Namun, setelah mendengar paparan dua organisasi jurnalis tersebut, Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih mengaku bingung karena keterangan yang disampaikan justru berseberangan.

“Terus terang saya agak bingung. Ini tiga organisasi kok pendapatnya berbeda-beda,” ujar Enny dalam persidangan perkara No.145/PUU-XXIII/2025.

Perbedaan pendapat muncul antara Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) sebagai pemohon dan dua organisasi wartawan besar, yakni PWI dan AJI.

IWAKUM menilai, Pasal 8 UU Pers belum memberi perlindungan nyata bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sementara PWI dan AJI justru berpandangan bahwa masalahnya bukan pada norma hukum, melainkan pada implementasi di lapangan.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan, norma yang diatur Pasal 8 sudah cukup kuat. Ia mengutip bunyi pasal yang menyatakan “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.”

“PWI melihat masalah utama bukan pada isi pasalnya, tapi pada pelaksanaannya. Masih banyak kasus wartawan dikriminalisasi atau mengalami kekerasan saat liputan,” jelas Akhmad.

Ia mencontohkan sejumlah kasus, seperti kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi di Surabaya (2021), pembunuhan jurnalis Demas Laira di Sulawesi Barat, hingga kasus kriminalisasi wartawan di Banyuwangi (2023) yang tetap diproses hukum meski berita yang dibuat telah dinyatakan sebagai produk jurnalistik oleh Dewan Pers.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, menilai permohonan yang diajukan IWAKUM tidak memenuhi syarat formil.

Menurutnya, petitum permohonan kabur dan membingungkan, karena mencantumkan dua alternatif tafsir yang berbeda.

“Kalau Mahkamah mengabulkan salah satunya, itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Bayu.

Ia menegaskan, Pasal 8 UU Pers seharusnya dipahami sebagai jaminan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, mulai dari mencari, mengolah, hingga menyebarkan informasi.

Namun, AJI menilai bahwa implementasi perlindungan hukum tersebut belum dijalankan dengan konsisten, terutama oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

“Masalahnya bukan pada norma, tapi penegakan dan komitmen negara untuk melindungi jurnalis,” tegasnya.

Harapan dari Mahkamah

Baik PWI maupun AJI berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat perlindungan wartawan, tanpa mengubah substansi Pasal 8 yang sudah berlaku lebih dari dua dekade.

PWI menilai, kemerdekaan pers tidak akan bermakna tanpa jaminan keselamatan wartawan. Sebaliknya, perlindungan wartawan tidak akan kuat tanpa komitmen negara dalam menegakkannya.

Sidang uji materi ini akan berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait, termasuk Dewan Pers.

Koalisi Advokasi Jurnalis merupakan kaolisi dari empat organisasi pers, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Aliansi Jurnalis Indepnden (AJI) Kota Makassar, dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Makassar, dan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel.

Puluhan jurnalis di Kota Makassar, menggelar aksi damai merespons sidang lanjutan gugatan dua jurnalis di PN Makassar.

Ketua KAJ Sulsel Andi Muhammad Sardi mengatakan, Pers adalah lembaga atau institusi yang lahir dari masyarakat untuk mengontrol kekuasaan.

Pers juga kata dia, memainkan fungsi sebagai pengontrol kekuasaan. Fungsi itu mengharuskannya tampil independen dan tidak memihak.

Namun dalam kenyataannya, pers kerap mendapat ancaman hingga gugatan perdata terkait karya jurnalistiknya.

Sengketa tentang Pencemaran Nama Baik, sengketa tentang Kesalahan dan Kekeliruan Pemberitaan, dan sengketa tentang Pemberitaan Pers Yang Melanggar Kode Etik.

“Sengketa-sengketa ini harusnya diselesaikan Di Luar Jalur Pengadilan dengan memanfaatkan lembaga Dewan Pers, upaya hukum Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Fasilitasi, Penilai Independen, dan Arbitrasi,” kata Sardi.

