Untuk menekan lonjakan harga, pemerintah menggencarkan operasi pasar, pembagian bantuan pangan, hingga akselerasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Pasti turunlah (harga beras pekan ini). Doakan. Pasti turun,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Amran menegaskan bahwa pasokan beras nasional saat ini sangat melimpah, sehingga tidak ada alasan bagi harga untuk terus membubung.

Perum Bulog pun telah diinstruksikan untuk memprioritaskan pendorongan pasokan ke ritel-ritel modern.

“Sudah dikirim (pasokan beras ke ritel). Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 (juta stok beras Bulog) hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Udah, kita kirim. Beras aman,” tutur Amran.

Data hingga pekan ketiga September 2026 mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog berada di angka 4,6 juta ton.

Sepanjang tahun ini, sekitar 2,3 juta ton CBP telah digelontorkan untuk program intervensi pasar.

Sebagai langkah antisipasi tambahan, pemerintah menyiapkan penambahan kuota SPHP sebanyak 1 juta ton khusus bagi daerah yang mengalami lonjakan harga, serta alokasi bantuan pangan untuk 33,4 juta penerima manfaat.

Upaya stabilisasi ini dilakukan di tengah tren kenaikan harga beras berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Hingga pertengahan September 2026, rata-rata harga beras medium nasional naik 0,76% dari bulan sebelumnya menjadi Rp14.644 per kg.

Sementara itu, harga beras premium terkerek 0,69% menjadi Rp16.495 per kg.

Amran mempertanyakan kenaikan tersebut mengingat stok dalam negeri berada pada posisi aman tanpa bergantung pada impor.

Di samping pasokan, penurunan harga diperkirakan terjadi seiring langkah tegas Bapanas menertibkan peredaran beras fortifikasi yang diduga melanggar label kemasan.

Berdasarkan penelusuran Bapanas, sebanyak 25 merek dari 11 produsen telah dijatuhi surat peringatan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) karena tidak memenuhi standar mutu.

Seluruh merek bermasalah tersebut kini telah menghentikan produksi dan ditarik dari peredaran.

Mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras fortifikasi, Amran menyebut pemerintah memilih untuk menghentikan sementara peredarannya terlebih dahulu.

“Dimoratoriumkan. Cabut izinnya dulu,” kata Amran menegaskan tiga langkah tegas pemerintah, yakni pencabutan izin, moratorium, dan proses hukum bagi pelaku yang terbukti melanggar. []

Amran memperkirakan stok dan potensi pasokan beras yang tersedia saat ini mampu menopang kebutuhan nasional hingga sekitar 10 bulan ke depan.

Perhitungan tersebut, kata dia, mencakup sejumlah sumber pasokan. Di antaranya tanaman padi yang masih berada di lahan atau standing crop, persediaan beras di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka), stok rumah tangga, hingga cadangan beras yang tersimpan di Bulog.

“Standing crop ada kurang lebih hampir 4 juta (ton), 3,8 juta (ton). Standing crop artinya yang tanaman berdiri sekarang. Kemudian, ada beras di horeka, hotel, restoran, dan rumah-rumah seluruh Indonesia. Kemudian, juga ada di Bulog. Totalnya 26 juta (ton),” ujar Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (14/9).

Dengan konsumsi beras nasional yang diperkirakan mencapai sekitar 2,6 juta ton per bulan, total ketersediaan tersebut secara hitungan kasar masih mencukupi kebutuhan hingga sekitar 10 bulan.

“Kalau (kebutuhan konsumsi) 2,6 juta per bulan, berarti (stok cukup untuk) 10 bulan, kan? 10 bulan ke depan, sekarang September, ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, oh, overlap. Panen puncak di Maret lagi. Jadi aman,” kata Amran.

Menurut dia, kalkulasi tersebut juga memasukkan proyeksi panen raya yang diperkirakan kembali mencapai puncaknya pada Maret. Artinya, pasokan dari hasil panen berikutnya diharapkan sudah masuk sebelum persediaan yang ada saat ini terkuras.

Dampak El Nino Masih Terkendali

Amran juga menyebut dampak El Nino terhadap sektor pertanian hingga kini masih dalam batas yang dapat diantisipasi pemerintah.

Ia mengungkapkan kekeringan yang terjadi saat ini diperkirakan telah berdampak terhadap sekitar 50 ribu hektare lahan pertanian.

Namun, kondisi tersebut dinilai belum mengganggu produksi pangan secara nasional.

