Pelantikan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) masa jabatan 2024-2029 itu berlangsung pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pekalongan, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Ditemui usai pelantikan, Jecky Zamzami mengaku bersyukur bahwa proses pelantikannya berjalan lancar dan kondusif. Ia berkomitmen akan langsung menjalankan tupoksinya sebagai anggota legislatif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya Dapil Pekalongan Selatan.

“Apapun Saya bertanggungjawab untuk aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat Saya. Saya akan berjuang dan kawal semaksimal mungkin. Prinsip Saya, Saya ingin selalu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyampaikan selamat atas dilantiknya Jecky Zamzami sebagai anggota DPRD Kota Pekalongan masa jabatan 2024-2029. Menurutnya, proses pelantikan berjalan lancar.

“Semoga Pak Jecky bisa menjalankan kewajiban dan amanah ini dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat terutama masyarakat yang menjadi wilayah dapilnya,” kata Azmi

Ia berharap, pengalaman Jecky sebelumnya yang juga pernah menjadi anggota DPRD bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kota Pekalongan.

Ia menambahkan, atas pelantikan PAW ini, maka jumlah anggota DPRD Kota Pekalongan masa jabatan 2024-2029 berjumlah 34 orang, dan masih kurang 1 orang yang perlu dilakukan PAW.

“Dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menggantikan H. Makmur Sofyan Mustofa yang mengundurkan diri karena maju menjadi Calon Wakil Wali Kota Pekalongan mendampingi Calon Wali Kota Pekalongan, H Muhtarom,” ujarnya.

Ia menjelaskan, belum lama ini, dari DPC PAN telah mengirimkan surat, dan setelah proses itu, dirinya akan mengirimkan surat itu ke Pj Gubernur sembari menunggu surat resmi pengangkatan PAW nya baru dilakukan pelantikan DPRD dari Fraksi PAN.

“Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang momentumnya berdekatan dengan Pilkada. Kita dibatasi waktu, sesuai regulasi bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Pekalongan harus menetapkan APBD paling lambat November 2024,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, harus dilakukan sesuai Undang-Undang dan tetap mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. (em-aha)

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, Karsena berlangsung secara khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Rabu (14/8/2024).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD periode 2019-2024, M. Azmi Basyir. Selanjutnya, diumumkan pimpinan sementara DPRD Kota Pekalongan, yakni Balgis Diab dari Partai Golkar ditunjuk sebagai ketua sementara, sedangkan Nusron dari PKB sebagai wakil ketua sementara.

Sesuai aturan yang berlaku, partai pemenang pertama dan kedua memiliki hak sebagai pimpinan sementara. Partai Golkar sebagai partai pemenang pertama menunjuk dirinya untuk menjadi ketua sementara.

Ditemui usai acara, Ketua DPRD sementara, Balgis Diab merasa bersyukur atas diberikannya amanah ini sembari menunggu dipilihnya pimpinan definitif.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan yang telah ikut menyukseskan Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 lalu. Sehingga, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dan pemilu berjalan dengan lancar, aman, adil, dan damai,” katanya.

Ia berharap, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi langkah awal pembangunan di Kota Pekalongan agar lebih baik lagi.

“Dengan adanya beberapa wajah lama DPRD periode sebelumnya yang terpilih kembali, tentunya saya juga berharap bisa lari lebih cepat lagi untuk mengerjakan agenda-agenda yang ada di legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya,” harapnya.

Seementara itu, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang ikut menghadiri acara tersebut mengucapkan selamat dan sukses kepada 35 anggota DPRD Kota Pekalongan yang telah dilantik.

Aaf, sapaan akrabnya, menekankan, pentingnya menguatkan sinergi dalam melanjutkan pembangunan. Dimana, amanah yang telah diberikan masyarakat ini diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan berdedikasi.

“Saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kota Pekalongan masa periode 2024-2029 yang baru saja dilantik. Dengan memikul amanah ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sampai purna,” ucapnya.