Ia mengatakan, pemidanaan seorang jurnalis atas karya jurnalistik yang dihasilkannya, tentu merupakan preseden buruk bagi sistem kemerdekaan pers di Indonesia.

JAKARTA- Menko Polhukam Mahfud MD menekankan bahwa dalam kondisi pandemi saat ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah pikiran dan energi positif, semangat untuk bertahan, dan saling mendukung satu sama lain. Pernyataan ini disampaikan Menko Polhukam sebagai respons atas pemberitaan sejumlah media yang kerap memberitakan dan menulis judul berita yang meleset dari pernyataan nara sumber.

“Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus menanggalkan independensi dan obyektifitas yang dimiliki” ujar Mahfud MD dalam sesi diskusi Dewan Pers dengan para pemimpin redaksi media dan pimpinan asosiasi pers yang diselenggarakan Dewan Pers Rabu malam (4/8), secara daring.

Mahfud menyampaikan bahwa, yang membedakan antara media sosial yang menjadi tempat berkembangnya hoax dan media mainstream adalah pada standar kualitas konten, baik dari sisi akurasi maupun aspek etik atau moral konten yang disebarkan.

“Proses yang berjenjang di ruang redaksi, dari reporter, ke redaktur dan hingga pemred, adalah jaminan kualitas dan akurasi sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh sependapat dengan pernyataan Mahfud. Nuh menambahkan, ada hal yang belum selesai kaitannya dengan problem pers, yaitu meningkatkan kualitas para jurnalis, meningkatkan profesionalitas mereka, dan meningkatkan kemerdekaan pers.

“Oleh sebab itu, pertemuan terakhir dengan Menko Polhukam beberapa bulan lalu, saya kira sangat menarik untuk kita gagas dan tindaklanjuti. Ada pelatihan-pelatihan bersama antara Kemenko Polhukam dengan Dewan Pers,” ujar Muhammad Nuh.

Ketua Forum Pemred, Kemal Gani menyadari perilaku sebagian media yang jurnalisnya kerap menulis judul yang tidak sesuai dengan isi berita, terutama media abal-abal. Ia mengajak pemerintah dan asosiasi pers bersama-sama membangun ekosistem media nasional yang sehat.

“Kami bersama Dewan Pers dan asosiasi-aaosiasi media yang tergabung dalam Task Force Media Sustainability menyadari hal ini, karena itu salah satu concern kita adalah media abal-abal,” ujar pendiri The London School of Public Relations (LSPR) tersebut.

Saat ini, tambah Kemal, tim Task Force sedang menyiapkan draft undang-undang yang terkait dengan platform global.

“Kita ini media mainstream yang sudah diverifikasi, jumlahnya tidak sampai 1000 yang sudah diverifikasi secara faktual. Sementara media yang bebas sebebas bebasnya ada 800 ribuan Pak Menko. Kita kayak dikeroyok,” tambahnya.

Dalam forum yang diikuti lebih 50 wartawan dari berbagai generasi ini, berbagai usulan dilontarkan oleh peserta diskusi untuk menghindari praktik juanalisme yang tidak berhati-hati dan berempati di era pandemi. Misalnya, jurnalis senior Bambang Harymurti mengusulkan agar Dewan Pers mengaudit media-media nasional dan memberi peringkat khusus tentang kualitas jurnalistik masing-masing.

“Misalnya nanti diberi tanda hijau, kuning, atau merah, yang memandakan kualitas berita-berita medianya, agar publik sejak awal tahu akan berurusan dengan media jenis apa” ujar mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo tersebut.

Hadir dalam diskusi ini, selain Menko Polhukam, adalah Ketua Dewan Pers, M. Nuh, para anggota dewan pers, para pimpinan asosiasi pers, antara lain AJI, IJTI, AMSI, PWI, SPS, dan para pemimpin redaksi media nasional. Hadir juga Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi,
dan Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Selain Bambang Harymurti dan Kemal Gani, tokoh senior pers lain yang hadir dan ikut urun rembug antara lain Ilham Bintang, Rustam F. Mandayun, Mara Sakti Siregar, Henry Ch. Bangun, dan lain-l