Dalam aksinya tersebut mereka (Para siswa) menuntut para pelaku oknum guru yang terlibat segera diusut tuntas hingga proses hukum lebih lanjut.

Gariel Pravasta Mahardhika selaku rekan kelas korban pelecehan seksual oleh oknum guru berinisial N, meminta agar aparat hukum berwenang segera bertindak dan memproses hukum terhadap perbuatan bejat yang diketahui dilakukan tenaga pendidik bernama inisial DA dan AFM yang merupakan guru PKN dan Bahasa Inggris di SMA Budhi Warman 2 Jakarta.

“Memang kasus ini pelecehan seksual verbal terhadap rekan sekelas saya. Meski sudah dilaporkan ke pihak berwajib tapi ini merasa tidak adil dengan penanganan kasus dugaan perbuatan pelecehan verbal oleh pihak pendidik di sekolah,” ujar Gariel Pravasta Mahardhika kepada awak media disela aksi unjuk rasa, di halaman SMA Budhi Warman 2 Jakarta Timur, Senin, (9/2/2026).

Mengenai oknum pendidik yang melakukan pelecehan verbal terhadap rekannya, Gariel mengungkapkan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke tingkat Kepolisian dan Dinas Pendidikan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk bukti dari screenshoot chat dan rekaman pertemuan dengan pihak sekolah.

“Kasus ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian dan Dinas Pendidikan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk screenshoot chat dan rekaman pertemuan dengan pihak sekolah,” ungkap Gariel.

Sementara itu, Ikhsan salah satu alumni angkatan 32 SMA Budhi Warman II yang ikut hadir mendatangi sekolah mengatakan, dirinya merasa terkejut saat mengetahui informasi tersebut dari beberapa temannya. Meski begitu, dia menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk pro ke sekolah maupun pihak yang dirugikan.

“Kami hanya ingin meminta kejelasan saja dari pihak sekolah, terkait status pendidik tersebut, karena belum ada tindakan secara fisik hanya verbal saja. Kalau kita sih, tidak memihak kemana-mana, kita hanya ingin tahu inti permasalahannya saja. Bagaimana penjelasan dari pihak kepala sekolah kalau sudah mengeluarkan oknum guru yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat, itu ada berapa orang,“ katanya.

“Kami hanya ingin kejelasan dari pihak sekolah tentang penanganan oknum guru yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat,” tambahnya.

Pertanyaan Ikhsan tentang tindakan yang sudah diambil oleh pihak sekolah sangat relevan, namun bagaimana tindak lanjut dari pihak sekolah.

Terpisah menanggapi hal itu, Kepala SMA Budhi Warman II, Supardi mengatakan bahwa pihak sekolah sudah mengambil tindakan terhadap oknum guru yang terlibat, yaitu dengan memberhentikan secara tidak hormat.

Terkait masih adanya salah satu oknum guru lagi yang belum ditindak atau belum terdeteksi. Pihak sekolah enggak berkomentar lebih banyak, namun dirinya menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti dan akan segera mengambil tindakan jika memang itu terbukti terhadap oknum guru tersebut.

“Enggak bisa berbicara dulu ya, kalau yang masalah soal itu. Kan nanti itu sudah ada proses hukum berjalan, kalau memang itu terbukti sudah menjadi hal yang lain lagi pasti, Apakah pihak sekolah perlu memberikan catatan, itu pasti, karena kami juga memiliki buktinya nanti,” pungkas Supardi.

Sementara itu, Penasehat Hukum korban dugaan pelecehan seksual berinisial (N), Wanda Alfatih Akbar menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah serta didampingi aparat berwenang. Hal itu dilakukan guna memverifikasi laporan yang telah dibuat di Polresta Metro Jakarta Timur terkait dugaan kasus pelecehan anak di bawah umur yang menimpa kliennya.

“Kami dengan pihak korban dan keluarga ingin memastikan, bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik dan oknum guru yang terlibat dihukum sesuai dengan peraturan. Mereka (keluarga) juga ingin memastikan bahwa korban agar mendapatkan dukungan dan perlindungan yang cukup,” ujar Wanda Alfatih Akbar usai melakukan pertemuan dengan pihak sekolah di SMA Budhi Warman 2 Jakarta Timur, Senin, (9/2/2026).

