Pihak perwakilan mahasiswa mendesak percepatan perbaikan gedung asrama serta penyediaan ruang sekretariat bersama yang representatif. Mereka mengharapkan ruang diskusi ini melahirkan keputusan strategis yang berpihak nyata pada kesejahteraan serta kelancaran studi seluruh mahasiswa.

“Kami membawa berbagai catatan penting mengenai fasilitas penunjang serta kebijakan biaya kuliah agar pimpinan memberikan solusi konkret,” tegas Presiden BEM Keisha Rafli Ar Rachman.

Keisha meminta jajaran pengelola kampus memberikan kepastian waktu terkait realisasi perbaikan fasilitas umum di lingkungan ruang belajar. Kelompok mahasiswa siap mengawal seluruh lembar rekomendasi tertulis agar masuk dalam draf prioritas program kerja lembaga.

“Kami menginginkan transparansi penuh dalam pengelolaan sarana prasarana guna menunjang produktivitas kegiatan kreativitas mahasiswa,” kata Keisha menambahkan.

Sementara itu, Direktur Polije mengapresiasi masukan konstruktif yang membantu perancangan peta jalan pengembangan fasilitas belajar secara partisipatif. Pimpinan berkomitmen memasukkan poin-poin usulan prioritas ke dalam draf rencana anggaran operasional untuk periode tahun depan.

“Kami memandang forum ini bukan sekadar agenda tahunan melainkan wadah musyawarah keluarga besar untuk kemajuan institusi,” ujar Direktur Saiful Anwar, S.TP., M.P.

Saiful menyatakan kesiapan pengelola kampus untuk mendata seluruh masukan tertulis mengenai optimalisasi sarana penunjang kelas secara saksama. Otoritas akademik segera meninjau kapasitas finansial internal secara berkala guna merespons aspirasi logis dari perwakilan mahasiswa.

“Kami menargetkan transformasi kelembagaan menuju status kemandirian penuh pada tahun 2029 tanpa menaikkan biaya kuliah mahasiswa,” lanjut Saiful Anwar.

Saiful memaparkan rencana optimalisasi kinerja unit usaha internal guna menghimpun sumber pendapatan mandiri yang produktif. Manajemen siap memperlebar jalinan kemitraan industri nasional serta meningkatkan komersialisasi produk inovasi dosen demi mendukung operasional pendidikan vokasi.

Kebijakan yang pada awalnya dipandang sebagai terobosan sosial untuk memperbaiki kesehatan anak sekolah ini memicu perdebatan setelah muncul informasi bahwa sebagian pembiayaannya masuk dalam fungsi anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Isu tersebut dengan cepat bergema di berbagai kalangan. Media, pengamat kebijakan, hingga anggota parlemen mulai mempertanyakan satu hal yang sama: apakah benar program makan bergizi itu menggunakan anggaran pendidikan, dan bagaimana kebijakan tersebut ditempatkan dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional.

Pertanyaan itu wajar muncul mengingat sektor pendidikan merupakan bidang strategis yang secara konstitusional dijamin memperoleh alokasi minimal 20 persen dari APBN. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pos anggaran pendidikan akan selalu mendapat perhatian serius dari masyarakat.

Investasi Gizi untuk Masa Depan Generasi

Secara substansi, tujuan program MBG tidak dapat dipandang sebelah mata. Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai, terutama bagi siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Dalam perspektif pembangunan manusia, gizi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan fisik sekaligus perkembangan kecerdasan anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi dapat memengaruhi kemampuan konsentrasi, daya serap pembelajaran, hingga perkembangan kognitif anak.

Karena itu, sejumlah negara di dunia juga mengintegrasikan program makanan sekolah sebagai bagian dari kebijakan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, program MBG dapat dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak yang sehat secara fisik memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara intelektual serta mengikuti proses pendidikan secara optimal.

Dinamika Anggaran Pendidikan

Polemik muncul ketika sejumlah pejabat pemerintah menjelaskan bahwa program MBG memang tercatat dalam fungsi anggaran pendidikan.

Argumen yang disampaikan adalah bahwa penerima manfaat utama program ini adalah para siswa sekolah, sehingga kebijakan gizi tersebut dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan proses pendidikan.

Sejumlah tokoh dari Partai Gerindra juga menegaskan bahwa penempatan MBG dalam fungsi pendidikan tidak berarti mengurangi atau mengambil anggaran pendidikan yang telah ada. Menurut mereka, klasifikasi tersebut lebih merupakan pendekatan kebijakan karena program ini mendukung aktivitas belajar siswa.

Jika melihat data anggaran pendidikan beberapa tahun terakhir, dinamika fiskal memang terjadi secara alami dalam proses perencanaan negara.

