Pemanggilan ini terkait dengan pertemuannya bersama mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengonfirmasi jadwal tersebut pada Selasa 8 Oktober 2024.

“Dijadwalkan pada Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB di ruang pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (lantai 1 gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya),” ujarnya dikutip dari Antara.

Surat undangan untuk klariikasi telah dikirim ke yang bersangkutan oleh petugas penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tessa Mahardhika menyatakan menghormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

“KPK menghormati proses penyelidikan yang sedang ditangani Polda Metro Jaya dan yakin bahwa penyelidik akan bertindak secara profesional dan prosedural sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Tessa, Senin 30 Oktober 2024 lalu.

Tessa juga menekankan bahwa KPK siap membantu proses penyelidikan yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif dengan pihak kepolisian.

Sementara Kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh Tim Penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Dalam perkembangan penyelidikan ini, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi terhadap 19 orang saksi.

“Sampai dengan saat ini Tim Penyelidik Subdit Tipikdor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap 19 orang saksi dalam penanganan perkara a quo,” jelas Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak. []

Akibatnya, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 20 triliun.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa dari dana sekitar Rp 150 triliun untuk menopang pelayanan fasilitas kesehatan, terdapat fraud senilai Rp 20 triliun.

“Kerugian dari fraud di bidang kesehatan adalah 10 persen dari pengeluaran untuk kesehatan masyarakat, sekitar Rp 20 triliun secara nominal,” katanya di Jakarta, Kamis 19 September 2024.

“Kasus yang tidak pernah tersentuh adalah dalam pelayanan jaminan kesehatan, dimana ada manipulasi atau phantom billing yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan (faskes), baik pusat mapun daerah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” sambungnya.

Kata Alex, fraud lainnya yang kerap terjadi berupa memanipulasi data peserta serta melakukan pemanfaatan layanan yang idak diperlukan untuk mengambil keuntungan.

Seperti tindakan medis yang berlebihan atau pemberian obat-obatan yang tidak diperlukan.

Untuk itu, KPK terus melakukan upaya pencegahan melalui pembangunan ekosistem yang berintegritas dengan stakeholder terkait besehingga mengurangi risiko kecurangan serta tindak pidana korupsi.

“Saya menekankan, pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja, tapi tugas kita bersama, semua tidak bisa tutup mata ketika tahu dilingkungan ada kecurangan, laporkan. Saya rasa sekarang sudah ada fitur semacam Whistle Blower System (WBS). Kalau bisa diingatkan dan di cegah sejak dini lebih baik,” ujarnya.[]

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

“Diduga EH (Eddy Hiariej) menerima uang suap dari HH (Helmut Hermawan) nilai totalnya Rp8 miliar,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023.

Alex mengungkapkan, sebagian uang yang diberikan Helmut kepada Eddy merupakan fee jasa konsultasi hukum terkait Administrasi Hukum Umum (AHU).

“Besaran fee yang disepakati yang diberikan Helmut Hermawan kepada Eddy Hiariej sekitar Rp4 miliar,” jelasnya.

Sisanya, Rp1 miliar untuk keperluan pribadi Eddy Hiariej dan Rp3 miliar lagi akan diberikan setelah Eddy membuktikan janjinya bisa menghentikan kasus hukum yang menjerat Helmut di Bareskrim Polri.

Diketahui, Helmut menyerahkan uang Rp4 miliar kepada Eddy untuk membuka blokir hasil Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Perusahaan tersebut bergerak di bidang nikel.

Kata Alex, laporan itu masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada 2020. Kemudian, pimpinan pun sudah menerbitkan surat disposisi agar laporan itu diselidiki.

“Tapi ternyata tidak ditindaklanjuti. Belum lama ini kita perintahkan untuk menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyelidikan),” kata Alex Mawarta di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 28 November 2023.

Betapa terkejutnya dia ketika menjalani pemeriksaan pelanggaran etik di Dewan Pengawas (Dewas) dengan terlapor Firli Bahuri yang diduga menemui dan memeras SYL. Saat itu, dirinya baru tahu bahwa perkara dugaan korupsi yang menjerat SYL sudah dilaporkan sejak 2020, namun penyidikannya baru dimulai per 26 September 2023.

