Momen Kauman Batik Art Festival (KBAF) yang digelar pada Minggu (25/10/2026) siang menjadi panggung konsolidasi penting bagi keberlanjutan tradisi dan bisnis batik nasional.

Acara tahunan ini dihadiri oleh jajaran pejabat nasional, di antaranya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo, serta Staf Ahli Kemenekraf RI Restog Krisna Kusuma. Ketiganya hadir untuk memberikan solusi konkret bagi para perajin lokal.

Ketua Panitia Kauman Batik Art Festival, Muhammad Fauzi Hidayat, mengungkapkan bahwa perhelatan ini dihadiri khusus oleh putra daerah yang kini memimpin lembaga riset negara.

Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi berbagai program strategis BRIN bagi perajin batik Kauman.

“Alhamdulillah, siang hari ini kita kedatangan kunjungan Kepala BRIN, Bapak Arif Satria yang notabene beliau kelahiran Kampung Batik Kauman. Jadi kami memang undang secara khusus dan kita juga bekerjasama dengan BRIN,” ujar Fauzi di lokasi festival.

Selain Kepala BRIN, pihak panitia juga menghadirkan perwakilan legislatif dan kementerian untuk membedah akar persoalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM saat ini.

“Selain Kepala BRIN, siang ini kami juga mengundang Anggota Komisi VII DPR RI Bapak Yoyok Riyo Sudibyo, dan Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kemenekraf RI Bapak Restog Krisna Kusuma,” tambahnya.

Fauzi menyoroti tren penurunan jumlah pelaku UMKM batik di sentra Kauman yang dipicu oleh dampak krisis pascapandemi serta kurangnya minat generasi muda untuk melanjutkan usaha orang tua.

“Untuk UKM di Kauman sendiri saat ini ada sekitar 40. Memang itu jumlahnya ada arah menurun, karena beberapa ada yang tidak meneruskan usaha orang tuanya, dan beralih profesi. Dulu, jumlah UKM di sini sekitar 50 lebih,” jelasnya.

Menanggapi fenomena tersebut, paguyuban berkomitmen untuk terus memantik semangat anak muda agar kembali melirik potensi bisnis dan nilai kelestarian batik lokal.

“Nah itu sebenarnya PR kami juga di paguyuban bagaimana supaya generasi muda di Kauman ini kembali mencintai batik, ada keinginan untuk melestarikan batik, baik dari sisi bisnis dan pelestariannya. Semoga dari acara ini bisa meningkatkan kecintaan generasi muda,” harapnya.

Perlindungan Negara terhadap Gempuran Impor

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menekankan pentingnya ruang dialog seperti sarasehan festival ini untuk membedah persoalan mendasar perbatikan di Pekalongan.

“Sarasehan kayak gini ini sebetulnya untuk mempertemukan beberapa orang yang punya seni kreatif. Orang-orang seni kumpul untuk membedah bareng-bareng lah gimana caranya agar supaya batik itu bisa berkembang lagi,” tutur Yoyok.

Ia mengenang kejayaan perbatikan Pekalongan beberapa tahun silam saat roda perekonomian warga berputar sangat cepat seiring dengan tingginya aktivitas produksi batik.

“10-5 tahun yang lalu batik di Pekalongan booming kan. Sampai ada istilah bahwa selama sungai di Pekalongan itu berwarna, berarti orang Pekalongan uangnya jalan. Ini fakta ya,” kenangnya.

Namun, Yoyok menepis anggapan bahwa penurunan industri batik semata-mata disebabkan oleh pandemi atau krisis global, melainkan akibat derasnya arus barang impor dari luar negeri.

“Semenjak adanya perdagangan bebas, faktanya adalah bahwa ada penurunan yang sangat luar biasa tentang batik ya. Kita enggak bisa hanya menyalahkan adanya Covid lah, krisis lah. Tapi faktanya ada serbuan barang dari luar tadi melalui pelabuhan,” tegas Yoyok.

Sebagai anggota dewan, ia menuntut keberpihakan dan regulasi ketat dari pemerintah untuk membendung masuknya produk tekstil asing yang merusak pasar batik lokal.

“Jadi yang bertanggung jawab sebetulnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah yang benar-benar menaungi batik kita sendiri. Saya sebagai DPR menilai pemerintah belum banyak berpihak,” kritiknya.