Pada tahun 2024, misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki pagu awal sekitar Rp98,98 triliun, yang kemudian meningkat menjadi sekitar Rp104,66 triliun pada pagu akhir.

Setelah restrukturisasi kelembagaan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun 2025 memiliki pagu awal sekitar Rp33,54 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp64,33 triliun pada pagu akhir. Sementara untuk tahun anggaran 2026, pagu kementerian tersebut berada pada kisaran Rp56,68 triliun.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa alokasi pendidikan tetap berada dalam kerangka kebijakan fiskal yang dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Transparansi sebagai Kunci Kepercayaan Publik

Perdebatan mengenai MBG pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting dalam tata kelola kebijakan publik, yakni pentingnya transparansi.

Program yang menyangkut anggaran besar dan menyentuh sektor strategis seperti pendidikan tentu memerlukan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci bagaimana struktur pembiayaan program tersebut dirancang, dari pos anggaran mana saja dana dialokasikan, serta bagaimana dampaknya terhadap belanja pendidikan secara keseluruhan.

Dengan keterbukaan informasi seperti ini, masyarakat dapat menilai kebijakan secara lebih objektif dan tidak semata-mata berdasarkan persepsi yang berkembang di ruang publik.

Pada akhirnya, tujuan memperbaiki gizi anak bangsa dan memperkuat sistem pendidikan nasional seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi yang saling berhadapan. Keduanya justru merupakan dua fondasi penting bagi masa depan Indonesia.

Dengan tata kelola anggaran yang transparan, kebijakan publik dapat berjalan dengan kepercayaan yang kuat sekaligus membawa manfaat nyata bagi generasi yang akan datang.

Jakarta, 6 Maret 2026

Oleh: Ari Supit

Forum Makan Bergizi Gratis

“Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini,” kata Mu’ti seusai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, (3/3/2026).

Setelah memaparkan pengajuan ABT di DPR, saat ini Kemendikdasmen tengah menunggu keputusan DPR.

“Kami dalam posisi menunggu keputusan. ABT atau Anggaran Biaya Tambahan adalah permintaan alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak. ABT diajukan Kementerian dengan program yang membutuhkan anggaran biaya tambahan,” ucap Mu’ti.

Program pertama yang diajukan Mendikdasmen dalam ABT itu adalah anggaran untuk program revitalisasi Satuan Pendidikan. Sebab, saat ini banyak Satuan Pendidikan dalam kondisi yang rusak dan cukup memprihatinkan.

“Kami mengajukan tambahan anggaran untuk revitalisasi 20 ribu Satuan Pedidikan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.

Program kedua adalah Program Digitalisasi Pendidikan. Dengan mempertimbangkan perintah Presiden Prabowo Subianto, saat ini setiap Satuan Pendidikan akan mendapat tambahan alokasi IFP (Interaktif Flat Panel) atau PID (Panel Interaktif Digital).

“Rencananya di tahun 2026 ini Kemendikdasmen akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325 ribu Satuan Pendidikan. Untuk digitalisasi itu kita akan bagikan 3 IFP per satuan Pendidikan,” ujar Mu”ti.

Program lain yang sudah disetujui DPR adalah program beasiswa untuk guru yang belum meraih jenjang pendidikan Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1).

“Dengan program ini, para guru itu akan mendapatkan beasiswa sebesar 3 juta per semester. Beasiswa ini akan diberikan untuk 150 ribu orang guru se Indonesia,” kata Mu’ti.

Guru honorer juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam usulan ABT yang telah diajukan oleh Kemendikdasmen ke DPR itu, guru honorer akan mendapatkan tambahan insentif.

“Insentif untuk guru honorer akan dinaikkan, dari Rp300 ribu menjadi Rp 400 ribu,” ujar Mu’ti.

Sementara itu, dalam paparannya, Mendikdasmen mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian tak terpisahkan dari program Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Terutama yang berkaitan dengan program 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolah raga, makan sehat bergizi, rajin belajar, bermasyarakat dan tidur cepat,” ujarnya.

MBG juga merupakan bagian dari program Pendidikan karakter yang merupakan program Prioritas Presiden dan juga Program Prioritas Kementerian Dikdasmen, yang terdiri atas penanaman nilai-nilai spiritual, sosial, tertib, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan, budaya bersih, tata krama, dan sebagainya.

“Jadi MBG memiliki kaitan yang sangat langsung dengan program Kementerian Dikdasmen,” kata Mu’ti.

