Menurut Ma’ruf, Kepala BKKBN bertanggung jawab langsung untuk memastikan makanan pencegah stunting di tiap daerah sesuai kelayakan.

“Sudah ada anggarannya dan ada korlap lapangannya. Ya itu, Kepala BKKBN dan seluruh jajarannya. Saya lihat nanti, akan saya tanyakan semuanya,” kata Ma’ruf Amin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

“Akan saya tanyakan di mana kejadiannya, kok bisa kualitas makanannya menjadi rendah,” sambungnya.

Wapres Ma’ruf mengaku setiap kali melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, ia belum menemukan ada makanan dalam program PMT yang dikurangi. Apabila benar ada pengurangan makanan di suatu daerah, ia berjanji akan menindaknya supaya tidak terulang lagi.

“Saya di beberapa daerah melihat makanan PMT-nya seperti apa yang disajikan, semua cukup baik. Kalau ada di satu tempat tidak seperti itu akan kita lihat, kita lakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan ” tegasnya.

Ma’ruf Amin mengatakan ini merespon kabar terkait menu pencegah stunting di Kota Depok yang dianggap sejumlah pihak tidak cukup memenuhi kandungan gizi.

Menu yang dimaksud hanya terdiri dari nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

Menu pencegah stunting di Kota Depok itu dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah anak menderita stunting. Padahal, pengadaan makanan itu memakan anggaran sekitar Rp4,4 miliar atau Rp18.000 untuk satu paket makanan. (*)