“Kekeringan yang masuk, mungkin sekarang ya, estimasi (lahan pertanian yang terdampak ada) 50 ribuan hektare. Tapi itu masih posisi aman. Kita lihat dari BPS produksi kita masih aman,” ujarnya.

Untuk menjaga produktivitas selama periode kering, pemerintah memprioritaskan penanaman di wilayah yang memiliki dukungan jaringan irigasi.

Amran menyebut perbaikan jaringan irigasi telah mencakup sekitar 3-4 juta hektare lahan.

Selain irigasi, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi lain, mulai dari penggunaan benih tahan kekeringan, penerapan Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS), hingga pompanisasi untuk lahan yang masih memiliki sumber air.

Langkah tersebut disiapkan agar ancaman El Nino tidak mengganggu musim tanam maupun produksi pangan nasional.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung bagi petani yang terdampak kekeringan.

Bantuan tersebut mencakup benih, pengolahan lahan, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pompanisasi.

“Yang kekeringan langsung kita bantu pengolahan dan benih. Jadi jangan biarkan petani jalan sendiri. Kita ada benih gratis, kemudian alat mesin pertanian gratis, bantu pompanisasi gratis,” tegas Amran.

Keputusan tersebut diambil setelah Kementan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran dan melakukan penelusuran untuk memastikan kebenarannya.

“13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online. Kami copot semua, 13 (orang),” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Amran menegaskan pencopotan terhadap ke-13 pejabat tersebut bersifat permanen.

Ia pun telah meminta Inspektur Jenderal Kementan Irham Waroihan dan Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi segera menyiapkan pengganti.

Menurut Amran, seluruh pejabat yang dicopot berada pada level eselon. Keputusan pemberhentian diambil setelah proses pemeriksaan dan pengumpulan data dinyatakan selesai.

“Yang jelas pejabat, ya. 13 (orang) eselon semua, pejabat semua. Sudah ditelusuri, sudah lengkap datanya,” ujarnya.

Ia menilai keterlibatan pejabat pemerintah dalam judi online merupakan pelanggaran disiplin yang tidak dapat ditoleransi.

Selain melanggar aturan sebagai aparatur sipil negara (ASN), perilaku tersebut dinilai tidak layak menjadi contoh bagi masyarakat.

“Ini tidak boleh, ini melanggar, kita sebagai umat beragama, kita sebagai anak bangsa, apalagi kita PNS, kita ini pelayan, itu tidak boleh. Enggak boleh memberi contoh yang tidak baik,” kata Amran.

Amran mengatakan, salah satu tuntutan utama peternak adalah agar hasil produksi telur ayam dapat diserap melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah dengan berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengelola program MBG.

“Sebenarnya yang diminta itu kami sudah tanda tangan, meminta MBG agar menyerap telur ayam. Kami sudah tertulis resmi dan telepon langsung Kepala MBG, sudah setuju,” kata Amran, di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Selain penyerapan telur, pemerintah juga memastikan ketersediaan pakan bagi peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disubsidi pemerintah.

Amran menyebut telah memerintahkan Perum Bulog untuk menyalurkan pakan SPHP kepada peternak hingga Desember 2026.

“Yang kedua adalah minta pakan. Pakan SPHP. Sekarang kami sudah perintahkan Bulog agar disalurkan sampai Desember. Itu sudah aman,” ujarnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah tingginya biaya produksi peternakan, termasuk harga pakan dan DOC atau bibit ayam umur sehari.

Amran menegaskan pemerintah akan berpihak kepada peternak kecil dan tidak akan membiarkan mereka tertekan oleh perusahaan besar.

“Yang terpenting, pemerintah harus berpihak pada peternak kecil. Sekali lagi, kami berada pada pihak peternak kecil,” tegasnya.

Permintaan tersebut muncul ketika posisi stok beras nasional Indonesia berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menyebut kondisi ini menjadi indikator kuatnya ketahanan pangan nasional sekaligus menunjukkan perubahan posisi Indonesia dalam perdagangan beras dunia.

“Nah, ini ada saudara kita dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton,” ujar Amran di Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Amran, rencana pembelian itu akan dibahas lebih lanjut dalam agenda pertemuan berikutnya antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Ia menilai permintaan tersebut menunjukkan Indonesia kini mulai dipandang sebagai negara dengan kapasitas produksi pangan yang kuat di kawasan Asia Tenggara.

Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara importir beras terbesar di dunia. Namun dalam dua tahun terakhir, pemerintah mengklaim berhasil mengurangi ketergantungan terhadap impor seiring meningkatnya produksi dalam negeri dan penguatan cadangan pangan nasional.

Amran mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut bahkan membuat kapasitas gudang Perum Bulog penuh sehingga pemerintah harus menambah fasilitas penyimpanan baru untuk menampung hasil produksi petani.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari peningkatan produksi nasional yang didukung berbagai program pemerintah di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), hingga United States Department of Agriculture (USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 34,6 juta ton dengan surplus mencapai 4 juta ton.

“Produksi kita naik signifikan dan stok kita juga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Amran.

Menurut Amran, persoalan harga beras tidak dapat dilihat hanya dari sisi konsumen semata. Ia menegaskan bahwa pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesejahteraan petani sebagai pihak yang berada di sektor hulu pangan nasional.

Dalam keterangannya, Amran menyoroti rendahnya pendapatan petani Indonesia yang dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan profesi lain. Ia menyebut rata-rata penghasilan petani saat ini hanya sekitar Rp37 ribu per hari.

“Nah sekarang rokok juga harganya Rp40 ribu, mahal mana? Kenapa you tidak protes harga rokok mahal?” kata Amran saat ditemui di kediaman pribadinya, Rabu (6/5/2026).

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian masyarakat menilai ucapan Amran sebagai bentuk pembelaan terhadap petani, sementara sebagian lainnya menilai pemerintah tetap perlu memastikan harga beras terjangkau bagi masyarakat kecil.

Amran menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 115 juta petani yang selama ini masih menghadapi tantangan ekonomi cukup berat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus menjaga harga pangan tetap stabil di tingkat konsumen, tetapi juga memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak dari hasil produksi mereka.

Ia menegaskan bahwa menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kesejahteraan petani bukan perkara mudah. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga harga beras agar tetap berada dalam batas yang terkendali tanpa merugikan salah satu pihak.

“Jadi kita stabilkan, kita jangan pakai rasa mengelola negara, jangan pakai rasa memberi opini tapi ratio,” ujar Amran.

]]> https://eranasional.com/101442/harga-beras-jadi-sorotan-pemerintah-klaim-masih-sesuai-het/feed 0 Angie https://eranasional.com/101390/mentan-ajak-mahasiswa-awasi-sektor-pertanian-di-tengah-kasus-korupsi-pangan https://eranasional.com/101390/mentan-ajak-mahasiswa-awasi-sektor-pertanian-di-tengah-kasus-korupsi-pangan#respond Thu, 07 May 2026 10:33:27 +0000 https://eranasional.com/101390/mentan-ajak-mahasiswa-awasi-sektor-pertanian-di-tengah-kasus-korupsi-pangan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memperkuat penindakan terhadap praktik korupsi di sektor pertanian yang dinilai merugikan petani dan menghambat ketahanan pangan nasional. Hingga saat ini, sebanyak 76 tersangka terkait kasus korupsi di sektor pertanian telah diproses secara hukum.

Pernyataan itu disampaikan Amran dalam diskusi bersama sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang terhadap praktik penyimpangan, baik dalam distribusi pupuk, pengelolaan pangan, maupun aktivitas perdagangan komoditas ilegal.

“Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian, sudah ada 76 tersangka yang diproses hukum,” ujar Amran.

Menurut dia, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam membenahi tata kelola sektor pertanian nasional. Pemerintah, kata Amran, ingin memastikan bahwa seluruh program pangan benar-benar berjalan untuk kepentingan petani dan masyarakat luas, bukan dimanfaatkan kelompok tertentu demi keuntungan pribadi.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian terus menindaklanjuti laporan yang masuk dari berbagai daerah. Tidak hanya dari aparat internal, laporan juga datang dari masyarakat, kelompok tani, hingga mahasiswa yang aktif mengawasi persoalan pangan di lapangan.

Amran menilai keterlibatan publik sangat penting untuk memperkuat pengawasan terhadap program pemerintah. Menurut dia, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai pengkritik yang mampu memberikan masukan konstruktif berbasis data dan kondisi riil di lapangan.

