“KPK memberikan apresiasi atas putusan majelis hakim yang memutus perkara terdakwa Andhi Pramono sesuai dengan seluruh alat bukti yang diajukan tim jaksa dalam membuktikan dakwaannya,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 1 April 2024.

Jaksa sejatinya meminta majelis memberikan vonis 10 tahun dan tiga bulan penjara kepada Andhi. Putusan dari hakim tidak jauh berbeda.
KPK juga senang dengan hakim yang sepaham dengan tuduhan penerimaan gratifikasi terhadap Andhi. Putusan kasus itu diyakini bakal menguatkan kepatuhan dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

“Hal ini juga menguatkan bahwa terobosan KPK melalui pelaporan LHKPN yang tidak sesuai dengan profilenya dapat menjadi pintu masuk dalam penelusuran tindak pidana korupsi yang dilakukan para penyelenggara negara,” ucap Ali.

Tanah tersebut milik mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono (AP).

Penyitaan aset tersebut berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Andhi Pramono.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangnnya, Senin 1 April 2024.

“Dalam upaya mengungkap dan menelusuri aliran uang dari tersangka AP yang kemudian digunakan untuk mengaburkan asal usul penerimaannya, tim penyidik kembali menemukan aset bernilai ekonomis lainnya berupa tanah dengan luas 2.597 meter persegi yang terletak di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan,” kata Ali dikutip dari Kompas TV.

“Selanjutnya, dilakukan penyitaan dan pemasangan papan pengumuman sita di lokasi tersebut,” sambungnya.

Kata Ali kini KPK sedang mencari bukti-bukti dan aset-aset lainnya milik Adhi Pramono.

Hal itu untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan perkara TPPU terhadap Andhi Pramono.

Andhi Pramono menyampaikan hal tersebut saat jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan mengenai penjelasan adanya setor tunai masuk ke rekening Andhi dari petugas kebersihan bernama Taufik Hidayat sebesar Rp 160 juta.

“Taufik Hidayat adalah salah satu cleaning service yang ada di Kantor Bea Cukai Jakarta. Saya minta tolong untuk menyetorkan uang itu,” kata Andhi dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat, Jumat 1 Maret 2024.

Kejadian tersebut kata Andhi saat dirinya bertugas di Kantor Bea Cukai Jakarta, tepatnya pada tahun 2020.

Selain dari Taufik Hidayat, JPU KPK mengungkapkan terdapat pula penerimaan setor tunai ke rekening atas nama Yanto Andar senilai Rp8 14,5 juta selama periode 6 Desember 2021 hingga 15 Juli 2022 saat Andhi menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Mengenai transaksi tersebut, Andhi mengatakan bahwa rekening atas nama Yanto Andar merupakan rekening baru yang ia minta dari temannya untuk transaksi bisnis dengan pihak swasta, yakni Sia Leng Salem.

“Jadi, rekening ini saya sampaikan kepada Pak Salem untuk menerima sisa-sisa usaha yang ada di Singapura. Jadi, sama Pak Salem dikirim ke rekening Yanto Andar,” jelasnya.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp 58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor.

Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Andhi tersebut bermula dari penyelidikan KPK terhadap video viral Andhi Pramono di media sosial yang terkesan memamerkan harta kekayaan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, awal 2023. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan cara mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono menyembunyikan hasil gratifikasi. Bagaimana caranya?

Terungkapnya modus Andhi Pramono hasil dari pemeriksaan tiga orang saksi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Andhi Pramono.

Tiga orang saksi yang dimintai keterangan adalah Direktur Utama PT Wirindo Pratama Wirianto, Direktur PT Andalan Super Prioritas Maman Supratman, dan seorang cleaning service kantor Bea Cukai Jakarta bernama Taufik Hidayat. 

“Ketiga saksi telah diperiksa pada hari Kamis (3/8) kemarin di Gedung Merah Putih KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (4/8/2028)3).

Ketiga saksi tersebut, lanjut Ali, dicecar soal perintah Andhi Pramono dalam melakukan penukaran mata uang asing. Kegiatan ini diduga sebagai cara menghilangkan jejak penerimaan gratifikasi.

“Dari keterangan saksi kita dalami dugaan adanya penukaran valas atas perintah AP (Andhi Pramono) untuk menghilanglan jejak penerimaan uang dari para pengusaha ekspor impor,” tuturnya.