Ia yakin anggota DPRD Kota Pekalongan terpilih dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, terutama menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPRD Kota Pekalongan periode sebelumnya 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada masyarakat, bangsa dan negara,” tutur Mas Aaf.

Pihaknya berharap, para anggota DPRD ini bisa semakin bersinergi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjalankan program-program pembangunan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Saya yakin dengan dilantiknya 35 anggota DPRD Kota Pekalongan, dimana beberapa diantaranya merupakan wajah baru, semoga bisa lebih solid lagi demi kepentingan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Dirinya bersyukur, komunikasi antara jajaran legislatif dan eksekutif di Kota Pekalongan sudah terjalin sangat baik.

“Mau wajah lama ataupun wajah baru tidak menjadi masalah, yang terpenting pengabdian kepada masyarakat itu nomer satu,” pungkasnya.

Selain Wali Kota Pekalongan, acara tersebut juga turut dihadiri oleh istri Wali Kota Pekalongan, Inggit Soraya, Wakil Ketua I TP-PKK Kota Pekalongan, Istiqomah, Sekretaris Daerah, Nur Priyantomo, beserta jajaran Forkopimda Kota Pekalongan.

Hadir pula sejumlah pejabat dan kepala OPD jajaran Pemkot Pekalongan serta anggota DPRD terpilih bersama keluarga. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan menyesalkan dan merasa prihatin terhadap peristiwa penangkapan seorang oknum anggota legislator setempat, berinisial JZ (53), oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang karena terlibat menggunakan narkoba jenis sabu.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohammad Azmi Basyir, mengaku pihaknya masih menunggu proses hukum atas upaya tindaklanjut menanggapi kelanjutan kasus JZ yang terjerat kasus narkoba tersebut.

“Infonya terakhir yang bersangkutan dan rekannya yang juga tertangkap, pensiunan PNS, UBS (63) saat ini masih menjalani proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Kabupaten Bogor sembari menjalani proses hukum,” tutur Azmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Senin (13/2/2023).

Azmi menegaskan, pihaknya masih menunggu serta menghormati proses hukum yang berjalan. Bahkan, Badan Kehormatan (BK) DPRD pun sudah menggelar dan akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat dengan membentuk tim dalam rangka melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap apa yang terjadi pada JZ.

Tim tersebut terdiri dari tiga orang yang selanjutnya akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebelum menentukan keputusan terhadap yang bersangkutan.

“Apakah bisa diberi sanksi kode etik karena pelanggaran, atau tidak. Tentu kami dari DPRD mendukung penuh proses, yang dilakukan BK, dan menghormati jalannya proses itu, agar bisa bekerja sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (em-aha)

DEPOK, Eranasional.com- Anggota DPRD (Dewan) Kota Depok dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tati Rachmawati, menyatakan siap untuk memperjuangkan aspirasi warga Beji dan memberikan Pokok Pikiran (Pokir) kepada masyarakat Beji, untuk tahun 2024 mendatang.

Walaupun pada tahun 2021 lalu, Pokir yang ia berikan hilang tidak direalisasikan oleh dinas, ungkapnya, namun sekarang ia tetap berupaya agar Pokirnya, bisa terealisasi dan dapat dirasakan oleh warga masyarakat Beji seutuhnya.

“Pokir yang tahun lalu hilang tapi menurut Dinas, bahwa pokirnya itu sama dengan yang diajukan oleh dewan yang lain. Karena sudah dilaksanakan oleh dewan yang lain, ya sudah,” ujarnya usai menghadiri Musrenbang Kelurahan Beji, di Aula Kelurahan, Rabu (11/1/2023).

Dikarenakan memang tahun lalu tidak dapat terealisasi, maka itu akan diajukan untuk dilaksanakan tahun ini.

