Namun, setelah mendengar paparan dua organisasi jurnalis tersebut, Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih mengaku bingung karena keterangan yang disampaikan justru berseberangan.

“Terus terang saya agak bingung. Ini tiga organisasi kok pendapatnya berbeda-beda,” ujar Enny dalam persidangan perkara No.145/PUU-XXIII/2025.

Perbedaan pendapat muncul antara Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) sebagai pemohon dan dua organisasi wartawan besar, yakni PWI dan AJI.

IWAKUM menilai, Pasal 8 UU Pers belum memberi perlindungan nyata bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sementara PWI dan AJI justru berpandangan bahwa masalahnya bukan pada norma hukum, melainkan pada implementasi di lapangan.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan, norma yang diatur Pasal 8 sudah cukup kuat. Ia mengutip bunyi pasal yang menyatakan “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.”

“PWI melihat masalah utama bukan pada isi pasalnya, tapi pada pelaksanaannya. Masih banyak kasus wartawan dikriminalisasi atau mengalami kekerasan saat liputan,” jelas Akhmad.

Ia mencontohkan sejumlah kasus, seperti kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi di Surabaya (2021), pembunuhan jurnalis Demas Laira di Sulawesi Barat, hingga kasus kriminalisasi wartawan di Banyuwangi (2023) yang tetap diproses hukum meski berita yang dibuat telah dinyatakan sebagai produk jurnalistik oleh Dewan Pers.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, menilai permohonan yang diajukan IWAKUM tidak memenuhi syarat formil.

Menurutnya, petitum permohonan kabur dan membingungkan, karena mencantumkan dua alternatif tafsir yang berbeda.

“Kalau Mahkamah mengabulkan salah satunya, itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum,” ujar Bayu.

Ia menegaskan, Pasal 8 UU Pers seharusnya dipahami sebagai jaminan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya, mulai dari mencari, mengolah, hingga menyebarkan informasi.

Namun, AJI menilai bahwa implementasi perlindungan hukum tersebut belum dijalankan dengan konsisten, terutama oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

“Masalahnya bukan pada norma, tapi penegakan dan komitmen negara untuk melindungi jurnalis,” tegasnya.

Harapan dari Mahkamah

Baik PWI maupun AJI berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang memperkuat perlindungan wartawan, tanpa mengubah substansi Pasal 8 yang sudah berlaku lebih dari dua dekade.

PWI menilai, kemerdekaan pers tidak akan bermakna tanpa jaminan keselamatan wartawan. Sebaliknya, perlindungan wartawan tidak akan kuat tanpa komitmen negara dalam menegakkannya.

Sidang uji materi ini akan berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait, termasuk Dewan Pers.

Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan silaturahmi pengurus PWI Pusat dengan Kepala BNN RI, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, di Gedung BNN, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rombongan PWI Pusat dipimpin oleh Ketua Umum Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang serta sejumlah pengurus lainnya.

Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara BNN dan insan pers nasional dalam membangun kesadaran publik terhadap bahaya narkoba melalui pemberitaan yang konstruktif dan edukatif.

Dalam sambutannya, Komjen Suyudi menyampaikan apresiasi kepada jajaran PWI Pusat atas dukungan dan perhatian terhadap program BNN.

Ia menegaskan bahwa peran media sangat penting dalam menguatkan pesan-pesan positif tentang bahaya narkoba dan hasil kerja BNN di lapangan.

“Kita bekerja keras, tapi kadang tidak terlihat. Rekan-rekan wartawanlah yang membuat upaya itu tampak dan dirasakan masyarakat,” ujar Suyudi.

Menurutnya, publikasi media menjadi faktor kunci agar program pencegahan dan pemberantasan narkotika memiliki dampak luas.

“Media adalah mata dan telinga masyarakat. Melalui berita yang mencerahkan, pesan tentang bahaya narkotika bisa menjangkau lebih banyak orang,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNN juga memaparkan sejumlah strategi penanganan narkotika, mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hingga penegakan hukum.

Suyudi menyoroti munculnya ancaman New Psychoactive Substances (NPS) narkotika jenis baru seperti narkoba cair, ganja sintetis, hingga tembakau gorilla yang direndam cairan NPS.

“Para pelaku terus berinovasi memanfaatkan celah hukum dan permintaan pasar. Ini tantangan baru bagi kita semua,” ujarnya.

PWI Siap Jadi Mitra Strategis

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyambut baik ajakan kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa PWI siap menjadi mitra strategis BNN dalam menyebarkan informasi yang edukatif dan mendorong kesadaran kolektif melawan narkoba.

“Kami di PWI siap berkolaborasi dengan BNN. Ini bagian dari tanggung jawab sosial insan pers untuk ikut menyelamatkan generasi muda bangsa,” kata Munir.

Munir juga menambahkan, sinergi kedua lembaga akan diteguhkan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar di Provinsi Banten.

“Kami berharap kerja sama ini berlanjut dalam bentuk pelatihan jurnalisme tematik, kampanye publik, dan pemberitaan positif di berbagai daerah,” tandasnya.

Pertemuan antara BNN dan PWI Pusat ini menjadi awal dari langkah nyata memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan media massa. Kedua pihak berkomitmen menjadikan kolaborasi tersebut sebagai bagian dari gerakan nasional untuk mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba (Bersinar).

Persiapan acara sudah dimatangkan lewat rapat koordinasi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pemilihan Monumen Pers bukan sekadar soal tempat, tapi punya makna mengenang sejarah.

“PWI lahir di Solo pada 1946, jadi kembali ke Monumen Pers itu semacam napak tilas sejarah. Kita ingin pelantikan ini punya nilai lebih, bukan hanya seremonial,” ujar Munir.

Dalam rapat itu, Sekjen PWI, Zulmansyah Sekedang, juga memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana.

“Panitia pusat dan daerah sudah kompak. Tinggal eksekusi di hari H. Semoga acaranya lancar dan berkesan,” katanya.

Sementara Ketua Panitia Daerah, Anas Syahirul, menambahkan bahwa seluruh fasilitas di Monumen Pers sudah siap digunakan. Mulai dari panggung, akomodasi, hingga kebutuhan teknis lainnya.

“Kami di Solo sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Harapannya, yah acara bisa berlangsung khidmat tapi tetap hangat,” ucapnya.

Rencananya, pelantikan akan dihadiri ratusan perwakilan PWI dari berbagai provinsi, insan pers, hingga pejabat negara.

Menteri Kominfo Meutya Hafid dijadwalkan hadir memberikan sambutan, sementara Wamenkominfo Nezar Patria bakal jadi narasumber talkshow yang mengangkat tema “Merawat Keadaban Bangsa di Tengah Disinformasi dan AI.” Talkshow ini akan dipandu oleh jurnalis Retno Pangesti.

Dengan segala persiapan yang sudah mendekati final, panitia optimis acara ini tak hanya jadi momen formal pelantikan, tapi juga ruang refleksi bagi wartawan Indonesia dalam menjaga marwah pers di era digital.