Ali menyebutkan, perilaku koruptif Andhi Pramono yang telah terungkap berupa penerimaan gratifikasi sebesar Rp28 miliar selama 10 tahun terakhir berkarir, tepatnya tahun 2012.

Selain itu, penyidik juga menemukan bukti baru yaitu dokumen transaksi keuangan Andhi Pramono saat melakukan penggeledahan di Batam, Rabu (12/7). Dokumen itu sengaja disembunyikan di rumah mertuanya di Batam,” ujar Ali.

Hingga saat ini penyidik KPK telah menyita aset-aset milik Andhi yang totalnya mencapai Rp50 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

Mengutip LHKPN KPK, Andhi Pramono mengantongi sederet harta kekayaan pribadi berupa tanah.

Berikut harta tanah milik bos Bea Cukai Makassar;

Tanah dan Bangunan seluas 289 m2/90 m2 di Kab / Kota Salatiga , hibah dengan akta Rp 135.286.050.

Tanah seluas 3.819 m2 di Kab / Kota Karimun, hasil sendiri Rp 103.271.050.

Tanah dan Bangunan seluas 180 m2/360 m2 di Kab / Kota BATAM , hibah dengan akta Rp 440.000.500

Tanah seluas 672 m2 di Kab / Kota Salatiga , hasil sendiri Rp. 55.104.500

Tanah dan Bangunan seluas 211 m2/50 m2 di Kab/Kota Salatiga, hasil sendiri Rp 32.983.500.

Tanah dan Bangunan seluas 144 m2/59 m2 di Kab /Kota Batam , hasil sendiri Rp 256.470.050

Tanah seluas 412 m2 di Kab /Kota Bekasi, hasil sendiri Rp 82.400.500

Tanah dan Bangunan seluas 513 m2/320 m2 di Kab / Kota Jakarta Pusat , hasil sendiri Rp 4.958.699.500

Tanah dan Bangunan seluas 2.029 m2/125 m2 di Kab /Kota Karimun, hasil sendiri Rp 54.783.500

Tanah dan Bangunan seluas 108 m2/121 m2 di Kab /Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 124.128.050

Tanah seluas 1.537 m2 di Kab /Kota Banyuasin, hasil sendiri Rp 50.000.000

Tanah seluas 1.060 m2 di Kab / Kota Banyuasin, hasil 2021 sendiri Rp 40.000.000

Tanah seluas 7.594 m2 di Kab/ Kota Bogor, hasil sendiri Rp 205.050.000

Tanah seluas 500 m2 di Kab /Kota Bogor, hasil sendiri Rp 341.050.000

Tanah seluas 400 m2 di KAB / Kota Cianjur, hasil sendiri Rp 110.500.000

Andhi juga diketahui mempunyai 13 alat transportasi yakni 9 unit mobil dan 4 unit motor dengan total Rp 1,84 miliar.

Harta Andhi Pramono lainnya senilai total Rp 706,5 juta, surat berharga dengan total Rp 2,99 miliar, hingga kas dan setara kas Rp 1,21 miliar.

Pria tersebut pun diketahui tidak mempunyai utang dalam bentuk apa pun.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Bea cukai Makassar, Andhi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

Penetapan Andhi menyusul koleganya di Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo yang lebih dahulu diciduk KPK.

Keduanya diciduk KPK buntut gaya hidup mewah yang mereka sebarkan di media sosial.

“Dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI,”ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (15/5).

“Dan diperkuat pula dengan adanya kecukupan alat bukti sehingga KPK meningkatkan perkara dimaksud ke tahap penyidikan,” sambungnya.

Kata Ali, tim penyidik sudah menggeledah rumah mewah Andhi Pramono di Cibubur, Jakarta Pusat.

Penggeledahan itu dilakukan pada, Jumat 12 Mei 2023 yang lalu.

“Tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti diantaranya berbagai dokumen dan alat elektronik di rumah tersebut,”jelas Ali.

“Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk mengaitkan dengan unsur dugaan penerimaan gratifikasi yang disangkakan,” tambahnya.

Mengutip LHKPN KPK, Andhi Pramono mengantongi sederet harta kekayaan pribadi.

Dia memiliki sejumlah bidang tanah yang tersebar dimana-mana.