“Kami membuka ruang pengawasan publik. Kalau ada persoalan di lapangan, laporkan. Mahasiswa juga punya peran besar dalam mengawasi sektor pertanian,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101390/mentan-ajak-mahasiswa-awasi-sektor-pertanian-di-tengah-kasus-korupsi-pangan/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/101368/mentan-amran-rangkul-dan-siapkan-mahasiswa-jadi-penerus-arah-pertanian-nasional https://eranasional.com/101368/mentan-amran-rangkul-dan-siapkan-mahasiswa-jadi-penerus-arah-pertanian-nasional#respond Thu, 07 May 2026 07:12:51 +0000 https://eranasional.com/101368/mentan-amran-rangkul-dan-siapkan-mahasiswa-jadi-penerus-arah-pertanian-nasional Jakarta, ERANASINAL.COM -Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa mahasiswa merupakan kunci dalam menentukan arah masa depan bangsa, termasuk dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian nasional.

“Karena ini nanti memimpin menggantikan kita. Pemimpin masa depan. Kita harus isi mereka dengan hal-hal positif,” kata Mentan Amran dalam diskusi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh Indonesia pada Rabu (6/52026).

Dalam forum yang dihadiri sekitar 100 perwakilan mahasiswa tersebut, Mentan Amran menekankan pentingnya membangun kolaborasi lintas generasi sejak dini. Ia menyebut pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan generasi muda.

“Ini tidak bisa kita bangun jalan sendirian, tapi butuh kolaborasi. Mahasiswa kita libatkan, kita beritahu apa program-program unggulan pemerintah, apa tujuannya, dan apa yang sudah dicapai hari ini,” ungkapnya.

Ia juga mendorong anak muda untuk menguatkan nasionalisme dan menjadi penerus dari program pembangunan pertanian. Oleh karena itu, generasi muda harus dipersiapkan sejak sekarang untuk melanjutkan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

“Anak-anakku, kalian harus percaya diri, kalian hebat. Cita-cita digantung setinggi-tingginya, dikejar jangan diam. Anda yang menentukan nasib anda. Anda nanti yang melanjutkan perjuangan kita melawan mafia dan pihak yang merugikan bangsa,” tegasnya.

Mentan Amran menambahkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting untuk mengawasi berbagai program pemerintah. Kata Mentan Amran, kritik dari berbagai pihak termasuk mahasiswa dibutuhkan, asal kritik tersebut bersifat membangun dengan berbasis informasi dan data yang aktual.

“Kalau ada yang keliru, ayo kita sempurnakan. Kami ingin menyampaikan fakta data. Negara butuh kritik konstruktif. Dulu aku janji 4 tahun swasembada, berubah 1 tahun, dan tahun ini kita sudah swasembada,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dalam diskusi tersebut, Mentan Amran juga menegaskan bahwa berbagai program strategis pemerintah disiapkan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga sebagai fondasi bagi generasi mendatang.

Salah satunya pengembangan hilirisasi pertanian. Mentan Amran mengungkapkan bahwa potensi hilirisasi sektor pertanian, termasuk komoditas strategis seperti sawit, akan menjadi ruang besar yang kelak dikelola oleh generasi muda.

“Ini sawit untuk generasi muda nanti. 3 juta kita sewa, kita olah, kita hilirisasi, itu nilai tambahnya luar biasa. Nilainya kurang lebih hampir kurang lebih 1.000 triliun nilainya. Dan itu untuk negara, untuk mereka nanti,” katanya.

Mentan Amran menutup dengan penekanan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan mahasiswa hari ini. “Siapa yang mau lanjutkan, kalau bukan mahasiswa,” tutupnya. []

Di tengah ribuan masyarakat, Mentan Amran turun langsung menyapa warga dan mendengarkan berbagai cerita kehidupan mereka. Salah satu yang menarik perhatian adalah seorang pedagang kerupuk yang mengandalkan penghasilan harian untuk menghidupi keluarganya.

Dalam perbincangan singkat, pedagang tersebut mengaku berpenghasilan sekitar Rp200 ribu per hari dan harus menanggung tujuh orang anak. Kisah ini pun menyentuh hati banyak orang yang hadir.

Mendengar hal tersebut, Mentan Amran langsung memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp20 juta.

“Negara harus hadir untuk rakyat kecil. Kita tidak boleh membiarkan mereka berjuang sendiri di tengah keterbatasan. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk keberpihakan agar usaha kecil bisa naik kelas,” kata Mentan Amran.

Ia menegaskan, pelaku usaha mikro seperti pedagang kecil merupakan tulang punggung ekonomi rakyat yang harus terus diperkuat.

