JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penggunaan alokasi keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah penggunaan anggaran stunting.

Jokowi mengungkapkan ada daerah yang menggunakan anggaran penanganan stunting sebesar Rp10 miliar untuk membiayai rapat dan perjalanan dinas pejabat negara.

“Coba dicek dengan benar penggunaan anggaran Rp10 miliar itu. Jangan nanti diklaim untuk beli dibelikan telur, susu, protein, sayuran,” tegas Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Jokowi mengaku mengetahui itu setelah mengecek di APBD Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dia pun merinci penggunaan anggaran stunting yang tidak semestinya.

“Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan bla bla bla Rp2 miliar,” kata Jokowi membeberkan.

Jokowi kembali menegaskan anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, maupun sayur. Menurutnya, bahan-bahan tersebut justru bermanfaat bagi masyarakat, bukan digunakan untuk membiayai rapat atau perjalanan dinas pejabat atau aparatur negara.

“Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini! Ini yang harus diubah semuanya. Semestinya Rp8 miliar untuk beli telur, ikan, daging, sayur, diberikan ke penderita stunting, Rp2 miliar lagi buat yang lain-lain,” ujarnya.

Jokowi pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggaran, khususnya anggaran penanganan stunting. Sehingga penggunaan anggaran bisa lebih produktif dan memberikan hasil yang optimal.

“Ini tugas BPKP. Harus mulai orientasinya ke situ. Arahkan daerah, pusat, BUMN, kementerian, lembaga ke hal-hal yang konkret. Biar produktif,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pagu anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2023 menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, nilai anggaran rapat nasional mencapai Rp9,5 miliar.

Sorotan ini bermula dari cuitan aktivis Literasi Busa Pustaka Adi Sarwono. Dia menyoroti anggaran untuk mobil perpustakaan hingga anggaran rapat yang mencapai Rp9,5 miliar. Menurutnya, budget untuk kegiatan literasi tak sampai semahal itu.

“Pak @jokowi saya punya konsep “Revolusi Literasi Nasional” dengan budget minim nggak perlu mobil mewah 880 juta, acara 2 miliar sampe meeting 9,5 miliar kayak @perpusnas1 tapi yakin efektif,” kata Adi melalui akun Twitternya, @adionooo dikutip Sabtu (28/4/2023).

Adi juga melampirkan tangkapan layar rincian anggaran tersebut. Anggaran tersebut tercantum dalam situs resmi pemerintah terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Dalam laman situs terlampir rincian pengadaan barang jasa Perpusnas untuk tahun anggaran 2022/2023. Ada entri soal tender cepat Paket Stakeholder Meeting Nasional dengan nilai pagu sebesar Rp9,5 miliar. Selain itu, ada anggaran kendaraan Dinas Eselon I Perpusnas Jakarta sebesar Rp880 juta.

Tanggapan Perpusnas

Menanggapi itu, Perpusnas mengarahkan untuk menyimak penjelasan Perpusnas dalam rapat bersama Komisi X DPR RI tahun lalu.

Dikutip dari laman Perpusnas, saat itu Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Perpusnas berdasarkan nota keuangan RAPBN TA 2023 sebesar Rp723 miliar. Perpusnas mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp47, 1 miliar, dari pagu indikatif sebesar Rp675,9 miliar. Belum ada penjelasan detail terkait tiap pagu anggaran.

Atas kenaikan pagu anggaran tersebut, Komisi X DPR RI menekankan agar Perpusnas memanfaatkan anggaran tersebut untuk kegiatan penguatan program prioritas nasional.

Anggota Komisi X DPR RI, Mujib Rohmat mendorong Perpusnas untuk berkoordinasi dengan Kemendikbud RI, Kemendes RI maupun kementerian/lembaga lain untuk membuat skema kerja sama untuk meningkatkan pelaksanaan program literasi dan perpustakaan dapat terintegrasi dan bersinergi.

Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menjelaskan ada dana dekosentrasi TA 2023 sebesar Rp12 miliar memiliki target untuk 33 perpustakaan provinsi. Dana tersebut dialokasikan untuk program pembinaan administrasi keuangan, pendataan perpustakaan, workshop pegiat literasi daerah dan lomba perpustakaan sekolah.

Sementara itu, pagu DAK fisik penugasan sub bidang perpustakaan TA 2023 sebesar Rp525 miliar. Dengan rincian menu, diantaranya pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, perluasan gedung, renovasi, pengadaan perabot layanan, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi hingga pengadaan bahan perpustakaan cetak/digital.