Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam keterangan pers di Hambalangan, Jawa Barat, Minggu (07/09/2025).

“Ya saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif dan bisa kita berdiskusi dengan baik,” kata Prabowo.

Secara khusus, Prabowo merespons positif mengenai desakan membentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan taktis polisi.

“Saya kira kalau tim investigasi independen ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya seperti bagaimana,” kata dia.

Penarikan TNI

Terkait tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil, Prabowo menegaskan bahwa peran TNI juga meliputi perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman. Ia menilai, hal tersebut tidak bisa serta-merta dihentikan begitu saja.

“Terorisme itu ancaman, membakar-bakar itu ancaman, membuat kerusuhan juga ancaman terhadap rakyat. Jadi, kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, itu masih debatable. Tapi saya akan tetap menjalankan tugas sesuai amanat UUD,” jelasnya.

Dengan pernyataannya ini, Prabowo menegaskan kesiapannya untuk mendengar aspirasi masyarakat, namun tetap mempertimbangkan aspek keamanan nasional serta tugas konstitusional yang diemban.[]

Untuk diketahui, massa melakukan penjarahan di rumah sejumlah anggota DPR. Mluai dari Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Nafa Urbach. Massa juga menjarah rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tandyo mengaku TNI tak tinggal diam atas penggerudukan oleh massa tak dikenal ke rumah sejumlah pejabat tersebut.

“Kalau ada anggapan seperti itu, itu salah, jauh dari yang kami lakukan. Kami taat konstitusi, kami memberi kepada institusi lain karena permintaan konstitusi sendiri,” kata Tandyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/09/2025).

Ia juga membantah adanya dugaan cipta kondisi yang mengarah pada penerapan hukum tata negara darurat.

“Saya kira apa yang kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita kan di belakang, terus di belakang Polri,” ujar dia.

Tandyo menjelaskan, penjagaan di rumah pejabat sesuai aturan harus berdasar permintaan terlebih dahulu, sehingga pihaknya baru bergerak setelah ada perintah Presiden.

Karena itu, lanjut kata dia, TNI baru turun mengamankan rumah pejabat pasca perintah Presiden 30 Agustus 2025 atau setelah penjarahan terjadi.

“Bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Panglima TNI, kita menyampaikan statement itu dan kita solid jadi satu disitu,” ucapnya.