Dalam kesempatan tersebut, sosok yang akrab disapa Mas Aaf ini menekankan pentingnya kolaborasi eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan persoalan mendasar kota.

Mas Aaf mengungkapkan bahwa penanganan sampah menjadi salah satu fokus utama yang menunjukkan tren positif, meski tetap memerlukan akselerasi di berbagai titik.

“Progres penanganan sampah sudah berjalan meski bertahap. Kita butuh dorongan kuat dari rekan-rekan anggota DPRD untuk menuntaskannya,” ujar Mas Aaf.

Ia mencontohkan keberhasilan warga Kelurahan Kalibaros yang sukses menyulap lahan kumuh menjadi taman asri yang estetik berkat kerja sama 10 RW setempat.

“Kemarin saya meresmikan taman di Kalibaros. Berkat keterlibatan 10 RW dan masyarakat sekitar, tempat yang tadinya kumuh kini jadi taman indah. Bahkan direncanakan akan ada area bermain anak. Ini luar biasa,” ujar Mas Aaf.

Terkait penanganan banjir, Mas Aaf melaporkan bahwa proyek Giant Sea Wall kini sudah masuk dalam tahap pengusulan ke Pemerintah Pusat.

Selain itu, ia juga mengusulkan pembangunan bendung gerak di Sungai Bremi dan Meduri guna meminimalisir dampak banjir di wilayah Pekalongan Barat.

“Jika bendung gerak di Bremi-Meduri ini terealisasi, insyaallah dampak banjir di Pekalongan Barat bisa berkurang secara signifikan,” tegasnya.

Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan program-program besar ini tidak bisa bertumpu pada eksekutif semata. Ia meminta dukungan penuh dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Pekalongan.

“Kita butuh dorongan dari anggota Dewan untuk memberikan dukungan, baik ke tingkat Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sinergi ini kunci agar permasalahan menahun di Kota Pekalongan bisa tuntas,” pungkasnya. (em-aha)

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Depok, Heridianto, mengatakan konsolidasi ini dilakukan setelah partai menyerap aspirasi dari yang sudah diinisiasi anggota DPRD hingga tingkat akar rumput bawah. Langkah tersebut dinilai penting, guna membangun sinkronisasi dan penyamaan frekuensi antara pengurus yang saat ini menjadi pejabat publik dengan pimpinan kecamatan hingga tingkat ranting.

“Jadi pesannya adalah dari kegiatan ini, selain dari pada kita berbuka puasa bersama tentunya dalam rangka mencari rahmat Allah. Tapi juga bagaimana agar sinkronisasi terkait dengan kerja-kerja struktur partai dengan kerja anggota DPRD itu bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Heridianto kepada awak media, Minggu (8/3/2026).

Selain itu Herdianto memaparkan arah gerakan politik partai dengan tagline “Harmoni dan Sinergi” sebagai tujuan untuk membangun keselarasan dalam berbagai agenda di internal maupun eksternal partai.

“Harmoni yang kami maksud untuk membangun keselarasan dalam berbagai macam tujuan dan agenda, tentunya di internal maupun eksternal. Jadi kami tidak sanggup untuk punya rival dalam situasi saat ini ya, kalaupun seandainya nanti dalam kontestasi, itu kan kontestasi pemilu seperti hal biasa, dan agendanya itu kini sudah selesai,” paparnya.

Oleh karenanya, dia menegaskan kini PKS berusaha kembali untuk membangun dan merangkai seluruh komponen strategis partai politik bersama Pemerintah Daerah maupun Kepala Daerah, dan pihak lainnya.

“Kami berusaha untuk membangun harmonisasi itu. Dan bersinergi, agar bagaimana seluruh kekuatan-kekuatan itu kita rangkai sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah energi positif yang besar, sehingga nantinya bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat Kota Depok,” tegasnya.