“Ya itu aja sih antisipasinya, habis mau gimana lagi kalau sudah hilang,” tukas Tati.

Selanjutnya, Ia mengutarakan, pokirnya yang hilang tahun lalu itu untuk warga Kelurahan Beji, ada drainase dan turap, untuk RTLH ia tidak punya usulan dari warga kepadanya.

“Mungkin karena di Beji ini banyak dewan, kita ambil positifnya saja, karena banyak dewan disini, ya sudah saya belakangan dulu tidak apa – apa, yang penting lain waktu bisa dilaksanakan,” pungkasnya.

Tati mengatakan, kejadian hilangnya Pokir miliknya, mungkin lantaran pemerintah punya pandangan – pandangan lain yang minta diprioritaskan. **

PANDEGLANG, Eranasional.com- Anggota DPRD Pandeglang berinisial Y telah ditetapkan sebagai tersangka soal kasus dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan.

Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Shilton, mengatakan penetapan Y sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.

“Dengan hasil gelar perkara terhadap perkara tersebut, saksi-saksi, surat keterangan ahli dan bukti petunjuk, serta barang bukti yang diduga sebagai tindak pidana, dapat dipersangkakan terhadap saudara Y sebagai tersangka,” ujar Shilton kepada wartawan, Sabtu (3/12/2022).

Anggota dewan itu dijerat Pasal 289 KUHP dan atau 281 KUHP tentang perbuatan cabul. Penyidik juga sudah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Y untuk diperiksa sebagai saksi tersangka pada hari ini.

“Kita sudah kirim surat penetapan tersangkanya, sekalian surat pemanggilan juga. Nanti kita periksa sebagai tersangka. Paling enggak Selasa sudah harus hadir, tiga hari jaraknya dari surat pemanggilan,” kata Shilton.

Sebelumnya, seorang wanita muda mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota DPRD Pandeglang berinisial Y.

Ibu korban menceritakan peristiwa pelecehan yang dilakukan Y terhadap anaknya.

“Usap ke dada, ‘sehat-sehat ya, De’. Anak saya ketakutan karena menyentuh bagian sensitif. Sudah ketakutan anak saya langsung pulang ambil sendal. Pas jongkok pakai sendal mau cepet-cepet pulang, dari belakang masuklah tangan (pelaku), terus diremas,” tutur ibu korban, Selasa (22/11/2022).

Sampai di rumah, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya. Mendapati laporan korban, esok harinya keluarga langsung melakukan visum dan membuat laporan polisi.

JAKARTA, Eranasional.com- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengusulkan pemerintah untuk membentuk tim khusus memberantas beking kegiatan penambangan liar (illegal mining) oleh oknum aparat kepolisian sebagaimana yang disampaikan oleh Aiptu Ismail Bolong baru-baru ini.

Anggota tim terdiri dari pejabat Kementerian ESDM, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan RI agar proses pengawasan dapat berjalan secara terpadu dan objektif.

Menurut Mulyanto, tindakan tersebut merupakan momentum untuk memberantas praktik illegal mining dengan cara mengamankan oknum-oknum aparat yang selama ini menjadi beking. Pemerintah harus bergerak cepat agar pelanggaran yang berdampak bagi pendapatan negara dan dampak lingkungan ini tidak terus berlanjut.

“Pemerintah melalui aparat penegak hukum tidak boleh ragu dalam menindak illegal mining termasuk cukong yang menjadi bekingnya. Terkesan pemerintah melempem karena ditengarai aparat turut bermain mata,” kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (8/11).

“Karena itu pemerintah perlu mengambil langkah nyata, tegas, dan terukur agar keamanan dan ketertiban dalam sektor pertambagan ini dapat terjaga,” ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, ke depan nanti persoalan illegal mining ini harus ditata secara serius. Terutama terkait aspek perizinan dan pengelolaan lingkungannya.

