Penurunan jumlah pengungsi tersebut seiring dengan penyaluran berbagai bantuan, seperti Dana Tunggu Hunian (DTH), serta selesainya pembangunan sejumlah hunian sementara (huntara) di daerah terdampak.

Angka pengurangan jumlah pengungsi bervariasi di masing-masing daerah. Di Provinsi Sumbar, misalnya, pada 24 Januari 2026 tercatat sebanyak 10.854 pengungsi, kemudian berkurang menjadi 9.040 pengungsi per 27 Januari 2026.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, jumlah pengungsi yang semula tercatat 91.703 orang per 24 Januari 2026, menurun menjadi 91.663 orang pada 27 Januari 2026.

Adapun di Sumut, jumlah pengungsi pada 25 Januari 2026 tercatat sebanyak 11.300 orang, kemudian berkurang menjadi 11.085 orang per 27 Januari 2026.

“Sekarang ini untuk pengungsi ini ada penurunan dari beberapa waktu ke waktu terus berkurang. Dan kami harapkan semua pengungsi nanti tidak berada lagi di dalam pengungsian,” ujar Amran saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Lebih lanjut, Amran juga menjelaskan progres pembangunan huntara di masing-masing provinsi. Huntara merupakan fasilitas yang disediakan bagi pengungsi yang rumahnya rusak berat atau hilang. Di Provinsi Aceh, huntara yang telah selesai dibangun sebanyak 3.248 unit.

Sementara itu, masyarakat yang telah menerima bantuan DTH tercatat sebanyak 2.559 kepala keluarga (KK) dari total penerima 9.766 KK.

Selain itu, pembangunan huntara di Sumut yang telah selesai sebanyak 557 unit. Adapun masyarakat yang telah menerima DTH sebanyak 1.688 KK dari total penerima 6.550 KK.

Sementara di Sumbar, huntara yang telah selesai dibangun sebanyak 476 unit, dengan jumlah masyarakat yang telah menerima DTH sebanyak 1.685 KK dari total penerima 2.004 KK.

Di sisi lain, Amran juga memaparkan kondisi fasilitas kesehatan yang terdampak bencana. Secara keseluruhan, terdapat 280 fasilitas kesehatan terdampak di tiga provinsi, dengan rincian 141 unit di Aceh, 67 unit di Sumut, dan 72 unit di Sumbar.

Ia menegaskan bahwa mayoritas fasilitas kesehatan tersebut tetap memberikan layanan kepada masyarakat. Hanya dua puskesmas di Aceh yang pelayanannya dialihkan ke luar gedung sebagai langkah darurat.

Dalam hal infrastruktur, Amran menyebutkan bahwa jalan dan jembatan nasional di ketiga provinsi telah berfungsi 100 persen. Sementara itu, jalan dan jembatan daerah masih dalam tahap penyelesaian, dengan progres yang bervariasi di setiap provinsi.

“Di Provinsi Aceh, jalan dan jembatan nasional sudah berfungsi secara total 100 persen. Kemudian jalan dan jembatan daerah sudah berfungsi jalan sebesar 90,68 persen,” jelasnya.

Dalam waktu hanya satu jam, ajakan Mentan Amran berhasil menghimpun sekitar Rp 75,85 miliar. Meski jumlahnya besar, Mentan Amran menegaskan bahwa seluruh donasi terkumpul tanpa paksaan. Setiap orang diberi ruang untuk menyumbang sesuai kemampuan, dan itu terlihat jelas ketika sejumlah pegawai menyumbang mulai dari Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, hingga Rp 250.000.

“Berapa pun kami terima. Ini semua niat baik kita semua untuk membantu rakyat,” ujar Mentan Amran.

Dalam arahannya, Mentan Amran menekankan bahwa solidaritas sosial bukanlah seremoni, melainkan panggilan moral bangsa.

“Setiap bantuan adalah harapan. Kementan peduli,” ujarnya, mengajak masyarakat membantu dengan tulus, bukan karena kewajiban.

Ia menyebut bencana ini sebagai ujian kemanusiaan yang menggerakkan hati banyak orang.

“Merah putih memanggil! Saudara kita terkena bencana, dan sebagai anak bangsa kita wajib mengulurkan tangan,” tegasnya.

Mentan Amran juga mengingatkan bahwa keberhasilan usaha seharusnya melahirkan budaya berbagi, terutama bagi mereka yang rentan.

“Kepada semua, khususnya para mitra, kalau bisnisnya mau maju, rajin memberi apalagi kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang sedang terkena bencana,” ucapnya.

Antusiasme para donatur bahkan membuat Mentan Amran berkelakar.

“Alhamdulillah baru kami terima tadi pagi, masih kecil tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah kurang lebih Rp 75 miliar. Kalau begini saya mau berdiri di sini sampai sore, “ ungkapnya.