Pwnerima MBG Sebanyak 49 Juta Siswa

Mu’ti lalu mengungkapkan, bahwa menurut laporanan terakhir Sekjen Kemendikdasmen, penerima MBG saat ini adalah sebanyak 49.614.433 siswa, dari total 53.394.088 siswa sekolah, atau telah mencapai 93 persen dari total siswa di seluruh Indonesia. Yang belum menerima 3.780.445 siswa.

“Sekolah yang sudah menerima sebanyak 288.845 dari total 434.812 Satuan Pendidikan, atau 66,5 persen dari sekolah di Indonesia. Jadi capaiannya sudah sangat tinggi,” kata Mendikdasmen.

Lanjut ia mengatakan Kemendikdasmen telah mendapatkan temuan menarik tentang kontribusi program MBG terhadap pendidikan karakter dan motifasi belajar siswa.

“Dari kerja sama penelitian dengan Lab Sosio Universitas Indonesia ditemukan bahwa Program MBG membantu murid untuk mendapatkan pangan bergizi, khususnya kelompok sosio ekonomi rendah,” ucapnya.

MBG juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dari produk maupun makan bersama dan lebih semangat dalam belajar. Sementara itu, MBG juga sangat disukai dan dirasakan manfaatnya oleh murid.

“Karena itu program ini diharapkan berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya,” kata Mu’ti.

Sekjen Kemendikbudristek, Suharti, menyatakan alokasi anggaran tak akan berbeda jauh dari 2024. Suharti memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak akan dikelola Kemendikbudristek.

“Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun, namun kami laporkan bahwa program ini memang tidak termasuk di dalam belanja Kemendikutristek,” kata Suharti dikutip dari Medcom, Sabtu (31/8/2024).

Tak hanya itu, program revitalisasi sekolah juga tak akan menggunakan anggaran di Kemendikbudristek. Melainkan melalui Kementerian PUPR dengan anggaran Rp20,3 triliun.

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengalokasikan pos anggaran baru tahun 2022 untuk riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Total anggaran untuk pos baru tersebut sekitar Rp 2,7 triliun.

“Ada 7 program yang akan dilaksanakan di Kemdikbudristek dan ada 1 program baru yaitu program riset, inovasi, dan iptek berkaitan dengan restrukturisasi kementerian yang baru kita lakukan,” kata Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek, Ainun Naim, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang membahas tentang anggaran pendidikan 2022, Kamis (3/6/2021).

Pos riset, inovasi, dan iptek mencakup 4 kegiatan prioritas yaitu Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) penelitian vokasi sebesar Rp 260 miliar, BOPTN penelitian pendidikan tinggi sebesar Rp 1,7 triliun, competitive fund pendidikan tinggi sebesar Rp 500 miliar, dan matching fund pendidikan tinggi sebesar Rp 250 miliar.

Ainun mengatakan pagu indikatif Kemdikbudristek tahun 2022 sebesar Rp 73,08 triliun atau lebih rendah dibandingkan pagu tahun 2021 ini sebesar Rp 81,5 triliun. Angka pagu tahun 2021 Rp 81,5 triliun juga belum ditambah dengan anggaran BOPTN riset dan teknologi yang nilainya total Rp 1,4 triliun untk 1 tahun, namun yang ditransfer ke Kemdikbudristek sebesar Rp 1,1 triliun.

“Jika kita lihat secara keseluruhan kurang lebih pagu kita 1 tahun, termasuk ristek ada Rp 83 triliun. Memang ada kuota internet tetapi sifatnya emergency, jadi tidak bisa menjadi dasar analisis,” ujar Ainun.

Ainun mengatakan pos anggaran lainnya dalam pagu indikatif pendidikan 2022 antara lain program PAUD dan wajib belajar 12 tahun (Rp 10,2 triliun), program kualitas pengajaran dan pembelajaran (Rp 10,4 triliun), program pendidikan tinggi (Rp 27 triliun), program pendidikan dan pelatihan vokasi (Rp 3,2 triliun), program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan (Rp 441 miliar), dan program dukungan manajemen (Rp 19,9 triliun).

Kemdikbudristek akan mengajukan penambahan anggaran pendidikan 2022 kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) sebesar Rp 20,1 triliun menjadi total Rp 93,2 triliun.

Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X, hari ini, terungkap bahwa Kemdikbudristek ternyata menerima pagu indikatif untuk tahun 2022 sebesar Rp 73,1 triliun atau lebih rendah dibandingkan pagu tahun berjalan 2021 sebesar Rp 81,5 triliiun. Selisih tersebut sempat menjadi polemik karena beban Kemdikbudristek saat ini menjadi jauh lebih besar setelah digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi, namun anggaran yang dialokasikan tahun 2022 justru jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2021.