Pembentukan AKD meliputi Badan Musyawarah (Bamus) hingga komisi. Dengan terbentuknya AKD ini, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir berharap agar masing-masing alat kelengkapan bisa segera menjalankan fungsi dan tugasnya untuk segera menyelesaikan agenda-agenda DPRD.

“Termasuk untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2025, dan juga penyampaian aspirasi masyarakat yang memang harus disalurkan kepada mitra-mitra komisi,” katanya.

Sedangkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), ia juga berharap bisa segera menjalankan fungsi untuk menampung usulan-usulan Raperda dan Propemperda dari pemerintah jika ada revisi.

Dalam rapat paripurna tersebut, AKD yang dibentuk yakni Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Bapemperda, Badan Kehormatan, serta komisi-komisi yang terdiri dari Komisi A, Komisi B dan Komisi C.

Untuk Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Pekalongan yaitu M. Azmi Basyir sebagai ketua, Nusron sebagai wakil ketua I dan posisi wakil ketua II masing kosong karena pimpinan dari PDIP belum diusulkan.

Sementara untuk Bapemperda, Aminudin Azis dari Partai Golkar menjadi ketua didampingi Seno Prafitri Adi dari PDIP sebagai wakil ketua. Untuk Badan Kehormatan, Irawadi dari PKS didapuk sebagai ketua didampingi Nur Hadi dari PPP sebagai wakil ketua.

Kemudian untuk komisi-komisi, Komisi A diketuai H. Masykur dari PDIP, Anita Riyanti dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua dan Eko Lusjianto dari PPP sebagai sekretaris.

Komisi B diketuai oleh H. Mabrur dari PPP didampingi Fauzi Umar Lahji dari Partai Golkar sebagai wakil ketua dan Taufan Asianto dari PDIP sebagai sekretaris.

Sedangkan di Komisi C, Budi Setiawan dari Partai Golkar ditunjuk sebagai ketua, didampingi Nashrullah dari PKS sebagai wakil ketua dan Hafidz Aslami dari Partai Nasdem sebagai sekretaris.

Pada rapat paripurna tersebut, sekaligus dibentuk panitia khusus untuk tiga Raperda yang sudah diusulkan oleh Pemkot Pekalongan yakni Pansus VII yang akan membahas Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2029.

Lalu, untuk Pansus VIII akan membahas Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal dan BUMD serta Pansus IX yang akan membahas Raperda tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Pekalongan (Perseroda). (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis analisis pemetaan kepatuhan para pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Terungkap, 55 dari 86 orang yang menjabat pimpinan AKD DPR dikategorikan tidak patuh melaporkan LHKPN.

Adapun termin waktu yang dijadikan objek pemantauan kepatuhan selama 2019-2021. Rentang waktu pencarian dan pengumpulan data dilakukan pada Maret 2023.

Subjek pemantauan ICW ini terhadap pimpinan di 8 AKD DPR RI tersebut yakni pimpinan DPR, pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislasi (Baleg), pimpinan Badan Anggaran (Banggar), pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), pimpinan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), dan pimpinan Majelis Kehoramatan Dewan (MKD) DPR RI.

“Bagaimana hasil pemetaan yang ICW lakukan pada bulan Maret 2023 lalu. Ternyata dari total 86 pimpinan AKD hanya 31 orang dikategorikan patuh melaporkan LHKPN. Sedangkan yang tidak patuh 55 orang,” ungkap Kurnia Ramadhana dalam acara peluncuran penelitian ICW secara daring, Minggu (9/4/2023).

Lanjut Kurnia memaparkan, ada 4 jenis ketidakpatuhan pelaporan LHKPN dalam analisisnya itu.

“Jenis ketidakpatuhan LHKPN yang ICW pantau ada 4. Pertama, tidak tepat waktu. Kedua, tidak berkala. Ketiga, tidak tepat waktu dan tidak berkala. Keempat, tidak melaporkan,” jelasnya.

Dia lalu memerinci 55 orang yang dikategorikan tidak patuh melaporkan LHKPN.

“Tentu kita miris ternyata pimpinan DPR dari 5 orang, 4 orang di antaranya tidak patuh melaporkan, baik terlambat maupun tidak berkala. Sementara pimpinan Komisi sebanyak 37 orang, pimpinan Baleg 2 orang, pimpinan Banggar 2 orang, pimpinan BURT 3 orang, pimpinan BKSAP 2 orang, pimpinan BAKN 2 orang, pimpinan MKD 3 orang,” terangnya.