Lebih lanjut Wanda menyatakan bahwa pihak sekolah sudah memberhentikan dua oknum guru yang terlibat. Namun masih ada kemungkinan akan bertambahnya pelaku lain lagi, karena diketahui sejauh ini masih ada yang menjadi korban tapi memilih diam dan belum berani melapor.

“Kami, pihak korban dan keluarga ingin memastikan. Bahwa semua korban harus mendapatkan keadilan dan dukungan yang akan mereka butuhkan,” tegasnya.

Menurut keterangan pihak korban (N), Wanda menceritakan bahwa kasus ini bermula dari orang tuanya yang baru mengetahui atas kejadian yang menimpa anaknya tersebut setelah mendapatkan laporan dari kakak korban (N).

“Kejadiannya itu berawal dari masalah chat ujaran jorok dan tak senonoh di salah satu Group Komunitas WhatsApp bernama ZOORPSRDIE yang anggotanya terdiri dari 9 orang, ada siswa ada juga dari guru atas nama DA guru PKN dan AFM atau Mister Al, guru bahasa Inggris saat itu di bulan Maret 2025 dan pada Juli 2025 korban (N) berpindah sekolah,” ungkap Wanda.

Maka dengan itu, korban (N) melalui Penasehat Hukumnya, Wanda Wanda Alfatih Akbar menegaskan bahwa pihaknya akan membawa kasus dugaan pelecehan seksual dan ujaran dengan tulisan tak senonoh di group pesan ini tak hanya sebatas pemecatan tidak hormat saja. Akan tetapi membawanya ke ranah hukum Kepolisian bahkan hingga ke meja hijau.

Sebagaimana diketahui pihaknya telah melaporkan pelaku oknum guru kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur berdasarkan laporan Polisi dengan Register Nomor : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, terhitung sejak Senin 2 Februari 2026 atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak.

“Jadi pasal yang kita laporkan di Polres itu ada di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan laporan Pasal 76 C Juncto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang UU Perlindungan Anak. Ada dua pasal, yaitu pasal 76 C dan 80 dua-duanya untuk perlindungan anak,” tegasnya.

“Yang mana untuk merincinya itu adalah terkait perlindungan anak ibaratnya, tindakan-tindakan yang mengarah ke verbal, yang dapat mengakibatkan Trauma Psikis terhadap anak, akan dapat diancam hukum pidana sesuai dengan jeratan pasal yang berlaku tersebut. Kalau untuk estimasi hukuman, nanti biar penyidik yang menentukan, karena proses hukum ini sudah kita serahkan semuanya ke aparat hukum,” pungkas Wanda. (**)

Tapi, jangan salah, semua itu bukan unjuk rasa sungguhan melainkan bagian dari Latihan Penanggulangan Huru-Hara (Latharpuan) yang digelar oleh Polres Pekalongan Kota bertempat di Halaman Setda Kota Pekalongan, Senin (26/8/2025) sore.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi mengatakan bahwa tujuan kegiatan simulasi ini untuk memastikan setiap personel siap dan sigap dalam menghadapi situasi nyata tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat maupun aparat.

“Hari ini Polres Pekalongan Kota melaksanakan kegiatan Latharpuan, simulasi penanganan unjuk rasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Wali Kota yang sudah memberikan ijin dan mengakomodir kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar serta baik,” kata Kapolres.

Ia menegaskan, bahwa simulasi dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), mencakup tahapan persuasif, negosiasi, penanganan massa, hingga penindakan terukur.

“Ada sekitar 400 personel gabungan dari Polres Pekalongan Kota yang kita libatkan dengan beragam peran, mulai dari tim negosiator, tim dalmas awal dan lanjut, tim raimas, serta bulshit atau perusuh,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa latihan ini penting agar pola penanganan unjuk rasa tetap profesional, humanis, dan sesuai hukum, sehingga dapat meminimalisir potensi kerusuhan serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Pekalongan.

“Meski demikian, kami tetap berupaya. Jika nantinya ada aksi unjuk rasa, agar tidak terjadi kericuhan atau anarkis di Kota Pekalongan yang sudah kondusif ini,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid usai menyaksikan simulasi mengatakan, meski Kota Pekalongan tidak termasuk kota yang rawan. Namun, harus tetap diantisipasi.

