Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pesta demokrasi pemilu juga harus menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Tidak ada sampah alat peraga kampanye yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Perlu komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sampah dari penyelenggaraan pemilu guna mewujudkan pemilu yang ramah lingkungan dan menghindari timbulan sampah masuk ke TPA,” ujar Vivien di Jakarta, Minggu (4/2/2024) dikutip dari Antara.

Menurut Vivien, penyebaran bahan kampanye dan alat peraga tersebut, tidak hanya dapat mengganggu keindahan tetapi juga dapat menjadi sumber sampah dan memengaruhi lingkungan hidup sehingga tidak sejalan dengan penyelenggaraan pemilu yang ramah lingkungan.

“Karena itu, dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024 selain dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga perlu memperhatikan aspek kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup,” tambah Vivien

ERANASIONAL.COM- Pakar ekonomi Rizal ramli menilai bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah setelah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya kepentingan pencitraan.

Karena, menurutnya, angka BLT BBM hanya sebesar Rp 600 ribu untuk empat bulan sehingga tidak cukup meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Sebab, cuma dapatnya Rp 600 ribu dalam empat bulan, satu bulan, kan, dapat Rp 150 ribu,” kata eks Menko Ekuin itu ditemui seusai menghadiri diskusi yang diselenggarakan FEB UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/9).

Rizal ramli menyebut BLT BBM tentu tidak bisa digunakan secara maksimal oleh rakyat. Uang itu bahkan tidak cukup membiayai dana transportasi masyarakat.

“Bagaimana dengan Rp 5 ribu per hari bisa mengentaskan kemiskinan? Buat Uang Transpor saja tidak cukup, kan,” ujar alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Rizal ramli mengatakan BLT BBM yang dibagikan pemerintah sebenarnya hanya 15 persen dana yang diambil pemerintah melalui naiknya harga BBM bersubsidi.

Dirinya menilai BLT BBM hanya menguntungkan Presiden Jokowi dan pejabat karena terkesan peduli kepada rakyat seusai rezim menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Jadi, ini sebetulnya alat untuk Pak Jokowi dan pejabat-pejabat untuk menaikkan popularitasnya, alat kampanye. Itu saja,” Tukasnya. (fjr)