Nilai Tambah Fesyen dan Ceruk Pasar Spesifik

Dari sudut pandang pemerintah pusat, Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kemenekraf RI, Restog Krisna Kusuma, menyambut positif festival ini sebagai sarana penguatan ekosistem kriya dan fesyen di daerah.

“Untuk acara ini kami support dari pemerintah pusat khususnya di Direktorat Kriya. Pekalongan ini kan kota batik nomor satu di Indonesia dan jadi benchmark dari batik-batik lain, bahkan sudah masuk UNESCO. Ekosistemnya sudah sangat mature,” papar Restog.

Kemenekraf mendatangkan narasumber pembatik modern untuk saling berbagi pandangan mengenai tren pewarnaan dan desain yang diminati pasar masa kini.

“Kami hadirkan narasumber pembatik yang lebih modern untuk sharing tukar pikiran, mendiskusikan tren ke depan seperti apa dan pewarnaan apa yang kira-kira akan laku. Jadi kita tidak asal buat kegiatan, tapi disesuaikan kebutuhan di sini,” terangnya.

Menghadapi persaingan barang luar negeri, Restog menyarankan perajin lokal untuk beralih ke produk bernilai tambah tinggi (high value-added) serta memajukan keunggulan batik tulis.

“Gempuran itu memang tidak bisa kita tahan, tapi bisa kita hindari. Kalau batik cuman kain doang paling jadi sarung, tapi kalau dikemas menjadi fashion design baju misalnya, ini akan sangat lebih menarik dan punya nilai jual tinggi,” urainya.

Ia optimis produk dalam negeri mampu bersaing jika menyasar ceruk pasar yang tepat, mengingat produk impor umumnya mengandalkan batik printing massal.

“Mereka kebanyakan kan batik printing karena mass production. Jadi kita ambil ceruk-ceruk market yang memang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia,” tambah Restog.

Sentuhan Teknologi dan Inovasi Sains BRIN

Sebagai pilar utama penguatan teknologi, Kepala BRIN Arif Satria memaparkan komitmen lembaga riset negara dalam mengintervensi industri UMKM batik agar bertahan di tengah arus modernisasi.

“BRIN salah satu misinya adalah bagaimana memperkuat UMKM di Indonesia. Salah satu UMKM potensial adalah batik, sehingga kita berusaha memperkuat UMKM dengan riset dan inovasi,” ujar Arif.

Dalam ajang KBAF 2026 ini, BRIN memamerkan lima hasil riset unggulan yang siap diterapkan secara masif oleh para perajin batik di Pekalongan.

“Ada lima hasil riset terkait batik. Pertama Biopas, malam batik dari limbah sawit yang ramah lingkungan dan berkualitas lebih bagus. Kedua, teknologi radiasi gamma untuk mengatasi masalah limbah batik yang sudah diterapkan di Pekalongan sejak 2021,” bebernya.

Selain itu, BRIN menghadirkan pewarna alami Ecoastra dari daun ketapang, secang, dan mangrove yang menghasilkan kain antibakteri serta anti-UV, plus inovasi serat daun nanas sebagai bahan tekstil baru.

“Yang terakhir Carbon Dots, yaitu penanda keaslian batik dengan material nano fluorescence. Dengan teknologi ini kita bisa mendeteksi mana batik tiruan dan mana batik asli,” ungkap Arif secara rinci.

Arif menegaskan bahwa modernisasi sains sangat vital bagi kelangsungan industri kriya tradisional agar tidak tergerus persaingan global.

“Jadi batik pun, meskipun dikelola oleh UMKM, harus diperkuat dengan teknologi dan sains. Tugas BRIN adalah memperkuat sisi teknologinya agar batik Pekalongan semakin survive di tengah gempuran produk impor,” tegasnya.

Ia mengundang seluruh pelaku usaha batik di Pekalongan untuk aktif berkolaborasi dan menyampaikan kendala teknis produksi agar menjadi bahan riset BRIN selanjutnya.

“Saya harapkan hasil dari festival ini para pelaku industri batik Pekalongan menugaskan BRIN. Tolong di-riset ini dan itu. Kami justru senang kalau masyarakat datang ke BRIN memberikan tugas untuk melayani masyarakat dengan teknologi baru,” tutup Arif. (em-aha)

Pertemuan yang berlangsung di Polsek Jakarta Pusat pada Sabtu (25/4) malam tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan hukum kepada pihak keluarga.