“Insya Allah, kalau di Kota Pekalongan belum pernah dan jangan pernah ada aksi-aksi demo yang berujung anarkis. Tetapi, potensi sekecil apapun itu harus kita antisipasi. Dan simulasi yang saya lihat tadi sangat luar biasa, seperti nyata,” kata Aaf, sapaan akrabnya.

Ia berharap, Kota Pekalongan tetap aman, kondusif, dan segala permasalahan bisa diselesaikan. Karena, permasalahan itu bisa ditangani secara cepat, sedang dan lama.

“Bisa sedang karena peraturan. Dan juga lama, karena bukan kewenangan kita. Kewenangan provinsi maupun pusat. Tapi mudah-mudahan semua aman. Pemkot Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota tidak bisa sendiri. Kita harus sinergi untuk menjaga kondusivitas di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Mereka memohon DPRD untuk memfasilitasi persoalan yang mereka alami, dimana uang tabungan yang tersimpan di BMT Mitra Umat tak kunjung bisa dicairkan sejak menjelang lebaran hingga saat ini.

Tak sedikit mereka membentangkan spanduk berisikan sejumlah tuntutan agar dapat mencairkan uang tabungan yang mencapai total puluhan miliar rupiah. Terlebih, salah seorang pengurus BMT tersebut saat ini telah menjadi anggota DPRD Kota Pekalongan.

Kericuhan sempat mewarnai aksi unjuk rasa, karena massa memaksa untuk memasuki gerbang pintu DPRD sebelum akhirnya perwakilan dari nasabah tersebut diperbolehkan masuk melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir dan jajaran fraksi terkait.

“Kami siap memfasilitasi dan mencarikan solusi bagi saudara kita nasabah korban BMT Mitra Umat. Kami juga akan segera berkirim surat ke DPR RI, DPRD dan Pemprov Jawa Tengah, Kementerian Koperasi dan UMKM, termasuk ke Presiden,” kata Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir.

Termasuk jika ada anggota DPRD Kota Pekalongan yang terlibat dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan terbukti, maka akan diproses di internal DPRD melalui Badan Kehormatan (BK) untuk diberhentikan sementara.

“Usai diberhentikan sementara, baru akan diberhentikan secara resmi jika sudah inkrah. Dimana, pelantikan maupun pemberhentian anggota dewan menjadi kewenangan Gubernur,” lanjut Azmi usai menemui massa.

Terkait dengan kepemilikan aset BMT, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dindagkop-UKM dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI bahwa, permasalahan BMT Mitra Umat tidak hanya di Kota Pekalongan saja, melainkan juga di luar Kota Pekalongan.

Sebab, koperasi ini memiliki nasabah yang juga berasal dari luar Kota Pekalongan. Pihaknya berkomitmen akan mengawal kasus ini hingga nasabah korban BMT Mitra Umat mendapatkan solusi yang konkret dan adanya kejelasan dengan mendapatkan hak-haknya sebagai nasabah.

“Kami berharap, masalah ini bisa tuntas dan nasabah mendapatkan haknya. Jika memang dalam kasus ini ada unsur pidana, bisa berjalan dengan baik berkolaborasi bersama pihak kepolisian. Intinya, kami akan siap mengawal untuk kasus ini,” tegasnya.

Pihak kepolisian pun siap melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Pihaknya pun terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intens dengan pihak kepolisian maupun pengadilan negeri pekalongan agar kasus ini dikawal, bisa clear serta tidak ada orang yang dirugikan.

Ketua LBH Petanesia, selaku kuasa hukum paguyuban nasabah korban BMT Mitra Umat, Sugiharto, mengatakan bahwa aksi itu digelar sebagai bentuk kekecewaan para nasabah yang tidak bisa mencairkan uang simpanan mereka.

“Sudah sekitar delapan bulan uang simpanan ribuan nasabah di BMT Mitra Umat tak bisa cair. Pengurus BMT Mitra Umat harus bertanggung jawab dan bisa diproses hukum,” katanya.