Jika sudah terbangunnya harmoni sinergi itu. Maka kata dia, apa yang menjadi agenda untuk kepentingan masyarakat banyak di Kota Depok akan bisa terwujud dengan baik.

“Jadi inti dasar dari kegiatan kita tadi itu, bagaimana melakukan sebuah sinkronisasi, harmonisasi, dan juga penyamaan frekuensi ya. Antara rekan-rekan yang saat ini mendapatkan amanah pejabat publik dengan pejuang-pejuang di level DPD, DPC, hingga DPRa, dari bingkai itu semuanya target kita hanya untuk mencari ridho Allah SWT,” pungkasnya.

Kaitan aspirasi apa yang menjadi sorotan yang disampaikan pengurus kecamatan hingga akar rumput bawah. Herdianto menjelaskan bahwa masing-masing memiliki karakter peta politik berbeda berdasarkan wilayah Kecamatan yang ada di Kota Depok.

“Kita itu kan ada enam Daerah Pemilihan (Dapil) ya. Enam Dapil itu memiliki karakteristik dan kearifan lokal masing-masing. Jadi dari trigger acara kita ini, di mana semuanya disatukan dalam level kota ya, yang diharapkan nantinya dapat ditindaklanjuti pembahasannya di level Dapil. Supaya apa? Lebih khas kebijakan maupun aksi-aksi yang harus dilakukan, triggernya adalah kegiatan sebagai awal,” tandasnya.

Meski tak membahas secara merinci terhadap isu tertentu. Namun yang menjadi fokus utamanya. Kata dia bagaimana kini dapat menyamakan terlebih dahulu apa yang menjadi pemikiran serta masukan para pimpinan pengurus kecamatan hingga akar rumput bawah.

“Setelah ini nanti sama pimpinannya, kemudian masing-masing berkonsolidasi di level Dapil ya. Nah, baru setelah itu akan ada kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Dapil,” tuturnya.

Melalui momentum konsolidasi ini, dirinya berharap dapat menjadikan silaturahmi sekaligus penguatan semangat struktur partai. Sehingga ke depan dapat menselaraskan serta menyambungkan dari seluruh komponen yang ada.

“Nanti sudah tidak ada lagi Anggota DPRD kerjanya ke mana, DPC kerjanya ke mana, kemudian DPRa kerjanya ke mana. Jadi kami semua satu garis komando, yang jelas utamanya adalah bagaimana nanti semua komponen tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik,” pungkasnya. (**)

Dalam interupsinya tersebut dirinya menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kerap mengabaikan kehadiran dalam rapat-rapat resmi DPRD bersama Pemerintah Kota Depok.

“Saya sering menghadiri rapat-rapat. Salah satu tugas kami di Komisi A adalah memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Tetapi beberapa kali kami merasa diabaikan karena undangan tidak dihadiri dan tidak ada kabar yang jelas,” ujar H. Qonita Lutfiyah dalam keterangannya, di DPRD Kota Depok, Selasa (24/2/2026).

Dia mengaku kerap menghadiri rapat bersama dengan perangkat daerah untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Namun, kata H. Qonita dalam beberapa kesempatan undangan resmi yang dilayangkan DPRD tersebut tidak dihadiri OPD tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang jelas.

“DPRD merupakan mitra pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, komunikasi dan kehadiran OPD dalam rapat-rapat kerja bersama DPRD menjadi penting dari mekanisme pemerintahan,” kata H. Qonita.

Bahkan tak hanya itu, Hj. Qonita juga mengungkapkan, DPRD banyak menerima laporan masyarakat serta menemukan langsung sejumlah persoalan yang memerlukan penjelasan dari Dinas atau Bidang terkait. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sepihak tanpa pembahasan bersama OPD yang memiliki kewenangan teknis.

Dia menilai bahwa ketidakhadiran perangkat daerah dalam rapat resmi berpotensi menghambat proses evaluasi dan memperlambat penyelesaian persoalan publik. Padahal, rapat itu merupakan bagian dari mekanisme formal untuk membangun komunikasi, mengklarifikasi data, serta merumuskan solusi lintas sektor.

