Tekait hal itu, Jokowi menyerahkan proses yang tengah berjalan di KPK.

“Ya, itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu, ya,” kata Jokowi usai meninjau RSUD Tamian Layang, Barito Timur, Kamis (27/6/2024).

“Silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum,” lanjutnya.

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengungkapkan bansos yang dimaksud adalah bantuan COVID-19 tahun 2020 untuk wilayah Jabodetabek. Korupsi yang terjadi diduga terkait penyaluran tahap 1 sampai 12.

Untuk modus korupsinya, diduga telah terjadi pengurangan kualitas bansos. Isi paket bansos itu meliputi sembilan bahan pokok atau sembako, kebutuhan pokok dapur.

Dugaan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 125 miliar. KPK sudah menetapkan satu tersangka atas nama Ivo Wongkaren, meski status hukumnya belum diumumkan secara resmi.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai NasDem mengaku menerima sumbangan dana bencana sebesar Rp20 juta dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Uang itu masuk ke Fraksi Partai NasDem di DPR RI. KPK akan mengusut mengalir ke mana saja uang korupsi SYL.

“Kami terbuka dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi, termasuk dalam menyelesaikan perkara tersangka SYL dan kawan-kawan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (12/10/2023).

KPK, kata Ali, nantinya akan membuka besaran aliran uang korupsi SYL yang diduga mengalir ke NasDem.

“Pada saatnya pasti akan kita buka ke publik, berapa jumlah temuan awal aliran uang kepada partai tersebut,” ucap Ali.

Bendahara Partai NasDem Ahmad Sahroni tidak menampik adanya sumbangan dana dari SYL kepada Fraksi NasDem DPR. Tapi, dia membantah adanya penerimaan uang dari SYL yang berasal dari korupsi.

Sahroni menyebut uang yang diberikan SYL sebesar Rp20 juta. Uang tersebut merupakan sumbangan untuk korban bencana alam.

Dijelaskannya, uang sumbangan sebesar itu digunakan untuk membantu korban bencana gempa di Jawa Barat.

Dia pun mempersilakan KPK menyelidiki apakah ada aliran dana korupsi Yasin Limpo ke Partai NasDem.

“Silakan mendalami kalau ada dugaan ke Partai NasDem. Sebagai Bendahara Umum saya pastikan tidak ada aliran dana korupsi masuk ke Partai NasDem,” pungkas Sahroni.