Yoyok menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh penanganan kasus ini agar berjalan transparan dan memberikan rasa keadilan yang nyata bagi korban.

“Kasus ini harus diusut secara tuntas. Kami akan mengawal penuh agar proses hukum berjalan baik dan keadilan benar-benar terwujud,” tegas Yoyok.

Ia menambahkan bahwa perhatian serius sangat diperlukan karena korban masih di bawah umur dan berasal dari daerah, sehingga butuh dukungan berbagai pihak.

Yoyok juga memberikan pendampingan kepada Kepala Desa Ngroto, Siam Susanto, yang mewakili keluarga dalam proses penjemputan jenazah di Jakarta.

“Kami memastikan pendampingan agar seluruh proses, baik penjemputan jenazah maupun langkah hukum lanjutan, dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Pihak keluarga berharap agar kasus ini diusut secara adil dan transparan, sekaligus menjadi peringatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Kasat PPA-PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Shinta, memastikan proses hukum tetap berlanjut hingga tuntas demi keadilan almarhumah.

“Kami mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya saudari Diva Meilisa. Kami pastikan proses hukum kasus ini ditangani secara serius,” pungkasnya. (em-aha)

Sebelumnya, pernikahan Nuroji dan Yuliast sempat menjadi perhatian publik.

Sekitar tahun 2018, Yuliast juga pernah ramai diberitakan karena dikabarkan dekat dengan penyanyi religi Opick, namun hubungan tersebut kandas.

Informasi yang beredar menyebutkan Nuroji telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang merupakan sekretaris pribadinya berinisial L. Kabar tersebut sontak mengejutkan sejumlah pihak.

Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya membenarkan informasi tersebut.

“Informasinya memang seperti itu. Pernikahannya berlangsung tertutup dan hanya dihadiri orang-orang tertentu saja,” ujar sumber tersebut saat dikonfirmasi ERANASIONAL, Minggu (22/2/2026).

Di sisi lain, saat dikonfirmasi terpisah, Yuliast selaku mantan istri juga membenarkan kabar tersebut.

“Iya betul, dia menikah lagi dengan gundiknya,” ujar Yuliast saat dihubungi ERANASIONAL, Senin (23/2/2026).

Ketika ditanya mengenai status pernikahannya dengan Nuroji, apakah telah resmi bercerai, Yuliast menegaskan bahwa hubungan keduanya telah berakhir.

“Iya Alhamdulillah, sudah lepas dari aki-aki nggak tahu diri itu,” katanya.

Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai bulan pasti perceraian tersebut, Yuliast enggan merinci.

“Saya nggak mau ingat-ingat itu, intinya di tahun 2025,” ucapnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Nuroji terkait kabar pernikahan maupun pernyataan mantan istrinya tersebut.

“sejak dulu saya telah lama mendorong perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum pada praktik pemberangkatan jemaah haji non-prosedural, termasuk penindakan terhadap biro travel nakal yang memberangkatkan jemaah tanpa visa resmi, pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji dengan visa kerja atau umrah, karena berisiko terkena sanksi hukum di luar negeri dan merugikan jemaah itu sendiri,” kata Pangeran dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).

Legislator dapil Kalsel ini pun mengatakan Polres Bandara Soekarno-Hatta bersama Imigrasi Soekarno Hatta dan Kementerian Agama mencegah keberangkatan 10 orang yang diduga akan berangkat haji menggunakan visa ilegal. Para penumpang yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini akan bertolak ke Tanah Suci menggunakan penerbangan Malindo Air tujuan Jakarta-Malaysia menggunakan visa kerja atau amil.

“Arab Saudi kembali menegaskan larangan haji pakai jenis visa apa pun kecuali visa haji resmi. Jika ada pihak-pihak yang menawarkan bisa ibadah dengan visa nonhaji, dipastikan itu adalah penipuan. Dalam siaran persnya yang diunggah di media sosial X, Sabtu (19/4/2025), Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengimbau seluruh calon jemaah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi wajib memiliki izin resmi,” ungkapnya.

Kasus pencegahan keberangkatan 10 calon jemaah haji asal Banjarmasin yang menggunakan visa kerja, serta penegasan Pemerintah Arab Saudi terkait larangan berhaji menggunakan visa selain visa haji, menuai perhatian dari anggota DPR RI lintas komisi dari Fraksi PAN.

