Kasus ini sendiri berakhir dengan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Rabu, 1 April 2026. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

Ketua majelis hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang, menegaskan bahwa seluruh dakwaan terhadap terdakwa tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk membebaskan Amsal dari semua tuntutan hukum serta memulihkan hak-haknya, termasuk nama baik dan martabatnya sebagai warga negara.

Putusan ini sekaligus menjadi titik akhir dari proses hukum yang cukup panjang dan menyita perhatian publik. Sebelumnya, Amsal sempat dituntut hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta, serta kewajiban mengganti kerugian negara sebesar Rp202 juta oleh pihak kejaksaan.

Perkara ini bermula dari proyek pembuatan video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proyek tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, dengan nilai total mencapai sekitar Rp600 juta. Desa-desa yang terlibat tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Tigapanah, Tiganderket, Tigabinanga, dan Namanteran.

]]> https://eranasional.com/100346/mahfud-md-kritik-penanganan-kasus-amsal-sitepu/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100234/kejari-ungkap-pola-korupsi-kasus-amsal-sitepu-dari-mark-up-hingga-talent-fiktif https://eranasional.com/100234/kejari-ungkap-pola-korupsi-kasus-amsal-sitepu-dari-mark-up-hingga-talent-fiktif#respond Tue, 31 Mar 2026 02:42:09 +0000 https://eranasional.com/100234/kejari-ungkap-pola-korupsi-kasus-amsal-sitepu-dari-mark-up-hingga-talent-fiktif Depok, ERANASIONAL.COM – Kejaksaan Negeri Karo membeberkan pola dugaan korupsi dalam proyek pembuatan video profil desa yang menyeret videografer Amsal Sitepu. Dalam persidangan, terungkap sejumlah praktik yang dinilai merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 202 juta.

Kasi Intel Kejari Karo, Dona Martinus Sebayang, menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dokumen penawaran awal.

Menurutnya, Amsal awalnya mengajukan proposal senilai Rp 30 juta dengan durasi pengerjaan selama 30 hari. Namun dalam praktiknya, pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai waktu dan spesifikasi yang telah disepakati.

“Fakta di persidangan menunjukkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan dokumen penawaran, tetapi pembayaran tetap diterima 100 persen,” ujar Dona kepada wartawan, Senin (30/3/2026).

Dona menegaskan, tindakan tersebut bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa di desa, termasuk aturan dalam RKPP Nomor 12 Tahun 2009 serta Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2020.

Lebih lanjut, jaksa mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran melalui pencantuman item pekerjaan ganda. Dalam dokumen RAB, terdapat biaya produksi video desain sebesar Rp 9 juta. Namun, terdakwa kembali memasukkan komponen editing, cutting, dan dubbing masing-masing sebesar Rp 1 juta.

“Menurut ahli, editing, cutting, dan dubbing merupakan bagian dari produksi video desain. Sehingga pencantuman terpisah dinilai sebagai double item yang berpotensi merugikan negara,” jelasnya.

Tak hanya itu, dalam proses produksi video, kepala desa dan perangkat desa disebut dijadikan sebagai talent. Terdakwa bahkan meminta anggaran talent sebesar Rp 4 juta, namun biaya tersebut tidak pernah direalisasikan kepada pihak terkait.