“Kami betul-betul bleng, tidak tahu bahwa ternyata tahun 2020 itu ada laporan masyarakat soal korupsi di Kementan dan ternyata pimpinannya juga sudah mendisposisi untuk melakukan penyelidikan,” jelas Alex.

Rupanya tidak hanya laporan pengaduan masyarakat, tetapi juga Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tidak ditindaklanjuti.

Diakui Alex, pimpinan KPK memiliki kekurangan karena tidak memiliki alat untuk memonitor apakah bawahannya menindaklanjuti disposisi yaitu menyelidiki laporan maupun LHA.

“Termasuk laporan PPATK, banyak disposisi pimpinan yang sudah kita berikan. Perintahnya, lakukan penyelidikan. Apakah itu dilakukan atau tidak, kita tidak punya alat monitoring,” jelas Alex.

Untuk mengantisipasi agar persoalan itu tidak berulang, KPK akan membuat dashboard yang bisa digunakan untuk mengawasi apakah disposisi pimpinan, terutama terkait penanganan kasus berjalan.

Menurut Alex, terdapat titik rawan dalam penanganan perkara di KPK. Karena itu, alat bantu untuk melakukan monitoring diperlukan.

“Apakah disposisi pimpinan yang memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan itu ditindaklanjuti atau tidak. Kita harus dapat memastikan itu,” pungkas Alex. (*)

Kata Alex, surat penetapan Eddy Hiariej sudah ditandatangani sekitar dua pekan yang lalu. Ada tiga tersangka lainnya selain Eddy.

“Penetapan tersangka kepada Wamenkumham benar, dan sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Alexander Marwata, Kamis (9/11/2023).

Lanjut Alex, dari empat tersangka tersebut rinciannya adalah tiga penerima dan satu lagi pemberi gratifikasi.

Kasus ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret 2023 lalu. Eddy Hiariej dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar.

Pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Eddy Hiariej berinisial YAR dan YAM. Sugeng menduga uang itu berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Dalam perjalanannya, Sugeng sempat memprotes KPK karena dinilai lambat memproses laporannya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan tindak pidana korupsi yang dilakukan Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe, tidak sedikit. Diperkirakan jumlah uang yang dikorupsi Lukas mencapai Rp1 triliun.

“Korupsi LE (Lukas Enembe) menyangkut jumlah uangnya tidak sedikit, ratusan miliar bahkan mungkin sampai Rp1 triliun. Kita akan dalami aliran uang-uang itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Menindaklanjuti hal itu, kata Alex, KPK saat ini sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak-pihak terkait. KPK tengah menelisik aliran uang lewat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua hingga vendor-vendor yang mendapat proyek di Papua. “Kami tidak berhenti di kasus suap dan gratifikasi saja,” ujarnya.

Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada September 2022. Namun, KPK resmi mengumumkan status tersangka Lukas pada Kamis (5/1/2023).

Dalam konstruksi perkaranya, Lukas ditetapkan jadi tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selain Lukas, KPK menetapkan penyuapnya yang merupakan pihak swasta bernama Rijatono Lakka.

Pada 2019-2021, Rijatono diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di Papua. Alexander mengatakan Rijatono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapat proyek.

“Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL (Rijatono Lakka) di antaranya adalah Tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua,” kata Alexander Marwata, Kamis (5/1/2023).

Alexander menduga Rijatono sepakat memberi fee 14 persen dari total nilai kontrak yang didapat setelah dikurangi pajak. Suap itu diduga diberikan ke Lukas Enembe dan beberapa pejabat.

Singkat cerita, Rijatono mendapat tiga paket proyek, yakni:

1. Proyek multiyears peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar

2. Proyek multiyears rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar

3. Proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.

“Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka RL diduga menyerahkan uang pada tersangka LE dengan jumlah sekitar Rp1 miliar,” ucapnya.

KPK juga menduga Lukas Enembe menerima gratifikasi dari pihak lain. Jumlahnya berjumlah miliaran rupiah.

“Diduga Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah yang saat ini KPK sedang kembangkan lebih lanjut,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, KPK menjerat Rijatono dengan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Lukas Enembe dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.