Sementara itu Endang Agustina dari Komisi III DPR RI, menekankan perlunya penegakan hukum terhadap pihak- pihak yang memberangkatkan jemaah secara ilegal. Ia menilai, praktik ini tidak hanya melanggar aturan keimigrasian, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat secara finansial dan spiritual.

“Saya meminta aparat penegak hukum untuk menindak biro travel yang terbukti melakukan pelanggaran, serta mendesak adanya perlindungan hukum bagi calon jemaah yang menjadi korban penipuan,” tuturnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat sosialisasi dan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang. Terakhir Endang menekankan, jemaah yang merasa dirugikan segera saja melapor ke pihak berwenang.

“Sedari awal saat daftar dan bayar tentu harapannya mendapatkan visa haji kalau visa keluar berbeda tentu ada unsur penipuan dong? Jadi segera saja melapor,” ungkap Endang.

Sedangkan Sudian Noor dari Komisi VIII DPR RI menegaskan pentingnya pelaksanaan ibadah haji secara prosedural dan sesuai ketentuan pemerintah Indonesia serta Arab Saudi. Ia menyayangkan adanya calon jemaah yang masih mencoba berangkat dengan visa kerja atau umrah, padahal sudah ada larangan tegas dari Arab Saudi bahwa hanya visa haji yang sah untuk ibadah haji.

“Melihat dari kejadian tersebut saya meminta Kementrian Agama membentuk Siswas Gakum (Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum) dengan melibatkan seluruh instansi terkait seperti Imigrasi, Polri, BIN termasuk Dewan DPR RI dengan tujuan mengawasi serta memitigasi agar kejadian serupa tidak terulang dan langsung mendapatkan tindakan hukum,” sambungnya.

Sudian Noor menambahkan agar semua pihak, terutama biro travel dan pemerintah daerah, untuk memastikan sosialisasi edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait prosedur resmi haji.

“Bahwa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama, sehingga segala bentuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan jemaah harus dicegah sejak awal,” tutupnya.

“Empat Pilar Kebangsaan Indonesia yang harus dijaga, Empat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar Kebangsaan tersebut harus kokoh, karena berfungsi sebagai penangkal gangguan dan ancaman yang mengintai baik dari segi internal ataupun eksternal,” ujar Zulfikar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).

Politisi Fraksi Demokrat ini mengatakan Empat Pilar Kebangsaan juga biasa disebut sebagai soko guru yang artinya adalah tiang penyangga yang bersifat kokoh.

“Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara empat pilar yang dimaksud perlu adanya implementasi dari segala aspek baik dari Pendidikan, pemerintahan, masyarakat serta hokum dan keadilan,” katanya.

Zulfikar Achmad menyampaikan, sebagian memahami hanya pada isi dari Empat Pilar Kebangsaan tersebut, tapi praktiknya masih jauh dari kesesuaian.

“Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Sehingga Diharapkan masyarakat dapat memahami secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan,” tuturnya

Politisi ini juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga empat pilar tersebut sebagai cita-cita bangsa agar tercipta kerukunan dan keserjahteraan bersama dari perbedaan yang ada disekitar terutama dalam perbedaan agama.

“Mengingat persatuan dan kesatuan bangsa ini lahir dari proses yang Panjang dan penuh pengorbanan besar dari para leluhur dan pejuang,” tutup Zulfikar.

Sutono (67), seorang pemulung sampah asal Degayu yang ditemui eranasional di TPA Degayu, Sabtu pagi, 22 Maret 2025 mengaku sangat terkejut dengan adanya penutupan TPA secara mendadak yang dilakukan oleh KLHK.

“Tidak ada kabar, tiba-tiba TPA ini langsung ditutup. Kami jadi susah semuanya, tidak ada penghasilan. Mau kerja apa juga bingung, karena kami hanya mengandalkan pekerjaan ini,” kata Sutono yang mengaku sudah bekerja sebagai pemulung selama 30 tahun.

Menurut Sutono, ada sekitar 100 pemulung yang bekerja di TPA Degayu. Dimana, penghasilan yang didapatkan setiap harinya berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu. Namun, dengan ditutupnya TPA ini maka tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan olehnya maupun rekan-rekannya.