“Kami membutuhkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya sektor teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Banyak kondisi di lapangan yang membutuhkan pembahasan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keputusan yang diambil tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut H. Qonita juga mengungkap bahwa kondisi tersebut terjadi lebih dari sekali sehingga perlu menjadi perhatian serius. Oleh karenanya, dia meminta Wakil Wali Kota Depok agar menyampaikan kepada Wali Kota untuk melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang tidak disiplin memenuhi undangan rapat DPRD.

Menurut Politisi Partai Berlambang Ka’bah tersebut, bahwa Komisi A DPRD memiliki tugas memastikan roda Pemerintahan di Kota Depok berjalan baik, tidak hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan program hingga menyentuh masyarakat.

Melalui komunikasi terbuka, sikap profesional, dan saling menghargai peran kelembagaan. Pihaknya berharap tidak ada lagi rapat resmi yang diabaikan tanpa konfirmasi guna menjaga marwah DPRD sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Depok.

“Semoga ke depan DPRD dan Pemerintah Kota Depok dapat membangun kerja sama yang lebih solid. Demi mewujudkan Depok yang maju dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (**)

“Iya, ada lima orang terjaring (razia), salah satunya adalah anggota DPRD Mamuju Tengah,” ujar Kasi Humas Polres Mamuju Tengah Iptu Saldi kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Dalam razia itu, petugas gabungan dari pihak kepolisian dan pihak terkait yakni, turut mendapati satu lelaki inisial U bersama tiga wanita masing-masing inisial S, AA dan AK. Mereka tidak ada yang berstatus suami istri.

Mereka kedapatan berada di sebuah wisma di Kecamatan Topoyo saat polisi dan instansi lainnya melakukan operasi pada Selasa (11/3) dini hari.

“Kemudian mereka dilimpahkan ke dinas sosial untuk pemeriksaan,” ungkapnya.

Kabag Ops Polres Mamuju Tengah, AKP Agus Suharno mengatakan bahwa Operasi Pekat digelar ini untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Mamuju tengah.

“Oleh karena itu, operasi ini akan terus dilaksanakan secara berkala,” kata Agus Suharno.

Agus pun mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

“Masyarakat diminta untuk melaporkan segala bentuk aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan aparat kepolisian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan kondusif di Mamuju Tengah,” pungkasnya.

Terkait keamanan banyak yang mengeluhkan keamanan, ada salah satu pengusaha yang mengaku sudah memiliki empat penjaga keamanan namun tetap merasa khawatir saat kapalnya bersandar karena kurangnya penerangan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Mofid mengusulkan penerangan dan penanganan retensi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Senin 20 Mei 2024.

“Ruang retensi mulai pintu masuk sampai ujung untuk dijaga keamanan dan kenyamanannya saat kapal bersandar di sana,” katanya.

Disebutkan Mofid, ada berapa pengusaha memberikan masukan untuk penerangan karena meskipun sudah memiliki penjaga keamanan pihak pengusaha terus tidak nyaman atau khawatir.

“Kami usulkan awal bulan ini untuk dilaksanakan dan dimasukkan dalam anggaran program pemeliharaan atau pinjam anggaran lain kemudian ditutup di perubahan sehingga kondusivitas terus terjaga,” bebernya.

Mofid juga mengusulkan agar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyangkut tentang kinerja di daerah retensi untuk memberikan  perhatian lebih.

“Kalau bisa kapal masuk ke ruang retensi juga bisa memutar di retensi tersebut,” tukasnya. (em-aha)

“Untuk dapil 1 ada 11 kursi, dapil 2 ada 9. Sedangkan untuk dapil 3 dan 4 masing-masing ada 8 dan 7. Jadi, totalnya 35 kursi. Masih seperti pemilu sebelumnya, tidak ada perubahan terkait jumlah kursi maupun komposisi disetiap dapilnya,” kata Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda.