Proses perizinan ini perlu diperbaiki agar pertambangan rakyat dan batuan yang sudah didelegasikan ke daerah ini harus benar-benar dapat diimplementasikan. Sehingga pengawasan dan penerimaan negara dapat ditingkatkan. Termasuk risiko terhadap lingkungan hidup dapat semakin dikurangi.

“Sementara aparat penegak hukum yang ikut melindungi harus ditindak tegas,” tegas Mulyanto.

DEPOK, Eranasional.com- Viral!!!sebuah video yang memperlihatkan aksi arogan dari seorang oknum anggota dewan di Kota Depok, Jawa Barat.

Menurut informasi tempat peristiwa tersebut di jalan Krukut, kelurahan Limo, DEPOK. Belum dapat dipastikan siapa naman oknum Anggota Dewan Tersebut.

Anggota dewan tersebut tampak marah-marah dan menyuruh seorang sopir truk push up.

Tak hanya push up, ia juga menyuruh sopir tersebut guling-guling di pinggir jalan.

Dari informasi yang diperoleh, oknum anggota dewan tersebut marah karena portal yang ada di Jalan Krukut Kelurahan Limo rusak tersenggol truk tersebut.

Namun bukan hanya menghukumnya, oknum anggota dewan tersebut sambil berkacak pinggang juga menginjak kepala sang sopir.

Sopir truk tersebut hanya bisa pasrah menjadi tontonan para warga setempat.

Video arogan oknum anggota dewan tersebut viral dan telah ditonton belasan ribu kali.

Netizen menilai tindakan oknum anggota dewan tersebut sudah kebablasan.

“Dih apaan?” kata netizen.

“Arogan banget ya si kehed,” kata netizen.

“Apakah bapak lupa kita sedang di era digital dan di era viral? Janji nggak minta maaf ya pak,” kata netizen.

“Tega, sungguh tega,” kata netizen.

“Apa harus dengan injak kepala?” kata netizen.

Jakarta, eranasional.com – Baru 3 bulan menduduki jabatan Wakil Rakyat, kabar tak sedap kembali menghampiri Mulan. Mulan dikabarkan tengah terseret kasus investasi bodong MeMiles. Jakarta, Jumat (17/20).

Perusahaan MeMiles diketahui memiliki 240.000 anggota yang tersebar di Indonesia.

Selama delapan bulan beroperasi MeMiles mengantongi omzet hingga Rp 750 miliar.

Nama Mulan pun turut terseret lantaran ikut hadir dan mengisi acara yang digelar MeMiles beberapa waktu lalu.

Penyanyi berusia 40 tahun itu ramai dikabarkan akan segera dipanggil Polda Jatim terkait kasus tersebut.

Selain Mulan, beberapa artis seperti penyanyi Ello dan pedangdut Siti Badriah juga ikut terseret.

Mengetahui nama Mulan ramai dikait-kaitkan, Ahmad Dhani yang baru bebas 2 minggu pun pasang badan untuk sang istri.

Dilansir dari tayangan Selebrita Siang yang diunggah kanal YouTube Selebrita7. com pada Kamis (16/1/2020), Ahmad Dhani merasa pemanggilan terhadap Mulan terkesan terlalu mengada-ada.

“Pemanggilan itu menurut saya terlalu mengada-ada, karena kan Mbak Mulan cuma nyanyi,” ungkapnya.

Musisi asal Surabaya Jawa Timur itu merasa sosok sang istri begitu menarik untuk diberitakan media.

“Cuma mungkin Mbak Mulan lebih menarik buat media, sehingga yang dibicarakan Mbak Mulan,” ujar Ahmad Dhani.

Mulan hanyalah pengisi acara, dan sedikit pun tak ikut campur dalam investasi bodong tersebut.

“Padahal yang lain malah ada yang ikut investasi, Mulan kan sama sekali tidak ikut investasi, cuma diundang nyanyi, berbayar, profesional, sudah,” pungkasnya.  (Fyan/red).