pada hari ini.

“Ibu Sri Mulyani ikut rapat sama kita,” jelas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Seperti diketahui, isu Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan muncul usai kediamannya dijarah massa pada Minggu dini hari.

Dalam narasi yang beredar, menyebut Sri Mulyani telah menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran diri.

Namun versi lain menyebut Presiden Prabowo yang memanggilnya ke Hambalang untuk meminta penjelasan.

Sebelumnya rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan (Tangsel) dijarah pada Minggu dini hari.

Staf pengamaman di rumah Sri Mulyani, Joko Sutrisno mengatakan, penjarahan dilakukan massa tak dikenal dalam dua gelombang.

“Gelombang pertama sekitar jam satu dini hari, gelombang kedua terjadi sekitar jam tiga dini hari,” jelas Joko Sutrisno, Minggu, (31/8/).

Meski demikian, ia menuturkan, saat peristiwa itu terjadi Sri Mulyani sedang tidak berada di rumah.

Ketika didatangi massa, rumah itu dihuni seorang kerabat yang telah diungsikan ke rumah tetangga.

Di rumah yang digeruduk tersebut, barang-barang yang hendak dijarah massa dan belum sempat diangkut masih bertumpuk di depan rumah. []