Fajar menambahkan, untuk Pemilu 2024 ini ada pergeseran kursi. PPP bertambah 1 kursi menjadi 5, dimana Pemilu 2019 hanya mendapatkan 4 kursi.  Sedangkan untuk Golkar, mengalami penurunan dari 9 menjadi 8 kursi.

“Meski menjadi peraih kursi terbanyak pada Pemilu 2024, akan tetapi Golkar mengalami penurunan kursi. Begitu juga dengan PKB, yang tadinya 7 menjadi 6 kursi. Untuk peraih suara tertinggi, dipegang oleh ketua DPRD sekarang, yakni M Azmi Basyir dengan perolehan suara sebanyak 4.671,” lanjutnya.

Menurut Fajar, karena tidak ada sengketa pemilu, maka KPU Kota Pekalongan bisa melakukan penetapan perolehan kursi maupun calon terpilih. Hal tersebut berdasarkan petunjuk KPU RI, jika ada sengketa, maka harus menunggu proses sengketanya selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebelum kami usulkan ke sekretariat dewan, para calon terpilih harus terlebih dahulu melaporkan ke KPK terkait dengan LHKPN-nya. Khusus yang petahana, mereka kan sudah melaporkan. Yang terpenting, nanti mereka mengirim ke kami tanda terimanya,” tandasnya.

Berikut perolehan suara untuk masing-masing partai politik sebagai berikut.

1. PKB 6 kursi
2. Partai Gerindra 2 kursi
3. PDIP 5 kursi
4. Golkar 8 kursi
5. Partai NasDem 2 kursi
6. PKS 4 kursi
7. Partai Hanura 1 kursi
8. PAN 2 kursi
9. PPP 5 kursi

Berikut nama-nama caleg terpilih di Pekalongan 1

1. Nusron dari PKB
2. Meutia Azkia M. Desky dari PKB
3. Anyta Rianti dari Partai Gerindra
4. Saprudin dari PDIP
5. Faisol Khannan dari Partai Golkar
6. Budi Setiawan dari Partai Golkar
7. Sugeng Indiarso dari Partai Golkar
8. Nashrullah dari PKS
9. Bagus Riza Astian dari PAN
10. Fuhuluddin dari PPP
11. Eko Lusjianto dari PPP

Berikut nama-nama caleg terpilih di Pekalongan 2

1. Boentoro dari PKB
2. Riana Setyawati dari Partai Gerindra
3. H. Masykur dari PDIP
4. Seno Prafitri Adi dari PDIP
5. Mohamad Azmi Basyir dari Partai Golkar
6. Isnaini Ruhullah Kumaini dari Partai NasDem
7. Irawadi Setiawan dari PKS
8. H. Makmur Sofyan Mustofa dari PAN
9. Mukhlikin dari PPP

Berikut nama-nama caleg terpilih di Pekalongan 3

1. Ali Hamzah dari PKB
2. Taufan Asianto dari PDIP
3. Fauzi Umar Lahji dari Partai Golkar
4. Desy Tria Amira Fasa dari Partai Golkar
5. Hafidh Aslami dari Partai NasDem
6. Mungzilin dari PKS
7. H. M. Bowo Leksono dari Partai Hanura
8. H. Mabrur dari PPP

Berikut nama-nama caleg terpilih di Pekalongan 4

1. Zaki Maulida Tan dari PKB
2. Muhammad Latifuddin dari PKB
3. Gumelar dari PDIP
4. Hj. Balgis Diab dari Partai Golkar
5. H. Aminuddin Azis dari Partai Golkar
6. Ro’is Rahma Fathoni dari PKS
7. Nur Hadi dari PPP

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Bertempat di Masjid Darul Muttaqin, Kalampangan Kota Palangka Raya, Kelurahan Kalampangan menggelar peringatan Isra Miraj dengan tema ‘Meningkatkan Salat Berjamaah Guna Membentuk Pribadi yang disiplin dan Istiqomah’, Rabu (15/2/2023) malam.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas PPKBP3APM Kota Palangka Raya, Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kapolsek Sabangau, Ketua PKK Kelurahan Kalampangan, Lurah Kalampangan, ulama,  dan masyarakat Kelurahan Kalampangan.