“Kalau usaha kecil bergerak, ekonomi desa hidup, ekonomi daerah kuat. Dari sinilah pondasi ekonomi nasional dibangun. Karena itu, kita dorong mereka punya akses modal, semangat, dan harapan untuk berkembang,” tambahnya.

Mentan Amran juga berpesan agar bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperluas usaha.

“Gunakan ini untuk menambah dagangan, memperbesar usaha. InsyaAllah kalau dikelola dengan baik, hasilnya bisa berlipat dan kehidupan keluarga ikut membaik,” tuturnya.

Bantuan tersebut disambut haru oleh penerima, sekaligus mendapat apresiasi dari masyarakat yang menyaksikan langsung momen tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, sekaligus memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil di seluruh pelosok negeri. []

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Pertanian menemukan kondisi yang dinilai jauh dari standar pengelolaan aset negara. Sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) terlihat tidak terawat, bahkan beberapa di antaranya dalam kondisi kotor dan dipenuhi lumpur yang mengindikasikan kurangnya perawatan setelah digunakan. Temuan ini langsung memicu reaksi tegas dari Amran di hadapan para pegawai yang bertugas di lokasi.

Ia menyoroti bahwa alsintan bukan sekadar alat kerja biasa, melainkan bagian dari investasi negara yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, setiap unit yang dibiarkan rusak atau tidak dirawat dianggap sebagai bentuk kelalaian serius. Dalam pernyataannya, Amran menegaskan bahwa disiplin dalam merawat fasilitas merupakan bagian dari tanggung jawab moral aparatur negara.

Selain kondisi alsintan, perhatian Mentan juga tertuju pada area persawahan yang seharusnya menjadi lokasi pengembangan benih unggul. Alih-alih menunjukkan pengelolaan optimal, sebagian lahan justru terlihat tergenang air dan tidak ditangani secara maksimal. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan fungsi kawasan sebagai lokasi percontohan pertanian di wilayah Sulawesi.

Situasi tersebut semakin memperkuat penilaian bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan operasional di lapangan. Amran mempertanyakan mengapa langkah-langkah dasar seperti pengaturan irigasi atau penggunaan pompa tidak dilakukan untuk mengatasi genangan air. Baginya, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan sekaligus rendahnya kepedulian terhadap produktivitas lahan.

]]> https://eranasional.com/99879/sidak-menjelang-lebaran-mentan-amran-tegur-keras-pengelolaan-aset-pertanian/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/96926/bongkar-beras-ilegal-1-000-ton-ketegasan-mentan-amran-didukung-pakar-hukum https://eranasional.com/96926/bongkar-beras-ilegal-1-000-ton-ketegasan-mentan-amran-didukung-pakar-hukum#respond Wed, 21 Jan 2026 21:07:14 +0000 https://eranasional.com/96926/bongkar-beras-ilegal-1-000-ton-ketegasan-mentan-amran-didukung-pakar-hukum Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membongkar dugaan praktik penyelundupan beras di kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Menurut Azmi, tindakan tersebut merupakan langkah strategis dan konstitusional untuk melindungi kedaulatan pangan nasional serta kepentingan petani Indonesia.

Azmi menilai praktik penyelundupan beras tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Ia menegaskan bahwa kejahatan tersebut masuk dalam kategori kejahatan ekonomi serius yang berdampak luas terhadap sistem pangan nasional.

“Penyelundupan beras ini adalah kejahatan multilapis. Tidak hanya melanggar regulasi karantina, tetapi juga prosedur kepabeanan secara kumulatif. Bahkan, mengandung delik pidana ekonomi yang kuat untuk menjerat para aktor intelektual di baliknya,” ujar Azmi, Selasa (20 Januari 2026).

Menurut Azmi, praktik ilegal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk sabotase ekonomi nasional, karena secara langsung mengancam stabilitas sektor pangan dan merusak tata niaga beras yang telah diatur oleh negara.

Ia menilai bahwa masuknya beras ilegal ke dalam negeri berpotensi merusak harga pasar, melemahkan posisi petani lokal, serta mengganggu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif kepabeanan. Dampaknya sistemik dan luas, sehingga negara wajib hadir secara tegas untuk menghentikan praktik-praktik semacam ini,” tegasnya.