“Kami berharap, TPA ini segera dibuka kembali atau dicarikan solusi untuk kami. Karena kami butuh biaya hidup sehari-hari untuk keluarga kami, baik untuk makan, bayar hutang maupun lainnya. Apalagi, sebentar lagi lebaran,” tuturnya.

Triyono (59), seorang penjual obat di Jalan Hayam Wuruk mengaku prihatin adanya penumpukan sampah di berbagai tepi jalan, salah satunya sampah yang ada di depan toko miliknya. Ia mengaku, sudah tiga hari ini sampah yang ada didepan tokonya belum diangkut sama petugas.

“Meski TPA Degayu ditutup, kami minta tolong kepada dinas terkait yang ada di Kota Pekalongan untuk segera mengangkut sampah-sampah yang ada di tepi jalan. Karena ini sangat mengganggu, baik untuk kami maupun pelanggan atau pembeli,” katanya.

Penyegelan TPA Degayu ini juga memantik anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X, Rizal Bawazier untuk ikut bersuara. Selaku wakil rakyat, ia mengaku ikut bertanggung jawab untuk menjaga kenyamanan masyarakat Kota Pekalongan.

“Saya minta menteri lingkungan hidup, stop untuk melakukan penyegelan TPA Degayu. Biarkan Pemkot Pekalongan dan warganya mencari solusi terbaik terlebih dahulu. Baik dengan TPS 3R atau solusi lainnya,” tegas Rizal.

Menurut Rizal, ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan penyegelan apalagi menjelang lebaran. Tak hanya Pemerintah Kota Pekalongan, hal ini juga merupakan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup.

“Selain Pemkot Pekalongan dan warganya. Saya harap, jajaran Kementerian Lingkungan Hidup juga dapat mencarikan solusinya. Bukan dengan cara seperti ini,” pungkas Rizal melalui sambungan telepon. (em-aha)

“Kami tentunya akan segera menyusun dan membahas Rancangan UU Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa sidang ini. Kami targetkan proses penyusunan draft dan naskah akademik selesai pada masa sidang ini dan masa sidang berikutnya akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR,” ungkap Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

Habiburokhman juga menargetkan KUHAP yang baru bisa berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. Menilai pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang menghoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan politik semangat politik hukum yang terkandung dalamn KUHP.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang baru mengandundung spirit perbaikan yang revolusioner, dimana kita mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif. Karenanya KUHAp juga harus mengandung nilai-nilai yang sama,” kata nya.

Komisi III juga menyerap masukan dari masyarakat untuk memperbaiki KIUHAP. Masukan yang paling banyak adalah agar institusi penahanan diperbaiki.

“Jadi tidak gampang bagi penyidik untuk menahan orang. Diusulkan ada semacam mekanisme praperadilan aktif, di mana semua perkara harus diperiksa dahulu oleh hakim praperadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah bisa dilalaikan penahanan atau tidak,” tutur Habiburokhman

Waketum Gerindra ini melihat, bagaimana implementasi hak-hak tersangka seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan hak mendapatkan perawatan kesehatan.

“Kami akan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam penyerapan aspirasi terkait penyusunan RUU KUHAP ini,” tutup Habiburokhman.

Pasalnya, menurut Pangeran Khairul Saleh ada prinsip-prinsip yang dilanggar karena keberadaan pagar laut tersebut.

“Pagar laut dapat melanggar HAM jika pembangunannya mengabaikan hak-hak masyarakat, merusak lingkungan, dan membatasi akses terhadap sumber  daya laut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembangunan pagar laut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan  keberlanjutan lingkungan,” ungkap Pangeran kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

Pangeran juga melihat, keberadaan pagar laut tidak hanya berpotensi banyak melanggar aturan tetapi sudah terindikasi melanggar hak asasi manusia bagi masyarakat sekitar dengan pembatasan akses tersebut dan mendegredasi lingkungan, lain hal apabila pagar laut dibangun untuk konservasi dan tentu partsipasi publik  dilibatkan sebelum pagar laut itu dibangun.

“Atas akses dan pemanfaatan sumber daya, Pagar laut yang dibangun oleh pihak swasta atau individu dapat membatasi akses masyarakat umum terhadap  sumber daya laut, yang merupakan milik bersama,” kata politikus PAN ini.