Lurah Kalampangan, Yunita Martina pada kegiatan tersebut mengajak masyarakat Kalampangan khususnya jemaah Masjid Darul Muttaqin untuk meningkatkan kualitas ibadah salat secara berjamaah.

Hal tersebut sambung Yunita, sejalan dengan Peringatan Isra Miraj yang diperingati setiap tahun tepatnya di bulan Rajab ini. Dimana pada peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu untuk pertama kalinya.

“Untuk itu, dalam peringatan Isra Miraj ini marilah kita jadikan sebagai  momentum untuk memperbaiki diri salah satunya dengan kewajiban menjalankan salat lima waktu,” kata Yunita

Yunita menjelaskan bahwa sholat adalah media untuk menjaga hubungan kita dengan Allah SWT serta untuk menjaga dan memperkokoh hubungan antar sesama agar tetap berjalan secara harmonis.

“Karena dengan salat berjamaah dapat mengajarkan kita untuk bersilaturahmi, saling peduli, dan menjaga kebersamaan dalam ibadah merupakan nilai persatuan dan kesatuan kita dalam hidup bermasyarakat,” pungkasnya. **

Eranasional.com – Bareskrim Polri tengah melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Depok, Nurdin, yang menjadi tersangka perampasan tanah purnawirawan jenderal TNI.

Nurdin diperiksa di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/1/2022).

“Sedang diperiksa,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Andi Rian Djajadi saat dihubungi, Senin.

Adapun dalam kasus mafia tanah di Depok ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka.

Keempat tersangka itu adalah Kadishub Depok Eko Herwiyanto, anggota DPRD di Depok, Nurdin, pihak swasta Hanafi, dan mantan Direktur PT Abdiluhur Kawuloalit Burhanudin Abu Bakar.

Menurut Andi, semua tersangka sudah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Selain Nurdin, polisi sudah memeriksa Hanafi pada 6 Januari 2022. Polisi juga sudah memanggil Burhanudin pada 3 Januari 2022 untuk pemeriksaan.

Namun, Burhanuddin masih belum memenuhi panggilan tersebut karena alasan sakit dan melampirkan surat keterangan dokter.

Sementara untuk Eko Herwiyanto dijadwalkan pemeriksaan pada 12 Januari 2022.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal dari adanya dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan swasta yang dibuat oleh Hanafi dan Nurdin.

Dalam melakukan pemalsuan, Nurdin dan Hanafi mendapat bantuan Eko yang saat itu masih menjabat sebagai Camat Sawangan, Depok.

Andi mengatakan, surat pernyataan palsu itu kemudian digunakan Burhanudin sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik ES kepada Pemkot Depok untuk menjadi makam atau TPU.

“Di mana faktanya terhadap tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan oleh ES,” imbuh Andi kepada wartawan, Rabu (5/1/2022) malam.

Lebih lanjut, penyerahan tanah tersebut juga diklaim oleh Burhanuddin sebagai persyaratan penerbitan izin membangun bangunan (IMB) atas nama PT Abdiluhur Kawuloalit. Pihak Pemkot Depok juga memproses dan menerima klaim Burhanuddin tersebut.

Indramayu | Kepolisian Polres Indramayu telah menetapkan 7 orang tersangka pelaku pembunuhan terhadap dua petani penggarapan tebu (PG) Jatitujuh. Termasuk TI oknum anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Konflik penggarapan lahan tebu (PG) Jatitujuh, yang menewaskan dua warga Majalengka petani penggarapan tebu yang terjadi pada beberapa hari lalu. Polres Indramayu telah Memeriksa 26 orang anggota F-Kamis.