Dari sisi hukum, Azmi menyebut bahwa penyelundupan beras dapat dijerat dengan berbagai aturan, mulai dari pelanggaran karantina hingga ketentuan pidana ekonomi. Ia menegaskan bahwa aspek karantina saja sudah cukup untuk menjerat pelaku, belum termasuk pelanggaran di sektor tata niaga dan kepabeanan.

“Kalau ditarik dari sisi karantina saja, pelanggarannya sudah sangat jelas. Ditambah lagi dengan aturan tata niaga dan hukum pidana, ada banyak pasal yang bisa diterapkan untuk memberikan efek jera maksimal,” jelasnya.

]]> https://eranasional.com/96926/bongkar-beras-ilegal-1-000-ton-ketegasan-mentan-amran-didukung-pakar-hukum/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96296/mentan-amran-laporkan-ke-prabowo-192-aparatur-kementan-dicopot-ada-yang-dipenjara https://eranasional.com/96296/mentan-amran-laporkan-ke-prabowo-192-aparatur-kementan-dicopot-ada-yang-dipenjara#respond Wed, 07 Jan 2026 22:08:56 +0000 https://eranasional.com/96296/mentan-amran-laporkan-ke-prabowo-192-aparatur-kementan-dicopot-ada-yang-dipenjara Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan langkah tegas yang telah ia lakukan dalam membersihkan internal Kementerian Pertanian (Kementan). Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Amran menyatakan telah mencopot 192 aparatur dan pejabat Kementan, bahkan sebagian di antaranya diproses secara hukum hingga berujung ke penjara.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat memberikan laporan dalam kegiatan panen raya nasional, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (7/1/2026).

“Yang kami copot dari kementerian luar dan dalam, Bapak Presiden. Dari dalam Kementerian Pertanian ada 192 pejabat yang kami copot, ada yang kami pecat, bahkan ada yang masuk penjara,” ujar Amran dalam laporannya.

Amran menegaskan bahwa pencopotan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk penindakan tegas terhadap aparatur yang tidak berintegritas, tidak mencapai target, atau bermain-main dengan kewenangan.

Menurutnya, jika pola penegakan disiplin ini dijalankan secara konsisten selama satu periode pemerintahan penuh, jumlah pejabat yang dicopot bisa mencapai angka yang jauh lebih besar.

“Kalau lima tahun, kalau kami ditakdirkan tidak di-reshuffle, itu bisa dua kali lipat. Bisa sampai 1.000 pejabat, Bapak Presiden,” kata Amran.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada serius, menegaskan komitmennya dalam menjalankan reformasi birokrasi di sektor pertanian yang selama ini kerap disorot publik.

Amran menyebut, kebijakan keras ini dijalankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal menekankan pentingnya kinerja, integritas, dan pelayanan kepada rakyat.

Ia menegaskan, setiap aparatur yang tidak menunjukkan kinerja optimal atau terbukti menyalahgunakan kewenangan akan langsung dicopot dari jabatannya.

“Kami sampaikan secara terbuka, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden, kamu harus dicopot. Kami hanya menjalankan perintah dan patuh kepada Presiden,” tegasnya.

Menurut Amran, tidak ada toleransi bagi pejabat yang menghambat program strategis pertanian nasional, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, swasembada, dan kesejahteraan petani.

Lebih jauh, Amran membeberkan bahwa pencopotan pejabat tidak jarang dilakukan secara massal dan cepat. Bahkan, dalam satu hari, ia pernah mencopot hingga belasan pejabat eselon tinggi.

“Eselon I pernah kami copot delapan orang dalam satu hari, Bapak Presiden. Pernah juga sebelas orang dalam satu hari,” ungkapnya.

Ia bahkan mengibaratkan level jabatan tersebut setara dengan perwira tinggi di lingkungan militer.

“Kalau di tentara itu bintang tiga. Saya copot sebelas dalam satu hari. Tidak capai target, ya menjadi target,” ujarnya dengan nada tegas.

Langkah tersebut, menurut Amran, diperlukan agar organisasi bergerak cepat dan tidak terhambat oleh pejabat yang tidak sejalan dengan visi kementerian.

Amran menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan keras ini adalah memastikan aparatur negara benar-benar bekerja untuk rakyat, khususnya petani.

Ia menyoroti masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan mafia pertanian yang merugikan negara dan petani, mulai dari distribusi pupuk, tata niaga hasil pertanian, hingga pengadaan program strategis.