Legislator dapil Kalsel ini pun menegaskan demi menuntaskan hal tersebut, Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri mitra kami untuk menjelaskan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Sebelum nya, Presiden RI Prabowo Subianto sudah memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 Januari 2025, untuk membahas permasalahan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Provinsi Banten. Dalam keterangannya usai pertemuan, Sakti menyampaikan bahwa pembangunan pagar laut di kawasan tersebut dilakukan tanpa adanya izin.

Hal itu ia sampaikan saat menggelar kegiatan Reses DPR RI Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Kantor Partai NasDem Kota Pekalongan, Rabu, 11 Desember 2024.

“UU ini yang dibutuhkan dan harus dipahami oleh masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial. Karena, hampir seluruh masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak hingga dewasa mempunyai gadget, punya handphone,” kata Yoyok.

Dengan adanya sosialisasi ini, ia berharap, khususnya warga Kota Pekalongan agar lebih beretika, bijak, cerdas dan bertanggung jawab saat menggunakan medsos. Karena, banyak para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak beretika.

“Nah itu, disitu harus bener-bener disosialisasikan biar tidak celaka dalam bermedsos. Mereka harus bijak dan mengerti batasan-batasan tingkat kewenangan yang harus dipegang. Disini juga ada 2 legislatif, mas Is dan mas Hafidh yang sangat mampu untuk mewadahi semuanya,” tutur Yoyok.

Ketua DPD Partai NasDem sekaligus anggota DPRD Kota Pekalongan, Isnaini Ruhullah Kumaini mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 10 tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pak yoyok atas kehadiran beliau, dan sosialisasi pada sore hari ini. Sekarang kita punya bapak di DPR RI, jadi kita tahu tempat-tempat untuk mengadu,” kata Isnaini usai mengikuti kegiatan.

Menurut Isnaini, sosialisasi terkait program undang-undang itu sangat penting bagi masyarakat Kota Pekalongan agar semakin bijak dalam menggunakan gadget dan bermedsos untuk keselamatan dirinya.

“Itu penting sekali, karena ada slogan “jempolmu harimaumu”. Untuk itu, tidak Tidak perlu memposting atau upload apa yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak perlu meneruskan sesuatu yang berbunyi atau berbau sara maupun hoaks,” ujarnya.

Sementara itu, Hafidh Aslami, anggota DPRD Kota Pekalongan mengaku senang dengan adanya perwakilan dari Partai NasDem yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Karena menurut dia, itulah yang diharapkan oleh pihaknya dari dulu.

“Kadang-kadang kita yang dari perwakilan kota Pekalongan tidak bisa mengatasi sendiri untuk ditingkat Kota. Karena sekarang sudah ada “dekengan dari pusat”, kita bisa mengadu ke beliau,

“Semoga dengan adanya ini, bisa membantu dan melancarkan kegiatan partai Nasdem di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Eranasional.com – Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut merespons pernyataan Kapolres Metro Jakarta Barat yang membantah pemberitaan ada penangkapan terhadap dua anggota DPR terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Dari kabar yang beredar, dua orang tersebut berinisial AW dan seorang anggota DPR perempuan berinisial HL.

Hillary Lasut mengatakan nama baiknya sudah terlanjur tercemar akibat pemberitaan tersebut.

“Nama baik saya terlanjur tercemar, eh, malah tidak ada penangkapan sama sekali. Pantasan saja dikira saya beresin di belakang,” kata Hillary Brigitta Lasut melalui akunnya di Instagram @hillarybrigitta, dikutip JPNN.com, Jumat pagi (8/4).

Politikus NasDem itu mengaku bingung dengan kabar tersebut.

Dia juga menyebutkan kabar tidak sedap ini bisa membuat dirinya makin susah untuk mencari jodoh. “Hello, jadi tambah susah cari jodoh gara-gara media model begini. Calon mertua fix pada takut,” ujar perempuan kelahiran Manado, 22 Mei 1996, itu disertai dengan emotikon ketawa.

Legislator dari Dapil Sulawesi Utara itu mengaku kerugian materil dan imaterilnya cukup besar akibat pemberitaan tersebut. Hillary Lasut lantas meminta pertanggungjawaban atas pemberitaan penangkapan yang tidak benar itu.

“Tidak benar. Kami tidak ada lakukan (penangkapan)” kata Kombes Ady Wibowo saat dihubungi wartawan, Jumat pagi (8/4).