“Kami sudah memeriksa sebanyak 26 anggota F-Kamis dan menetapkan sebanyak 7 orang tersangka, termasuk ketua F-Kamis yaitu Taryadi, “kata, Kapolres Indramayu AKBP M Lukman Syarif. Rabu (06/10/2021)

Peran dari ketua F-Kamis, lanjut Kapolres. Ketua F-Kamis termasuk juga anggota DPRD Indramayu ini, berperan sebagai penggerak dan menghasut untuk melakukan perlawanan baim kepada petani maupun masyarakat yang bermitra dengan PG Jatitujuh.

“Konflik ini terjadi adanya provokator dari F-Kamis, mereka ini mempengaruhi Atau menghasut masyarakat untuk melakukan perlawanan, “katanya.

Menurutnya, ketua F-Kamis ini juga sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, saat aparat melakukan penindakan terhadap mereka pada beberapa waktu lalu.

“Beberapa waktu lalu, saat kami melakukan upaya penindakan kepada mereka. Tapi mendapat perlawanan dari masyarakat dengan membawa senjata tajam, “katanya.

Selain mengamankan puluhan orang dan menetapkan 7 orang tersangka, petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti diantaranya, 4 buah senjata tajam, kartu keanggotaan F-Kamsi dan satu buah handphone.

“Sebagian barang bukti yang kami sita ini, untuk dijadikan bukti, terkait kasus penganiayaan terhadap dua orang petani tebu hingga meninggal dunia, “katanya.

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap dua orang yang diduga kuat terlibat dalam konflik yang menewaskan dua orang petani tebu asal warga Kabupaten Majalengka.

“Kami akan terus melakukan pengejaran kepada dua orang yang melakukan penganiayaan kepada dua petani hingga tewas, “katanya.

Sementara itu, pihaknya bersama dandim telah sepakat untuk melakukan tindakan secara tegas kepada mereka. Agar tidak lagi terjadi konflik.

“Kami sepakat untuk melakukan tindakan secara tegas kepada mereka yang melakukan konflik, “katanya.

BUNGO-  Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Jambi Dharmawan angkat bicara menyingakapi dalam hal ini dan sampai hari ini hangat dibincangkan ke publik tentang aksi mogok kerja padahal sebenarnya bukan seperti itu.

“Bukan mengancam mogok kerja atau sidang paripurna jadi waktu dua bulan yang lalu komisi II DPRD Bungo itu memanggil Badan Keuangan Pemerintah Daerah (BKPD) yaitu mempertanyakan keuangan daerah termasuk dengan anggaran bisa menjadi defisit, kenapa bisa uang perjalan dinas sampai hari ini belum dibayar,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh wartawan, Bungo Jumat (13/8)

Lebih lanjut Politisi PKS mengatakan setalah rapat itu keadaan anggota komisi I, II, dan III DPRD Bungo bergabung menyampaikan apabila uang perjalan dinas tidak cair dalam waktu dekat besok pagi tidak cair, kami tidak akan hadir rapat paripurna pidato pertama Bupati terpilih setelah 14 hari dilantik di ruangan sidang.

Poltisi PKS menegaskan tida ada kata mogok kerja, dan tidak ada kata tidak mau menjalankan fungsinya. Dalam waktu berjalan, pada hari itu video dibuat untuk dikirim ke group wa anggota DPRD Bungo.

“Kenapa video itu dibuat supaya aspirasinya tersampaikan kepada pimpinan. Jadi pimpinan menyingkapi maksudnya seperti apa, mungkin dalam waktu bejalan dan setelah sekian bulan lagi tidak cair, adanya oknum yang merasa tidak terima seolah olah ini mempermalukan pihak pemerintah dan pimpinan. Maka video itu beredar entah siapa oknum yang mengedarkannya” papar Dharmawan.

