Sorotan terhadap Nusron menguat setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut penyidik sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi posisi Nusron sebagai Menteri ATR/BPN apabila penyidikan KPK nantinya menemukan keterkaitan lebih jauh dengan lingkungan pimpinan kementerian.

Desakan evaluasi itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Aliansi Gerakan Indonesia Berani (Gibran) Nasional, Agung Nugroho.

Agung menegaskan keputusan mengenai reshuffle merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Namun, menurut dia, perkembangan penyidikan KPK perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi posisi Nusron.

“Presiden pasti, melihat sejauh mana kasus dugaan suap SHGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN, apakah ada bukti yang mengaitkan kepada Nusron Wahid secara langsung terkait kasus dugaan suap SHGB,” ujar Agung dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Agung, apabila perkara tersebut berkembang dan berdampak terhadap efektivitas pemerintahan, pergantian Menteri ATR/BPN dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan Presiden.

“Kalau isu ini berkembang menjadi persoalan serius dan mengganggu efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran, maka reshuffle menjadi salah satu opsi utama untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” katanya.

Empat Orang Kepercayaan Nusron Jadi Tersangka

KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.

Empat tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Empat tersangka lainnya yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.

KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap rangkaian perkara tersebut dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pemanggilan pihak tertentu, termasuk Nusron, disebut bergantung pada kebutuhan penyidikan.

Selain penetapan tersangka, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pada Jumat (18/9/2026), KPK menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk dan rumah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri untuk mencari serta menyita barang bukti.

Nusron Belum Jadi Tersangka

Meski namanya ikut terseret dalam sorotan kasus tersebut, Nusron Wahid hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Nusron juga menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Ia memastikan pelayanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan dan menyatakan pengawasan internal akan ditingkatkan.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN membantah kabar yang menyebut Nusron telah mengundurkan diri dari jabatan Menteri ATR/BPN.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi menegaskan tidak pernah ada pernyataan dari Nusron mengenai pengunduran dirinya.

Dengan demikian, hingga Sabtu (19/9/2026), belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto mengenai pencopotan atau pergantian Nusron Wahid dari kursi Menteri ATR/BPN.

Usulan Figur Berlatar Militer

Di tengah sorotan tersebut, Agung Nugroho juga mengusulkan agar posisi Menteri ATR/BPN ke depan dapat dipertimbangkan untuk diisi figur dengan latar belakang militer.

Ia mencontohkan pengalaman mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang pernah menjabat Menteri ATR/BPN pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Agung, pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan figur yang memimpin kementerian yang memiliki tugas strategis dalam urusan pertanahan.

“Pada masa Presiden ke-7 RI Jokowi kala itu ada sosok seorang mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dia adalah sosok pemimpin paling tegas dan humanis,” ujar Agung.

Agung juga membandingkan periode kepemimpinan sejumlah mantan Menteri ATR/Kepala BPN, di antaranya Ferry Mursyidan Baldan, Sofyan Djalil, Hadi Tjahjanto, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun, pandangan mengenai perlunya pergantian Menteri ATR/BPN tersebut merupakan pernyataan dari Aliansi Gibran Nasional.

Keputusan mengenai masa depan Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sementara proses hukum kasus dugaan suap HGB di Kabupaten Bogor masih berjalan di KPK. [SF]

Ketua Umum DPP Aliansi Gibran, Reyhan Restuansyah, mengatakan saat ini kepengurusan DPW telah terbentuk di 37 provinsi. Dengan demikian, masih tersisa satu provinsi yang ditargetkan segera memiliki kepengurusan untuk melengkapi struktur organisasi di tingkat nasional.

“Melalui target kerja kerangka organisasi Aliansi Gibran mulai 1 September 2026 sampai 30 Desember 2026 telah merampungkan struktur di tingkat kabupaten/kota (DPD) se-Indonesia, dan akan terus konsolidasi memperkuat struktural hingga ke tingkat akar rumput,” ujar Reyhan dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (1/9/2026).

Setelah struktur DPW di 38 provinsi rampung, Aliansi Gibran berencana melakukan kunjungan ke kediaman Jokowi di Solo.

Pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi sekaligus menyampaikan permintaan agar Jokowi bersedia menjadi Dewan Kehormatan Aliansi Gibran.

“Aliansi Gibran akan berkunjung ke kediaman Pak Jokowi untuk melakukan konsolidasi dan meminta Jokowi menjadi Dewan Kehormatan di organisasi ini. Dalam waktu dekat kita semua akan ke Solo,” kata Reyhan.

Menurut Reyhan, konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah menjadi salah satu prioritas Aliansi Gibran hingga akhir 2026. Penguatan struktur tersebut ditujukan agar organisasi tidak hanya memiliki kepengurusan formal, tetapi juga mampu membangun jaringan hingga tingkat akar rumput.

Selain penguatan struktur, Aliansi Gibran menyatakan membawa visi untuk mendorong generasi muda yang berkarakter kuat, inklusif, dan memiliki daya saing tinggi.

Misi tersebut, kata Reyhan, antara lain dilakukan dengan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor ekonomi kreatif, digitalisasi, serta pembangunan daerah yang merata.

Aliansi Gibran juga menyatakan akan ikut mengawal sejumlah kebijakan pemerintah, terutama proyek strategis nasional (PSN) yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan, hilirisasi industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Aliansi Gibran ini juga ikut mengawal program kebijakan pemerintah terutama proyek strategis nasional (PSN) yang berorientasi pada pembangunan yang merata, hilirisasi industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.

Ingin Peran Jokowi Lebih dari Dewan Kehormatan

Ketua Harian DPP Aliansi Gibran, Agung Nugroho, mengatakan rencana kunjungan ke kediaman Jokowi tidak semata-mata untuk meminta mantan presiden tersebut menjadi Dewan Kehormatan.

Menurut dia, Aliansi Gibran juga membutuhkan pandangan Jokowi, khususnya terkait dinamika politik dan arah pembangunan Indonesia.

“Pak Jokowi itu masih sangat dicintai rakyat Indonesia, sosoknya pun masih berwibawa dan kharismatik membawa pesan perdamaian,” kata Agung.

Agung menilai pengalaman Jokowi selama memimpin Indonesia menjadi salah satu alasan organisasi tersebut ingin mendapatkan pandangan dan pesan politik darinya.

Ia juga menilai Jokowi memiliki pengalaman dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, termasuk ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

“Jokowi itu kalau sudah pidato auranya terpancar, tidak suka omon-omon selalu membawa data saat menyampaikan kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, Agung mengatakan kehadiran Jokowi diharapkan dapat memberikan perspektif sekaligus pesan kepada masyarakat melalui Aliansi Gibran.

Dengan 37 DPW yang telah terbentuk, Aliansi Gibran kini fokus menuntaskan struktur di provinsi terakhir. Setelah target 38 DPW tercapai, organisasi tersebut akan mempersiapkan agenda pertemuan dengan Jokowi di Solo. [FH]