Jakarta- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara, Hillary Brigitta Lasut memberikan angin segar kepada Rafael Malalangi, yakni seorang Calon Bintara Polri 2021 yang namanya seketika hilang dan digantikan oleh orang lain.

Melalui akun Instagram pribadinya, Hillary akan memberikan kejutan ke Rafael dan akan segera memberitahunya kepada publik pada hari ini, Jumat (30/7/2021).

“Sudah dapat kabar baik untuk Rafael, surprise aja ya besok, nanti pasti muncul beritanya. Semnagat!,” tulis Hillary di akun Instagram pribadinya (@hillarybrigitta) pada Kamis (29/7/2021).

Sebelumnya Hillary yang merupakan anggota DPR termuda itu sempat mempertanyakan proses dan juga prosedur pengumuman kelulusan tersebut mengapa bisa bisa seseorang yang sudah lulus justru setelahnya dinyatakan tak lulus dan digantikan oleh orang lain.

“Kok bisa ya, sudah diumumkan secara virtual dan lulus seleksi secara nasional, namun beberapa hari kemudian dinyatakan tidak lulus melalui surat. Ini ada apa?” tanya Hillary.

Mengetahui hal tersebut, Hillary langsung berinisiatif untuk menanyakan polemic ini ke pihak Presiden dan Kapolri untuk mempertanyakan Rafael.

“Mengapa terjadi seperti ini. Apakah ini ada permainan orang dalam atau gimana. Yang pasti saya akan mempertanyakan ini langsung melalui surat kepada Presiden dan Kapolri. Kok bisa jadi begini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, beredar di media sosial sebuah video dari keluarga Calon Bintara Polri 2021 atas nama Rafael Malalangi asal Polres Minsel sedang meminta kejelasan dari status anaknya saat ini.

Pasalnya, pihak keluarga kecewa Rafael yang sempat dinyatakan lulus seleksi Nasional Bintara Polri lewat siaran Live seketika namanya hilang saat diumumkan di lembaran pengumuman Polda Sulawesi Utara.

Parahnya lagi, nama Rafael ternyata sudah digantikan dengan nama orang lain sehingga ia saat ini dinyatakan tak lulus seleksi.

Pihak keluarga langsung merasa kecewa berat, terlebih mereka sudah terlanjur mengadakan acara syukuran, tetapi kabar tak mengenakan itu mendadak datang.

Rafael justru kini dinyatakan tidak lulus seleksi Nasional Bintara Polri dan anehnya posisi dia seketika diganti oleh orang lain dengan alasan yang tidak jelas.

Jakarta – Saat ini, energi fosil, khususnya batubara masih menjadi penopang perekonomian Indonesia. Kondisi ini sangat berbeda dengan tren global dimana banyak negara telah mengurangi dan bahkan melarang penggunaan batubara untuk keperluan energi demi mengurangi dampak emisi karbon.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, menyoroti produksi batu bara di Indonesia dengan implementasi pengaturannya dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam RUEN, telah diatur bahwa pemerintah membatasi produksi batubara pada level 400 juta ton/tahun.

“Namun, kenyataannya dari segi perencanaan target dan realisasinya, produksi batubara setiap tahunnya selalu melebihi apa yang direncanakan,” ujar Dyah melalui keterangan rilis yang diterima oleh wartawan di Jakarta, Kamis (10/6/2021)

Lanjut kata Politsi Golkar Muda sementara itu dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024, rencana produksi batubara di Indonesia sebesar 550 juta ton, dan realisasinya sebesar 565,46 juta ton atau sebesar 102,81% dari target semula.

“Begitu pula untuk tahun 2021, dimana target produksi batubara meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi 650 juta ton, dan realisasi per bulan Juni ini adalah sebesar 243,78 juta ton,” ungkapnya

Berdasarkan RUEN, Roro Esti menyoroti dengan serius fenomena ini sebagai pelanggaran terhadap RUEN dan mengingatkan pada seluruh pihak yang terlibat untuk bersungguh sungguh mematuhi ketentuan hukum tersebut.
Permasalahan ini sudah terjadi sejak tahun 2015, tahun sebelum ditetapkannya RUEN.