Ia mengatakan mau mempermalukan orang lain tetapi intitusi juga kena imbasnya, saat ini yang saya melihat tentang hangatnya perbincangan dikarenkan anggota dewan itu mogok kerja disebabkan oleh uang perjalanan dinas tidak cair.

“Kami menekankan bahwa anggota dewan tidak melakukan aksi mogok, dan para anggota dewan terus melakukan fungsinya seperti hadir dalam rapat paripurna, walaupun beberapa anggota dewan tidak hadir pada saat rapat paripurna,” tegasnya

Ia mengatakan para anggota dewan hadir saat rapat paripurna untuk mendengarkan pidato Bupati terpilih pada tanggal 29 Juni 2021 untuk periode 2021-2024. Jadi yang mengherankan adanya debat mengenai hal itu dibeberapa media televisi swasta, selama ini saya tidak berbicara tentang persoalan DPRD dan Pemerintah.

Tetapi berbicara pemerintah dan DPRD harus duduk bersama mengenai persoalan ini karena menyangkut dengan perbincangan masyrakat di tengah publik

Saat ini, kata politis PKS sangat menyayangkan kita tidak mengetahui seperti apa langkah untk menyikapi persoalan ini kalau bicara angka seperti apa dan bicara kenerja bagaimana. Karena banyak sekali penyampaian ke publik yang tidak sesuia dengan sebenarnya.

“Agar pimpinan DPRD Bungo dan Pemerintah Daerah harus membuat statemen tentang beredarnya vidio beberapa anggota DPRD yang melakukan aksi di dalam video tersebut, tapi sampai saat ini belum ada kedudukan tersebut antara pemerintah dan DPRD tentang beredarnya vidio itu “ujarnya

Sukabumi, eranasional.com | Di Sesi kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Parsial Kabupaten Sukabumi,  Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kecamatan Parungkuda mendapatkan bantuan dari salah satu perusahaan di kawasan tersebut, Kamis (7/5/20).

Direktur PT Star Comigistik (Star Com), Tommy Zhang, menyalurkan bantuan berupa sembako dan alat pelindung diri (APD) dari kantong pribadinya kepada Satgas Covid-I9 Kecamatan Parungkuda, disaksikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, di Aula Kecamatan Parungkuda.

“Ini bentuk kepedulian kami di tengah pandemi Covid-19,” tutur Tommy.

Tommy, yang merupakan direktur di perusahaan yang beralamat di Jalan Alternatif Angkrong Parungkuda tersebut menyumbang 370 APD baju medis, 370 kacamata medis, 10 ribu pcs masker kain, 250 dus mie instan, dan 1000 kilogram beras. Jika diuangkan mencapai Rp180 juta.

“Saya rasa kita jangan selalu mengandalkan pemerintah. Kita juga sebagai warga masyarakat harus berperan aktif dalam melawan Corona ini. Saya harap, bantuan ini dapat membantu warga yang terdampak dan juga dapat membatu pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19,” ucap, direktur perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan perkaitan alat-alat elektronik tersebut.

Di waktu dan tempat yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, mengapresiasi langkah nyata Tommy Zhang memberikan bantuan tersebut. Menurutnya, bantuan yang diberikan akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di tengah pandemi wabah Covid-19 saat ini.

“Terima kasih sudah peduli dengan masyarakat. Bantuan ini memang sangat dibutuhkan. Untuk Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19, semoga bisa menyalurkan bantuan ini dengan tepat sasaran,” pungkas Legislator Partai Gerindra itu.

Dan yang terpenting lagi, ini merupakan suatu percontohan yang baik untuk para pengusaha-pengusaha yang berada diwilayah kabupaten sukabumi, dan patut di apresiasi atas tindakan yang sangat baik dan bermanfaat ini. ‘Pungkasnya.

(Dadang/red)