Sementara, Ketua Paguyuban Nasabah Korban BMT Mitra Umat, Dede Jumantoro, melalui Koordinator Aksi, Untung Nursetiawan, menjelaskan dalam aksi tersebut para nasabah menyampaikan beberapa tuntutan.

Pertama, menuntut hak mereka atas pengembalian uang tabungan yang selama ini belum juga dicairkan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keresahan dan ketidakpuasan atas lambannya penanganan kasus oleh pihak-pihak terkait.

“Tuntutan yang kedua, mendesak pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana penggelapan dana puluhan miliar rupiah yang dilakukan oleh oknum pengurus BMT Mitra Umat,” terang Untung.

Kemudian meminta DPRD Kota Pekalongan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) serta menyurati DPR RI agar menggelar rapat dengar pendapat, menyurati Presiden dan Menteri Koperasi untuk memberikan solusi atas kasus ini.

“Pembentukan pansus diharapkan dapat menjadi langkah nyata DPRD dalam menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap nasib warga yang terdampak,” kata dia.

Menurutnya, aksi bersama dan perjuangan ini mencerminkan tekad serta harapan akan hadirnya keadilan dan transparansi dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah maupun pusat dalam memberikan perhatian serius terhadap permasalahan yang telah merugikan ribuan orang.

Lutfi Wanti, salah seorang korban dari Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, membeberkan bahwa, ia sudah menabung di BMT Mitra Umat selama 5 tahun lamanya dengan total tabungan yang dikumpulkan dari uang hasil jerih payahnya berjualan gorengan setiap hari sebesar Rp23 juta.

“Uang tersebut sebetulnya saya siapkan untuk dana darurat dan kebutuhan sehari-hari. Karena saya bukan orang kaya, jadi nabungnya sedikit-sedikit. Sudah 8 bulan ini kami menuntut agar uang bisa dicairkan, tapi tidak ada kepastian hingga hari ini,” tuturnya.

Ia berharap, dengan adanya audiensi dengan jajaran DPRD, kasus tersebut bisa segera diselesaikan.

Sebelumnya, aksi demo diawali dengan longmarch dari Monumen Juang Pekalongan menuju gedung DPRD setempat. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com- Puluhan warga yang mengatasnamakan dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo  menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/9/2022).

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya mengenai adanya dugaan penambangan ilegal oleh cukong atau tuan takur di wilayahnya.

Kemudian, soal dugaan kriminalisasi warga setempat yang menolak adanya penambangan itu.

Massa menggelar orasi, membentangkan poster dan melakukan aksi treatikal meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan dugaan keterlibatan mafia tanah yang menguasai lahan.

Marwan Syaputra selaku koordinator aksi menyatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus untuk meminta bantuan Kapolri hingga Presiden lantaran berbagai upaya yang mereka lakukan di Bungo tak kunjung menemui hasil.

“Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar. Kriminalisasi terjadi di saat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seakan jalan di tempat ketika rakyat biasa yang melaporkan,” ujar Marwan di sela aksi.

BREBES, eranasional.com– Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Brebes ( AMB ) menggelar aksi tolak kenaikan BBM dan tuntut kenaikan UMK  di depan gedung DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin ( 5/9/2022).

Sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan BBM, Aliansi massa yang terdiri dari sejumlah elemen diantarannya, Sapma PP , GMNI, HMI, PMII dan lainnya menutup jalur pantura.

Sebelumnya, aksi diawali dengan longmarch dari stadion Karang Birahi menuju gedung DPRD Brebes. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM mereka melakukan orasi.

Dalam pengamanan petugas dari Kepolisian dan TNI serta Satpol PP aksi berlangsung aman, namun sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas tapi dengan sigap petugas mengalihkan arus lalu lintas kendaraan ke lajur selatan sehingga tidak terjadi kemacetan total.

Dalam orasinya Ketua Sapma PP Kabupaten Brebes Gozi Prayudi Nagoshah, ST. meminta pemerintah pusat melek, karena pusat mengkategorikan Kabupaten Brebes sebagai Kabupaten miskin extrem dan hal tersebut belum ada solusi konkrit malah ditambah dengan kebijakan pusat yang menaikan harga BBM subsidi.