Namun dengan melihat kondisi yang terjadi di lapanangan, Roro Esti memandang penetapan RUEN yang diharapkan dapat menghentikan laju pertumbuhan produkusi pada tahun-tahun selanjutnya telah gagal.

Roro Esti menegaskan bahwa mengurangi dampak emisi karbon merupakan komitmen internasional dimana Indonesia juga turut berkomitmen di dalamnya melalui ratifkasi Paris Agreement. Pengurangan dampak emisi karbon ini merupakan langkah nyata untuk menjaga bumi dari pemanasan global, dan krisis iklim.

Karenanya, jika tidak dikawal secara serius, trend dunia yang mulai secara berangsur mengurangi pemakaian dan permintaan batubara dapat berdampak buruk pada bisnis ekspor batubara Indonesia, termasuk perekonomian Indonesia.

Dyah Roro Esti menghimbau, pemerintah untuk mengkaji ulang dan mempertegas perencanaan target produksi batubara yang sesuai dengan RUEN.

Tanggapan Kali Lamong

Lebih jauh ia mengatakan kami apresiasi langkah konkrit dan cepat yang di tempuh oleh Bupati Gresik dalam mengatasi permasalahan banjir di Kab Gresik.

“Tentu kami menyepakati bahwa sangat di butuhkannya koordinasi lintas sektoral agar penanganan terkait permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Mengingat kewenangan yang di miliki oleh Pemda yaitu adalah dalam sarana pembebasan lahan,” tandasnya.

Pewarta : Agung Nugroho

JAKARTA – Menjelang Lebaran Idul Fitri, harga sejumlah komoditas pangan mayoritas mengalami kenaikan. Salah satu yang terus mengalami kenaikan adalah harga daging sapi.

Salah satu pedagang daging sapi, Marjun (55) menjual daging sapi dengan harga Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram (kg).

Meski demikian, permintaan daging sapi di tempatnya berjualan masih cenderung tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggan yang berdatangan.

Hal ini ditanggapi oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan ST, mengatakan menurut data dari Kemendag bahwa kebutuhan daging menjelang lebaran mencapai 60.000 ton maka untuk stabilisasi harga diperlukan tata kelola supply demand yang tepat agar pasokan daging dapat memenuhi permintaan pasar menjelang lebaran tahun ini.

“Cara mengatasinya yaitu pemerintah harus memastikan ketersediaan stock daging yang cukup untuk kebutuhan konsumen selama masa lebaran dan diperlukan kebijakan memberlakukan penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk komoditas daging supaya tidak ada permainan harga karena dipastikan terjadi peningkatan permintaan daging menjelang lebaran ini,” kata Johan saat di konfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Selasa (11/5)

Politikus PKS mengungkapkan pasokan daging harus diprioritaskan berasal dari sentra produksi ternak di berbagai daerah, pemerintah mesti menugaskan Bulog dan BUMN untuk bekerja ekstra menjaga kelancaran distribusi pasokan daging dari daerah sentra produksi menuju pusat pasar daging sehingga alur distribusi tidak menjadi kendala untuk menyerap produksi daging nasional..

“Pemerintah tidak boleh selalu mengandalkan impor daging karena kita harus berusaha meningkatkan pertumbuhan penawaran daging sapi domestik untuk memenuhi permintaan daging sapi,” tegas Johan

Legislator Dapil NTB I menerangkan untuk menekan harga daging jelang lebaran nanti maka pemerintah mesti berusaha melakukan pembatasan impor dan lebih memperhatikan ketersediaan daging sapi lokal dan sapi siap potong yang ada di berbagai peternakan baik skala besar maupun kecil, serta terus memperhatikan ketersediaan daging sapi di seluruh daerah.

Lanjut kata Politikus PKS, meminta pemerintah membuat regulasi yang mendukung, terciptanya informasi yang transparan antara para pelaku pasar agar struktur pasar daging sapi dapat lebih kompetitif.

“Situasi meroketnya harga daging ini harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem agribisnis komoditas daging sapi di Indonesia, contohnya salah satu penyebab tingginya harga daging sapi adalah panjangnya rantai pasok daging sapi dari peternak hingga ke tangan konsumen, serta lemahnya dorongan pemerintah untuk meningkatkan pasokan daging yg berasal dari produksi dalam negeri padahal laju konsumsi daging terus meningkat setiap tahun,” tukas Johan.

Pewarta : Agung Nugroho