“Target utama aparatur negara itu melayani rakyat. Kalau masih ada korupsi, kolusi, dan mafia, itu harus diputus,” tegas Amran.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian nasional dan stabilitas sosial, sehingga harus dikelola oleh aparatur yang bersih dan profesional.

Pernyataan Amran di hadapan Presiden Prabowo juga dibaca sebagai sinyal kuat arah pemerintahan baru, yang menempatkan reformasi birokrasi dan penegakan disiplin sebagai prioritas.

Dengan latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira militer, pendekatan tegas terhadap kinerja aparatur negara dinilai sejalan dengan gaya kepemimpinan yang menuntut hasil konkret dan kecepatan eksekusi.

Langkah Amran ini sekaligus menjadi pesan kepada jajaran kementerian lain bahwa era toleransi terhadap kinerja buruk dan penyimpangan semakin sempit.

Meski menuai apresiasi, kebijakan pencopotan massal juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kesinambungan program dan memastikan pengganti pejabat memiliki kapasitas yang mumpuni.

Namun Amran menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional, sehingga penyaringan pejabat harus dilakukan secara ketat.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium di zona 3 (Maluku dan Papua) tercatat Rp 16.801 per kilogram, lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 15.500 per kilogram.

Sementara itu, harga di zona 1 dan zona 2 sudah terkendali di bawah HET, masing-masing Rp 13.298 dan Rp 13.955 per kilogram.

“Memang di zona 3 masih cukup tinggi. Kami sudah mengirimkan tim untuk mengecek langsung ke lokasi-lokasi yang harga berasnya di atas normal,” ujar Amran di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Ia menepis anggapan bahwa tingginya harga disebabkan oleh kebijakan penyerapan gabah oleh Perum Bulog. Amran menjelaskan, Bulog hanya menyerap sekitar 8 persen dari total produksi gabah nasional, sementara 92 persen dikuasai oleh sektor swasta, sehingga pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan harga di pasar.

“Kalau dibilang Bulog penyebab harga naik, itu keliru. Pangsa Bulog kecil, sisanya di tangan swasta,” tegasnya.

Amran menilai lonjakan harga juga dipicu oleh praktik tengkulak yang mencari keuntungan berlebih. Fenomena ini, katanya, tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga pada komoditas lain seperti minyak goreng.

Selain itu, Satgas Pangan masih menemukan peredaran beras oplosan yang tidak sesuai standar. Dari hasil penelusuran, 41 pelaku telah ditangkap, dengan nilai kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

“Standar beras premium itu maksimal 14 persen broken, tapi ada yang sampai 50 persen. Bahkan beras menir dijual seolah-olah premium, padahal harganya hanya Rp 8.000 per kilogram,” ungkapnya.

Meski demikian, Amran menyebut tren harga nasional mulai membaik. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, kini hanya 20 daerah yang masih mencatat harga di atas HET.

“Beberapa bulan lalu ada 59 kabupaten yang tinggi, sekarang tinggal 20. Artinya sudah ada perbaikan,” jelasnya.

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Pedagang Nakal

Mentan menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pedagang dan distributor yang menjual beras di atas harga yang telah diatur. Untuk beras premium, HET ditetapkan sebesar Rp 14.900 per kilogram, sementara di beberapa pasar masih dijual sekitar Rp 15.900 per kilogram.

“Mulai hari ini, semua pedagang dan distributor wajib mengikuti ketentuan harga. Kalau melanggar, akan kami beri surat teguran, dan jika masih membandel, izinnya akan kami cabut,” tegas Amran.

Amran menyampaikan hal itu usai menghadiri Panen Raya Jaksa Mandiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).

Hal itu disampaikan Mentan menjawab pertanyaan mengenai harga kelapa yang masih tinggi di pasaran.

Ia menyebut, saat ini anggaran untuk program pengembangan kelapa sudah turun.

“Bapak Presiden perintahkan akan mengembangkan kelapa secepat-cepatnya. Anggarannya sudah turun, untuk pengembangan kelapa,” ujar Amran, dikutip dari Kompas.

Ia juga berpendapat, harga kelapa yang tinggi sebenarnya menguntungkan petani lokal dan meningkatkan nilai tukar petani (NTP) hingga 150-160 persen.

“Ini menguntungkan sehingga langkah kita ke depan adalah mengembangkan kelapa. Anggarannya pembibitan sudah turun, kemudian kita replanting penanaman kembali, kemudian kita memelihara dengan baik agar profitasinya naik,” ucapnya. []