Dia menyebut bagi tahanan kasus korupsi yang ingin menyelundupkan HP ke dalam Rutan KPK harus membayar Rp10-20 juta.

“Pembayaran itu hanya dilakukan satu kali saat tahanan KPK menyelundupkan HP ke dalam rutan,” kata Albertina Ho di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.

Dia menyebutkan, temuan ini merupakan salah satu bukti terjadinya praktik pungli di Rutan KPK.

Tarif berbeda dikenakan jika tahanan Rutan KPK ingin mengecas HP atau powerbank, yaitu sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000.

Untuk memfasilitasi kepentingan para tahanan, diketahui ada pegawai Rutan KPK menjadi koordinatornya.

“Jadi ada yang mengkoordinir mereka,” ungkap Albertina.

Sebagai informasi, Dewas KPK sudah mulai menyidangkan perkara dugaan pelanggaran etik terhadap 93 pegawai KPK yang diduga terlibat praktik pungli di Rutan KPK.

Dewas KPK mengelompokkan mereka ke dalam tujuh berkas perkara berbeda berdasarkan pasal yang disangkakan.

Sebanyak enam kelompok masing-masing terdiri dari tujuh pegawai. Sementara, satu kelompok lainnya terdiri dari tiga pegawai yang berlatar belakang kepala rutan, mantan kepala rutan, dan komandan.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, sidang etik yang digelar Dewas KPK merupakan sebagai bentuk komitmen KPK menjaga marwah kelembagaan.

Ali Fikri menyatakan, seluruh pimpinan KPK menghormati sidang proses penegakan dugaan pelanggaran etik yang sedang bergulir.

“Dalam sidang etik nanti Dewas KPK pastinya akan memutus dugaan pelanggaran ini secara independen, sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019,” tuturnya.

Tak hanya itu, Kedeputian bidang Penindakan dan Eksekusi KPK juga tengah mengusut dugaan pungli dari sisi pidana.

Selain itu, Inspektorat KPK juga mengusut dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang diduga terlibat dalam pungli tersebut.

“Penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik, dugaan tindak pidana, penegakan disiplin, serta perbaikan tata kelola merupakan wujud komitmen kelembagaan KPK dalam menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” ujar Ali Fikri.

Untuk diketahui, dugaan pungli ini ditemukan Dewas KPK pada tahun 2023 lalu.

Saat itu, mereka menemukan dugaan pungli itu terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan nilai Rp4 miliar terkait dengan penyelundupan makanan hingga HP.

Dewas KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang saksi, termasuk tahanan KPK. Hasilnya, mereka menyatakan telah menemukan bukti terjadinya pungli yang nilainya mencapai Rp6,148 miliar.(*)

Albertina menyebut, salah satu yang diperiksa adalah Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi.

“93 karyawan KPK akan menjalani sidang etik, termasuk karutan (Achmad Fauzi),” kata Albertina Ho, Kamis, 11 Januari 2024.

Albertina menyebut ada sejumlah jenis pelanggaran etik dari keterlibatan Achmad Fauzi di kasus pungli rutan, yaitu dugaan menerima pungli hingga penyalahgunaan wewenang.

“Tidak hanya menerima. Sebagai pimpinan dia tidak bisa melakukan pembinaan terhadap bawahannya. itu kan termasuk pelanggaran etik,” tegasnya.

“Etiknya pasal yang mana, kita nanti,” sambung Albertina.

Selain pelanggaran etik, KPK juga memproses kasus pungli rutan secara pidana. KPK mengklaim telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Diberitakan sebelumnya, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK syamsuddin Haris mengatakan para karyawan KPK itu diduga menerima uang pungli puluhan hingga ratusan juta rupiah.

“Macam-macam, ada yang terima puluhan juta, ada yang terima ratusan juta. Beda-beda sesuai dengan posisinya,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.

Syamsuddin menyebut pungli yang diterima dalam kasus ini berbentuk uang.

Sebagai imbalannya, para tahanan yang memberikan uang kepada pegawai KPK akan mendapatkan fasilitas istimewa di rutan.

“Dengan menyetorkan uang, para tahanan akan mendapatkan fasilitas tambahan,” tuturnya.

Syamsuddin membeberkan, temuan awal menyebutkan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp4 miliar.

Kata dia, angka tersebut kini telah bertambah. (*)

Anggota Dewan KPK Albertina Ho mengatakan pihaknya sudah siap menggelar sidang tersebut.

“Semua persiapan sudah siap. Tinggal sidang saja,” kata Albertina Ho saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023.

Albertina menegaskan, pihaknya sudah mengundang Firli Bahuri agar hadir di sidang tersebut. Namun, dirinya belum tahu apakah Firli sudah memberikan konfirmasi perihal kehadirannya.

“Saya belum dapat konfirmasi. Biasanya itu semua melalui Kepala Sekretariat Dewas,” jelasnya.

Albertina mengatakan dalam mempersiapkan sidang etik Firli Bahuri, pihaknya tidak memiliki kendala. Katanya, Dewas KPK telah meminta keterangan dari para saksi dan saksi ahli sebelum dibawa ke persidangan.

“Ada 27 orang saksi dan ahli yang kami mintai keterangan,” ungkap Abertino.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Albertina Ho menyebutkan butuh waktu panjang untuk mengeksekusi hukuman mati kepada Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Sebab, setelah vonis diputuskan oleh PN Jaksel, masih ada proses hukum lain yang dapat ditempuh oleh Ferdy Sambo sebelum putusan tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

“Kalau dikatakan itu proses ini masih sangat jauh, masih jauh sekali, saya katakan masih lama sekali,” kata Albertina, Senin (20/2/2023).

Setelah hakim menjatuhkan vonis, Ferdy Sambo berhak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Terkini, Ferdy Sambo dan tiga terdakwa lainnya telah mengajukan banding atas vonis masing-masing. Jika terdakwa masih tak terima dengan hasil banding, bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Memang, setelah proses kasasi, hukuman dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun, setelah itu, terpidana masih bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Dan PK bisa diajukan beberapa kali,” terang Albertina.

Dengan panjangnya prosedur hukum ini, Albertina memprediksi, eksekusi hukuman mati terhadap Ferdy Sambo masih sangat lama. Bahkan, sudah lazim terpidana mati harus menunggu hingga bertahun-tahun hingga akhirnya dieksekusi.

“Saya pernah bertugas di PN Cilacap, di Lapas Nusakambangan, itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan pengawasan dan pengamatan, banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi,” ungkapnya.