” Kami harap Pemerintah Daerah segera mendesak Pemerintah Pusat untuk mengkaji dan mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan BBM, ” tegas Gozi.

Dia menyebut, untuk Kabupaten Brebes sendiri bupati harus bisa mempertimbangkan kebijakan aspek manfaat bagi rakyat.

“Dalam keadaan saat ini Brebes sudah cukup buang-buang anggaran hanya untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan tanpa menimbang seberapa besar kebutuhan masyarakat maupun seberapa besar manfaat untuk masyarakat Brebes, ” kata Gozi.

Dikatakannya, dengan kenaikan BBM saat ini jelas memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi masyarakat, dimana UMK Kabupaten Brebes masuk kategori rendah di Jawa Tengah.

” Maka dari itu kami mendesak Pemerintah dapat menaikan UMK Kabupaten Brebes sebesar 30 persen, ” ujarnya.

Menemui para pendemo, Bupati Brebes Idza Priyanti, Ketua DPRD Mokhamad Taufiq, anggota DPRD Anto Haryanto, Sekda Djoko Gunawan serta sejumlah pejabat.

Sempat terjadi adu mulut antara pendemo dengan para pejabat tersebut lantaran pendemo mendesak Bupati Brebes menandatangani banner sebagai wujud dukungan terkait tuntutan masyarakat. Namun, Idza Priyanti menolak dan langsung meninggalkan lokasi tanpa alasan yang jelas. (Olam)

SEMARANG- Jajaran kepolisian Polda Jawa Tengah (Jateng) mengamankan dua orang terduga provokator rencana aksi unjuk rasa di sejumlaj wilayah di Jateng, Sabtu (24/7/2021).

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi melalui Kabid Humas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menyebut dua orang yang diamankan masing-masing berinisial N dan B di Semarang, Jumat (23/7/2021).

Pelaku N bertugas sebagai inisiator dan host zoom meeting untuk rapat aksi pada 24 Juli. Sementara B berperan sebagai penyebar ajakan aksi di sejumlah media sosial dan grup Whatsapp.

“Benar, ada dua orang yang kita amankan. Kita juga mengamankan sejumlah barang bukti, handphone, dan screenshoot pesan ajakan demo di grup Whatsapp, hingga rekaman zoom meeting,” kata Iqbal.

Iqbal memaparkan, agar tidak terdeteksi petugas, pelaku sengaja membuat grup Whatsaap dengan menggunakan nama ‘Group Klub Tenis’.

Dari pembicaraan di grup tersebut, lanjut dia, diketahui adannya ajakan rencana aksi di beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo, Sukoharjo, Brebes, dan Kudus.

Dari hasil penyelidikan, diketahui sempat diadakan zoom meeting yang dilakukan Kamis (22/7/2021) pukul 20.00 WIB dengan host ‘ELLY AL YAHYA’ di link zoom Meeting ID : 81493262591.

“Penyidik saat ini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap yang bersangkutan. Kami menghimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut. Mari kita ciptakan kesejukan dan berharap pandemi Covid-19 segera berakhir,” ujar dia.

Keduanya kini terancam melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat tak terhasut dengan ajakan aksi unjuk rasa serentak di media sosial (medsos) pada tanggal 24 Juli 2021. Pasalnya ajak itu berpotensi terjadi kerumunan dan akan menambah penularan Covid-19.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, imbauan tersebut disampaikan karena saat ini jumlah Covid-19 terus melonjak. Dengan adanya demonstrasi, potensi menciptakan kerumunan bakal terjadi, yang nantinya semakin memperburuk laju pertumbuhan virus corona.

“Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka Covid yang masih tinggi,” kata Argo saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).

Jenderal bintang dua itu menyebut, saat situasi seperti ini penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan cara daring. “Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online,” ujar Argo.

Dia mengatakan, aparat kepolisian akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. “Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan,” ucap Argo.

Diketahui, beredar di media sosial mengenai percakapan persiapan aksi serentak yang hendak dilakukan oleh elemen masyarakat sipil di Semarang dan beberapa wilayah lain.

Disebutkan bahwa aksi tersebut akan dilakukan selama berhari-hari dan tidak membawa suatu identitas golongan ataupun kelompok.